Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.62
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Oci Senjaya
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 Oci Senjaya senjaya; Candra Hayatul Iman; Rina Marlina
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i3.5882

Abstract

The circulation ofnarcotics has actually increased during the Covid-19 pandemic. One of the countermeasures is through integrated Community Service (PkM) activities with Thematic KKN activities. The purpose of implementing this activity is so that the public is aware of several BNNK programs during the pandemic. The method of implementing PkM is carried out with social media facilities, this is used for data search, socialization, outreach to BNNK partners with village / urban village representatives in Karawang Regency, including making applications, Whatsapp groups, social media other, this activity is hoped to be an effort to prevent drug abuse during the Covid-19 pandemic with Whatsapp groups and the media. other social media to exchange information related to efforts to prevent narcotics abuse during the Covid-19 pandemic
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN WHITE COLLAR CRIME MELALUI CRYPTOCURRENSI SEBAGAI MATA UANG DIGITAL Taqwa Febrianto; Oci Senjaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.065 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2849-2859

Abstract

Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan White Collar Crime melalui Cryptocurensi Sebagai Mata Uang Digital. Ditengah keberadaan masyarakat Indonesia yang tertarik dengan dengan keberadaan Cryptocurensi maka sesungguhnya mata uang digital tersebut mempunyai dampak yang baik-buruk dan mempengaruhi perubahan bentuk dalam tindak dunia Kriminologi (kejahatan) dan akan selalu berkaitan dengan adanya White collar Crime. Penelitian ini mengunakan pendekatan hukum  normatif, yaitu jenis pendekatan berdasarkan ketentuan hukum negara saat ini atau metode pendekatan hukum, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Hasil dalam penulisan penelitian ini didapatkan bahwa Cryptocurensi memang membawa dampak yang bagus jika dimanfaatkan dengan hal-hal baik, tetapi jika dimanfaatkan menjadi hal buruk maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk seperti fenomena Sextortion di masyarakat
KEJAHATAN ASUSILA YANG DIREKAM SECARA SEMBUNYI – SEMBUNYI (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat) Wilian Wilian; Oci Senjaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.528 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2408-2414

Abstract

CCTV (Closed Circuit Television) bisa diartikan sebagai perangkat kamera video computerized yang digunakan untuk mengirim signal ke layar screen di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara constant, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi region publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat. Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja.
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS ATAS INSTRUMEN LAMPU REM KENDARAAN YANG MENYILAUKAN Andika Dwi Yuliardi; Oci Senjaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.803 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2214-2226

Abstract

Dalam berlalu lintas sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, namun masih terdapat pelanggaran dalam berlalu lintas, salah satunya penambahan instrumen lampu rem pada kendaraan yang menyilaukan pengendara lain.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakkan hukum terhadap penambahan instrumen lampu rem kendaraan yang menyilaukan, dan apa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan yang menambahkan instrumen lampu rem yang menyilaukan. Metode dalam penelitian ini menggunakan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menindak tegas para pelanggar hukum. Faktor kesadaran hukum, minim rasa tanggung jawab, lingkungan, dan lain-lain sebagai faktor yang menyebabkan pengendara memasang lampu rem yang menyilaukan. Adapun dalam berlalu lintas, pengendara wajib mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban pengguna jalan lainnya sehingga tingkat pelanggaran ataupun kecelakaan dapat menurun.
PEMAHAMAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENCERMATI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Farhan Rabani; Oci Senjaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.442 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2575-2585

Abstract

Isu masalah peraturan telah menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir di indonesia. Peraturan perundang-undangan yang sejatinya adalah sebuah tertib peraturan untuk menciptakan kondisi hukum dan masyarakat yang tertib, bahkan menimbulkan perpecahan antar peraturan baik internal maupun eksternal yang melibatkan lembaga negara dan masyarakat. Studi hukum dari sudut pandang hukum adalah alat ilmiah yang berguna untuk menganalisis fenomena masalah yang timbul dari hukum dan peraturan. Karena masyarakat itu sebelum dan sesudah regulasi. Akibatnya, pada kenyataannya, ketika peraturan perundang-undangan terbentuk, proses hukum prosedural dan substantif seringkali masih diabaikan, dan salah satu kuncinya adalah partisipasi publik yang seluas-luasnya, sehingga mengindikasikan akan terjadi konflik regulasi. Akibatnya, banyak peraturan yang dibuat seringkali menimbulkan konflik karena tidak sesuainya isi regulasi dengan kondisi masyarakat.
Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak: Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak oci senjaya
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v6i5.8783

Abstract

Beberapa temuan ada ratusan ribu anak-anak Indonesia yang menjadi korban prostitusi anak dan kekerasan pada anak tiap tahunnya. Eksploitasi anak untuk prostitusi sangat membahayakan masa depan anak-anak yang sudah menjadi korban. Dalam hal ini, perspektif orang dewasa seharusnya dibalik bahwa anak-anak yang menjadi obyek karena permintaan orang dewasa dan bukan karena kemauan mereka. Itu karena sebenarnya orang dewasa yang lebih senang menyaksikan pornografi anak-anak dan hubungan seks dengan anak-anak. Anak-anak tidak akan melakoni dirinya menjadi objek seks jika tidak ada orang dewasa yang mempunyai keinginan untuk menikmati tubuh mereka. Hal itu karena atas dasar iming-iming uang, atau nilai-nilai konsumtif yang ditawarkan oleh orang dewasa. Melindungi anak dari permasalahan kekerasan berbasis moral. Bisnis seks pada anak berbeda dengan anak-anak yang menjadi korban kejahatan lainnya karena mereka sudah disuguhkan dengan minuman keras, sudah disuguhkan dengan obat-obat terlarang, sudah rusak organ seksual mereka, sudah rusak pikiran mereka, dan cenderung mereka tidak mau mengadukan kasusnya kepada keluarga, guru, atau kerabatnya. Itu karena, dalam tanda kutip, mereka sudak menikmati. Menikmati untuk saat ini tapi bagaimana untuk masa depannya. selain dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media yang banyak menawarkan informasi dan tayangan bermuatan pornografi yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak, maraknya praktik prostitusi dan kekerasan pada anak dinilai ikut mempengaruhi upaya memproteksi anak dari kekerasan yang bersifat non fisik maupun fisik. Hal-hal ini yang tidak banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, Karena itu tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unsika tertarik untuk melaksanakan “Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Pada Anak”.khususnya melindungi anak dari praktik pornografi, pornoaksi. Di Kabupaten Karawang, bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang.
Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Nuke Rouffyanti Abdillah; Oci Senjaya
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 15 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.86 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.7052127

Abstract

Indonesia is part of a legal state, this is stated in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Children are state assets which are also legal subjects protected by law. The aspect of state responsibility is present through the establishment of the Child Protection Act. However, with this legal product, it is still lacking in handling cases of children, one of which is the crime of sexual exploitation of minors. This research uses a normative juridical approach. Normative jurisprudence is the study of the legal basis, legal system, level of legal agreement, and comparative law. This normative juridical is an attempt to take an inventory of positive law. In this approach, prescriptive rules are used to explore legal issues of compliance with social life.
Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Muhammad Ilham; Oci Senjaya
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 16 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.588 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.7067881

Abstract

Drugs (narcotics, alcohol, psychotropics, and addictive substances) must be used according to legal standards set by the state. Drugs can be used lawfu potentially logical treatment or event. Rapid advances in communication, correspondence, and broadcasting innovation have given rise to a variety of local freedoms and difficulties. Addiction to substances will have an impact on inhibiting the work system of the human body until it causes death. In addition, the use of needles repeatedly can cause HIV/AIDS. The eradication of drug crimes is included in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics with the heaviest criminal sanction being sentenced to death. This research uses a normative juridical approach. Normative jurisprudence is the study of the legal basis, legal system, level of legal agreement, and comparative law. This normative juridical is an attempt to take an inventory of positive law. In this approach, prescriptive rules are used to explore legal issues of compliance with social life.
Marriage Legal Aspects On The Status Of Out Of Marriage Children In Birth Certificates And Child Protection Daud Munasto; Oci Senjaya
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.476 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i4.411

Abstract

Children are buds, potentials, and the younger generation as the successor to the ideals of the nation's struggle that has a strategic role. Children have special characteristics and characteristics that ensure the continuity of the existence of the nation and state in the future. Children are the living messages we send to a time we will not see (children are the living messages we send for a time we don't see), that's how John W Whitehead in Lenny N. Rosalin describes the importance of children as the next generation as well as the greatest asset for the future. front. Every newly born child must be registered immediately in the form of a Birth Certificate as the child's identity even though the child's status is out of wedlock without losing the rights of the child. This study uses a normative juridical method that is descriptive in nature, which is a systematic and comprehensive description of the object under study. The legal materials used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This research is a library research (library research). To obtain the data presented in this study, the authors used the legal materials obtained were analyzed qualitatively normatively and explained deductively. So that in the end get the expected results, to then draw a conclusion as the final result of this research. The conclusion of this thesis is that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 which states that Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely: "Children born outside of marriage only have a civil relationship with the mother and her mother's family, contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Number 1 of 1945 if it is interpreted as eliminating civil relations with men which can be proven based on science and technology or other evidence according to the law, it is proven that they have blood relations with their fathers. When doing a relationship, it should be considered in the long term, which ultimately does not harm other people, both juridically and non-juridically. Keywords: Child Out of Wedlock, Child Position, Child Protection ABSTRAK Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Setiap anak yang baru dilahirkan untuk segera didaftarkan dalam bentuk Akta Kelahiran sebagai identitas diri anak walaupun status anak luar kawin tanpa menghilangkan hak-hak anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh dari obyek yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan terseier. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh datadata yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif normatif dan dijelaskan secara deduktif. Sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang dharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penilitian ini. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dijelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, bertentangan dengan UndangUndang Dasar NKRI Nomor 1 Tahun 1945 apabila dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayahny”. Hendaknya ketika melakukan suatu hubungan harus dipikirkan dalam jangka panjang yang akhirnya tidak merugikan orang lain dalam yuridis maupun non yuridis. Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Kedudukan Anak, Perlindungan Anak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN Nurafni Khairani; Oci Senjaya; Uu Idjuddin Solihin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.116 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1548-1561

Abstract

Aborsi atau pengguguran menurut hukum merupakan suatu tindakan memberhentikan kehamilan atau membunuh janin yang ada didalam kandungan, tanpa memperhatikan usia kandungannya, Sedangkan dalam menurut kedokteran aborsi atau pengguguran merupakan sebuah perbuatan dengan kesengajaan dalam diri  nya untuk melenyapkan atau mematikan janinnya atau tidak adanya faktor usia kehamilan. Aborsi atau pengguguran merupakan suatu gejala yang sejak zaman dahulu kala dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia. Apabila terjadinya  kehamilan yang terjadi terhadap seorang wanita yang kehamilannya tidak di harapkan, yang disebabkan kehamilan yang terjadi diluar nikah, alasan faktor ekonomi, akibat perselingkuhan,ataupun dengan alasan bahwa sudah memilikki anak yang sudah banyak, Sebab itu seorang wanita melakukan tindakan segala hal untuk mengugurkan atau mematikan kandungannya. Aborsi atau pengguguran yang kehamilan nya  tak diharapkan merupakan isu berita yang kembali sering di bicarakan dan terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam jurnal ini akan membahas aborsi atau pengguguran yang disebabkan oleh KTD yang tidak hanya di pandang dari segi peraturan hukum saja, akan tetapi permasalahan aborsi ini dapat masuk dalam ranah sosial maupun kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat. Tindakan aborsi ada di beberapa permasalahan tidak bisa di lihat dari satu pandangan saja dan tidak bisa mengambil keputusan hanya dalam sepihak. Di lihat dalam permasalahan mengenai persoalan aborsi atau pengguguran dalam pembahasan aborsi. Permasalahan yang ada di dalam hukum, pendidikan, politik, sosial, dan budaya yang kemudian melakukan mengurangi tindakan tejadinya kehamilan yang tidak diharapkan dan dapat mengurangi angka tindakan aborsi atau pengguguran kandungan berharap bisa mengurang resiko kematian ibu maupun anak di dalam kandungannya didalam persalinan. Dalam       kasus perkosaan biasanya kehamilan-yang terjadi tidak diharapkan korban perkosaan. Terjadinya kehamilan yang didalamnya ada seorang bayi yang tidak diharpkan ibunya dan dianggap menjadi beban didalam keluarga korban, Bahkan menjadi aib didalam keluarganya yang akan memalukan dirinya dan keluarganya jika masyarakat mengetahui. Kepedihan seorang korban perkosaan tidak berhenti disitu saja, Di dalam kehidupannya korban akan merasakan penderitaan di dalam dirinya seperti trauma ataupun terganggu kesehatannya di piskis atau mentalnya ataupun dikucilkan di dalam kehidupan sosialnya . dalam suatu kasus perkosaan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, tidak dibenarkan alasan apapun, atau siapapun untuk melakukan tindakan pengguran. Sampai sejak kini  permasalahan aborsi atau pengguran bagi seorang korban perkosaan menimbulkan pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat. Kepada seorang yang pro berpendapat bahwa aborsi untuk korban perkosaan akan menyebabkan korbam merasa sangat menderita dan akan menanggung semua beban yang sangat berat dan untuk menyembunyikan aib nya akan menyiksa seluruh keluarganya, Sementara itu seorang yang kontra berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan korban telah melakukan tindakan keji dimana membunuh seorang janin yang tumbuh didalam kandungannya dan di anggap melanggar hak asasi untuk hidup, tanpa melihat perasaan hati dan penderitaan yang di rasakan oleh korban perkosaan tersebut.
Co-Authors ahmad arizal Andika Dwi Yuliardi Andri Setiawan Arda Alvin Pandu Ekaputra Candra Hayatul Iman Daud Munasto Devi Mardiana Farhan Rabani Kevin Collins Margo Hadi Pura Mia Audina Muhammad Ayub Muhammad Ilham Nawawi Muslim Niko jensen panjaitan Nuke Rouffyanti Abdillah Nurafni Khairani Rina Marlina Tania Suci Maharani Taqwa Febrianto Uu Idjuddin Solihin Uu Idjuddin Solihin Wilian Wilian