Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.773

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LAW REVIEW JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Yustitia Jurnal Paradigma JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) Journal of Correctional Issues (JCI) ADI Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal (ADIMAS Jurnal) Journal of Social Research Jurnal Penjaminan Mutu Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Central Publisher Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Toplama Social Sciences Journal Journal of Correctional Studies Journal of Law J-CEKI

Markus Marselinus Soge

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP)

Author-ID : 1981595

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

THE APPROACH TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LEGAL STANDARDS IN IMPLEMENTING THE COVID-19 VACCINATION FOR PRINCIPAL OFFICERS Markus Marselinus Soge; Kharis Budi Priyono; I Putu Rizky Bujangga
卷 4 编号 1 (2021): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v4i1.55

Abstract The Covid-19 pandemic that hit Indonesia had an impact on the implementation of public services provided by government agencies, including correctional institutions and state detention houses. In addition to the implementation of health protocols, the government issued a policy to vaccinate Covid-19 to public service officers including correctional officers. In the context of handling the Covid-19 pandemic through the implementation of vaccinations for correctional officers, it is necessary to know which international human rights legal standards can be a guideline or reference of member states, especially Indonesia. Based on the description, the research question in this paper is how is the approach of international human rights law standards in the implementation of Covid-19 vaccination for correctional officers. The results of the first study, in Central Java and Bali, vaccination policy following the Regulation of the Minister of Health No. 10 of 2021 on the Implementation of Vaccination in the Framework of Countering the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) especially for correctional officers realized one of them in correctional institutions Class IIB Tegal and state detention house Class IIB Negara. Second, international human rights law standards that can be a guideline or reference of Indonesia in the context of the implementation of Covid-19 vaccination for correctional officers are the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in particular the provisions of Article 12 paragraph (1) and Article 12 paragraph (2) letter c, and The Nelson Mandela Rules, in particular, the provisions of Rule 74 number 3. Keywords : Human Rights Law, Vaccination, Covid-19, Corrections Abstrak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membawa dampak kepada pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, tidak terkecuali lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Selain penerapan protokol kesehatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kepada petugas pelayanan publik termasuk petugas pemasyarakatan. Dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 melalui pelaksanaan vaksinasi bagi petugas pemasyarakatan, perlu diketahui standar hukum HAM internasional mana yang dapat menjadi pedoman atau referensi negara anggota khususnya Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana pendekatan standar hukum HAM internasional dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian yakni pertama, di Jawa Tengah dan Bali, kebijakan vaksinasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) khususnya bagi petugas pemasyarakatan direalisasikan salah satunya di Lapas Kelas IIB Tegal dan di Rutan Kelas IIB Negara. Kedua, standar hukum HAM internasional yang dapat menjadi pedoman atau referensi Indonesia dalam konteks pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi petugas pemasyarakatan adalah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf c, dan The Nelson Mandela Rules khususnya ketentuan Aturan 74 angka 3. Kata kunci : Hukum Hak Asasi Manusia, Vaksinasi, Covid-19, Pemasyarakatan

Menelaah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lapas Kelas IIA Lahat Rizki Kurniawan; Markus Marselinus Soge
ADI Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): ADI Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : ADI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/adimas.v2i1.524

Tercatat sebanyak 69 kasus data kebakaran yang terjadi di wilayah Lahat pada tahun 2018, hal ini mengalami peningkatan kasus sebesar 81,6% dibandingkan pada tahun 2017. Manajemen kebakaran penting diperhatikan khususnya di lembaga pemasyarakatan, mengingat kondisi penghuni lapas yang rentan menjadi korban karena lapas merupakan suatu bangunan yang didesain supaya penghuni yang ada di dalamnya tidak dapat mendapatkan akses keluar sehingga perlu adanya kebijakan dan tindakan yang dapat melindungi baik nyawa manusia maupun dokumen penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan manajemen kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen lembar observasi, panduan wawancara, dan lembar studi dokumen. Kepala Lapas, kepala kesatuan pengamanan Lapas, dan petugas pengamanan Lapas berperan sebagai informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 30 (34%) elemen penilaian penerapan manajemen kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA terpenuhi dan sebanyak 58 (66%) elemen tidak terpenuhi, dengan total keseluruhan elemen terpenuhi dan tidak terpenuhi sebanyak 88 elemen. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemenuhan manajemen kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat memiliki tingkat dalam kategori rendah. Saran yang diberikan yaitu dibentuk suatu kebijakan manajemen kebakaran, prosedur penanggulangan kebakaran serta program untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

The Role of the Leadership Function in Improving Employee Performance in Correctional Institutions in Indonesia denny nazaria rifani; Iqbal Saputra Zana; Markus Marselinus Soge
Jurnal Paradigma (JP) Vol 10, No 2 (2021): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v10i2.6382

In achieving constitution of Number 12 of 1995 concerning Correctional, the smooth operation of prisons is very dependent on existing human resources and the resulting performance, namely the performance of correctional officers including prison leaders. This study examines the importance of the role of the leadership function in improving employee performance, especially in prisons in Indonesia. With the aim of analyzing how big the role of the leadership function is to improve employee performance. This research is a type of qualitative research, the research method is carried out by studying the literature. The results of this study require the role of a leader who has the ability and expertise to provide good direction and communication to employees with the role of a leadership function.Keywords: Leadership Functions; Correctional Institutions.

The Phenomenon of Civil Dispute Claim Settlement through Police Report a Restorative Justice Approach Stephan Anggita Hutagaol; Abdul Muta'ali; Basir S; Agus Ady Wijaya; Markus Marselinus Soge
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6411

This research was initiated by the phenomenon of civil disputes which were reported to the police, so what was originally civil disputes became criminal domain. The principle of restorative justice is a breakthrough in the criminal legal system seeks to provide justice to the parties (especially to the victims) by prioritizing recovery to its original state (before crime happened) and restore good relationship in the society, instead in factual (das sein) restorative justice was used to resolve civil cases such as account receivable claim or bad debt through police reports, which theoretically (das sollen) account receivable claim or bad debt should be resolved through the mechanism of civil law proceedings. The author chooses qualitative research method type of document study (literature study) using primary data and secondary data as sources of data in this study, including examining police regulations and restorative justice books written by police writers, police practitioners who are also academics, to understand the problems and to answer the research questions, as well as to achieve the research objectives. From this research the authors found that there is privilege in using criminal approach that was not found in the civil law proceedings, and by using the principle of restorative justice it is more possible for the parties to reconcile in a criminal case.

Release and Social Reintegration of Prisoners from the Perspective of John Rawls’ Theory of Justice Markus Marselinus Soge
Law Review Volume XXII, No. 2 - November 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.6034

The conditional release of corruption prisoners is contrary to the sense of justice. Penitentiary releases prisoners for adhering to the concept of social reintegration as an important stage in the correctional system in which prisoners are reunited with society. The problem to be discussed is how the perspective of John Rawls’ theory of justice on conditional release and social reintegration of prisoners. The purpose of the research is to discuss the perspective of John Rawls’ theory of justice on conditional release and social reintegration of prisoners. Normative legal research methods are used with legislation and conceptual approaches that analyse secondary data, namely primary legal materials and secondary legal materials, where data is collected using document or library study techniques, then analysed qualitatively. The conclusions, first, the release especially conditional release of prisoners including corruption prisoners is the right of prisoners after they have met the predetermined requirements and the social reintegration is an important stage in reuniting prisoners with society. Second, the perspective of John Rawls’ theory of justice on conditional release and social reintegration of prisoners prioritizes equal treatment of prisoners including corruption prisoners who have basic rights and freedoms. The distribution of income and wealth to prisoners does not need to be the same but must benefit everyone including prisoners, and there is access for prisoners to positions and responsibilities as members of society.

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEDINASAN BIDANG PEMASYARAKATAN Markus Marselinus Soge; Lauditta Indahdewi
Jurnal Penjaminan Mutu Vol 8 No 02 (2022)
Publisher : UHN IGB Sugriwa Denpasar

The quality of higher education is obtained by implementing an internal quality assurance system carried out through the determination, implementation, evaluation, control, and improvement of higher education standards. The purpose of the research is to examine the sources of the internal quality assurance authority of the correctional higher education, and review the implementation of the internal quality assurance of the correctional higher education. Research methods are carried out by qualitative methods with data collection techniques in the form of observations and literature studies, then data were analyzed qualitative descriptive. The results of the research can be concluded first, the sources of authority for internal quality assurance of the correctional higher education are the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 62 of 2016 concerning the Higher Education Quality Assurance System and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 27 of 2000 concerning the Statute of the Polytechnic of Correctional Sciences. The second, the implementation of the internal quality assurance authority of the correctional higher education is realized by the establishment of the Quality Assurance Unit organization, the preparation of internal quality assurance system documents, and the implementation of quality supervision.

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEPUASAN NARAPIDANA DAN TAHANAN DI LAPAS KELAS I CIPINANG Yourike Yasmine Layt; Ade Cici Rohayati; Markus Marselinus Soge; Iman Santoso
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.655-665

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak narapidana dan tahanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan narapidana dan tahanan, kendala dan cara meningkatkan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas I Cipinang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode campuran dengan sequential explanatory design, yaitu penyebaran kuesioner terhadap 66 responden, wawancara, dan observasi terhadap narapidana, tahanan, dan pengelola Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas I Cipinang dengan nilai R Square sebesar 80,1% dan 10,9% disebabkan oleh faktor lainnya. Kendala dalam pelayanan kesehatan yaitu tidak adanya ruang rawat inap, penggunaan ruang karantina digabungkan antara penyakit menular dan penyakit berat, ketersediaan obat sewaktu-waktu kurang, fasilitas ruang IGD kurang memadai, kurang meratanya edukasi kesehatan yang diberikan, tenaga medis terbatas, belum terpenuhinya secara keseluruhan tenaga medis yang sesuai spesifikasi keilmuan, narapidana kurang mendapatkan perhatian. Cara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, maupun Rumah Sakit,Â pemenuhan jumlah tenaga medis seperti apoteker, ahli gizi, psikolog, sanitarian yang disertai dengan pendidikan dan pelatihan, disediakan dan pisahkan ruangan untuk penyakit menular dan penyakit berat.

PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER Priyo Hutomo; Markus Marselinus Soge
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 1 No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Instrumen hukum pengaturan pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer saat ini masih berdasarkan peraturan masa kolonial dan setelah kemerdekaan, yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan nasional. Permasalahan disini adalah bagaimana perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam melakukan pembaharuan pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam tulisan ini untuk meneliti hukum dalam kedudukannya sebagai norma, menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis isi. Hasil penelitian yaitu perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk melakukan pembaharuan pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer meliputi pembaharuan pada aspek struktur berupa penguatan kelembagaan Pemasyarakatan Militer, aspek substansi berupa penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan Milier, dan aspek budaya berupa bimbingan kesadaran hukum dan reintegrasi sosial prajurit untuk kembali menjadi prajurit yang berjati diri TNI. Disaran agar dapat segera dilakukan pembaharuan terhadap instrumen hukum pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN CABANG RUTAN BNN TERHADAP PP NOMOR 58 TAHUN 1999 DALAM KERANGKA SISTEM PEMASYARAKATAN Markus Marselinus Soge
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 1 No 2 (2021): Edisi Agustus 2021
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

The responsibility of organizing the correctional system includes the construction of inmates and the treatment of prisoners at the Directorate General of Corrections, but in practice, prisoners are not always in Rutan or Rutan Branch owned by Kemenkumham. BNN also manages Rutan Branch which is regulated in BNN Head Regulation No. 6 of 2016 concerning Prisoner Supervision. The problem here is how the synchronization level of the regulation of the authority of Rutan Branch of BNN against PP No.58 of 1999 within the framework of the correctional system. Normative legal research methods with legal approaches are used in this paper, and also used secondary data, namely primary and secondary legal materials. The data is collected by library study techniques, then qualitatively analyzed with legal interpretation. The results of the study are using guidelines for evaluation of legislation, especially table 3 assessment with variable 'authority' then the BNN Head Regulation No. 6 of 2016 is unsynchronized with PP No.58 of 1999 in the indicator 'there are arrangements about the same authority on 2 (two) or more regulations whose hierarchy is different, but the implementing agencies are different'. It is recommended that the Directorate General of Corrections of Kemenkumham can coordinate with BNN to discuss the unsynchronized of the authority arrangements of the Rutan Branch of BNN related to the supervision of prisoners to strengthen the implementation of the correctional system.

KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP FUNGSI PEMASYARAKATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Markus Marselinus Soge; Rikson Sitorus
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.952 KB)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfokus mengenai pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, namun Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan sehingga menyiratkan adanya pengaturan fungsi Pemasyarakatan yang progresif. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana kajian hukum progresif terhadap fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hukum progresif. Hasil Penelitian pertama, fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan. Kedua, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tidak mempertahankan status quo sebatas pembinaan tapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Ketiga, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku

Co-Authors Abdul Muta'ali Abdul Muta’ali Ade Cici Rohayati Adhar Ramadhani Agus Ady Wijaya Agus Ady Wijaya Aldi Sepra Yogi Andi Kurniawan Barus, Danielta Winner Basir S Basir S Budi Priyatmono Danielta Winner Barus Denny Nazaria Rifani Fadel, Muhammad I Putu Rizky Bujangga Iman Santoso Indahdewi, Lauditta Iqbal Saputra Zana Jati, Azzah Al Maroro Karan Ibra Hukama Kharis Budi Priyono Kurniawan, Dhoni Tegar Lauditta Indahdewi M Agil Ifandin Mahardhika G. Sitorus Marlissa, Martial Tedi Martiyanto, Hanida Muhamad Alhafis Muhammad Ali Murtopo Muhammad Dohan F Al Miraj Muhammad Nur Islami Muhammad Rizki Putra Munir, Abdullahil Nurul Aeni Pratama, Thavarel Azuri Priyo Hutomo Rachmayanthy, Rachmayanthy Rikson Sitorus Riyantyo, Fadhel Rizki Kurniawan Silalahi, Dhini Annissa Stephan Anggita Hutagaol Stephan Anggita Hutagaol Syafatullah, Galih Taba, Tegar Aria Taqiyuddin, Zaki Difa Tarigan, Ronaldo Aloisa Thavarel Azuri Pratama Umar Anwar Wattimena, Dewi Winata, Dio Aji Yogi Geraldo Sinurat Yourike Yasmine Layt

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search