Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

IMPLEMENTATION OF PROVIDING LEGAL AID FOR UNDERPRIVILEGED DETAINEES IN CLASS 1 STATE DETENTION CENTER, CENTRAL JAKARTA Sulton Zaki Ananda; Umar Anwar
卷 4 编号 2 (2021): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v4i2.71

Abstract

Every prisoner in the detention center has the right to get legal assistance. Legal aid is given to everyone, including underprivileged prisoners. However, at the Class 1 detention center in Central Jakarta, not all detainees receive free legal aid from the state. The problem formulation used by the author is 1) How is the provision of legal aid for the poor as suspects and defendants to be able to get legal assistance at the Class 1 Rutan Central Jakarta? 2) What are the obstacles faced by the suspect and the defendant in obtaining legal aid rights for the poor as suspects and defendants at the Class 1 Rutan Central Jakarta? The research objectives in this paper are 1) To be able to find out the provision of legal aid for underprivileged prisoners. 2) To find out what are the obstacles that occur in providing legal aid at the Class 1 Rutan Central Jakarta and what are the obstacles faced by the defendant and suspect in obtaining legal aid services for poor prisoners at the Class 1 Rutan Central Jakarta. This study uses empirical juridical research methods, namely research conducted on the actual situation or real conditions that have occurred in the community with the intention of knowing and finding the facts and data needed, based on the results of data analysis conducted at the Class I Rutan Central Jakarta related to the implementation of assistance. The law for prisoners is not able to explain that 1) The process of providing legal aid to poor prisoners to obtain legal aid services begins with the legal counseling process to the legal assistance and legal consultation process. 2) The legal aid process at the Central Jakarta Class 1 Rutan has not been running optimally and there are still obstacles in its implementation. In terms of their rights as suspects and defendants, they have the right to obtain this legal aid service, especially for those who are unable to use the services of an advocate. But in the field, what happens is the opposite, there are still differences in treatment in the fulfillment of this right. For this reason, it is very necessary to know the realization of legal aid for prisoners belonging to low economic class in Central Jakarta Class 1 Rutan. The conclusions from the results of the research are that 1) The provision of legal assistance in the Class 1 Rutan Central Jakarta begins with a legal counseling process. 2) There are several obstacles, namely, the lack of confidence of prisoners in the legal aid program and there are still many detainees who do not know what legal aid is and what rights they get. Setiap tahanan yang ada di Rutan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada setiap orang termasuk tahanan yang kurang mampu. Tetapi,di Rutan kelas 1 Jakarta Pusat tidak semua tahanan mendapatkan bantuan hukum secara Cuma Cuma pada negara. Rumusan masalah yang digunakan penulis adalah 1) Bagaimana pemberian bantuan hukum untuk terhadap rakyat miskin sebagai tersangka dan terdakwa untuk bisa mendapatkan bantuan hukum di Rutan Klas 1 Jakarta Pusat ? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi tersangka dan terdakwa dalam mendapatkan hak bantuan hukum terhadap rakyat miskin sebagai tersangka dan terdakwa di Rutan Klas 1 Jakarta Pusat ? Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah 1) Untuk dapat mengetahui pemberian bantuan hukum bagi Tahanan kurang mampu. 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum di Rutan Klas 1 Jakarta Pusat dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh terdakwa dan tersangka dalam mendapatkan layanan bantuan hukum bagi tahanan miskin di Rutan Klas 1 Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis emipiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan di Rutan Klas I Jakarta Pusat terkait pelaksanaan bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu menjelaskan bahwa 1) Proses pemberian bantuan hukum untuk tahanan miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum diawali dengan proses penyuluhan hukum sampai proses pendampingan hukum dan konsultasi hukum. 2) Proses bantuan hukum di Rutan Klas 1 Jakarta Pusat belum berjalan maksimal dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dalam hal hak sebagai tersangka maupun terdakwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum ini, terutama bagi mereka yang tidak sanggup menggunakan jasa advokat. Namun di lapangan adalah sebaliknya, masih terjadi perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak ini. Untuk itu sangat perlu untuk diketahuinya realisasi bantuan hukum bagi tahanan yang tergolong ekonomi rendah di Rutan Klas 1 Jakarta Pusat. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa 1) Pemberian bantuan hukum di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat diawali dengan proses penyuluhan hukum. 2) Terdapat beberapa hambatan yaitu, kurangnya rasa percaya tahanan terhadap program bantuan hukum dan masih banyak dari tahanan yang tidak mengetahui apa itu bantuan hukum dan hak yang mereka peroleh.
Optimalisasi Regenerasi Narapidana dan Inovasi Dalam Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis Agung Ginanjar; Umar Anwar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5297

Abstract

Work Activities are the implementation of the Correctional Institution function as a place to provide guidance to Correctional Inmates. Guidance for prisoners is based on Law Number 12 of 1995 and its implementation is explained in Government Regulation Number 31 of 1999. Based on the goal of prison to achieve social reintegration, the Correctional Institution needs to optimize the regeneration of prisoners and create innovations in work activities as a provision of expertise to return to public. This study uses a qualitative research method with a case study approach to the implementation of work activities at the Class IIB Ciamis Correctional Institution. The results of the study explain that the Class IIB Ciamis Penitentiary implements self-reliance development through 7 areas of work activities with the number of prisoners involved as many as 26 people out of a total of 170 inmates or 15.3%. There were 144 prisoners or 84.7% of other prisoners who were not involved. The conclusion of this study is that the optimization of prisoner regeneration must be carried out immediately by collaborating with stakeholders to increase the demand for production quantities so that it involves more productive and active prisoners in activities, and the need to increase the competence of Human Resources officers, and the innovation that has been carried out by the Class IIB Ciamis Penitentiary is to create a spinach chip product (KEBAYA LACI) as a superior independence development program. Keywords: Work Activities, Regeneration, Innovation, Correctional Institution
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIVERSI TINGKAT PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (STUDI KASUS KLIEN ANAK BAPAS KELAS II PALU) Mohamad Rifky; Umar Anwar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.028 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3106-3112

Abstract

Upaya diversi yang difasilitasi Aparat Penegak Hukum dikatakan gagal ketika tidak tercapai kesepakatan diversi antara anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Kegagalan dalam upaya diversi ini disebabkan beberapa factor yaitu faktor keluarga dan masyarakat, factor kondisi fisik dan ekonomi, faktor penegak hukum, dan factor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab dan cara mengatasi hambatan kegagalan diversi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan yaitu dengan upaya menggandeng tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah setempat untuk Bersama menegahi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggunakan fakta empiris yang di dapat dari perilaku manusia, yaitu perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara langsung. jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mana data primer di dapat dari wawancara dan data sekunder atau data kepustakaan yang didapat dari jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
ANALISIS PSIKOLOGIS PETUGAS LAPAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Muhammad Irfan Hidayat; Umar Anwar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.027 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3084-3089

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, mencari tahu bagaimana factor yang mempengaruhi petugas melakukan tindak pidana narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan dampak psikologis bagi petugas lapas terhadap terjadinya tindak pidana narkotika serta Bentuk pembimbingan psikologis terhadap petugas lapas yang melakukan tindak pidana narkotika. Hasil dari penelitian yang diperoleh dapak kita ketahui bahwa peraturan tindak pidana narkotika telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dinyatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan, “menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, ini berarti bahwa dilihat dari metode pendekatan kualitatif dilakukan cara  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti wawancara interaktif dan observasi lapangan. Bagi tindak pidana narkotika di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ilmu yang dilakukan oleh petugas seharusnya di larikan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), akan tetapi mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun social sebagaimana pasal 127 Ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada dasarnya narkotika merupakan zat-zat atau obat yang berasal dan diolah dari bukan tanaman atau tanaman, semi sintetis ataupun sintetis yang dapat menimbulkan efek kepada penggunanya berupa penurunan atau perubahan kesadaran, narkotika juga sering digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga bisa menyebabkan kecanaduan atau ketergantungan serta petugas yang melakukan tindak pidana narkotika dari menggunakan hingga melakukan pengedaran dapat mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindak pidana yang mana penggunaan dan pengedaran narkoba
Analisis Implementasi Kesadaran Beragama Dalam Upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Laila Nurul Indria; Umar Anwar
Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Vol 19 No 1 (2022): Jurnal Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
Publisher : LPPM STAI Diniyah Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46781/al-mutharahah.v19i1.444

Abstract

Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi masyarakat yang terjerat hukum. Terkait dengan pembinaan tersebut penelitian ini mencoba mendeskripsikan suatu analisis mengenai implementasi kesadaran Beragama dalam upaya revitalisasi penyelenggaraan permasyarakatan para warga binaan Metode yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan model pengumulan data secara naratif kepada dokumen dan arsip untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Hasil dalam penelitian yaitu terkait cara implementasi kesadaran beragama dengan ceramah, pembiasaan, pendampingan, pengawasan dengan beberapa kendala yaitu kurangnya jumlah pembimbing, dana, sarana dan kualitas dan kuantitas, hal hal ini bisa diselesaikan dengan penanggulangan berupa pembinaan yang efektif, jumlah personel, pemantauan aktivitas.
STRATEGI PEMASARAN HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG M. Sabichis Ridwan; Umar Anwar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2521-2531

Abstract

Pemasaran hasil karya warga binaan pemasyarakatan tidaklah maksimal dikarenakan daya saing dan banyaknya competitor. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidetifikasi factor internal dan eskternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam pemasran hasil warga binaan, (2) Memformulasikan strategi yang dapat dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung untuk meningkatkan pemasaran hasil warga binaan, (3) Memberikan rekomendasi strategi dari berbagai alternatif yang dirumuskan. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumusan alternatif pemasaran yang diperoleh dari factor eksternal dan internal dari bekerja sama dengan patner (MOU), promosi edukatif. Berdasarkan analisis SWOT-ANP bahwa penjualan baik secara online dan promosi edukatif sangatlah direkomendasikan.
HAMBATAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS Holida Hotman; Umar Anwar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2454-2463

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program asimilasi rumah bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatam (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat seperti kurangnya data dalam mengurus proses asimilasi dan dana dalam proses kepengurusan asimilasi tersebut. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu mengenai apa saja hambatan PK dalam pelaksanaan program asimilasi di rumah selama pandemi Covid-19 kemudian bagaimana upaya untuk meminimalisir hambatan yang dihadapi PK selama program bimbingan dan pengawasan dalam masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas ini dilaksanakan. Metode penilitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus yaitu meneliti kasus-kasus asimilasi rumah selama pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan PK selama melakukan Litmas yaitu, keterbatasan pemahaman petugas mengenai betapa pentingnya akan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan kurang efisien sebab rendahnya ketertiban klien, dan keterbatasan data pembuatan asesmen. Kesimpulan dari permasalahan hambatan PK ini yaitu perlu adanya peningkatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), perlu dilakukan kenaikan SDM Pembimbing Kemasyarakatan, meningkatkan koordinasi dengan APH, kemudian meningkatkan intensitas bimbingan konseling secara daring (e-konseling).
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH KESEHATAN MENTAL PADA NARAPIDANA BLOK RESIKO TINGGI DI LAPAS KELAS I SEMARANG Panji Sulistio; Umar Anwar
SOSIOEDUKASI Vol 11 No 2 (2022): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.362 KB) | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v11i2.2232

Abstract

Lamanya sanksi pidana yang diterima oleh narapidana menjadi permasalahan tersendiri khususnya bagi mental narapidana. Tekanan yang diterima baik dari dalam diri maupun dari lingkungan luar menjadi tantangan tersendiri bagi kesehatan mental narapidana yang bersangkutan. Kesehatan mental merupakan faktor utama dalam proses pembinaan narapidana. Dengan kondisi mental yang baik dan stabil, maka narapidana akan dapat mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik. Penelitian ini akan membahas faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan mental pada narapidana blok resiko tinggi di Lapas Kelas I Semarang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan bahan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, dan diperkuat dengan bahan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan-laporan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki blok khusus yang diperuntukkan bagi narapidana dengan resiko tinggi. Proses adaptasi sangat diperlukan agar narapidana yang baru memasuki blok segera menyesuaikan diri dan tidak berada dalam tekanan. Penanaman nilai- nilai agama melalui pembinaan kerohanian diperlukan guna membangun kesehatan mental yang baik bagi narapidana dengan risiko tinggi.
OPTIMALISASI PEMBERIAN HAK PELAYANANKESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM KEADAAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Aditya Rangga Suryadi; Umar Anwar
SOSIOEDUKASI Vol 11 No 2 (2022): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.952 KB) | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v11i2.2233

Abstract

Overcrowded hunian Lembaga Pemasyarakatan berdampak kepada kondisi kesehatan narapidana. Berdasarkan database Pemasyarakatan bulan Pebruari 2020 peenghuni Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 268.919 orang atau 103% dari kapasitas hunian sebesar 131.931 orang. tingkat hunian cenderung meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah Lembaga Pemasyarakatan. Rumusanya adalah Bagaimana optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dan apa hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini meunjukkan bahwa optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan upaya meningkatkan derajat kesehatan narapidana melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehablitatif dan upaya pelayanan kesehatan lingkungan dengan meningkatkan sumber daya manusia pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan pelayanan kesehatn, ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan. Hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan Kesehatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan serta rendahnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan upaya menjaga kesehatan
Peran Petugas Kesehatan Dalam Menangani Scabies Pada Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo Tegar Karunia Esa; Umar Anwar
Jurnal Kesehatan Panrita Husada Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Panrita Husada
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Stikes Panrita Husada Bulukumba)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37362/jkph.v7i2.808

Abstract

Scabies is a parasitic skin disease caused by the parasite Sarcoptes scabies. Many underdeveloped countries, including Indonesia, suffer from scabies. Scabies is very common among children and adolescents. Scabies is an infectious disease that is influenced by the presence or absence of scabies risk factors in a person. Scabies is very common among those who live in close quarters. The purpose of this study was to see whether there was a relationship between children's personal hygiene and the incidence of scabies. An analytical observational study with a cross sectional research strategy was used in this study. The data used is primary data. Data collection was obtained from health workers who were at the Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Keywords : role, treatment, scabies