Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.091

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Transformasi Global TRANSBORDERS: International Relations Journal Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesian Journal of International Relations Syntax Idea DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES) Global and Policy Journal of International Relations Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian West Science Jurnal Hukum dan Sosial Politik Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Arisanto, Puguh Toko

Universitas Teknologi Yogyakarta

Author-ID : 2584069

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Trade Controversy Amidst Tobacco Control Provisions: Dynamics on the Establishment of U.S Tobacco Control Act 2009 Arisanto, Puguh Toko
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 13, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

AbstractThis article examines the dynamicsÂÂÂÂÂÂÂÂ on the establishment of a health policy that U.S suddenly issued, so-called Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA). Some provisions of this act having something to do with trade were assumed controversial policy due to two reasons. First, it banned the circulations of specific flavors in cigarettes but allowed menthol-containing tobacco products. Second, this act involved tobacco industry participation on Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC). In short, this article addresses interest groups consisting of tobacco companies and civil society groups influencing U.S government to take action regarding ratification of World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). They both have contradicting interests and race against each other to influence government through varied means. I argue that this opposing domestic dynamics influences U.S government to issue FSPTCA that contained two controversies and adopted provisions of WHO FCTC as win-win solution.Â Keywords: tobacco control; interest groups; ratification; influence; win-win solution.Â AbstrakArtikel ini membahas mengenai dinamika pembentukan sebuah kebijakan atau undang-undang kesehatan Amerika, FSPTCA yang dikeluarkan secara mendadak. Beberapa ketentuan dari undang-undang ini berkaitan dengan perdagangan dan diasumsikan sebagai kebijakan yang kontroversial karena dua alasan. Pertama, undang-undang ini melarang peredaran rokok beraroma rasa namun mengizinkan produk tembakau yang mengandung mentol. Kedua, undang-undang ini melibatkan partisipasi industri tembakau dalam sebuah kelompok para penasehat ilmiah produk tembakau. Singkatnya, artikel ini merujuk pada kelompok kepentingan yaitu perusahaan-perusahaan rokok dan kelompok masyarakat sipil yang mempengaruhi pemerintah dalam meratifikasi konvensi kerangka kontrol tembakau dari WHO. Mereka memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan saling berlomba untuk mempengaruhi pemerintah Amerika melalui berbagai macam cara. Akhirnya, penulis beragumen bahwa dinamika domestik yang saling bertentangan mempengaruhi pemerintah AS untuk mengeluarkan kebijakan FSPTCA yang memuat dua kontroversi dan mengadopsi ketentuan WHO FCTC dengan dua kontroversinya sebagai win-win solution. Â Kata Kunci: kontrol tembakau; kelompok kepentingan; ratifikasi; mempengaruhi; win-win solution.Â

Peran Foundation for Education and Development Terhadap Pekerja Migran Myanmar di Thailand Selatan 2015-2018 Melalui Participation, Empowerment dan Mediator (PEM) Arisanto, Puguh Toko; Andini Lelemboto, Mega Christy
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2509

Abstract Thailand is the largest destination country for migrant workers from Myanmar. Migration is carried out because of the necessities of living, work and natural disasters. However, the life of Myanmar migrant workers in Thailand is vulnerable and does not rid of problems as exploitation, violence, discrimination, HIV AIDS, abortion. Moreover, they commonly also work in unskilled sector due to the low level of education and the quality of human resources. FED, an NGO, as a non-state actor comes to assist in solving these problems. FED seeks to support the needs of migrant workers, especially in improving education and human resources. This paper will explain the role of the FED towards Myanmar migrant workers in Thailand in 2015-2018. To analyze it, the writer used the role of NGO theory which consists of participation, empowerment and mediator. The results in the study show that the FED has met three roles as an NGO. The role of participation is manifested in activities that require the activeness of migrant workers through educational programs, especially for children. Second, the concept of empowerment is realized through training programs in an effort to develop the capacity of migrant workers. Lastly is the role as a mediator, namely FED's efforts to bridge the migrant worker with the global community through its programs both through digital and non-digital mediation. Keywords : Migran workers, FED’s roles, Participation, Empowerment, Mediator Abstrak Thailand menjadi negara destinasi terbesar pekerja migran asal Myanmar. Migrasi dilakukan karena faktor kebutuhan hidup, pekerjaan dan bencana alam. Namun kehidupan pekerja migran Myanmar di Thailand rentan dan tidak luput dari permasalahan-permasalahan seperti eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, penyakit HIV AIDS, aborsi. Selain itu, mereka umumnya juga bekerja di sektor yang masuk kualifikasi unskilled. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. FED, sebuah NGO, sebagai aktor non negara hadir untuk membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. FED berusaha untuk menyokong kebutuhan pekerja migran khususnya dalam peningkatan pendidikan dan sumber daya manusia. Tulisan ini akan menjelaskan peran FED terhadap pekerja migran Myanmar di Thailand tahun 2015-2018. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan teori peran NGO yang terdiri dari participation, empowerment dan mediator. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa FED telah menjadi tiga peran sebagai NGO. Peran participation diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang menuntut keaktifan pekerja migran melalui program-program pendidikan khususnya untuk anak-anak. Kedua, konsep peran empowerment diwujudkan melalui program- program pelatihan dalam upaya pengembangan kemampuan para pekerja migran. Terakhir adalah peran sebagai mediator yaitu upaya FED menjembatani pekerja migran Thailand dengan masyarakat global melalui program-programnya baik melalui mediasi digital maupun non digital. Kata Kunci : Pekerja Migran, Peran FED, Participation, Empowerment, Mediator

Cool Japan Initiative Sebagai Multitrack Diplomacy Jepang Dalam Menyebarkan Budayanya di Indonesia 2011-2019 Praditya, Herpinando Trisnu; Arisanto, Puguh Toko
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2505

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penggunaan diplomasi multi jalur Jepang dengan menggunakan nation branding “Cool Japan Initiative” di Indonesia pada tahun 2011-2019. Melalui upaya tersebut, Jepang memanfaatkan kekayaan budayanya yang diminati masyarakat untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam menarik minat masyarakat serta meningkatkan citra dan perekonomian Jepang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Jepang menciptakan Cool Japan Initiative sebagai nation branding serta peran pemerintah Jepang dan aktor non-negara dalam mensukseskan Cool Japan Initiative di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang menggunakan diplomasi multijalur third track melalui bisnis melalui Cool Japan Initiative sebagai nation branding Jepang ke Indonesia dengan memberikan investasi kepada beberapa perusahaan Jepang maupun Indonesia yang mendukung Cool Japan Initiative. Selain itu, aktor non-negara juga berperan dengan menggunakan jalur diplomasi multijalur fourth track melalui masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan media massa dalam memperkenalkan kebudayaan dan produk Jepang di Indonesia. Kata Kunci : Jepang, Cool Japan Initiative, Indonesia, Budaya, Nation Branding DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2505

Trade Controversy Amidst Tobacco Control Provisions: Dynamics on the Establishment of U.S Tobacco Control Act 2009 Puguh Toko Arisanto
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 13 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

AbstractThis article examines the dynamics on the establishment of a health policy that U.S suddenly issued, so-called Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA). Some provisions of this act having something to do with trade were assumed controversial policy due to two reasons. First, it banned the circulations of specific flavors in cigarettes but allowed menthol-containing tobacco products. Second, this act involved tobacco industry participation on Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC). In short, this article addresses interest groups consisting of tobacco companies and civil society groups influencing U.S government to take action regarding ratification of World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). They both have contradicting interests and race against each other to influence government through varied means. I argue that this opposing domestic dynamics influences U.S government to issue FSPTCA that contained two controversies and adopted provisions of WHO FCTC as win-win solution. Keywords: tobacco control; interest groups; ratification; influence; win-win solution. AbstrakArtikel ini membahas mengenai dinamika pembentukan sebuah kebijakan atau undang-undang kesehatan Amerika, FSPTCA yang dikeluarkan secara mendadak. Beberapa ketentuan dari undang-undang ini berkaitan dengan perdagangan dan diasumsikan sebagai kebijakan yang kontroversial karena dua alasan. Pertama, undang-undang ini melarang peredaran rokok beraroma rasa namun mengizinkan produk tembakau yang mengandung mentol. Kedua, undang-undang ini melibatkan partisipasi industri tembakau dalam sebuah kelompok para penasehat ilmiah produk tembakau. Singkatnya, artikel ini merujuk pada kelompok kepentingan yaitu perusahaan-perusahaan rokok dan kelompok masyarakat sipil yang mempengaruhi pemerintah dalam meratifikasi konvensi kerangka kontrol tembakau dari WHO. Mereka memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan saling berlomba untuk mempengaruhi pemerintah Amerika melalui berbagai macam cara. Akhirnya, penulis beragumen bahwa dinamika domestik yang saling bertentangan mempengaruhi pemerintah AS untuk mengeluarkan kebijakan FSPTCA yang memuat dua kontroversi dan mengadopsi ketentuan WHO FCTC dengan dua kontroversinya sebagai win-win solution. Kata Kunci: kontrol tembakau; kelompok kepentingan; ratifikasi; mempengaruhi; win-win solution.

Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi Di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri Puguh Toko Arisanto; Tiffany Setyo Pratiwi
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Issues of LGBT boomed in Malawi in 2009 after an arrest of homosexual couple who held a wedding party. The criminalization was based on the Malawi’s Penal Code. In 2010, Malawian government also added an article on the Penal Code to criminalize lesbians. However, after the succession of Malawi President in 2012, the successor president, Joyce Banda suspended the policy criminalizing LGBT to await a review of the Parliament. Amid the suspension, under a different President, on April 2015 Malawi passed an LGBT Act of criminalization through Marriage, Divorce and Family Relations Act. The authors note that there had been an inconsistency of the Malawi government in applying policy criminalizing LGBT. The government implemented the policy of criminalization towards LGBT based on Malawi Penal Code, suspended it in 2012, and then 2015 re-issued policy criminalizing LGBT through certain act. This article explores the roles of conflicting interest groups between religious leaders (RLs) and domestic NGOs followed by politics “stick and carrot” on foreign aid of donor states in Malawi. These variables are subjects to analysis that affect the inconsistency of Malawi government to implement policy criminalizing LGBT.Keywords: Criminalizing LGBT, Penal Code, Inconsistency, Conflicting Interest Groups, Stick and Carrot AbstrakIsu LGBT mulai menggelegar di Malawi pada tahun 2009 pasca penangkapan pasangan homoseks yang tertangkap mengadakan pernikahan. Kriminalisasi didasarkan pada pasal-pasal di KUHP Malawi. Tahun 2010, pemerintah Malawi juga menambah pasal di KUHP untuk menkriminalisasi lesbian. Namun pasca bergantinya Presiden tahun 2012, Presiden pengganti, Joyce Banda menangguhkan kebijakan kriminalisasi pelaku LGBT untuk menunggu review dari Parlemen. Ditengah pengangguhan, tahun 2015, di bawah Presiden yang berbeda, Malawi mengeluarkan UU kriminalisasi pelaku LGBT melalui Marriage, Divorce and Family Relations Act. Penulis melihat bahwa terjadi inkonsistensi pemerintah Malawi dalam menerapkan kebijakan kriminalisasi LGBT. Pemerintah Malawi menerapkan kebijakan kriminalisasi LGBT berdasarkan KUHP Malawi, tahun 2012 menangguhkannya, dan kemudian 2015 kembali mengeluarkan kebijakan kriminalisasi LGBT melalui UU. Artikel ini hendak memaparkan peran kelompok kepentingan yang saling bertentangan (conflicting interest groups) antara religious leaders (RLs) dan NGOs domestik beserta politik “stick and carrot” dalam bantuan luar negeri negara-negara pedonor di Malawi. Variabel-variabel tersebut menjadi pokok analisis yang mempengaruhi inkonsistensi penerapan kebijakan kriminalisasi LGBT di Malawi.Kata Kunci : Kriminalisasi LGBT, KUHP Malawi, Inkonsistensi, Conflicting Interest Groups, Stick and Carrot

Analisis Investasi Tiongkok Di Eastern Economic Corridor Thailand Dalam Skema Belt And Road Initiative Puguh Toko Arisanto; Andi Dias Astiza Nasrum
Syntax Idea Vol 4 No 3 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i3.1802

Kebijakan investasi koridor ekonomi Tiongkok dalam skema BRI di Thailand mengalami perubahan. Tiongkok pada mulanya menginginkan investasi ekonomi koridor diimplementasikan pada sektor pertanian untuk pengembangan proyek Kra Kanal dan untuk pembangunan kereta api cepat atau HSR di wilayah Thailand bagian utara. Namun Tiongkok merubahnya. Tiongkok pada akhirnya berinvestasi di Eastern Economic Corridor (ECC) di Thailand Timur yang berfokus pada pembangunan kota modern. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri model adaptif yang terdiri dari tiga variabel yakni external change, structural change dan leadership. Dengan menggunakan metode kualitatatif, penulis menemukan tiga faktor perubahan investasi Tiongkok di Thailand yaitu kebijakan ramah investor Tiongkok di Thailand, perubahan fokus BRI Tiongkok di Thailand dari pemanfaatan SDA ke pengembangan kota dan industrialisasi dan pengaruh sifat oportunis dan gaya kepemimpinan yang sentralistik Xi Jinping di pemerintahan Tiongkok.

IMPLEMENTASI DEVELOPMENTAL STATE INDIA DALAM MENGHADAPI PATEN TRIPS DAN STRATEGI RANBAXY LAB. DALAM PERSAINGAN GLOBAL Puguh Toko Arisanto
TRANSBORDERS: International Relations Journal Vol 3 No 1 (2019): TransBorders: International Relations Journal
Publisher : Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

India is hailed as one of the pharmaceutical countries for the largest generic drug in the world. India's success in the global pharmaceutical competition cannot be separated from India's efforts to adopt a developmental state scheme which Indian government has significant roles in the sustainability of domestic pharmaceutical industries through policies that benefit the domestic pharmaceutical industries. This paper will explore the implementation of Indian developmental state in dealing with TRIPs agreements and Strategies of Ranbaxy (as big domestic company that derived impacts from favorable domestic policies) in global competition through entry mode selection and location choice. Key Words : Developmental State, favorable policies, entry mode selection, location choice. India adalah salah satu negara farmasi untuk obat generik terbesar di dunia saat ini. Keberhasilan India dalam dunia farmasi tidak lepas dari upaya India dalam mengimplementasikan skema developmental state dimana pemerintah India memiliki peran besar terhadap keberlangsungan industri farmasi domestik melalui favorable policies atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan industri farmasi domestik. Tulisan ini akan mengeksplorasi implementasi developmental state India dalam menghadapi perjanjian TRIPs dan strategi Ranbaxy sebagai perusahaan yang mendapatkan dampak favorable policies dalam persaingan global melalui entry mode selection dan location choice. Kata Kunci : Developmental State, favorable policies, entry mode selection, location choice.

Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia Esti Renatalia Tanaem; Puguh Toko Arisanto
Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Known as a maritime country, Indonesia is still unable to meet its need of salts, especially industrial salts. As a result, Indonesia has to import salts from various countries with an increasingly higher volume each year. Using theory of two-level games, authors found that the salt importing policy cannot be separated from international pressures so that Indonesia undertakes trade liberalization on salt sector. The international pressure emanated from three global regimes namely WTO, IMF and FTA. The three global regimes basically require Indonesia to liberalize its domestic market by removing tariff and non-tariff trade barriers in various sectors including salt. This paper will explain the mechanism and scheme of the three global regimes in liberalizing Indonesia's trade on salt sector.

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI MEDIA SOSIAL (STUDI DESKRIPTIF TINGKAT DAN POLA POLITIK PARTISIPATIF GEN-Z KOTA YOGYAKARTA MELALUI PEMANFAATAN APLIKASI INSTAGRAM TAHUN 2019) Al Musa Karim; Adi Wibawa; Puguh Toko Arisanto
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3 No 2 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093

Abstract Gen-Z that can hardly be separated from social media in their daily activities is categorized as a group of beginner voters and has the potential to be exposed to political content on social media in the midst of the Indonesia election 2019. In the context of Indonesia election 2019, Gen-Z in the province of Yogyakarta faces long-running currents of local political culture and national political culture. The local political culture tends to be calmer in the context of the political situation and on the other hand, a national political culture seems boisterous, especially in the online world that is abundant on political content flows on social media, both positive and negative. This research seeks to see how the level and pattern of participatory politics of Gen-Z confronted with flows of local and national political culture through Instagram in the city of Yogyakarta. This research uses a case study method applying two stages of data collection and analysis. The first stage uses the survey method to 160 respondents and the second stage uses the interview method to 10 respondents selected from the results of the first stage. The results showed that Gen-Z's level of participatory politics was still low which was marked by forms of responses that tended to be passive towards political content and voluntary awareness to follow political content but had yet to reach the stage of sharing political content. Keywords: Gen-Z, Political Culture, Participatory Politics, Beginner Voters, Yogyakarta. Abstrak Gen-Z sebagai generasi yang tidak bisa dipisahkan dari media sosial dikategorikan sebagai kelompok pemilih pemula dan sangat berpotensi terpapar konten-konten politik di media sosial di tengah kontestasi pemilu 2019. Dalam konteks pemilu 2019, Gen-Z di wilayah provinsi Yogyakarta dihadapkan pada arus budaya politik lokal yang telah lama berkembang dan budaya politik nasional. Budaya politik lokal yang cenderung lebih tenang dalam konteks situasi politik dan di sisi lain, budaya politik nasional yang riuh terutama di ranah online serta penuh dengan arus konten-konten politik di media sosial, baik bernada positif maupun yang bernada negatif. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana tingkat dan pola politik partisipatif Gen-Z dihadapkan pada arus budaya politik lokal dan nasional melalui aplikasi Instagram di lingkungan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan dua tahapan pengumpulan dan analisis data. Tahapan pertama menggunakan metode survei kepada 160 responden dan tahapan kedua menggunakan metode wawancara kepada 10 responden yang dipilih dari hasil tahap pertama. Hasil penelitian menunjukkan tingkat politik partisipatif Gen-Z yang masih rendah yang ditandai dengan bentuk-bentuk respon yang cenderung pasif terhadap konten-konten politik serta kesadaran yang bersifat voluntary untuk mengikuti konten-konten politik namun belum sampai pada tahap berbagi konten politik. Kata Kunci: Gen-Z, Budaya Politik, Politik Partisipatif, Pemilih Pemula, Yogyakarta.

PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT Puguh Toko Arisanto; Adi Wibawa
Indonesian Journal of International Relations Vol 5 No 2 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32787/ijir.v5i2.222

Abstract: The U.S-China trade war began after U.S under Donald Trump era raised import tariffs on thousands of China’s products. The policy was retaliated by China with a similar policy. The trade war took place in three rounds starting from July 2018 to September 2019. This paper seeks to analyze factors that influence U.S to issue such a policy triggering the trade war. The article adopted theory of adaptive foreign policy model. Following this theory, authors argued that U.S policy of raising import tariffs that triggered the trade war was a convulsively adaptive foreign policy reflecting significant changes in both external and internal environment. First, it can be seen from External Change Variable, namely, the emergence of China as a new superpower. Second, Structural Change variable showed U.S political structure change from Democrats to Republicans along with Trump's victory in the 2016 Presidential Election. Finally, the leadership factor was Trump's negative perception of China before serving as president. Keywords: trade war, convulsively adaptive, external change, structural change, leadership factor. Abstrak: Perang dagang AS dan Tiongkok diawali dengan kebijakan AS di era Donald Trump yang menaikkan tarif impor atas ribuan produk asal Tiongkok. Kebijakan tersebut dibalas oleh Tiongkok dengan kebijakan yang serupa. Perang dagang tersebut berlangsung dalam tiga ronde dari Juli 2018 hingga September 2019. Tulisan ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi AS mengeluarkan kebijakan tersebut sehingga memicu perang dagang. Penulis menggunakan teori model kebijakan luar negeri adaptif. Berdasarkan teori tersebut, penulis menemukan bahwa kebijakan AS menaikkan tarif impor yang memicu perang dagang merupakan kebijakan luar negeri adaptif convulsive yang berarti terdapat perubahan signifikan baik di lingkungan ekstenal maupun internal. Pertama, dilihat dari variabel External Change yaitu kemunculan Tiongkok sebagai negara adidaya baru. Kedua, dilihat dari variabel Structural Change yaitu perubahan struktur politik AS dari Partai Demokrat ke Partai Republik seiring dengan kemenangan Trump pada Pilpres 2016. Terakhir, yakni leadership factor berupa persepsi negatif Trump terhadap Tiongkok sebelum menjadi presiden. Kata Kunci: perang dagang, adaptif convulsive, external change, structural change, leadership factor.

Co-Authors Adeline Astrid Maturbongs Adi Wibawa Al Musa Karim Aldaneva Reisika Jenny Alviany Andi Dias Astiza Nasrum Andini Lelemboto, Mega Christy Anggie Chyntia Amanda Putri Audry Sitoresmi Leilani Esti Renatalia Tanaem Galih Antonius Ola Lewoema Hidayat Chusnul Chotimah Ilham Aditya Pamungkas Khansa Rulif Mahadana Khisna Kamalia Zulfa Muhammad Ridha Iswardhana Noval Aldino Praditya Noviana Rizky Ramadhani Praditya, Herpinando Trisnu Pratiwi, Tiffany Setyo Ragil Tri Utami Rahma Damei Yanti Rahma Nur Amalina Rika Yuliana Rizky, Lucitania Rosa Anggiana Pramesti Septiyani Dian Rahayu Tanaem, Esti Renatalia Teressa Teressa Urfan, Noveri Faikar Yongki Yongki

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search