Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.502
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pagaruyuang Law Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Adnan
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.698

Abstract

Dalam pelaksanaan penelitian tentang kajian tunjangan perumahan ketua dan anggota DPRD Kota bima dengan tujuan untuk mengetahui standar tunjagan DPRD Kota Bima. Sementara metode penelitian adalah penelitian hukum empris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologi dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil menunjukan bahwa Tunjangan Perumahan Per Bulan Per Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima berada pada rentang nilai : (a) Terendah : Rp. 7.019.313,-(b) Tertinggi : Rp. 11.467.500,-. Penentuan besarnya Tunjangan Perumahan mesti disusun secara rasional artinya besaran tunjangan yang dipatok betul-betul mencerminkan besar biaya sewa rumah sebagaimana kualifikasi Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas yang di atur bagi Pimpinan dan atau Anggota DPRD. Nilai Tunjangan perumahan Pimpinan dan anggoata DPRD Kota Bima berada pada rentang nilai tertinggi dan terendah dan Besaran untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bima dapat dipertimbangkan oleh penentu kebijakan untuk menggunakan angka atau nilai yang mencerminkan kewajaran dan kepatutan.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA BIMA Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah; Gufran Sanusi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.870

Abstract

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bima. Jenis penelitian adalah Penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BUMN/BUMD untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai bentuk yang ada. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima telah memiliki instrumen hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai sebuah acuan untuk menjawab semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima
Analisis Yuridis Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Susi Susanti; Adnan Adnan; Andriadin Andriadin
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12685

Abstract

This journal examines the comparative legal strength between authentic deeds and private deeds in the context of civil disputes. Authentic deeds, which are executed before a competent public official, possess full and binding evidentiary strength, unless proven otherwise. In contrast, private deeds only hold evidentiary value if their content and signatures are not disputed by the concerned parties. This. This research uses a normative juridical method with a legislative approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The research shows that although Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code sets the principle of freedom of contract, allowing parties to choose between written or oral forms and authentic or private deeds, this freedom is not absolute. Research shows that in civil cases, authentic deeds have a stronger legal standing compared to private deeds, especially in terms of their evidential strength.
Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Bagasi Penumpang Atas Terjadi Kehilangan Barang di Bagasi Pesawat Fajrin; Adnan; Hadijah
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap kehilangan barang dalam bagasi penumpang serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan penerbangan memiliki tanggung jawab hukum atas kehilangan bagasi tercatat yang berada dalam pengawasannya selama proses pengangkutan udara. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut udara. Penumpang yang mengalami kerugian akibat kehilangan bagasi berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian isi bagasi, keterbatasan nilai ganti rugi, dan kurangnya pemahaman penumpang mengenai prosedur pengajuan klaim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan bagasi serta optimalisasi mekanisme penyelesaian klaim guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi penumpang.
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Pengabdian Darmin Darmin; Muhd Firmansyah; Gufran Gufran; Mastorat Mastorat; Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah; Jufrin Jufrin; Erham Erham; Ahmad Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5928

Abstract

Progam Pengabdian kepada masyarakat ini yakni Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk menerapkan sistem pengelolaan dan manajemen sampah berkelanjutan berbasis teknologi tepat guna di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kota Bima. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan mitra sasaran yang terdiri atas Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemerintahan Desa Kaboro dalam proses edukasi, perancangan, dan implementasi alat pengelola sampah, seperti mesin pencacah dan tungku pemanas plastik sebagai bentuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, serta kemampuan warga dalam mengoperasikan alat secara mandiri setelah pelatihan. Program ini berkontribusi pada pemberdayaan komunitas, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat lokal. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi sederhana dengan kearifan lokal dapat menjadi solusi nyata dalam pengelolaan sampah plastik.
Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap PNM Mekar Melalui Mediasi Windi Windi; Adnan Adnan; Didik Irawansah
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara nasabah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar melalui jalur mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan mikro berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng yang menyalurkan modal usaha kepada perempuan prasejahtera. Masalah utama dalam penelitian ini memfokuskan pada tingginya risiko kredit bermasalah akibat nasabah yang melanggar kesepakatan kontraktual, seperti terlambat membayar angsuran bahkan melarikan diri, sehingga merugikan anggota kelompok lain dalam sistem tanggung renteng. Guna menyelesaikan konflik perdata ini secara damai tanpa beban proses persidangan yang lambat dan mahal, mediasi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) non-litigasi yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan prinsip musyawarah untuk mencapai win-win solution. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis (sociological approach). Penelitian lapangan ini melihat langsung hubungan hukum perjanjian dalam realitas sosial masyarakat. Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer yang dikumpulkan langsung melalui wawancara bebas terpimpin bersama pihak staff PNM Mekaar, ketua kelompok, serta nasabah bermasalah, serta dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan. Data sekunder didapatkan melalui studi dokumen tertulis, peraturan kebijakan, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori wanprestasi (breach of contract) dan teori mediasi (mediation). Hasil analisis diharapkan dapat memberikan solusi praktis dalam merumuskan inovasi sistem pembayaran yang fleksibel serta peningkatan efisiensi mediasi internal bagi kelangsungan permodalan mikro yang berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA SEPEDA MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR: Consumer Protection; Debt Collectors, Forced Repossession; Motorcycles. M Said; Adnan Adnan; Kasmar Kasmar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1094

Abstract

Praktik penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah merupakan fenomena yang mengancam hak-hak fundamental konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan ketentuan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam regulasi teknis penarikan jaminan fidusia serta lemahnya mekanisme penegakan hukum yang melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang debt collector. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, harmonisasi peraturan OJK dengan hukum fidusia, pembentukan lembaga pengaduan konsumen keuangan yang independen, serta kriminalisasi eksplisit atas penarikan paksa yang melanggar hukum sebagai instrumen pencegahan sistemik. Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Debt Collector, Penarikan Paksa; Sepeda Motor.
Rekonstruksi Tanggung Jawab Keperdataan terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Ekosistem Musik Digital di Indonesia Farhan; Adnan; Ulfa widayati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3921

Abstract

The development of the digital music industry has given rise to increasingly complex forms of song copyright infringement through digital platforms and electronic monetization. This study aims to analyze civil liability for song copyright infringement and the effectiveness of copyright regulations in Indonesia. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, case-based and comparative approaches. The results indicate that the protection of creators' economic rights, the distribution of digital royalties and the responsibilities of digital platforms still face implementation challenges. The Indonesian copyright legal system is also not fully capable of addressing the complexity of legal relationships in the modern digital music ecosystem.
Co-Authors Ade Ermin Ahmad Ahmad Aman Ma’arij Andriadin, Andriadin Darmin Erham Erham Fajrin Farhan Firmanto, Taufik Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hadijah Iksan Iksan Ilyas Sarbini Irawansah, Didik Juraidin Juraidin Kasmar Khaerurrizal Khaerurrizal Khairunnisa M Said Mastorat Mastorat Muhd Firmansyah Munir Musmuliadin Musmuliadin Nasrullah Rahmawati Rizky Amelia Sukirman Susi Susanti Syamyati Syamyati Wandi Arwana Widayati, Ulfa Windi Windi