Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.926
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cepalo JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Corruptio Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Administrative and Environmental Law Review Pancasila and Law Review QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SCLS Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Sumbangsih Indonesian Journal of Criminal Law Studies Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Maya Shafira
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium Maya Shafira; Firganefi Firganefi; Diah Gustiniati; Mashuril Anwar
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.197 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v5i1.391

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi dan implikasi fungsi hukum pidana sebagai primum remedium dalam penanggulangan illegal fishing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kebijakan hukum, dengan data sekunder sebagai data utama yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai primum remedium menjadi urgen sifatnya karena illegal fishing tidak hanya merugikan negara, namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan, dan ketersediaan ikan. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai primum remedium, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara illegal fishing. Selain itu, implikasi non-yuridis, yaitu tidak memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil.
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT NELAYAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK ILLEGAL FISHING MENUJU KEBERLANJUTAN SDA DI BIDANG PERIKANAN PADA DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN Maya Shafira1* , Eddy Rifai2 , De Maya Shafira
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i2.401

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat tangkap dilarang (cantrang, trawl). Meskipun penggunaan alat tangkap cantrang telah dilarang, namun Sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap tersebut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan Desa Hanura dalam pencegahan praktik illegal fishing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayananan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura yang berlokasi di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun mitra dalam kegiatan ini, masyarakat nelayan Desa Hanura yang dalam hal ini telah disetujui oleh Kepala Desa Hanura. Mengingat berbagai keterbatasan sarana pengawasan instansi penegak hukum, peran serta masyarakat khususnya nelayan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan praktik illegal fishing. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura mempunyai kesadaran hukum khususnya akan perbuatan yang dilarang serta mengetahui sanksi pidana terhadap penggunaan alat tangkap terlarang, menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Hanura berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial M. Zidan Ardana; Maya Shafira; Firganefi Firganefi; Gunawan Jatmiko; Damanhuri Warganegara
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.165

Abstract

Narcotics abuse is a very dangerous thing, because in addition to having an impact on the user's personal self, he will become addicted and his life will depend on narcotic substances, which if not prevented (treated), the type of narcotics that will be used will become stronger. and the larger the dose. Recidivism is the behavior of a person who repeats criminal acts after being sentenced by a judge's decision which has permanent legal force because of criminal acts that have been committed previously. The problem approach used is an empirical juridical method supported by a normative juridical approach. The data collection technique is that primary data is obtained through interviews with research subjects and secondary data is collected by reviewing through literature studies such as statutory regulations, books or literature, and journals. Data analysis uses qualitative data analysis. The factors that cause recidivism in narcotics abuse crimes are internal factors and external factors. Internal factors consist of uncontrollable desires, behavior, diligent praise, easily frustrated, and the character itself. External factors that cause someone to repeat the crime of narcotics abuse include environmental and social factors, economics, information and communication technology, and family factors. Efforts to overcome the recidivism of narcotics abuse that can be carried out are pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.
Multi-Regime Law Enforcement of Transnational Organized Fisheries Crime: A Comparative Study of Indonesia and Australia Maya Shafira; Andre Arya Pratama; Ahmad Irzal Fardiansyah; Shofriya Qonitatin Abidah
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 10 No. 2 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v10i2.22516

Abstract

The context of law enforcement on IUU Fishing can’t be separated from including other criminal acts as part of organized transnational fisheries crime in Indonesian waters. Multi-regime criminal activities are evident in the Case of the Run Zheng 03 and 05 Ships, which were detected carrying out illegal fishing and the Crime of Human Trafficking (TPPO) against Indonesian crew members in the Arafura Sea. Unfortunately, Articles 92 and 93 Paragraph 2 of the Fisheries Law, as well as the ratification of the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA) which are regulated in executive regulations, have found obstacles that are still systemic so that crimes in the context of fishing still require high-level supervision. Therefore, this problem must be overcome by conducting a comparative study with Australia, a best practice country that has also ratified PSMA, like Indonesia. This study uses a normative legal method, referring to applicable laws and regulations related to the case phenomenon. A comparative study also accompanies the research as a best practice in finding solutions to legal problems that can be seen in other countries. The results of the study show that the existing conditions show a lack of coordination system and capacity between ministries or institutions, such as between the Ministry of Transportation and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in joint supervision with law enforcement officers, and the designated ports are still unable to optimize fishing vessels entering the port. The information system between countries is still integrated manually. The threat of imposing criminal penalties on corporations as a paradigm for punishment and accommodating PSMA in technical provisions is also evidence of the government's lack of firmness in eradicating fisheries crimes. Thus, Australia can be an example of its efforts as a member of IUU Fishing by accommodating PSMA into the Fisheries Management Act, and the systematization of coordination between AFMA and the Australian Maritime Security Operations Center is running well without any coordination problems or overlapping authorities.
Sosialisasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit di Masa Pandemi Covid-19 Maroni Maroni; Maya Shafira; Rini Fathonah; Nenny Dwi Ariani; Mashuril Anwar
Jurnal Sumbangsih Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v2i1.30

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya, dan cara bertindak secara hukum apabila menemui pelanggaran kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Target khusus kegiatan ini yakni meningkatnya kepatuhan masyarakat mitra terhadap peraturan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Adapun metode yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pengabdian ini adalah dilaksanakan melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, dan pelayanan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Merak Belantung. Berdasarkan evaluasi kegiatan, ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan, dan masyarakat mitra siap berperan membantu pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi lembaga tim pengabdi, aparat desa, dan peserta kegiatan. Terlepas dari hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.
Penyelesaian sengketa hukum keluarga & kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan Desa Negeri Katon Deni Achmad; Dewi Septiana; Maya Shafira; Meizano Ardhi Muhammad; Rendie Meita Sarie Putri; Haya Anastasya Azra
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i1.78

Abstract

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia pada umumnya diselesaikan dengan tata cara proses peradilan, baik melalui proses pemidanaan maupun keperdataan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, media pengatur interaksi sosial agar masyarakat menjadi tertib, teratur dan sejahtera. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu sengketa atau perkara yang sering terjadi dalam lingkup keluarga di Indonesia. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami. Desa sebagai tempat bermukim masyarakat yang berkeluarga perlu dilakukan pembinaan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga diluar peradilan terutama dalam permasalahan KDRT. Adanya hubungan kesadaran masyarakat berkeluarga atas apa yang terjadi dalam peristiwa kehidupannya merupakan suatu peristiwa hukum yang berjalan dan diakui keberadannya dalam kehidupan bermasyarakat (the living law).
Reconstructing Gender-Responsive Restorative Justice for Domestic Violence: A Study of Contextual Islamic Law in Indonesia Siti Nurlaila; Nunung Rodliyah; Maya Shafira; Rehulina Rehulina; Elfa murdiana
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 13, No 1 (2026): January-June
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v13i1.10542

Abstract

Restorative Justice (RJ) has increasingly been institutionalized within Indonesia’s criminal justice system, including in cases of domestic violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT). However, its implementation continues to generate serious criticism because it often prioritizes procedural settlement over substantive victim protection. Existing studies largely focus on the effectiveness or normative legality of RJ, while insufficiently addressing the intersection between gender justice, victim vulnerability, and contextual Islamic legal principles. This study fills that gap by reconstructing a gender-responsive RJ framework grounded in contextual Islamic law and maqāṣid al-syarī‘ah. This research employs a normative-empirical socio-legal approach that integrates doctrinal legal analysis with qualitative empirical findings from domestic violence cases in Lampung Province, Indonesia. Data were collected through analysis of legislation, institutional policies, Komnas Perempuan reports, and in-depth interviews with law enforcement officials and related stakeholders. The data were analyzed using a gender-responsive restorative justice framework and contextual Islamic legal interpretation. The findings reveal that the current implementation of RJ in KDRT cases remains predominantly procedural-formalistic. Approximately 72% of victims accepted restorative settlements due to structural pressures, including economic dependence, family coercion, and fear of social stigma, rather than genuine psychological recovery. Furthermore, the absence of mandatory trauma assessment and post-settlement supervision contributed to repeated violence in 40% of the observed cases. This study argues that prevailing interpretations of iṣlāḥ (reconciliation) have been reduced to symbolic peace-making that neglects substantive justice and victim safety. As its principal contribution, this study formulates a three-stage gender-responsive RJ reconstruction model based on contextual Islamic law: (1) a precondition stage requiring psychological assessment and perpetrator accountability; (2) a mediation stage involving gender-sensitive counselors and progressive Islamic law experts; and (3) a post-process stage based on continuous state monitoring and victim protection. The study further demonstrates that integrating contextual Islamic legal values into national law strengthens restorative justice by aligning it with the principles of ḥifẓ al-nafs (protection of life), human dignity (karāmah insāniyyah), and substantive gender justice. This research contributes theoretically to the development of gender-responsive restorative justice discourse within Muslim-majority legal systems and offers a practical policy framework for reforming restorative justice mechanisms in Indonesia and other plural legal societies
Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Maya Shafira; Salman Ade Chandra; Maroni; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5405

Abstract

Penelitian ini menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi dalam Perda tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana cenderung diprioritaskan dibandingkan pengoptimalan sanksi administratif yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menekankan pada moderasi pemidanaan. Selain kendala regulasi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan PPNS, koordinasi antar-aparat yang belum solid, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung.. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ultimum Remedium
IMPLEMENTATION OF THE PIERCING THE CORPORATE VEIL PRINCIPLE IN THE LIMITED LIABILITY COMPANY LAW Angga Zalayeta; Maroni; Maya Shafira; Gunawan Jatmiko; Deni Achmad
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 3 Issue 2 December 2025
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v3i2.4843

Abstract

Efforts to protect stakeholder interests in a Limited Liability Company, especially related to the opportunity for shareholders to take legal action, including influencing the company in such a way that it is contrary to the principles of propriety and justice and to provide legal support for the existence of the company's board of directors and board of commissioners in carrying out their respective duties, then a legal doctrine has developed in corporate law which is often called Piercing the Corporate Veil. Judging from the substance of the material and idealism contained in this corporate law doctrine, the intended doctrine is actually needed as part of controlling the morals of the individuals standing behind the company's organs in running their business so as not to commit reprehensible acts that can harm the sense of justice of the community. Therefore, these corporate law doctrines are very important. Business entities in the business world are known as both those that are already in the form of companies and those that are not yet in the form of companies. Based on their legal form, companies are divided into two, namely companies that have legal entity status and those that are not legal entities. As an independent legal entity, the liability of PT shareholders is only limited to the value of the shares owned in the company. The doctrine of piercing the corporate veil can be applied in a Limited Liability Company in the event of misleading facts, fraud and injustice and to protect minority shareholders, shareholders concerned either directly or indirectly in good faith who use the company solely for personal interests.
Integrasi Upaya Penal dan Non-Penal oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Penipuan Berbasis Deepfake: Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Pusat Kayla Azzahra; Deni Achmad; Muhammad Farid; Maya Shafira; Refi Meidiantama
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8018

Abstract

Penipuan melalui modus deepfake scam sudah sering terjadi, salah satu kasus penipuan melalui modus deepfake scam ini melibatkan kepala negara Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, pelaku menggunakan wajah Prabowo Subianto untuk mendapat keuntungan materiil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: upaya penanggulangan oleh kepolisian tindak pidana penipuan melalui modus deepfake serta faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus deepfake. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan deepfake scam oleh kepolisian melalui pendekatan penal dan non-penal. Secara penal, kepolisian fokus pada penegakan hukum yang tegas mulai dari penyelidikan hingga penerapan sanksi pidana berdasarkan undang-undang untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Sementara secara non-penal, upaya difokuskan pada edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menangani ancaman tersebut. Faktor utama kepolisian dalam memberantas deepfake scam terletak pada aspek aparat penegak hukum dan masyarakat. Keterbatasan kualitas serta kuantitas SDM kepolisian dalam menguasai kompetensi teknis menjadi kendala serius, yang diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan edukasi hukum masyarakat terhadap modus kejahatan ini.
Co-Authors Adam Khafi Ferdinand Afifah Maharani Agnesia Mutiara Sani Ahmad Irzal Fardiansyah Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Andre Arya Pratama Andre Arya Pratama Angga Zalayeta Daffa Ladro Kusworo Damanhuri Warganegara Deni Achmad Deni Achmad Dewi Septiana Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Eddy Rifai Eko Rahardjo Eko Rahardjo Elfa murdiana Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko Haya Anastasya Azra Haya Anastasya Azra Heni Siswanto Kayla Azzahra M. Zidan Ardana Maghfira Nur Khaliza Fauzi Maroni Maroni Maroni Maroni Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Meizano Ardhi Muhammad Muhammad Farid Nenny Dwi Ariani Ninin Ernawati Nunung Rodliyah Refi Meidiantama Rehulina Rehulina Rehulina Tarigan Rendie Meita Sarie Putri Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rochmat Mushowwir Salman Ade Chandra Shofriya Qonitatin Abidah Silviani, Ninne Zahara Siti Nurlaila Sri Riski Sunarto DM Sunarto Sunarto Sunarto Sunarto