Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.589

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Magister Ilmu Hukum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Media Iuris Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Suhaimi Suhaimi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Author-ID : 2589110

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM BEBERAPA TINDAK PIDANA DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA suhaimi suhaimi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.3042

Abstract, Article 184 of the Criminal Procedure Code puts witness statements first among other evidence. Witnesses in giving their statements, both at the level of investigation, prosecution and court proceedings, sometimes experience pressure, harassment, threats, terror and even violence perpetrated by certain parties. That is why witnesses need to obtain legal protection, namely as regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims as amended by Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Several criminal acts that regulate the issue of witness protection include the crime of narcotics, the eradication of corruption, the crime of terrorism and the human rights court. Legal protection for witnesses, namely in the form of protection for the witness's personal security from physical and mental threats, so that the confidentiality and identity of the witnesses should be maintained. Witness protection is intended to be able to protect witnesses from interference, threats, terror and violence against witnesses. This will be the basis for legal certainty, law enforcement, justice and the creation of a feeling of security for witnesses.

Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Darwin Darwin; Dahlan Dahlan; Suhaimi Suhaimi
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2363

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.

Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo) Hendrawan Sofyan; Dahlan Ali; Suhaimi Suhaimi; Mansari Mansari
Media Syari'ah Vol 21, No 1 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i1.3923

Abstrak: Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Meulaboh melalui putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo telah menolak permohonan praperadilan dengan objek perkaranya penetapan tersangka dan penyitaan. Padahal penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tidak adanya penetapan pengadilan untuk penyitaan dan tidak adanya bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak praperadilan pemohon dan tinjauan yuridis terhadap penolakan permohonan praperadilan. Penelitian ini ingin mengkaji pertimbangan hakim menolak praperadilan dan tinjauan yuridis terhadap penolakan tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau dokrtinal dengan tujuan mengkaji tentang asas-asas dan kaidah hukum sesuai dengan kajian ilmu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo, Putusan MK Nomor 21/PPU-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak praperadilan pemohon yaitu: Pertama, Penetapan tersangka baru menjadi objek praperadilan pada sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan yakni pada tahun 2015 dan penyitaan yang dilakukan oleh Polres Aceh Barat telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif yuridis, putusan hakim Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo masih banyak kelemahan dan kekeliruan. Pertama, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan sebelum adanya putusan MK, padahal praperadilan diajukan pemohon pada tahun 2016 setelah adanya putusan MK. Kedua, menurut hakim praperadilan penyitaan yang dilakukan telah sesuai padahal tidak adanya penetapan pengadilan untuk dilakukan penyitaan. Ketiga, penolakan praperadilan cenderung melanggar HAM, karena setelah ditolak hingga saat ini tahun 2018 tidak dilimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi tersangka.Abstract: The pretrial judge of the Meulaboh District Court through Decision Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo has rejected a pretrial application with the object of his case for the determination of a suspect and confiscation. Even though the determination of the suspect is not in accordance with the provisions of the legislation, namely the absence of a court's determination for confiscation and the lack of sufficient evidence to determine it as a suspect. This study aims to determine the consideration of judges rejecting pretrial applicants and juridical review of rejecting pretrial applications. This study wants to examine the consideration of judges rejecting pretrial and judicial review of the rejection. This research belongs to the category of normative or doctrinal juridical research with the aim of reviewing the principles and legal rules in accordance with the study of law. The primary legal material used is Law Number 8 of 1981 concerning KUHAP and Decision Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo, Constitutional Court Decision Number 21 / PPU-XII / 2014. The results showed that the judge's judgment rejected the applicant's pretrial, namely: First, Determination of the suspect was only the object of pretrial since the issuance of the Constitutional Court ruling Number 21 / PPU-XII / 2014 which expanded the object of pretrial namely in 2015 and the seizure by the West Aceh Police fulfill and comply with applicable laws and regulations. In a juridical perspective, the decision of judge Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo still has many weaknesses and errors. First, the judge stated that the determination of the suspect was not the object of pretrial before the Constitutional Court's decision, even though the pretrial was filed by the applicant in 2016 after the Constitutional Court's decision. Secondly, according to the pretrial judge, the seizure carried out was appropriate even though there was no court ruling for confiscation. Third, pretrial refusal tends to violate human rights, because after being rejected until now in 2018 the case has not been transferred to the Court so that there is no legal certainty for the suspect.

Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang Webby Aditya; Dahlan Ali; Suhaimi Suhaimi
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.2491

Abstrak: Pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Dasar Negera Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum tertingi pengakuan wilayah Aceh sebagai daerah Syariat Islam, konsep hukum Islam mulai diterapkan, salah satunya mengenai Hukum Jinayat yang mana terdapat 10 (sepuluh) jenis jarimah yang termuat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Didaerah Kota Sabang, khalwat merupakan jenis jarimah yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasrkan hasil penelitian setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor kendala efetivitas hukum jinayat di Kota Sabang, pertama hukum jinayat yang lemah dalam hal penjatuhan uqubat/sanksi terhadap pelaku jinayah khalwat (tidak memberikan efek jera), dan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum jinayat dapat dieksekusi dengan hukuman cambuk didepan umum yang dapat mengakibatkan trauma terhadap anak dan mengganggu proses tumbuh kembangnya, serta subjek hukum yang kabur dalam qanun ini. Faktor kedua yang menjadi kendala personel penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang baru 1 (satu) orang, akibatnya proses penegakan hukum menjadi lambat, dan penyidik hanya menangani jarimah khalwat. Faktor ketiga belum terdapat ruang sel tahanan jinayah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang. Abstract: Article 18 letters (b) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia become the highest legal basis for the recognition of the territory of Aceh as the area of Islamic Shari’a and the concept of Islamic law came into force, one of which concerns jinayat law in which there are 10 (ten) types of finger which is contained in Qanun Aceh No.6 Year 2014 on Jinayat Law. In the region of Sabang, khalwat is a kind of jarimah that experience increase every year. Based on the result of research there are at least 3 (three) constraints factor of jinayat’s legal effectivity in Sabang City, firstly jinayah law which is weak in the case of sanction/uqubat imposition on khalwat penpetrator (no deterrent effect) and to the chilad with problem jinayat law can be executed with public canning that can lead to trauma to children and disrupt the process of growing up, as well as the legal subjects that are vague in this qanun. The second factor becomes the personal obstacle of the investigator of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah the new Sabang City 1 (one) person, consequently the law enforment process becomes slow and the investigator only handles khalwat fingers. The third factor has not been contained jinayah prison cell cell in police officers office police station and Wilayatul Hisbah Sabang City.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA Suhaimi Suhaimi; Kurniawan Kurniawan; Roslaini Ramli; Enzus Tinianus; Dedy Yuliansyah
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i1.3276

In everyday life, whether we realize it or not, we will always come into contact with the use of Intellectual Property Rights (IPR) on the products we consume or use. In the current era of globalization, IPR has become a very important issue and has always received the attention of various parties, both national and international levels. IPR is the only right that is specifically granted to the inventor / creator, while other parties are prohibited from using the invention / creation. For this reason, IPRs need to be legally protected. The formulation of the problem in this research is what are the steps in providing legal protection for IPR in Indonesia and how is Indonesia's concern as a member of the WTO in providing legal protection for IPR. As a normative juridical research, to obtain data, literature research is carried out in order to obtain legal material, both primary, secondary and tertiary legal materials. The approach method used is the statutory approach, namely by examining the applicable legal provisions which are related to the issue of legal protection of IPR in Indonesia. In the legal protection of IPR, several routes can be taken, namely national, regional, European and international routes. As an effort to protect IPR, Indonesia has ratified several international conventions and harmonized several laws and regulations in the IPR sector. However, the legislation that has been produced should be supported in the form of law enforcement, so that it will have a positive impact on creators. Especially now that there are more and more practices of IPR violations, CD and VCD piracy, song or art piracy and so on. Likewise, violations in the field of brands that are rife with the development of online businesses such as Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX and others, both officially registered and unregistered.

PPAT'S Legal Responsibility For The Creation Of Empty Deed Wirantia Wirantia; Darmawan Darmawan; Suhaimi Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Article 53 of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 Year 1960, which states that the PPAT deed is made by filling in the complete available deed blanks in accordance with the instructions for filling it. In practice carried out by a small number of PPAT there is a deed that has been prepared in advance, and has had some contents emptied containing agreements or general and standard agreements, which the purpose of which is to facilitate the work of PPAT in terms of administration and in terms of providing services by PPAT to interested parties or faces. The results showed that, Responsibility for authentic deed which is partially subtansinya empty, because PPAT is a public official who is given the authority to make authentic deed and PPAT has rules that must be obeyed by all PPAT in Indonesia regulated in Government Regulation No. 24, 2016 and the IPPAT Code of Ethics, and the position of PPAT deed which is partially subtansinya vacant in the event of degradation of PPAT deed even though the PPAT deed is a perfect evidence tool, but in the ppat certificate can experience degradation of the deed that can not be enforced as an authentic deed, but is considered a deed / handwriting under the hands caused by violation of the provisions of Article 1869 KUHPerdata.

Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Irma Mulia Fitri; Ilyas Ismail; Suhaimi Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas, Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (Tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (Tiga) orang dan ahli atau akedemisi sebanyak 3 (Tiga) orang. Pengawas terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Berdasarkan aturan pasal 70 (a) Tentang Majelis Pengawasan Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empris.Supervision towards notaries is conducted by a Minister by foundingsupervisory council which consists of 9 members; 3 are from the government agency; 3 are from the notary agency;and 3 other are from experts or academics. The supervision includes the notaries’ attitude and how the notaries conduct their duties which are regulated in Article 67 of Law No.30 of 2004 and Law No.2 of 2014 about notary position. Based on the regulation in article 70 (a) about Regional Supervisory Council mentions that this council is authorized to hold a meeting to investigate if there are any suspicions about codes of ethics violations or the violation towards notary duties. The type of this study is a Juridical Empirical.

Penertiban Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Di Kota Banda Aceh Suhaimi Suhaimi; Herawati Herawati; Mujibussalim Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 27 huruf a angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan. Tanah dikatakaan diterlantarkan, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut diidentifikasi dan diteliti terlebih dahulu. Apabila upaya penertiban yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2010 tidak dipatuhi oleh pemiliknya, menurut Pasal 9 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2010 Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar, sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Walaupun penelantaran tanah dapat mengakibatkan hapusnya hak atas tanah, akan tetapi dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih dijumpai adanya hak milik atas tanah yang diterlantarkan (terindikasi terlantar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah yang terindikasi terlantar di Kota Banda Aceh belum dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar, karena penelantaran tersebut bukan dilakukan dengan sengaja. Penelantaran tanah termasuk hak milik atas tanah dapat mengakibatkan terganggunya keindahan Kota Banda Aceh dan dapat mengganggu warga masyarakat di sekitarnya. Upaya yang ditempuh pihak Kanwil BPN Provinsi Aceh terhadap hak milik atas tanah yang terindikasi terlantar di Kota Banda Aceh sampai saat ini hanya baru sebatas melakukan pemantauan di lapangan, yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.Article 27 of the Act Number 5, 1960 on the Fundamental Agrarian Rules states known as the Agrarian Act (later celled as UUPA) that the right of owning the land title right states that the right is void if it is owned by a state one of those is it is abandoned. The land can be deemed as abandoned land, pursuant to Article 6 (1) of the Government Regulation Number 11, 2010 regarding the Enforcement and Empowerment of Abandoned Land,the Right is identified and investigated in order to determine whether the land can be deemed as abandoned land. If the effort of enforcement base don the mechanism ruled in the Government Regulation Number 11, 2010 is not obeyed by the land owners, hence Article 9 (2) of the Government Regulation Number 11, 2010 the Head of the Land Authority Agency base don the reference of the Head of Regional National Land Authority could determine that the land is deemed as abandoned land and it becomes the land owned directly by a State. Despite the fact that he abandonment of the land causes the void of the right in Banda Aceh can be found the right that is abandoned (indicated abandoned). The research shows that the right, which is indicated abandoned in Banda Aceh, has not been grouped as abandoned land as the abandonment is not done intentionally. The abandonment of the land might be said as the factor causing the insight views of Banda Aceh and it can disturb the society around the land. The efforts done by the National Land Authority of Aceh Province towards the land’s right that is indicated abandoned in Banda Aceh till now is only observation that is done by the National Land Authority office of Banda Aceh.

Pendaftaran Tanah Yang Dikuasai Oleh Tempat-Tempat Ibadah Umat Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Della Rafiqa Utari; Suhaimi Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), di dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa tempat ibadah umat Islam dapat menguasai tanah dengan hak milik, hak pakai dan tanah wakaf. Hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan hak-hak atas tanah yang harus didaftarkan. Akan tetapi kenyataannya masih dijumpai tanah-tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam yang belum didaftarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab tanah yang dikuasai oleh tempat ibadah umat Islam belum didaftarkan, usaha-usaha yang ditempuh dalam mendaftarkan tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam belum didaftarkan, antara lain: tidak adanya dokumen tentang alas hak atau surat sebagai bukti penguasaan dan pemilikan atas tanah, tidak adanya dana atau biaya untuk mendaftarkan tanah, kurangnya kepedulian keuchik sebagai pemerintah gampong. Usaha yang ditempuh dalam mendaftarkan tanah yang dikuasai oleh tempat-tempat ibadah umat Islam adalah: sosialisasi Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1/INS/II/2018 kepada instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dokumen tentang alas hak atau surat bukti penguasaan dan pemilikan atas tanah, terbatasnya dana yang tersedia, kurangnya peran serta masyarakat termasuk aparatur pemerintah gampong dan sosialisasi yang tidak efektif.

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan Muyassar Muyassar; Dahlan Ali; Suhaimi Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris: “Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.” Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT berwenang membuat akta otentik hak atas tanah. Kekuatan pembuktian Akta Notaris/PPAT sempurna, namun kenyataannya dapat digugat keotentikannya dan pihak dirugikan dapat mengajukan Notaris/PPAT ke pengadilan. Tujuan penelitian menjelaskan akibat hukum pengingkaran Akta jual beli tanah bersertipikat bagi Notaris/PPAT, konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Notaris/PPAT, dan upaya hukum pihak dirugikan. Tipologi yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, analisis, dan kasus hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data kualitatif, diinterpretasikan, kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian: pengingkaran pihak dirugikan terhadap akta tersebut tidak langsung berakibat hukum bagi Notaris/PPAT karena keotentikannya tidak serta-merta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, disebabkan materi pengingkaran harus terbukti. Konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Notaris/PPAT merugikan pihak tertentu namun melindungi notaris secara etika dan administrasi. Upaya hukum pihak dirugikan berupa non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Saran: terdapat aturan dan sanksi bagi notaris terbukti mengeluarkan akta merugikan pihak tertentu, Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan kinerja pengawas notaris/PPAT, dan Mahkamah Agung mengatur pemeriksaan minuta akta dan catatan keadaan khusus pada akhir akta oleh hakim. Article 1 Law Number 2 of 2014 concerning Notarial Position:“Notary is Public Official who authorized to make authentic deeds.”Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Regulation of Land-Title-Registrar (PPAT) Position, PPAT has authority to make authentic deeds of right-to-land.Notarial/PPAT’s deed has perfect evidentiary power,but in reality its authenticity could be sued and injured party could submit Notary/PPAT to court.Study aims to explain judicial consequences of Notary/PPAT for denying sale-and-purchase-deed of certified land,juridical consequences for using Notary/PPAT refusal-rights,and legal remedies by injured party.The typology is normative-juridical.Laws,analytical,and legal case approach.The sources of legal materials were primary,secondary,and tertiary.Data was analyzed qualitatively, interpreted, then described. Study results: denial of the injured party to the deed does not have direct judicial consequences for the Notary/PPAT because its authenticity,and not directly degraded into deed-signed-under-hand,due to denial material should be proven. The juridical consequences of using Notary/PPAT refusal-rights were harm certain parties but could protect the notary ethically and administratively. Legal remedies by the injured party were non-litigation (out-of-court settlement) and litigation (through Court). Recommendations: should be rules and sanctions for notary who has proven issued deed that harm certain parties, Ministry of Law and Human Rights should maximize the Notary/PPAT supervisors performance,Supreme Court should regulate minutes of deed examination and special circumstances record at the end of deed by judge.

Co-Authors Abdurrahman Abdurrahman Ali Abu Bakar Azika Zena Amelia Basri Basri Dahlan Ali Dahlan Ali dahlan dahlan Dahlan Dahlan Darmawan Darmawan Darmawan Darmawan Darwin Darwin Darwin Darwin Dedy Yuliansyah Della Rafiqa Utari Efendi Efendi Elda Maisy Rahmi Enzus Tinianus Evan Munandar Faisal Adami Gaussyah, Muhammad Hendrawan Sofyan Herawati Herawati Ilyas Ismail Irma Mulia Fitri Ishak Ishak Iswandi Iswandi Kurniawan Kurniawan Mansari Mansari Mardiani Mardiani Mariana Mariana Mochammad Imron Awalludin Muazzin Muazzin Muhammad Adli Muhammad Isa Mujibussalim Mujibussalim Mujibussalim Mujibussalim Muyassar Muyassar Muzakkir Abubakar Nurhasaniah Nurhasaniah Purwoko, Agus Putri Ramadhani Rina Ridara Risa Andika Sari Rizanizarli, Rizanizarli Rizki Septimaulina Rosa Lianda Islami Roslaini Ramli Sayyid Mahfudh Zikri Teuku Muttaqin Mansur Ula Safriati Webby Aditya Wirantia Wirantia Yanis Rinaldi Yeni Afrilla Zahratul Idami Zulyani Mahmud

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search