Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Yuridika Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legal Spirit LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Perspektif Hukum Media Bina Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Science and Education Journal Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Imam Budi Santoso
Universitas Singaperbangsa Karawang
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
ASPEK HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN Annisa Chaerani; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1844-1854

Abstract

PHK ialah pemutusan hubungan kerja dikarenakan faktor tertentu yang pada akhirnya berdampak pada kewajiban dan hak diantara pengusaha dan karyawan/pekerja. Bentuk PHK ialah: Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengusaha. Pemutusan hubungan kerja melalui pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja Adalah Batal demi Hukum. Pemutusan Hubungan Kerja melalui pengadilan. Unsur-unsur yang tujuan memutuskan hubungan kerja yang dilaksanakan oleh pengusaha ialaj untuk motif yang terkait atau ada pada karyawan swasta. Pertimbangan yang terkait dengan perilaku pekerja dan motif yang terkait dengan arahan perusahaan berarti untuk kelangsungan perjalanan perusahaan. PHK yang dilaksanakan oleh pengusaha terlihat berdasarkan Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dilihat dari kasus-kasus yang terkait dengan kerja keras selama pandemi covid-19 tampaknya menunjukkan posisi hukum yang rentan dalam menjawab masalah ini. Ingin ada kebersamaan pada pembuatan solusi untuk menuntaskan permasalahan ini, terutama dalam kasus pemotongan proses sepihak yang terjadi di Indonesia.
PENYELENGGARAAN E-COURT DAN E-LITIGATION PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 Anggita Yulistia; Karina Luana Pramesti Widodo; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1532-1539

Abstract

Sistem Peradilan Indonesia diselenggarakan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pada pelaksanaanya masyarakat masih sulit dalam berproses di pengadilan karena rumit dan membutuhkan waktu lama. Dengan itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif sesuai ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Hasil dari pembahasan ini, bahwa Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tetang Adminstrasi perkara (e- court) dan Persidangan (e-litigation), mengenai penyelenggaraan di Pengadilan TUN bertujuan untuk pelayana adminstrasi perkara dan pesidangan di pengadilan agar lebih efektif. Tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang belum merujuk pada asas sederhana,cepat dan biaya ringan. Kendala dan hambatannya seperti, Sarana dan Prasarana yang masih kurang, serta belum terbiasanya menggunakan sistem e-court dan e-littigation.
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK AKIBAT PENOLAKAN MUTASI KERJA Gita Yulia Rahayu; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2318-2329

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah sangat sering terjadi di dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait penyelesaian yang dapat dilakukan apabila karyawan atau masyarakat umum mengalami PHK sepihak. Dalam pengumpulan data menggunakan metode kualitatif yuridis dengan sumber sekunder dan peraturan positif yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu da penyelesaian dalam mengatasi PHK sepihak dapat dilakukan melalui bipatrit, tripatrit, serta pengadilan hubungan indusrial.Kata-kata Kunci : PHK sepihak, mutasi, pekerja/buruh, perselisihan hubungan indusrrial
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 155/PDT.SUS-PHI/2021/PN.BDG Elgi Hikmat Syah; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1730-1743

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam penerapannya telah diatur pada UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengatur perihal alasan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Namun, dalam perkara PHK oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya nyatanya terdapat kekeliruan dalam memutus hubungan dengan pekerja, sehingga penulis tertarik untuk membahas perihal PHK karena alasan sakit dan indisipliner berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis apakah terdapat kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari permasalahan dan metode yang digunakan, menghasilkan bahwa terdapat kekeliruan tergugat dalam memutus hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan sakit adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum, sedangkan PHK karena indisipliner sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan, meskipun demikian perusahaan tetap berkewajiban membayar kompensasi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadilan
Kajian Yuridis Pekerja Sektor Informal Dalam Perspektif Keadilan Christian Rivaldi; Imam Budi Santoso; Wiwin Triyunarti
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13217

Abstract

Informal workers in Indonesia have not yet obtained their fundamental rights, which the state is obligated to guarantee. Although they are the largest contributors to the national economy, informal workers continue to face discrimination in terms of wages and social protection, as these aspects are not yet regulated by law. This study aims to advocate for state responsibility in fulfilling and accommodating the rights of informal workers through comprehensive legislation, particularly concerning fair wages and social security. Using a normative juridical method with a statutory approach, this research proposes a renewed concept of inclusive social security for all workers, based on Article 34(2) of the 1945 Constitution, which mandates the state to provide social welfare for all citizens. The proposed model draws inspiration from the United Nations’ Universal Health Coverage (UHC) framework to ensure more equitable protection for Indonesia’s informal labor sector. Keywords: Informal Workers, National Social Security, Universal Health Coverage, Wages.
THE PROBLEMATIC OF THE RISE OF BROUGHT IN PRIVATE COMPANY WORKFORCE RECRUITMENT AND ITS LEGAL ANALYSIS Anita Dwi Lestari; Imam Budi Santoso
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i1.3779

Abstract

Job vacancies that can't accommodate the number of applicants and the problems that occur with the increase of brokers in job recruitment became a posh interest discuss. With numerous cases regarding this brokering, there are still few or maybe rare ones who bring it up in journal writings. Although this discussion is highly relevant to raised in published papers, especially within the realm of law, job seekers are often more careful in following the selection process for recruiting workers. This writing uses descriptive-analytical and empirical methods to corroborate the paper supported the particular situation supported by the legal elaboration. This case is regarding brokering never expected because it disturbed and harmed job seekers regarding the proper to urge employment through equity and justice. The applicable legal umbrella should be ready to protect it. Not only tied to the corporate but also has ranged from the recruitment process. Legal certainty is required as prohibitions and sanctions. No more brokers can handle legal certainty, which is necessary as prohibitions and sanctions. As a result, no more brokers can take ad legal certainty. It required embargoes and sanctions so that no more brokers could cash in on things. Keywords: brokers; Company; private; Labor.
Co-Authors Ade Maman Suherman Aerlangga Bagus Setiawan Ahmad Julkipli Andika Dwi Yuliardi Anggita Yulistia Anita Dwi Lestari Annisa Chaerani Ary Dwi Kurniawan Budiman Christian Rivaldi Delia Surya Nur Anggraeni Elgi Hikmat Syah Febby Oktaviani Maulana Putri Ghina Rahmania Gita Yulia Rahayu Holyness Nurdin Singadimedja Inna Anbar Ramadhanti Karina Luana Pramesti Widodo Khoirudin M.Reza Pahlevi Muhamad Abas Muhamad Bilal . Muhammad Rusli Arafat Mutiara Komalasari Nindya Febrina Nurhapsari Nur Hasanah Siregar Oci Senjaya* Pepe Febianti Pri Pambudi Teguh Resti Ayu Sumadi Rizki Akbar Maulana Sandy Maldini Sutrisno Taun, Taun Teuku Syahrul Ansari Widia Sari Wike Nopianti Wiwin Triyunarti Yeremia Juan Dewata Zhafira Gitamo