Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.733
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Magister Ilmu Hukum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Media Iuris Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Suhaimi Suhaimi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional (Tinjauan tentang Kewenangan Yustisi dalam Otonomi Khusus) Muzakkir Abubakar; Suhaimi Suhaimi; Basri Basri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This is the research explaining the legal status of and the existence of the Islamic Law Court in national judicial system, the authority of Aceh Government in enacting the local law derived from Islamic rules as a regulation for the court in acting in national judicial system. The rules would be a guidance for the court in fulfilling the justice for Moslems in Aceh thus the court would be more effective in holding its functions and the constraints faced by the Aceh Government and the court in implementing Islamic Law as a concrete action to fulfil the needed justice in society. The data are gathered by conducting library research and interview with the Islamic Law experts and the experts of criminal justice procedure and civil procedure law which then the data are discussed through.  In order to complete the data gathered from library research, field research is also conducted. The gathered data both from library and field research is analysed by qualitative normative approach then described descriptively.  The findings shows that the Act Number 11, 2006 regarding Aceh Governance has strengthened the legal status and the existence of the court as an Islamic Judicial Court inAceh Province that is apart of the national judicial system. Unlike, the Act Number 18, 2001, the authority that has been conferred to enact substantive and procedural law of the court has not been applied seriously even this is not priority. Therefore, it has not been able to give law certainty and protect the society from undue law process.  The main obstacles faced the practitioners are an unavailable of process law, especially criminal Islamic process law. The Authority of Aceh Government Towards the Conduct of Mahkamah Syar’iyah  in National Judicial System  (A Study on a Judicial Authority in the Context of Special Autonomy)
PENGARUH PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA suhaimi suhaimi; Roslaini Ramli; T. Haflisyah; Intan Munirah; Della Rafiqa Utari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.14164

Abstract

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang barang buktinya sudah dialihkan kepada pihak ketiga, sering timbul masalah ketika hakim menetapkan kedudukan barang bukti. Ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor sebagai pemiliknya, ada juga yang dikembalikan kepada pembeli yang beritikad baik. Hakim dihadapkan pada 2 (dua) masalah yang mau tidak mau harus diputus. Salah satu kasus yang dikemukakan di sini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab, dimana Hakim PN Sabang menetapkan 1 unit mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi BL1024MA dan 1 unit Toyota HIACE bernomor polisi BL7522AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku saksi Korban/Pelapor. Sementara itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Banda Aceh) dalam putusannya No.318/PID/2024/PT.BNA menetapkan sebaliknya, dimana barang bukti dikembalikan kepada MA dan IMA, selaku pembeli beritikad baik. Sehingga perlu dibahas lebih mendalam melalui penelitian juridis normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual tentang pengaruh prinsip itikad baik terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hakim PN Sabang dan PT Banda Aceh berbeda pendapat mengenai kedudukan barang bukti dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor ada juga yang dikembalikan kepada pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik.
PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN ONLINE DI ERA COVID-19 Suhaimi Suhaimi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.255-263

Abstract

Pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). KUHAP berbeda dengan HIR, karena KUHAP sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), di antaranya memberikan sejumlah hak kepada terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses persidangan di pengadilan. Akan tetapi dengan merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak awal Tahun 2020, pemeriksaan perkara pidana mulai dilaksanakan secara online atau melalui teleconference, dan ada kecerderungan Penasihat Hukum tidak dapat mendampinginya secara langsung selama proses persidangan. Dalam hal ini tentunya akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak terdakwa di pengadilan, bahkan dikhawatirkan akan terabaikan. Padahal pendampingan  terdakwa oleh penasihat hukum dimaksudkan guna memberikan bantuan hukum, menghadapi serta memberi petunjuk terhadap terdakwa mengenai langkah-langkah serta upaya yang harus dilakukan saat berada di depan persidangan maupun membantu terdakwa dalam bertindak. Hal tersebut tentunya akan sulit diperoleh apabila Penasihat Hukum tidak dapat mendampingi terdakwa secara langsung pada saat persidangan berlangsung. Konsekwensinya pemenuhan hak terdakwa di persidangan akan terabaikan. Sehingga perlu kiranya masalah ini dibahas secara mendalam, guna menjelaskan peran Penasihat Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan online di Era Covid-19.
The Right to be Heard Prior to Judicial Proceedings: Human Rights and Fair Trial Deficiencies in Indonesian Pre-Trial Processes Erwin Susilo; Mohd. Din; Suhaimi Suhaimi; Teuku Muttaqin Mansur
Yustisia Vol 15, No 1: April 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v15i1.102131

Abstract

The Protection from arbitrary detention is an essential component of a democratic judicial system and a core element of the right to a fair trial. However, in Indonesia, the previous and the newly passed Criminal Procedure Code (KUHAP) do not expressly require detained suspects to be presented before a judge during the pre-trial procedures. This circumstance raises questions about the effectiveness of judicial oversight over coercive methods and the realisation of procedural rights protected under human rights standards. The problem is of particular relevance, as the Indonesian pre-trial process serves a similar purpose to habeas corpus in many countries, which necessitates the detainee’s personal appearance before the court. This article employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Comparative analysis is conducted by examining habeas corpus regulations and judicial oversight mechanisms in England, the United States, India, the Philippines, Spain, Portugal, and the Netherlands. The analysis demonstrates that the absence of an obligation to present detained suspects before a judge weakens procedural fairness, limits the suspect’s opportunity to be heard directly, and reduces the effectiveness of judicial supervision over detention. To address these shortcomings, reform of the KUHAP should provide an explicit requirement for the presentation of detained suspects in pretrial hearings and strengthen the active supervisory role of judges as a safeguard against arbitrary deprivation of liberty
Co-Authors Abdurrahman Abdurrahman Ali Abu Bakar Azika Zena Amelia Basri Basri Dahlan Ali Dahlan Ali Dahlan Dahlan dahlan dahlan Darmawan Darmawan Darmawan Darmawan Darwin Darwin Darwin Darwin Dedy Yuliansyah Della Rafiqa Utari Della Rafiqa Utari Efendi Efendi Elda Maisy Rahmi Enzus Tinianus Erwin Susilo Evan Munandar Faisal Adami Gaussyah, Muhammad Hendrawan Sofyan Herawati Herawati Ilyas Ismail Intan Munirah Irma Mulia Fitri Ishak Ishak Iswandi Iswandi Kurniawan Kurniawan Mansari, Mansari Mardiani Mardiani Mariana Mariana Mochammad Imron Awalludin Mohd. Din Muazzin Muazzin Muhammad Adli Muhammad Isa Mujibussalim Mujibussalim Mujibussalim Mujibussalim Muyassar Muyassar Muzakkir Abubakar Nurhasaniah Nurhasaniah Purwoko, Agus Putri Ramadhani Rina Ridara Risa Andika Sari Rizanizarli, Rizanizarli Rizki Septimaulina Rosa Lianda Islami Roslaini Ramli Sayyid Mahfudh Zikri Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur Ula Safriati Webby Aditya Wirantia Wirantia Yanis Rinaldi Yeni Afrilla Zahratul Idami Zulyani Mahmud