Claim Missing Document
Check
Articles

PELAKSANAAN LITMAS PEMBINAAN AWAL NARAPIDANA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN REVITALISASI PENYELENGGAAN PEMASYARAKTAN Bayu Tri Wahyudi; Ali Muhammad; Umar Anwar; Budi Priyatmono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1772-1783

Abstract

Pembinaan narapidana diberikan untuk dapat meningkatkan kemampuan dari setiap narapidana, sehingga ketika narapidana telah selesai menjalani masa pidana kemudian dapat bergabung kembali dengan masyarakat, untuk itulah pembinaan diberikan mulai dari narapidana mendapatkan putusan pengadilan, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ditukan untuk dapat mengoptimalkan kinerja pemasyarakatan untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan yakni membuat narapidana Kembali pada masyarakat. Penelitian ini ditujuan untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai seperti apa proses pembuatan litmas pembinaan awal yang ada di Bapas Kelas II Bogor? dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam membuat litmas pembinaan awal. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi lapangan, maupun penelitian. Dari penelitian ini didapatkan bahwa proses pelaksanaan litmas pembinaan awal pada Bapas Kelas II Bogor sudah baik namun masih terdapat beberapa hal yang harus di perbaiki untuk meningkatkan kualisas pelayanan publik yang maksimal.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN ASIMILASI RUMAH DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA Bayu Anggoro Krisnapati; Ali Muhammad; Umar Anwar; Budi Priyatmono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1918-1928

Abstract

Dampak Covid-19  terlihat dari tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi dan membuat lembaga pemasyarakatan menjadi klaster baru resiko penyebaran virus. Untuk itu, pemerintah menerapkan pemberian kebijakan Asimilasi Rumah, salah satunya di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Salah satu bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diberikan adalah program kemandirian. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi dalam program bimbingan kemandirian klien Asimilasi Rumah di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus sosial yang mengangkat kasus peran PK dalam program kemandirian di Bapas. Hasil penelitian ditunjukan bahwa program kemandirian berkaitan dengan bimbingan dari PK, pemberian pelatihan dengan kerja sama warga sekitar dan bimbingan baik secara daring dan pelatihan dilakukan rutin di Bapas oleh PK. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala berupa kurangnya pemaksimalan akses internet dan fasilitas teknologi yang tidak mendukung kegiatan sehingga perlu ditingkatkan.
ANALISIS PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN YURIDIS DAN EKOLOGI PADA BAPAS KELAS II MATARAM Siti Nurrahmayanti; Ali Muhammad; Umar Anwar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1601-1612

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, Pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan kelas II Mataram menggunakan pendekatan normatif yuridis, dan pendekatan ekologi atau ecologycal approach yang diadopsi dari pendekatan psikologis. Pendekatan normatif yuridis menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sedangkan pendekatan ekologi  adalah pendekatan yang melihat Anak dari faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini menjelaskan kedua pendekatan tersebut sehingga sistem yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak baik aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan perkara Anak sehingga mendapatkan keputusan terbaik bagi Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menganalisis terhadap peristiwa yang terjadi sehingga di dapatkan informasi yang relevan dan mendalam memalui wawancara, observasi, dan literatur review 
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIVERSI TINGKAT PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (STUDI KASUS KLIEN ANAK BAPAS KELAS II PALU) Mohamad Rifky; Umar Anwar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3106-3112

Abstract

Upaya diversi yang difasilitasi Aparat Penegak Hukum dikatakan gagal ketika tidak tercapai kesepakatan diversi antara anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Kegagalan dalam upaya diversi ini disebabkan beberapa factor yaitu faktor keluarga dan masyarakat, factor kondisi fisik dan ekonomi, faktor penegak hukum, dan factor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab dan cara mengatasi hambatan kegagalan diversi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan yaitu dengan upaya menggandeng tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah setempat untuk Bersama menegahi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggunakan fakta empiris yang di dapat dari perilaku manusia, yaitu perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara langsung. jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mana data primer di dapat dari wawancara dan data sekunder atau data kepustakaan yang didapat dari jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
ANALISIS PSIKOLOGIS PETUGAS LAPAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Muhammad Irfan Hidayat; Umar Anwar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3084-3089

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, mencari tahu bagaimana factor yang mempengaruhi petugas melakukan tindak pidana narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan dampak psikologis bagi petugas lapas terhadap terjadinya tindak pidana narkotika serta Bentuk pembimbingan psikologis terhadap petugas lapas yang melakukan tindak pidana narkotika. Hasil dari penelitian yang diperoleh dapak kita ketahui bahwa peraturan tindak pidana narkotika telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dinyatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan, “menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, ini berarti bahwa dilihat dari metode pendekatan kualitatif dilakukan cara  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti wawancara interaktif dan observasi lapangan. Bagi tindak pidana narkotika di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ilmu yang dilakukan oleh petugas seharusnya di larikan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), akan tetapi mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun social sebagaimana pasal 127 Ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada dasarnya narkotika merupakan zat-zat atau obat yang berasal dan diolah dari bukan tanaman atau tanaman, semi sintetis ataupun sintetis yang dapat menimbulkan efek kepada penggunanya berupa penurunan atau perubahan kesadaran, narkotika juga sering digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga bisa menyebabkan kecanaduan atau ketergantungan serta petugas yang melakukan tindak pidana narkotika dari menggunakan hingga melakukan pengedaran dapat mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindak pidana yang mana penggunaan dan pengedaran narkoba
Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Beragama IIslam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Tingkat Residivis di Dalam Lapas Perempuan Kelas II A Semarang Yunike Annisa; Umar Anwar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5009

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat berimbas pada mental seseorang. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana biasanya memiliki latar belakang seperti rendahnya dalam berpendidikan, moral agama, faktor lingkungan sekitar, dan faktor ekonomi. Telah dipastikan bahwa dalam mengurangi tingginya tindak pidana dapat diberikan solusi melalui program pembinaan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanan program pembinaan kepribadian beragama islam guna mengurangi tingkat residivis warga binaan pemasyarakatan Kelas IIA Semarang. Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki rangkaian kegiatan yang mecakup beberapa kegiatan guna meningkatkan religiusitas setiap narapidana agar memiliki moral agama yang baik kedepannya. Dampak positif mnegikuti kegiatan keagamaan ini dapat membantu warga binaan dalam merubah perilaku dan juga psikologis warga binaan sehingga dapat mengurangi pengulangan tindak pidana
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara Akbar Fitrian; Umar Anwar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5024

Abstract

Pelayanan Kesehatan merupakan factor penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Tidak terkecuali juga untuk orang yang berhadapan dengan hukum seperti tahanan dan narapidana yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara, semuanya memiliki hak yang sama sebagai seorang manusia untuk dipenuhi kebutuhaan yang berkaitan dengan kesehatannya. Rumah Tahanan Negara kelas II B Banjarnegara memiliki poliklinik kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan dan narapidana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan harus lebih dioptimalkan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Jurnal ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap tahanan dan narapidana serta optimalisasi pelayanan Kesehatan di poliklinik kesehatan rutan kelas II B Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen terhadap petugas poliklinik rutan Kelas II B Banjarnegara. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang ada di rutan hanya terdiri dari 1 orang perawat yang merupakan pegawai di rutan, Sarana dan prasarana yang ada terdiri dari 1 ruangan pemeriksaan yang juga merangkap ruang kantor dan ruang pengambilan obat dengan 1 buah tempat tidur, obat-obatan, alat kesehatan dan 1 buah kursi roda, 1 tabung oksigen. Pelayanan kesehatan di klinik rutan masih harus dioptimalkan dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana karena berbagai faktor seperti kurangnya tenaga kesehatan serta keterbatasan beberapa alat kesehatan dan obat-obatan. 
Analisis Kebijakan Pemberian Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Purwokerto Mukhtar Abdul Latif; Umar Anwar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5073

Abstract

Program vaksinasi dipercaya sebagai salah satu bentuk pemberian hak kesehatan bagi narapidana saat menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah memberi kebijakan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk divaksin tanpa terkecuali termasuk juga mereka narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan memiliki hak yang sama sesuai aturan di Lembaga Pemasyarakatan, berdasar Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa : Narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, sehingga disini dapat dipahami bahwa mereka hanya kehilangan hak kemerdekaan sehingga hak-hak lain masih melekat pada diri mereka sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut sesuai aturan yang ada. Apa dasar kebijakan pemberian vaksinasi bagi narapidana, manfaat apa yang didapat ketika telah divaksinasi adalah hal yang harus diperhatikan. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tepatkah pemeberian vaksinasi bagi narapidana dilakukan secepat mungkin khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto,hasil penulisan menunjukan bahwa dengan adanya vaksinasi maka penyebaran kasus covid-19 dapat dihambat dan Penulis menyarankan pemberian vaksinasi bagi narapidana harus disegerakan karena narapidana memiliki hak fasilitas kesehatan yang sama dengan mereka yang diluar Lapas, sehingga muncul kesadaran untuk hidup sehat dan mencegah penyebaran covid-19 didalam Lapas.