Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Istawa: Jurnal Pendidikan Islam Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justiciabelen KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Semarang Law Review Tematik The Journal Of Socio Legal and Islam Law Jurnal Jurisprudence Justice Law Review JICL Marwah Hukum
Wafdah Vivid Iziyana
Universitas Semarang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Batang Untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Warga Binaan Dedy Suwandi; Subaidah Ratna Juita; Wafda Vivid Izziyana; Supriyadi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/248kjn63

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih rendahnya literasi hukum terkait hak memperoleh pendampingan penasihat hukum, bantuan hukum secara cuma-cuma, serta mekanisme upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan menggunakan pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional atas bantuan hukum, prosedur memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal proses pidana, serta mekanisme akses bantuan hukum sesuai ketentuan KUHAP. Antusiasme peserta selama diskusi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak dalam proses peradilan pidana. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara sistematis mampu memperkuat literasi hukum WBP sekaligus mendukung peningkatan akses terhadap keadilan (access to justice). Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan menjadi model pengabdian yang efektif untuk memperkuat pembinaan hukum serta mendorong pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 123/Pid.Sus/2022/PN Pya Muhamad Ilham; Subaidah Ratna Juita; Wafda Vivid Izziyana
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7723

Abstract

Penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan calon pekerja migran menjadi korban dengan janji kemudahan untuk bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah. Salah satu kasusnya terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum tidak bertanggungjawab ikut campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia  secara ilegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman PMI ilegal ini. Penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatan pekerja migran Indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, majelis hakim memperhatikan unsur yang tekandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pasal 55 KUHP, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Feyza Adha Alsyanda; Wafda Vivid Izziyana; Helen Intania Surayda
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9437

Abstract

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga wafda vivid Izziyana; Subaidah Ratna Juita
TEMATIK Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v4i1.8394

Abstract

Permasalahan  kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). undang-undang tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan  suatu pemikiran  yang komprehensif dari negara dengan political will untuk  memperhatikan  dan  memberikan  perlindungan  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan  Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kec. Kebonagung telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan KDRT  yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan  anggota PKK melalui peningkatan pemahaman secara Komprehensif
Co-Authors A Heru Nuswato Absori Agung santosa Andhika Yuli Rimbawan Aurora Fatya Jenar Bararela Sebastian Binov Handitya Dedy Suwandi Dewi Iriani Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Endah Puji Astuti Eva Dwi Feyza Adha Alsyanda I Gede Arya Budi Dwyartha Imam Rifan Kelik Wardiono Khudzaifah Dimyati Muchammad Satrio Wibowo Muhamad Ilham Muhammad Iftar Aryaputra Muhammad Rafly Faeruz Zaman Mutiara Apriliyani Nowaf Syaefulloh Osgar Sahim Matompo Popova Sonia R. Odityo Valen Aprian Jaya Roni Taufik Tafakkur Septiandani, Dian Subaidah Ratna Juita Sukimin Supriyadi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Tumanda Tamba Widihartati Setiasih