Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Al-Maslahah Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Ijtihad JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal AL-AHKAM Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Zaaken: Journal of Civil and Business Law Al-Adyan: Journal of Religious Studies Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Kawanua International Journal of Multicultural Studies JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Al Ushuliy
Elfia Elfia
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
FENOMENA KELANGKAAN PEMINAT PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI’AH UIN IMAM BONJOL PADANG Elfia, Elfia
Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/turast.v8i1.8154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab kelangkaan peminat pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syar’ah UIN Imam Bonjol Padang. Adanya penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peminat prodi Perbandingan Mazhab pada dekade akhir ini, yang ditunjukkan oleh data lapangan bahwa berkisar tahun 2010 sampai sekarang, peminat prodi ini drastis menurun, sehingga dapat disebut prodi Perbandingan Mazhab menjadi prodi sepi peminat. Sementara sejak awal terbentuk prodi Perbandingan Mazhab memiliki peminat yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah mahasiswa prodi Perbandingan Mazhab pada tahun-tahun awal berdirinya prodi ini. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin dijawab di antaranya apa faktor yang menyebabkan prodi Perbandingan Mazhab mengalami kelangkaan peminat, bagaimana profil (input dan out put) mahasiswa yang memilih prodi Perbandingan Mazhab dan bagaimana kebijakan yang dilakukan prodi Perbandingan Mazhab untuk menanggulangi kondisi prodi langka peminat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan pendekatan deskriptis kualitatif dengan mengolah data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan kuisioner (angket).Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kelangkaan peminat pada prodi Perbandingan Mazhab : dampak dari semakin berkurangnya pesantren yang berbasis kitab kuning, sosialisasi yang tidak memadai, kurikulum prodi yang berat dan sulit, perubahan IAIN menjadi UIN, dan kultur belajar yang berbeda antara mahasiswa dulu dan sekarang.Profil mahasiswa yang memilih prodi Perbandingan Mazhab yang dilihat dari in put dan out put menggambarkan in put yang ada saat ini lebih banyak mahasiswa yang berasal dari SMA/SMK dibanding dari pesantren sehingga mempengaruhi kualitas prodi Perbandingan Mazhab yang notabenenya menghasikan alumni yang mumpuni dalam penguasaan kitab kuning. Out put dari mahasiswa yang lulus prodi Perbandingan mazhab juga tergambar, tidak lagi seperti alumni yang lulus pada dekade awal dulu.Upaya yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam menyikapi fenomena ini adalah berkerja keras mensosialisasikan PM terutama ke pesantren-pesantren, mengutamakan dosen yang memiliki skill dalam penguasaan kitab kuning untuk materi yang berbasis kitab, meningkatkan kompetensi Perbandingan Mazhab, re-orientasi terhadap out put yang tinggi dengan ketersediaan in put yang ada, perlu adanya program khusus untuk membantu mahasiswa dan mengakomodir mahasiswa yang memiliki skill yang kuat dalam bahasa Arab.
Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf Hafzi, Ahmad; Elfia, Elfia
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7, No. 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jkpu.v7i1.5046

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan hukum wakaf atas seorang nazir di Indonesia dan serta menganalisis undang-undang serta ketentuan fikih yang ada. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata cara pengangkatan serta pemberhentian seorang nazir wakaf dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bagaimana kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan seorang nazir wakaf dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tata cara pemberhentian wakaf nazir dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 221 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dari apa yang sudah dipaparkan dapat diketahui terdapat perbedaan antara undang-undang wakaf No.41 tahun 2004 serta dalam perspektif fikih wakaf, dalam undang-undang wakaf No.41 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang mengangkat serta memberhentikan nazir merupakan badan wakaf Indonesia (BWI) atas musyawarah dengan kantor urusan agama (KUA) sedangkan dalam perspektif  fikih wakaf yang mengangkat nazir merupakan orang yang berwakaf (wakif), lalu apabila wakif tidak menentukan maka hakim yang menentukan sendiri siapa yang berhak menjadi nazir. Terhadap pemberhentian nazir wakif berhak secara penuh atas pemberhentian nazir tanpa adanya sebab serta alas an, berbeda dengan hakim yang memberhentikan nazir hanya apabila terdapat kesalahan dan sebab- sebab yang jelas.
Jurimetrics Implementation of Determining Wife's Rights in Divorce in Talu Religious Court Fadhilah, Defi Rahmi; Salma, Salma; Elfia, Elfia; Mawaddah, Arini Alfa
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i2.2498

Abstract

This study delves into post-divorce wives' rights, particularly examining the impact of Jurimetrics. Divorce rulings often inadequately support these rights. The Talu Religious Court, part of the Padang High Religious Court, employs Jurimetrics due to disputes over divorce-related issues. Through normative legal research and content analysis, it's evident that Jurimetrics-influenced decisions notably enhance wives' rights compared to non-Jurimetrics rulings. These decisions prioritize fairness by considering factors like minimum wage, husband's income, and marriage duration. Notably, the application of Jurimetrics in divorce proceedings consistently leads to more equitable and just outcomes for wives, presenting a systematic and fair approach rooted in principles of fairness and justice. Overall, employing Jurimetrics significantly bolsters the protection of post-divorce wives' rights, providing a methodological framework founded on fairness and equity within divorce adjudications.
AL MAQRIZI'S VIEW ON ISLAMIC ECONOMY AND ITS RELEVANCE TO COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Suar, Abi; Meirison, Meirison; Elfia, Elfia; Hayati, Ilda
Nurani Vol 20 No 1 (2020): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v20i1.6025

Abstract

The problem of socio-economic phenomena always attracts the attention of various layers of society and individuals because the State's economic stability is the backbone of the material prosperity of the people. It will positively impact development in multiple fields. The Covid-19 Pandemic outbreak that occurred paralyzed not only humans but also paralyzed the Indonesian economy. During Al-Maqriz's life there was starvation and Inflation in the government of the Bani Mamluks in Egypt, Inflation during this period became the main attraction of researchers to make Al-Maqrizi's Economic Thought as a cornerstone of this research theory. This study aims to determine the concepts and work of Al-Maqrizi in his contribution to the Islamic Economy with his relationship with the Covid-19 Pandemic in Indonesia by using the literature study research method and field observations. He was armed with adequate experience as a muhtasib (market watchdog). Al-Maqrizi discussed the problem of Inflation and the role of money in it, a fantastic discussion at that time because it correlated two things that were very rarely done by Muslim and Western thinkers. Inflation occurring in Indonesia is still relatively stable even amid the soaring Rupiah exchange rate when compared with Inflation in the same period before the co-19 epidemic broke out in Indonesia. Keywords: Al-Maqrizi, Islamic Economy, Covid-19, Indonesia
Efektifitas Manajemen Konflik Rumah Tangga Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jannah, Fitri Miftahul; Zulfan, Zulfan; Elfia, Elfia
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7186

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang memiliki nilai yang suci dan sakral. Perkawinan adalah ikatan yang terbangun antar pria dan wanita baik lahir maupun batin sebagai suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang hadir sakinah mawaddah warahmah. Konflik atau permasalahan adalah suatu hal yang tak dapat dihindari bagi sesiapapun yang melakukan hubungan atau kontak, perkawainan yang awalnya didasari atas arsa kasih dan sayangpun akan menhadapi konflik atau permasalahan kelaknya di dalam kehidupan rumah tangganya. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan berbagai sumber berupa hasil penelitian dan diurai dengan metode deskripsi. Adapun hasil penelitian saya menujukkan bahwa peranan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam mengurangi angka perselisihan yang berakibat perceraian tidak berjalan amksimal dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi di lapangan.
Gender Equality in Imamate Shia and Sunni Inheritance Jurisprudence: A Comparative Analysis of Legal Doctrines and Familial Relationships Elfia, Elfia; Surwati, Surwati; Nelli, Fitra; Fajri, Yan
Mazahib Vol 23 No 2 (2024): VOLUME 23, ISSUE 2, 2024
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v23i2.8381

Abstract

The issue of inheritance has always been a focal point in society, particularly when addressing the bilateral principle, which ensures property distribution to male and female heirs in Islamic law. The difference in inheritance rights between men and women remains a subject of debate in both Sunni and Shia applications. Shia inheritance law emphasizes equity by granting women recognized inheritance rights alongside men at all levels, while Sunni law follows specific Quranic guidelines that often result in unequal shares. Shia jurisprudence accords women the same status and rights as men in terms of their recognition as legitimate heirs within the family hierarchy. This research examines the mechanisms of inheritance distribution in Shia jurisprudence through a gendered lens, focusing on its implications for women's rights and their position in Islamic inheritance frameworks. This normative legal research adopts a gendered approach to Islamic inheritance law. The secondary data related to Sunni and Shia inheritance rules were traced manually and online from OJS websites. The data were analyzed using content analysis and then narrated through data reduction, display, and verification techniques. The research found that the Shia concept of inheritance distribution involves two categories of heirs: dzawil furudh (heirs with fixed shares) and qarabah (relative heirs). Heirs not included as dzawil furudh (heirs with fixed shares) as specified in the Qur'an and Hadith are classified as qarabah, which includes both male and female relatives based on proximity to the deceased. In determining their rights, Shia addresses the issue of gender while still applying the provisions of the texts regarding the share of men and women. Men and women at the levels of descendants (furu'), parents (ushul), siblings, and parents' siblings (hawasyi) have recognized inheritance rights, with shares determined based on Quranic guidelines. Second, Shia inheritance law consistently applies the bilateral principle, ensuring that women are granted inheritance rights alongside men in accordance with the Quranic 2:1 distribution ratio. This highlights that from a gender perspective, Shia jurisprudence demonstrates a more inclusive approach toward women's inheritance rights, emphasizing equity and recognition within its legal framework.
Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT Elsa Elvionita, Elsa Elvionita; Zulfan, Zulfan; Elfia, Elfia
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to examine divorce cases caused by domestic violence and how the courts resolve domestic violence disputes. Uncontrolled anger can trigger violence, including in the context of Domestic Violence (KDRT). This research uses normative juridical methods to explore the role of the court in resolving marital disputes resulting from domestic violence, including legal, psychological and social aspects. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence provides a legal framework to protect victims from various forms of domestic violence, such as physical, psychological, sexual violence and neglect. Courts are expected to function not only as places for resolving disputes, but also as institutions that provide justice and protection for victims and play a role in preventing domestic violence in the future. Therefore, the author is interested in studying this issue to understand the role of the courts in handling domestic violence cases and ensuring more effective protection for victims
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr Wati, Salma; Zulfan, Zulfan; Elfia, Elfia
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.35307

Abstract

One of the factors that husband and wife often dispute is regarding propertya especially joint property. Generally, disputes regarding joint property arise after a couple decides to divorce. In this situation, each party will try to get what they consider to be their right. The judiciary plays an important role in resolving these disputes. The judiciary functions as a medium for disputing husband and wife to convey their arguments, especially in efforts to control joint property. In this research the author used a normative approach method, known as the literature study method. In this research, the primary data comes from case decisions number: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr and number: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. then secondary data was obtained from various books, journals and articles related to the research subject. This research describes how judges consider when deciding joint property cases in cases number: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr and number: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. The results of this research, the author found that dispute resolution carried out by judges is not only focused on the law, but must also consider a sense of justice. So that judges do not have to divide joint assets equally but rather adhere to the principles of balance, equality, non-discrimination and granting rights to parties that are considered fair, accompanied by considerations that are considered fair. This is reflected in the decision in case number: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr and number: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr
Legalization of Nikah Sirri: A Solution to Obtain Marital Status Recognition Among Diverse Cultural Groups in Indonesia Darmawan, Aldy; Sulfinadia, Hamda; Efrinaldi, Efrinaldi; Elfia, Elfia; Izzati, Nurul
Kawanua International Journal of Multicultural Studies Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/kijms.v4i2.728

Abstract

This article examines the background behind couples from various ethnic groups in Indonesia opting for unregistered marriages and their efforts to obtain legal recognition of their marital status from the state. The research aims to understand the motivations of couples from different cultural backgrounds when deciding to marry in secrecy and how they then seek to legalize their unions through court decisions on marital status confirmation. The method used in this study is field research with a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with 14 interethnic couples such as Minang, Batak and Javanese in Padang City who filed petitions for marital status confirmation to the local Class 1A Religious Court. The findings reveal that preferences over unregistered marriages are influenced by the social, cultural and religious backgrounds of each ethnic group. This condition necessitates contextual adjustments in providing legal solutions to the issue of unregistered marriages so that they can be accepted by all parties from the existing cultural diversity. In conclusion, marital status confirmation in Religious Courts can be an effective legal solution for interethnic couples with unregistered marriages in Indonesia to obtain formal recognition of their marital status. However, a profound understanding of the prevailing socio-cultural values in each community is needed so that decisions on marital status confirmation do not contradict and can be well accepted by all parties.
Maqashid Sharia Perspective on Judges' Considerations in Determining the Origin of Children 'Afifa Zulkifli, Rizka; Bahar, Muchlis; Elfia, Elfia; Zulkifli, Zulkifli
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v4i1.14319

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in granting the application for child origin at the Talu Religious Court in Determination Number 355/Pdt.P/2021/PA.Talu, and how these considerations are viewed from the maqashid sharia perspective. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, where data is obtained through literature study and analyzed descriptively. The results showed that the Panel of Judges decided to accept/grant the petition after considering the evidence submitted, including testimonies and supporting documents regarding the applicants' siri marriage and household conditions. The decision was in accordance with maqashid sharia, which emphasizes the importance of preserving offspring (hifz al-nasl) and eliminating harms, especially in relation to obtaining legal documents to guarantee children's civil rights, such as nasab and inheritance rights.
Co-Authors 'Afifa Zulkifli, Rizka . Zulfan Amin, Ibnu Arham, Akbaru Wustho Asasriwarni Asasriwarni Ashabul Fadhli Bahar, Muchlis Bakhtiar Bakhtiar Darmawan, Aldy Darmawan, Aldy Darmawan Efrinaldi Efrinaldi Elimartati Elimartati Elsa Elvionita, Elsa Elvionita Elvina Rahmi Fadhilah, Defi Rahmi Fajri, Yan Firdaus Firdaus Firdaus, Yelmi Eri Hafzi, Ahmad Hamda Sulfinadia Henrik, Hendrik Ilda Hayati, Ilda Izzati, Nurul Jannah, Fitri Miftahul Lendrawati Lendrawati, Lendrawati Mahfuzh, Hafizul Mawaddah, Arini Alfa Meirison Meirison Meirison Meirison, Meirison Merison Merison Merison, Merison Mohd Syahrial Muhammad Hizbi Islami Muhammadi, Qasim Nelli, Fitra Nur, Ridho Qasim Muhammadi Rahmi, Elvina Ridho Nur Rosa Marlina Salma Salma Sobhan Sobhan Suar, Abi Surwati, Surwati Syauqi, Fadhil Muhammad Wati, Salma Zainal Azwar Zulkifli Zulkifli