Articles
<![CDATA[ALUR PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGEKTA KONSUMEN ( BPSK ) KARAWANG ]]>
<![CDATA[Imam Arifin Daffa]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2892-2897
<![CDATA[Pasal 49 ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah membentuk organisasi penyelesaian debat pelanggan di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian pertanyaan pembelanja di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dipercaya untuk mengurus dan menyelesaikan pertanyaan antara pelaku bisnis dan pembeli. Kantor tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menunjukkan kompleksitas proses pengadilan yang umumnya akan panjang, formal dan berbelit-belit dengan pendekatan elektif untuk menyelesaikan perdebatan di luar pengadilan dengan mempertimbangkan standar biaya yang cepat, lugas dan minimal. Penjelajahan ini diarahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan dan pendekatan yuridis yang mengatur. Tugas BPSK dilihat dari UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan 3 (tiga) strategi, yaitu strategi peredaan, intervensi dan mediasi berdasarkan keputusan dan pemahaman dari pertemuan-pertemuan interogasi. Jenis pilihannya adalah konklusif dan membatasi untuk memanfaatkan strategi peredaan dan intervensi.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS MELALUI MEDIASI ]]>
<![CDATA[Puspita Farahdillah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.381-395
<![CDATA[Tanah warisan sangat berisiko untuk diperjualbelikan karena tanah tersebut masih atas nama pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris ingin secepatnya tanah warisan dijual agar bisa dibagi kepada keluarga pewaris. Hak kepemilikan atas tanah tanah warisan pewaris seutuhnya milik ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Serta penelitian hukum normatif yang mempelajari data-data dari ketentuan atau peraturan hukum, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah warisan. Dalam hal ini mediator yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendamaikan para pihak.]]>
<![CDATA[METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Farhan Puger]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.964-973
<![CDATA[Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia serta ketahanan nasional. Adanya pandemi ini pemerintah juga telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Hal ini memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek salah satunya kepastian hukum penyelesaian sengketa tanah, karena saat ini Sengketa tanah tidak dapat dihindarkan karena permintaan tanah yang semakin meningkat namun jumlah bidang tanah yang ada semakin berkurang setiap tahunnya. Sehingga diperlukan langkah alternatif lain yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan  mengingat penerapan social distancing karena wabah pandemi ini. Riset hukum ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan masalah melalui kajian serta analisa suatu aturan perpu yang ada serta deskripsi analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya untuk memberikan gambaran tentang peraturan tersebut terhadap penyelesaian sengketa tanah dan dampak dari Covid-19 di pelaksanaannya dan penggunaan data sekunder riset dokumentasi  yang tergolong diantaranya dari materi-materi hukum dengan penelusuran literatur kepustakaan serta penerapan analisis kualitatif.]]>
<![CDATA[PLAGIARISME DALAM MEREK DAGANG DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Nugroho]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2037-2042
<![CDATA[Banyaknya plagiarisme yang terjadi di Indonesia biasanya di lakukan penyelesainya melalui jalur litigasi. Pada dasarnya penyelesaian plagarisme bisa dilakukan dengan tindak litigasi maupun dengan cara jalur alternatif penyelesaian sengketa mempunyai keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan litigasi. Plagiarisme menurut UU No. 20 tahun 2016 yang mana isinya merek serta indikasi geografis. Bagi yang terdaftar pada peniruan merek sejalan dengan isi dari UU No. 20 tahun 2016 sehingga mereka mempunyai hak di lindungi oleh hukum melalui cara represif serta prefentif. Sesuai dengan hukum prefentif bahwa sudah jelas tujuan tersebut mencegah untuk tidak adanya sengketa dengan tidak adanya sengketa maka mendorong masyarakat untuk menaati hukum yang ada dan supaya tidak memberikan kerugian kepada kepetingan dan hak kelompok atau personal. Bahwa hukum repsif sudah jelas memiliki tujuan untuk dapat di selesaikan sengketa menyangkut penetapan yang berbentuk sanksi hukum dalam hal melangar hukum bahkan lebih jelasnya lagi kepentingan umum maupun pribadi bisa dilakukan suatu Tindakan terhadap peniruan merek yang terdaftar.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELALUI MEDIASI DAN ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Josefa Namida Rosaria]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1180-1188
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi dan Arbitrase. Sengketa konsumen adalah sebuah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang dapat di upayakan penyelesaian melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Untuk penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan. Berbagai keunggulan yang dimiliki BPSK dalam penyelesaian sengketa tersebut belum mendapatkan dukungan dari berbagai unsur. Ke efektivitasan BPSK yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan konsumen secara mediasi dan arbitrase belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Masih adanya permasalahan seperti regulasi tugas dan wewenang, sarana dan prasarana, sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan sistem penegakan hukum perlindungan konsumen yang efektif.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN TERHADAP KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DENGAN MODUS SKIMMING. ]]>
<![CDATA[Aprijulianur Azzahra]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1008-1018
<![CDATA[Transaksi dalam dunia perbankan sudah banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan memiliki peran penting bagi perekonomi negara. Transaksi utama dibidang perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Transaksi bank yang banyak dipakai oleh masyarakat masa ini adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun walaupun sudah banyak digunakan oleh masyarakat terdapat beberapa kejahatan yang dialami masyarakat sebagai nasabah bank seperti pembobolan rekening. Dalam dunia perbankan salah satu penyelesaian yang banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang sangat efektif di dunia perbankan, khususnya bagi pihak bank maupun nasabah. Penelitian hukum dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bahannya berasal dari data primer dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka, serta menganalisis Undang-undang khususnya yang berkaitan dengan mediasi perbankan. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Daniar Prameswari Rahadatul Aisy]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.928-935
<![CDATA[Saat ini para pihak yang mempunyai permasalahan sengketa lebih banyak memilih untuk menuntaskan sengketa mereka diluar pengadilan, penyelesaian sengketa yang akan mereka pilih adalah arbitrase, yang saat ini telah di atur pada Undang-Undang Arbitrse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran pengadilan didalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah untuk meyakinkan proses dari penyelesaian sengketa tersebut dari saat pendaftaran sampai kepada pelaksaan putusan tersebut,diamana terdapat beberapa syarat terkait dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut yang ditetapkan didalam Pasal 66 UU AAPS, sedangkan dalam Pasal 70 UU AAPS menjelaskan beberapa alasan terkait proses permohonan pembatalan putusan sengekta arbitrasekarena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pengadilan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang sedang dipermasalahkan, untuk pengadilan sendiri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa legalitas prosedur dalam pengambilan putusan arbitrase.]]>
<![CDATA[OBSERVASI PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH DI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG ]]>
<![CDATA[Indra Sutrisno Abidin]]>;
<![CDATA[Devi Hamzah Siti Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.872-882
<![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang atau yang sering dikenal dengan (UNSIKA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri satu-satunya yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan, perlu adanya menjaga kebersihan lingkungan kampus agar terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Sistem penanganan dan pengurangan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi, karena pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu sumber informasi diperoleh dari Pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu Bapak Rt. Jaja selaku pengurus kebersihan kampus Universitas Singaperbangsa terkait dengan pengelolaan sampah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara dan observasi secara mendalam kemudian data tersebut disajikan di dalam bentuk tabel dan narasi untuk menjelaskan hasil analisis data tersebut.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Amalia Nurafifah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2303-2317
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini persaingan usaha atau kegiatan bisnis yang semakin hari semakin pesat sangat menunjukkan bahwa dalam hal kegiatan usaha yang mencapai ratusan atau bahkan pula ribuan dalam setiap harinya, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi suatu sengketa ( dispute, diferrence )  diantara para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis tersebut, yang disebabkan dari semakin banyaknya kegiatan perdagangan yang semakin luas. Dalam sengketa tersebut pasti pula ada salah satu pihak menuntut dan berharap penyelesaian dan pemecahannya dapat diselesaikan melalui sebuah  alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya mediasi tentu diharapkan dalam upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa dengan hasil kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral dan tidak memihak, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa mampu diharapkan pula selalu berperan dalam membantu para pihak. Sehingga mediasi pula tidak hanya dimanfaatkan dinegara Indonesia saja tetapi dimanfaatkan oleh negara-negara lain, yang pastinya memiliki perbandingan negara satu dengan yang lainnya dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nadila Salim]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1063-1072
<![CDATA[Dispute resolution can be carried out through a litigation process or a non- Dispute resolution can be carried out by means of a litigation process or a non-litigation process. Dispute resolution by means of the litigation process is the process of resolving disputes through the courts. Meanwhile, non-litigation settlement is a dispute resolution process carried out outside the court which often occurs with alternative dispute resolution. There are various ways of resolving non-litigation disputes, especially what will be discussed in this paper is dispute resolution through Mediation. Mediation provisions are regulated in the Republic of Indonesia Court Regulation Number 1 of 2016 Mediation Procedures in Court (Furthermore, it will be carried out with PERMA No. 1 of 2016) which is a substitute for Supreme Court Regulation Number 1 of 2008. . If not through the mediation procedure, the dispute resolution violates the provisions of Article 130 HIR and or 154 Rbg which results in the decision being null and void.]]>
