Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cepalo JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Corruptio Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Administrative and Environmental Law Review Pancasila and Law Review Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Sumbangsih Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Maya Shafira
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium Maya Shafira; Firganefi Firganefi; Diah Gustiniati; Mashuril Anwar
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.197 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v5i1.391

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi dan implikasi fungsi hukum pidana sebagai primum remedium dalam penanggulangan illegal fishing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kebijakan hukum, dengan data sekunder sebagai data utama yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai primum remedium menjadi urgen sifatnya karena illegal fishing tidak hanya merugikan negara, namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan, dan ketersediaan ikan. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai primum remedium, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara illegal fishing. Selain itu, implikasi non-yuridis, yaitu tidak memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil.
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT NELAYAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK ILLEGAL FISHING MENUJU KEBERLANJUTAN SDA DI BIDANG PERIKANAN PADA DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN Maya Shafira1* , Eddy Rifai2 , De Maya Shafira
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i2.401

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat tangkap dilarang (cantrang, trawl). Meskipun penggunaan alat tangkap cantrang telah dilarang, namun Sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap tersebut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan Desa Hanura dalam pencegahan praktik illegal fishing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayananan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura yang berlokasi di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun mitra dalam kegiatan ini, masyarakat nelayan Desa Hanura yang dalam hal ini telah disetujui oleh Kepala Desa Hanura. Mengingat berbagai keterbatasan sarana pengawasan instansi penegak hukum, peran serta masyarakat khususnya nelayan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan praktik illegal fishing. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura mempunyai kesadaran hukum khususnya akan perbuatan yang dilarang serta mengetahui sanksi pidana terhadap penggunaan alat tangkap terlarang, menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Hanura berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial M. Zidan Ardana; Maya Shafira; Firganefi Firganefi; Gunawan Jatmiko; Damanhuri Warganegara
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.165

Abstract

Narcotics abuse is a very dangerous thing, because in addition to having an impact on the user's personal self, he will become addicted and his life will depend on narcotic substances, which if not prevented (treated), the type of narcotics that will be used will become stronger. and the larger the dose. Recidivism is the behavior of a person who repeats criminal acts after being sentenced by a judge's decision which has permanent legal force because of criminal acts that have been committed previously. The problem approach used is an empirical juridical method supported by a normative juridical approach. The data collection technique is that primary data is obtained through interviews with research subjects and secondary data is collected by reviewing through literature studies such as statutory regulations, books or literature, and journals. Data analysis uses qualitative data analysis. The factors that cause recidivism in narcotics abuse crimes are internal factors and external factors. Internal factors consist of uncontrollable desires, behavior, diligent praise, easily frustrated, and the character itself. External factors that cause someone to repeat the crime of narcotics abuse include environmental and social factors, economics, information and communication technology, and family factors. Efforts to overcome the recidivism of narcotics abuse that can be carried out are pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.
Multi-Regime Law Enforcement of Transnational Organized Fisheries Crime: A Comparative Study of Indonesia and Australia Maya Shafira; Andre Arya Pratama; Ahmad Irzal Fardiansyah; Shofriya Qonitatin Abidah
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 10 No. 2 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v10i2.22516

Abstract

The context of law enforcement on IUU Fishing can’t be separated from including other criminal acts as part of organized transnational fisheries crime in Indonesian waters. Multi-regime criminal activities are evident in the Case of the Run Zheng 03 and 05 Ships, which were detected carrying out illegal fishing and the Crime of Human Trafficking (TPPO) against Indonesian crew members in the Arafura Sea. Unfortunately, Articles 92 and 93 Paragraph 2 of the Fisheries Law, as well as the ratification of the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA) which are regulated in executive regulations, have found obstacles that are still systemic so that crimes in the context of fishing still require high-level supervision. Therefore, this problem must be overcome by conducting a comparative study with Australia, a best practice country that has also ratified PSMA, like Indonesia. This study uses a normative legal method, referring to applicable laws and regulations related to the case phenomenon. A comparative study also accompanies the research as a best practice in finding solutions to legal problems that can be seen in other countries. The results of the study show that the existing conditions show a lack of coordination system and capacity between ministries or institutions, such as between the Ministry of Transportation and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in joint supervision with law enforcement officers, and the designated ports are still unable to optimize fishing vessels entering the port. The information system between countries is still integrated manually. The threat of imposing criminal penalties on corporations as a paradigm for punishment and accommodating PSMA in technical provisions is also evidence of the government's lack of firmness in eradicating fisheries crimes. Thus, Australia can be an example of its efforts as a member of IUU Fishing by accommodating PSMA into the Fisheries Management Act, and the systematization of coordination between AFMA and the Australian Maritime Security Operations Center is running well without any coordination problems or overlapping authorities.
Sosialisasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit di Masa Pandemi Covid-19 Maroni Maroni; Maya Shafira; Rini Fathonah; Nenny Dwi Ariani; Mashuril Anwar
Jurnal Sumbangsih Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v2i1.30

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya, dan cara bertindak secara hukum apabila menemui pelanggaran kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Target khusus kegiatan ini yakni meningkatnya kepatuhan masyarakat mitra terhadap peraturan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Adapun metode yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pengabdian ini adalah dilaksanakan melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, dan pelayanan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Merak Belantung. Berdasarkan evaluasi kegiatan, ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan, dan masyarakat mitra siap berperan membantu pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi lembaga tim pengabdi, aparat desa, dan peserta kegiatan. Terlepas dari hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.
Penyelesaian sengketa hukum keluarga & kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan Desa Negeri Katon Deni Achmad; Dewi Septiana; Maya Shafira; Meizano Ardhi Muhammad; Rendie Meita Sarie Putri; Haya Anastasya Azra
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i1.78

Abstract

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia pada umumnya diselesaikan dengan tata cara proses peradilan, baik melalui proses pemidanaan maupun keperdataan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, media pengatur interaksi sosial agar masyarakat menjadi tertib, teratur dan sejahtera. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu sengketa atau perkara yang sering terjadi dalam lingkup keluarga di Indonesia. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami. Desa sebagai tempat bermukim masyarakat yang berkeluarga perlu dilakukan pembinaan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga diluar peradilan terutama dalam permasalahan KDRT. Adanya hubungan kesadaran masyarakat berkeluarga atas apa yang terjadi dalam peristiwa kehidupannya merupakan suatu peristiwa hukum yang berjalan dan diakui keberadannya dalam kehidupan bermasyarakat (the living law).
Co-Authors Adam Khafi Ferdinand Afifah Maharani Agnesia Mutiara Sani Ahmad Irzal Fardiansyah Aisyah Muda Cemerlang Andre Arya Pratama Andre Arya Pratama Daffa Ladro Kusworo Damanhuri Warganegara Deni Achmad Dewi Septiana Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Eddy Rifai Eko Rahardjo Eko Rahardjo Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Gunawan Jatmiko Haya Anastasya Azra Haya Anastasya Azra Heni Siswanto M. Zidan Ardana Maghfira Nur Khaliza Fauzi Maroni Maroni Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Mashuril Anwar Meizano Ardhi Muhammad Nenny Dwi Ariani Ninin Ernawati Rehulina Tarigan Rendie Meita Sarie Putri Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rochmat Mushowwir Shofriya Qonitatin Abidah Silviani, Ninne Zahara Sri Riski Sunarto DM Sunarto Sunarto Sunarto Sunarto