Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi Terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Aini, Atika Rahmadatil; Hasbi, Muhammad; Syam, Misnar; Arben, Ali
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2390

Abstract

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan kawasan persawahan yang dilindungi oleh Kementerian Agraria melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 berdampak pada pengembang perumahan bersubsidi karena harus menyinkronkan datanya dengan LSD terbaru. Namun, kurangnya verifikasi lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang dan berpotensi menghambat pembangunan. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Proses penentuan LSD meliputi pemeriksaan, penyesuaian, dan penerapan peta yang selaras dengan kondisi lapangan dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Pengembang yang telah memiliki status hukum lengkap atas lahan non sawah dapat dikecualikan dari penunjukan LSD setelah mengajukan permohonan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pertanahan dan Ruang di Jakarta. 2. Bagi pemilik lahan non pertanian yang lahannya termasuk dalam LSD, perlindungan hukumnya berupa peninjauan status lahan oleh BPN. Pemilik berhak mendapat ganti kerugian atau restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dapat berupa uang atau tanah pengganti. 3. Notaris/PPAT berperan dalam otentikasi dokumen, memberikan nasihat hukum, meninjau status tanah, dan menyimpan catatan, serta bekerja sama dengan BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan legalitas prosesnya.
Akibat Hukum Pencairan Kredit Fiktif Dengan Menggunakan Covernote (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.sus Tpk/2021/PN PGP) Syahida, Jeri Gunarko; Fendri, Azmi; Syam, Misnar
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 3 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i3.1406

Abstract

Covernotes are not regulated by the Notary Position Law (UUJN), so as a result of the existence of a covernote general legal provisions apply, both civil and criminal. Covernotes can be considered not included as authentic deeds because they are not regulated and stipulated in statutory regulations. Covernotes are not regulated by the Notary Position Law (UUJN), so as a result of the existence of a covernote general legal provisions apply, both civil and criminal. Covernotes can be considered not included as authentic deeds because they are not regulated and stipulated in statutory regulations. 1) The legal position of notary covernotes in credit agreements: covernotes should not be used as a basis for credit disbursement because covernotes are basically only temporary collateral. In most cases, the covernote made by the notary only serves as proof that the certification process is still ongoing. Covernote does not have a legal umbrella because it is not regulated in the laws and regulations, either the Banking Law or UUJN. As a result, criminally applicable legal provisions will apply. 2) The judge saw that the charges against the defendant notary Gemara Handawuri were based on Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which states that the violations committed constitute a criminal act of corruption. The judge has decided to sentence notary Gemara Handawuri based on the testimony of the defendant, witnesses and evidence that provides conviction. 3) The creditor does not know how long the Cover Note will last, so there is no confidence in how long the certificate will last.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Terjadinya Persekongkolan Tender Iqbal, Muhammad; Syam, Misnar; Yasniwati, Yasniwati
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 3 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i3.1446

Abstract

Opportunities for government infrastructure development require procurement of goods and services, the regulation of procurement of goods and services is regulated in Presidential Regulation (Perpres) Number 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods and Services. In this opportunity for procurement of goods and services, the government has an opportunity for a tender process, in tender procurement sometimes a tender conspiracy arises. This tender conspiracy is regulated in Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In Case Number 08/KPPU-L/2023 and Case Number 17/KPPU-L/2022, there has been a tender conspiracy that has harmed job owners, business actors and the community. Problem Formulation (1) What is the legal protection for parties who are harmed due to tender conspiracy in the procurement of goods and services? (2) What are the indications of tender conspiracy in the hearing of the Business Competition Supervisory Commission? The research method used is Normative Jurisprudential, the type of data used is secondary data, to obtain secondary data, primary legal material data sources and secondary legal materials are used, data collection techniques are literature studies and interviews, qualitative analysis data analysis techniques. The results of the study (1) the form of protection provided to the injured parties in Case Number 08/KPPU-L/2023 and Case Number 17/KPPU-L/2022, namely providing protection by imposing large fines and hoping to provide a deterrent effect on business actors (Reported). (2) The indications contained in Case Number 08/KPPU-L/2023 and Case Number 17/KPPU-L/2022 are that there are indications that several participants are involved in one control, which can be seen from the similarity of the technical documents they submit. In addition, there is suspicion of collusion during the implementation and evaluation process, including, the tender winner who subcontracts the work to another company or the losing tender participant. At the evaluation and determination stage of the tender winner, there were also indications that the committee tended to give privileges to certain participants. Furthermore, when submitting objections, the committee did not seem to respond to complaints from tender participants, which further strengthened the suspicion of collusion.
Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan Berkaitan Dengan Perjanjian Hutang Piutang di Kabupaten Pelalawan Rizki, Muhammad; Azheri, Busyra; Syam, Misnar
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2381

Abstract

Pemberian kuasa menjual objek jaminan merupakan praktik hukum yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang untuk menjamin pelunasan utang oleh debitur. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi kuasa di Kabupaten Pelalawan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual kerap menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kuasa, terutama jika kuasa tersebut disalahgunakan oleh penerima kuasa. Notaris sering kali menolak membuat akta kuasa menjual dalam konteks utang piutang karena dinilai melanggar prinsip kepastian hukum. Alternatif pelaksanaan melalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan menawarkan solusi yang lebih aman secara hukum. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang opsi ini serta biaya dan prosedur yang lebih kompleks menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait pemberian kuasa menjual.
Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris yang Menerima Upah di Bawah Upah Minimum di Kota Pekanbaru Anggi Putri Carolinza; M. Hasbi M. Hasbi; Misnar Syam
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2497

Abstract

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 7618/XI/2023 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota Pekanbaru yaitu Rp.3.451.584,95,-.berikut sebagai acuan dalam menentukan upah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan tersebut belum sepenuhnya diberikan dan bisa sebagai rujukan notaris terhadap penerapan upah minimum terhadap karyawannya.Perlindungan hukum terhadap pekerja atas hasil kerja yang dilakukan maka ditetapkan oleh pemerintah upah minimum sebagai acuan upah sehingga terciptanya keseimbangan antara hak-hak karyawan Notaris dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum ketentuan upah minimum di kota Pekanbaru? 2) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris di kota Pekanbaru? 3) Bagaimana upaya perlindungan hak karyawan Notaris dengan menerapkan standar upah minimum di kota Pekanbaru ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris sosiologis. Penelitian ini dilakukan di beberapa kantor Notaris di kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.       Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah membuat kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja. Salah satunya adalah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bentuk hubungan hukum hak dan kewajiban karyawan notaris dalam hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan notaris di kota Pekanbaru masih ada hanya berbentuk perjanjian kerja secara lisan dan tidak di dahului dengan perjanjanjian kerja tertulis.3) Upaya perlindungan upah ada dalam UU Ketenagakerjaan yang secara terus terang menetapkan sesuai upah minimum untuk kesejahteraan pekerja, namun notaris belum bulat menetapkan upah sesuai dengan upah minimum di kota Pekanbaru masih ada yang menetapkan dibawah upah minimum.
Efektivitas Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sumatera Barat Syam, Misnar; Fitri, Devianty
Nagari Law Review Vol 8 No 3 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.504-513.2025

Abstract

Law enforcement in resolving consumer disputes is a repressive legal protection. This repressive protection aims to restore consumer rights or resolve disputes when there is a violation of consumer rights or disputes between consumers and business actors. Law enforcement in resolving consumer disputes in West Sumatra has not achieved the desired effectiveness, even though there is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK) which regulates the resolution of consumer disputes. This is because there are still many consumer losses that cannot be recovered or consumer rights are not fulfilled because the resolution of their disputes has not been fully in accordance with what is expected in the law. The formulation of the problem in this paper is how effective is the resolution of consumer disputes in West Sumatra? The method used in this study is empirical juridical, using primary data and supported by secondary data. The approach used is a non-doctrinal approach. The nature of the research is descriptive. The data collection uses field studies, namely by interviewing respondents and informants which are strengthened by document studies. Data processing is by editing and analysis using qualitative juridical analysis. The conclusion of this study is that consumer dispute resolution in West Sumatra is not yet effective, where consumers have not received justice.
Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan Berkaitan Dengan Perjanjian Hutang Piutang di Kabupaten Pelalawan Rizki, Muhammad; Azheri, Busyra; Syam, Misnar
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2381

Abstract

Pemberian kuasa menjual objek jaminan merupakan praktik hukum yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang untuk menjamin pelunasan utang oleh debitur. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi kuasa di Kabupaten Pelalawan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual kerap menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kuasa, terutama jika kuasa tersebut disalahgunakan oleh penerima kuasa. Notaris sering kali menolak membuat akta kuasa menjual dalam konteks utang piutang karena dinilai melanggar prinsip kepastian hukum. Alternatif pelaksanaan melalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan menawarkan solusi yang lebih aman secara hukum. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang opsi ini serta biaya dan prosedur yang lebih kompleks menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait pemberian kuasa menjual.