Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.43
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Nagari Law Review Unes Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Andalas Law Journal Lareh Law Review
Syam, Misnar
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA BARAT Neneng Oktarina; Dian Bakti Setiawan; Andalusia Andalusia; Misnar Syam
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.296

Abstract

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan lembaga jaminan kesehatan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Keberadaan BPJS Kesehatan di Indonesia merupakan penggantian terhadap Askes (Asuransi Kesehatan) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang diberlakukan terhadap PNS, Polri, Pensiunan dan Masyarakat saat ini mengalami keterbatasan bagi pemerintah di dalam memberikan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Keterbatasan tersebut menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan dan diketahui kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dan untuk mewujudkan Asas Pemerintahan yang Baik (Good Governance), khususnya pada masa menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT Misnar Syam; Devianty Fitri; Ulfanora Ulfanora; Nanda Oetama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.303

Abstract

Penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk menegakkan hukum, dan menghilangkan akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan terkait pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat pada peradilan adat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pembuktian dalam peradilan adat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan peran aktif dari pemuka adat. Dalam peradilan adat penyelesaian sengketanya dilakukan secara damai, sehingga pembuktiannya ada yang dilakukan para pihak dan ada yang dilakukan oleh pemuka-pemuka adat yang memeriksa perkara. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti tertulis (surat), saksi, keterangan para pihak dan perilaku dari para pihak di tengah-tengah masyarakat.
SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Misnar Syam; Zahara Zahara; Devianty Fitri; Neneng Oktarina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.324

Abstract

Dalam prakteknya perjanjian leasing ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh lessee (konsumen) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa leasing ini sering diajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan BPSK dengan pertimbangan BPSK tidak berwenang memutus perkara antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen karena hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan perjanjian bersama dengan penyerahan harta secara fidusia. Menurut Mahkamah Agung sengketa leasing tidak termasuk dalam sengketa konsumen, sementara konsumen mengajukan gugatannya ke BPSK. Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Sengketa leasing merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketanya di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Adapun sarannya adalah Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa leasing.
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VII/2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANG Misnar Syam
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.349

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan parate eksekusi dapat dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan debitor dan kreditor telah wanprestasi dan debitor menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak eksekusi dilakukan dengan penetapan pengadilan. Ini akan menimbulkan permasalahan mengenai tidak adanya kejelasan atas prosedur atau mekanisme penentuan serta proses eksekusinya dikaitkan pada masa pandemi covid 19 dimana kemampuan debitor dalam membayar pembiayaan/kreditnya sangat lemah disebabkan dampak pandemi covid-19, begitu juga yang terjadi di Kota padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan masalah menggunakan eksplanatoris. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19? Kesimpulannya adalah lembaga pembiayaan tetap melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusianya dengan parate eksekusiEksekusi objek jaminan fidusia pada masa pandemi covid 19 di kota Padang, pada lembaga pembiayaan masih dilakukan dengan upaya paksa dengan menggunakan parate eksekusi, sedang lembaga perbankan tidak.
Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum Misnar Syam; Yasniwati Yasniwati
Nagari Law Review Vol 2 No 2 (2019): Nagari Law Review (NALREV)
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.195-202.2019

Abstract

Logic is a thinking activity to do systematic reasoning to produce conclusions which are the art of thinking in a straight, precise and orderly manner. Logical nature is a special nature of law which means that in a reciprocal relationship between legal norms in accordance with the principles of logic. So the relationship between logic and law is from its logical nature which is in accordance with reason. Legal argumentation is the result of legal reasoning. Legal reasoning is the application of principles of right thinking in (logic) in understanding the principles, rules, data, facts and legal propositions. Legal reasoning is derived from logic as a science of valid conclusions from various legal facts, problems, and propositions. Law logic is reasoning to find the legal basis contained in a legal event whether it is a legal act or a violation of law and includes it in a regulation existing law. So the relationship between legal logic and legal arguments is legal arguments based on legal logic.
Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan Putra Rivaldo, Yudha; Yasniwarti, Yasniwarti; Syam, Misnar
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2196

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS) Pusat untuk tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota dan untuk daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun lain hal nya dengan Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak berjalan semestinya. Pengawasan pengelolaan zakat hanya dilakukan secara internal saja oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deksripif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengumpulan zakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengumpulan zakat harta diperoleh dari penghasilan ASN saja. 2). BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan penyaluran zakat terdiri dari penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif dengan membentuk 5 program kerja yaitu Pessel Cerdas, Pessel Religius, Program Kesehatan, Pessel Peduli dan Pessel Makmur. 3). Pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara internal dan eksternal.
The Role of State Attorney in Prosecutor's Office of An Effort to Protect State Assets Arrahim, Febri; Marjon, Dahlil; Syam, Misnar; Fauzan, Randi
Andalas Law Journal Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/alj.v8i2.56

Abstract

This article examines the role of the State Attorney in Indonesia within the civil law sector, focusing on the safeguarding and recovery of state assets. With state assets dispersed across various institutions, the risk of losses necessitates adequate asset protection. The research addresses the legal standing and position of the State Attorney in the civil law field, as well as their duties in saving state assets. This paper analyzes applicable legal regulations and compares them with practical applications. Findings reveal that while the State Attorney possesses authority in law enforcement, legal assistance, and other legal actions, challenges impede the complete optimization of this authority. Despite obstacles, the Attorney General, through the State Attorney, plays a crucial role in defending the state's civil rights and securing state assets through civil instruments. The article highlights the need for greater awareness of the Prosecutor's Office in the civil sector, emphasizing its significance in representing the government and protecting state assets.
Concept of Islamic Law Enforcement In the History and Practice of Islamic Justice Misnar Syam; Devianty Fitri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.366

Abstract

Upholding justice in social life has an important meaning in one of the efforts to build a high and dignified national civilization. Justice is carried out by judicial institutions. The performance of our courts or justice system is far from satisfactory, which results in a sense of comfort and happiness for justice seekers. Court decisions only create decisions that are procedurally fair. Likewise, court decisions seem more likely to favor parties who have money and power. Access to justice that should be equal for all levels of society cannot be achieved, so only elite people can enjoy it. In administering the judicial process, Islamic law aims to enforce law and justice proportionally based on Islamic Sharia. The growth and development of Islamic justice is a product of interactions within the social system, including with existing judicial institutions. Law enforcement in Indonesia does not synergize with each other in realizing justice. This is due to the position and standing of legal institutions where the function of investigation and prosecution is under executive power, while the function of adjudicating and deciding is under the Supreme Court. This causes a tendency to protect the interests of their respective institutions rather than law enforcement efforts in the public interest. The problem formulation in this paper is what is the concept of law enforcement in Islamic law in the practice and history of Islamic justice? The conclusion is:The concept of law enforcement in Islamic law does not differentiate between civil and criminal cases. Law enforcement includes material law and formal law. Material law originates from the Al-Qur'an, As-Sunnah and Fiqh.
Bankruptcy of Individual Debtors Regarding Joint Assets of Husband and Wife Shafira Hijriya; Misnar Syam
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.797

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty Godhead. The existence of this marriage results in the union of the husband's assets with the wife's assets, which is usually known as joint assets. However, this can be waived if there is a marriage agreement before the marriage takes place. The regulation of the concept of joint property in a husband and wife marriage experiencing bankruptcy is divided into two, namely for husband and wife who are married with a marriage agreement and for husband and wife who are married with a union of assets. For bankruptcy resolution, if joint assets are insufficient to pay debts, it must be proven that the debt is a personal debt or a joint debt.
Pertanggungjawaban Tim Penjamin Mutu Dalam Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Wulandary, Siti Zulaika; Rembrandt, Rembrandt; Syam, Misnar
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.137-152.2024

Abstract

This article analyses the quality assurance activity to determine the winner carried out by the Budget User. Quality assurance activity is carried out by the Quality Assurance Team, which was established by the instruction of the Minister of Public Works and Housing Number 01 of 2022. Government goods/services procurement, which is government legal action, generates state administrative decisions. This decision is often made by other parties who feel aggrieved. The existence of the Quality Assurance Team (QAT) as a government organ that participates in the process of determining the winner by Budget User is not regulated by its accountability in the process of government goods/services procurement. Therefore, the authority of QAT to determine the form of accountability is important to understand. The first result of the study is suggested that the authority of QAT in the process of government goods/services procurement in the Ministry of Public Works and Housing in the form of checking the completeness of the proposal document for determining the winner and preparing the concept of recommendation for determining winner carried out by Budget User is the authority obtained from delegation. The authority of QAT is stated as delegation because it meets the elements required to obtain delegation authority, according to experts. However, if referring to Government Administration Law, the authority given to QAT cannot be categorized as delegation because, according to Government Administration Law, delegation can only be assigned by the Government Regulation/Presidential Regulation/Regional Regulation. Second, because the authority of QAT is obtained delegatively, then QAT has legal accountability. However, the accountability of QAT is only limited to accountability for duties to the Budget User, which is in the form of internal accountability. The authority of assigning a winner, which is still carried out by the Budget User, gives the Budget User the burden of legal accountability towards the verdict issued, which is the Letter of Assigning the Winner of Provider by the Budget User.
Co-Authors Aini, Atika Rahmadatil Andalusia, Andalusia Anggi Putri Carolinza Arben, Ali Arrahim, Febri Azmi Fendri Busyra Azheri Dahlil Marjon Devianty Fitri Fauzan, Randi Fitri, Devianty Inayatul Husna M. Hasbi M. Hasbi MUHAMMAD HASBI Muhammad Iqbal Muhammad Rizki Nanda Oetama Oktarina, Neneng Putra Rivaldo, Yudha Rembrandt, Rembrandt Setiawan, Dian Bakti Shafira Hijriya Syahida, Jeri Gunarko Ulfanora, Ulfanora Wulandary, Siti Zulaika Yasniwarti, Yasniwarti Yasniwati, Yasniwati Zahara Zahara