Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.275
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Nagari Law Review Unes Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Andalas Law Journal Lareh Law Review Media of Law and Sharia
Syam, Misnar
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Nindi, Sarah Permata; Rembrandt; Syam, Misnar
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/yg4d7g96

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, sehingga produk bank syariah mulai diminati oleh masyarakat, salah satunya akad pembiayaan murabahah. Pada pembuatan akad tersebut dibutuhkan seorang Notaris untuk menuangkan isi perjanjian dalam bentuk akta autentik. Permasalahannya banyak akad pembiayaan murabahah tersebut yang belum memenuhi kepatuhan syariah, salah satu sebabnya dikarenakan Notaris belum memahami mengenai dasar-dasar dari akad syariah, sehingga dibutuhkan seorang Notaris yang berkompeten yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi syariah, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang kewajiban harusnya Notaris memiliki sertifikasi syariah jika ingin membuat akta pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Penetapan kualifikasi Notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah. (2)Urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepathuan syariah. (3)Kepatuhan syariah dalam akta Notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil peneltian menyatakan bahwa penetapan kualifikasi Notaris untuk mendapatkan sertiikasi syariah adalah dengan melalui beberapa proses dengan adanya pelatihan dan uji kompetensi. Urgensi adanya sertifikasi syariah bagi Notaris adalah karena melihat banyaknya faktor yang membuat akta pembiayaan tersebut belum memenuhi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah pada akta pembiayaan murabahah masih terdapat beberapa pasal yang belum memenuhi kepatuhan syariah.
Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris yang Menerima Upah di Bawah Upah Minimum di Kota Pekanbaru Anggi Putri Carolinza; M. Hasbi M. Hasbi; Misnar Syam
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2497

Abstract

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 7618/XI/2023 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota Pekanbaru yaitu Rp.3.451.584,95,-.berikut sebagai acuan dalam menentukan upah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan tersebut belum sepenuhnya diberikan dan bisa sebagai rujukan notaris terhadap penerapan upah minimum terhadap karyawannya.Perlindungan hukum terhadap pekerja atas hasil kerja yang dilakukan maka ditetapkan oleh pemerintah upah minimum sebagai acuan upah sehingga terciptanya keseimbangan antara hak-hak karyawan Notaris dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum ketentuan upah minimum di kota Pekanbaru? 2) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris di kota Pekanbaru? 3) Bagaimana upaya perlindungan hak karyawan Notaris dengan menerapkan standar upah minimum di kota Pekanbaru ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris sosiologis. Penelitian ini dilakukan di beberapa kantor Notaris di kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.       Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah membuat kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja. Salah satunya adalah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bentuk hubungan hukum hak dan kewajiban karyawan notaris dalam hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan notaris di kota Pekanbaru masih ada hanya berbentuk perjanjian kerja secara lisan dan tidak di dahului dengan perjanjanjian kerja tertulis.3) Upaya perlindungan upah ada dalam UU Ketenagakerjaan yang secara terus terang menetapkan sesuai upah minimum untuk kesejahteraan pekerja, namun notaris belum bulat menetapkan upah sesuai dengan upah minimum di kota Pekanbaru masih ada yang menetapkan dibawah upah minimum.
Pertanggungjawaban Notaris atas Cacat Prosedur dalam Akta RUPS Luar Biasa: Kajian Putusan Pengadilan Yunita, Sahera; Ferdi; Misnar Syam
Media of Law and Sharia Vol. 6 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v6i4.440

Abstract

Indonesia’s national economy is developed on the foundation of economic democracy and the principle of the rule of law, which ensures certainty, order, and legal protection. Within the corporate sphere, the Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/ PT) recognizes the General Meeting of Shareholders (Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS) as its highest organ with strategic authority, where every resolution must be formalized in an authentic deed prepared by a notary. Such deeds serve a crucial role in providing legal certainty and preventing potential disputes. However, practice reveals recurring problems in which RUPS deeds are drawn up without complying with legal procedures, thereby triggering conflicts and causing harm to shareholders. This issue is evident in the Padang District Court Decision No. 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg and the Medan High Court Decision No. 315/Pdt/2021/PT MDN. This study aims to examine the notary’s liability in drafting procedurally defective RUPS deeds and to analyze the legal consequences arising from these judicial decisions. The research employs a normative juridical approach with a descriptive character, combining statutory analysis (statute approach) with conceptual analysis (conceptual approach). The data are derived from primary, secondary, and tertiary legal sources, which are then qualitatively analyzed. The findings demonstrate that notaries in both cases failed to properly observe the principle of prudence, resulting in the deeds being declared invalid or null and void. In the Padang case, the court ordered restitutio in integrum by restoring the plaintiff’s legal position, while in the Medan case, the ruling was limited to annulment of the deed without explicit restitution. These outcomes affirm that notarial responsibility extends beyond formal or administrative duties, encompassing substantive obligations to uphold legal certainty and protect shareholders’ rights.
Bankruptcy of Individual Debtors Regarding Joint Assets of Husband and Wife Shafira Hijriya; Misnar Syam
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.797

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty Godhead. The existence of this marriage results in the union of the husband's assets with the wife's assets, which is usually known as joint assets. However, this can be waived if there is a marriage agreement before the marriage takes place. The regulation of the concept of joint property in a husband and wife marriage experiencing bankruptcy is divided into two, namely for husband and wife who are married with a marriage agreement and for husband and wife who are married with a union of assets. For bankruptcy resolution, if joint assets are insufficient to pay debts, it must be proven that the debt is a personal debt or a joint debt.
Co-Authors Abda Abda Aini, Atika Rahmadatil Andalusia, Andalusia Anggi Putri Carolinza Arben, Ali Arrahim, Febri Azmi Fendri Busyra Azheri Dahlil Marjon Devianty Fitri Devianty Fitri Fauzan, Randi Ferdi Fitri, Devianty Inayatul Husna M. Hasbi , M. Hasbi M. Hasbi M. Hasbi MUHAMMAD HASBI Muhammad Rizki Nanda Oetama Nindi, Sarah Permata Oetama, Nanda Oktarina, Neneng Oktarina, Neneng Putra Rivaldo, Yudha Putri Carolinza, Anggi Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Setiawan, Dian Bakti Shafira Hijriya Syahida, Jeri Gunarko Ulfanora, Ulfanora Wulandary, Siti Zulaika Yasniwarti, Yasniwarti Yasniwati, Yasniwati Yunita, Sahera Zahara Zahara Zahara Zahara