Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE GHINA UMNIATI; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.367 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare, hasil dari Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Informan dalam penelitian ini yaitu 10 orang pegawai Satpol PP dan 7 orang penanggungjawab di beberapa lokasi Kawasan Tanpa Rokok . Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis non-statistik yaitu secara deskriptif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pembinaan berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi himbauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan spanduk banner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait dan pengawas 2) Hasil dari Pelaksanaan Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan 3) Hambatan yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal Satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki Smooking Room.Kata Kunci: Peranan, Satpol PP, Kawasan Tanpa Rokok ABSTRACT: This study aims to determine the efforts made by the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in the city of Pare Pare, the results of Execution Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in Parepare conducted by Civil Service Police Unit, and obstacles faced in the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This study used a qualitative approach and type of research is a case study. Informants in this study are 10 municipal police employees and seven people responsible in some locations Regions Without Cigarettes. Data analysis technique used is non-technical, namely descriptive statistics. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis. Results showed that: 1) the efforts of Civil Service Police Unit in the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking is coaching the form of socialization directly by visiting the region without cigarettes and gave an appeal to the people not to smoke in an area forbidden to smoke, the installation of the sign smoking ban in the form of stickers and banners banners as well as cooperating with certain government and supervisor 2) Results of Implementation of the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking conducted by the Civil Service Police Unit is increasing public knowledge about smoking area also increase the awareness of the public to comply with a growing number of private institutions are invited to cooperate for the realization of the region without cigarettes, while the results of surveillance efforts undertaken 3 ) barriers Faced by Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare is still a lack headcount municipal police and infrastructure municipal police are still lacking and the resistance of the External municipal police that the public is less aware of local regulations smoking area and there is a lack of public awareness to comply with the rules in addition to the many government agencies that do not have smooking Room.Keywords: Role, municipal police, No Smoking 
PERANAN GURU PKn DALAM MENANGGULANGI MASALAH KENAKALAN REMAJA DI SEKOLAH (STUDI DI SMA NEGERI 12 SINJAI) HAJAR AFIA; . RIFDAN; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.628 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah, 2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 2 orang guru pendidikan kewarganegaraan dan 9 peserta didik. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu: sebagai pembimbing, agen moral dan model atau teladan.  2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah dalam proses pembelajaran yaitu mencari tahu masalah yang dialami peserta didik, melakukan pendekatan secara khusus yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi dan mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti Kajian Jum’at (Kamat). 3) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu Kurangnya Kesadaran Peserta didik, Kurangnya Pengetahuan Peserta didik mengenai akibat kenakalan yang diakukan, Pergaulan peserta didik dengan teman yang nakal dan Kurangnya pengawasan serta perhatian orang tuaKata Kunci : Guru, Kenakalan Remaja ABSTRACT: This study aims to find out: 1) The role of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency at school, 2) the efforts made by the teacher of Citizenship Education in tackling the problem of juvenile delinquency in school. 3) Constraints faced by Civic Education teachers in tackling juvenile delinquency problems at school. This research uses qualitative approach and descriptive qualitative research type with data collection technique through observation, interview, and documentation. By taking informants as much as 2 civic education teachers and 9 students. The data have been obtained from the results of research processed using data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: 1) The role of civic education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in schools are: as mentors, moral agents and models or role models. 2) the efforts of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in school in the learning process is to find out the problems experienced by learners, to approach specifically the guidance given in private and include learners in extracurricular activities in schools such as Studies Fri ' at (Kamat). 3) the constraints faced by teachers Citizenship education in tackling the problem of juvenile delinquency in school that is Lack of Awareness Learners, Lack of Knowledge Learners about the consequences of delinquency is made, the association of learners with friends who are naughty and Lack of supervision and attention of parentsKeywords: Teacher, Juvenile Delinquency
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE HASNIATI .; MUHAMMAD AKBAL; A. ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.289 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana  sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkanKata Kunci : Implementasi, Alokasi Dana DesaABSTRACT: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of un-implemented. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.Keywords: Implementation, Allocation of Village Funds
EKSISTENSI NILAI TRADISI DARI IMAM LAPEO DI TANAH MANDAR KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR RICKY REZKY; IMAM SUYITNO; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.658 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi tradisi dari Imam Lapeo (2) Mengetahui nilai tradisi dari Imam Lapeo yang terdapat dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat (3) Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat Kecamatan Campalagian dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melestarikan tradisi dari Imam Lapeo. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu kondisi tradisi dari Imam Lapeo saat ini dan nilai yang terkandung dalam berbagai tradisi tersebut serta upaya dalam melestarikan tradisi tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan lembar pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tradisi dari Imam Lapeo yang terdapat dalam berbagai acara dalam masyarakat di tanah Mandar pada umumnya masyarakat sangat menghargai keberadaan dari tradisi tersebut karena beberapa faktor, diantaranya nilai yang terkandung dalamnya, sehingga sampai hari ini tradisi tersebut masih ada dan dilaksanakan masyarakat di tanah Mandar 2) Nilai tradisi dari Imam Lapeo di berbagai acara dalam masyarakat mengandung banyak makna dan nilai diantaranya nilai religius, nilai rohani, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya yang menjadi alasan masyarakat untuk melaksanakan dan menggunakan tradisi dari Imam Lapeo 3) Upaya yang dilakukan dalam melestarikan tradisi dari Imam Lapeo adalah a. saling mengingatkan untuk melaksanakan b. Mensosialisasikan ke para generasi pelanjut c. Melakukan promosi terkait keberadaan tradisi dari Imam Lapeo. Kata Kunci : Eksistensi, Nilai tradisi   ABSTRACT: This study aims to: (1) Determine the traditional conditions of Imam Lapeo (2) Knowing the traditional value of Imam Lapeo contained in various activities in the community (3) Knowing the efforts of the Campalagian District community and Polewali Mandar District Government in preserving the tradition from Imam Lapeo. Qualitative descriptive research type. The focus of the research is the current condition of Imam Lapeo's tradition and the values contained in these various traditions as well as efforts to preserve the tradition. Data sources used are primary, secondary and tertiary data. The instrument used in this study was the researcher and the interview guide sheet, the procedure of data collection, namely observation, interviews and documentation. The results showed that: 1) The tradition of Imam Lapeo contained in various events in the community in the land of Mandar in general the community really appreciated the existence of the tradition because of several factors, including the values contained in it, so that to this day the tradition still exists and is carried out community in Mandar land 2) The traditional value of Imam Lapeo at various events in the community contains many meanings and values including religious values, spiritual values, religious values, social values, and cultural values which are the reasons for the community to implement and use the tradition of Imam Lapeo 3 ) Efforts made to preserve the tradition of Imam Lapeo are a. remind each other to carry out b. Socialize to the next generation c. Promoting the existence of the tradition of Imam Lapeo. Keywords: Existence, Traditional Value
ANALISIS PEMBERIAN CUTI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PT. JAPFA COMFEED KOTA MAKASSAR NORMIANA .; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.468 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Implementasi pemberian cuti kepada pekerja perempuan di PT. JAPFA. (2) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, populasinya adalah semua pekerja perempuan di PT. Japfa  Comfeed Kota Makassar yang berjumlah 110 orang. Sedangkan sampelnya adalah 30% dari jumlah populasi yaitu 33 pekerja yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (random sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Perlindungan hak cuti pekerja perempuan di PT Japfa Makassar sudah terlaksana namun belum optimal, kerena  pekerja perempuan malu setiap bulan harus ke poliknik untuk mengambil surat keterangan bahwa pekerja perempuan merasa sakit. (2) Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh cuti adalah adanya sebagian karyawan atau pekerja yang belum memahami tentang tata cara atau prosedur permohonan cuti. (3) Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA Comfeed kota makassar dengan cara pihak perusahan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang hak pekerja perempuan setiap tahun dan pengetahuan tentang prosedurKATA KUNCI : Pekerja Perempuan,Hak Pekerja, Pemberian Waktu Cuti
KONTRIBUSI TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKN SISWA PADA SMP NEGERI 1 BAJENG KABUPATEN GOWA MULYADI RASYID; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.869 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kontribusi antara tata tertib sekolah dengan prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa, (2) Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penegakan tata tertib, (3)  Upaya-upaya yang dilakukan  pihak sekolah dalam penegakan tata tertib sekolah  di SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Bajeng, yang berjumlah 150 peserta didik sehingga dilakukan penerikan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan mengambil paralel setiap kelasnya sehingga jumlah sampel sebanyak 30  peserta didik dan 2 guru sebagai Informan penelitian yang terdiri dari guru BK dan guru PKn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah uji korelasi Product Moment. Dari analisis uji hipotesis melalui rumus korelasi Product Moment dari Pearson bahwa ada kontribusi tata tertib sekolah terhadap prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,998 kemudian dikonsultasikan denga nilai pada taraf signifikan α= 5% dengan ketentuan jika nilai hitung > nilai tabel pada taraf signifikan α=5% maka hipotesis diterima , sebaliknya jika nilai hitung < dari nilai tabel pada taraf signifikan α=5% maka hipotesis ditolak. Adapun hasil perhitungan tabel pada taraf signifikan α=5% menghasilkan nilai hitung= 0,998, sedangkan nilai tabel =0,361 karena nilai hitung > nilai tabel maka hipotesis yang diajukan diterima. Artinya ada kontribusi tata tertib sekolah dengan prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng, adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penegakan tata tertib antara lain:(1) kerja sama antara guru BK dengan guru mata pelajaran dan wali kelas belum maksimal,(2) orang tua siswa belum terlalu peduli pada anaknya. Selain itu juga adapun upaya-upaya yang ditempuh pihak sekolah dalam penegakan tata tertib antara lain:(1) memberikan pengarahan,(2) menjalin kerja sama dengan orang tua siswa,(3) pemberian contoh keteladanan.Kata Kunci: Tata tertib Sekolah, Prestasi Belajar  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The contribution of school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, (2) constraints faced by the school in enforcing the regulations, (3) Efforts carried out by the school in enforcing the school rules in SMP Negeri 1 Bajeng Gowa. This research is quantitative descriptive with population of all students in grade VIII SMP Negeri 1 Bajeng, totaling 150 students that do penerikan sample using purposive sampling techniques, and take parallel each class so that the total sample of 30 students and 2 teachers as informants the research consisted of teachers and teacher BK Civics. Data collection techniques used were questionnaires, interviews, and documentation, analysis of the data used is the product moment correlation test. From the analysis of hypothesis testing through correlation formula of Pearson Product Moment that no contribution the school rules on learning achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, it is shown on the value of the correlation coefficient of 0.998 were consulted premises value at significance level α = 5% with the provision that if the calculated value> value table at significance level α = 5%, then the hypothesis is accepted, whereas if the calculated value <value table at significance level α = 5%, then the hypothesis is rejected. The results of the calculation table at significance level α = 5% yield calculated value = 0.998, while the value table for the calculated value = 0.361> table value then the hypothesis is accepted. This means that any contribution school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng, while the constraints faced by the school in the enforcement of the order include: (1) cooperation between BK teachers with subject teachers and homeroom is not maximized, (2) the parents have not been too concerned about his son. In addition, as for the efforts taken by the school in the enforcement of the order include: (1) provide guidance, (2) establish cooperation with parents, (3) the provision of exemplary examples.Keywords: Rules Schools, Achievement
TINJAUAN YURIDIS CONTRACT ADHESIE PADA PT. BRI (PERSERO) TBK UNIT CAKKE KABUPATEN ENREKANG ALFIAN DAHRUN; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.898 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelemahan dari contract adhesie yang digunakan pada pemberian kredit pada Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang dan juga untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur berdasarkan contract adhesie yang telah disepakati Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bank dan masyarakat yang menjadi debitor dan Penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu 4 orang dari pihak bank dan 5 orang dari masyarakat, dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Kelemahan Contract Adhesie pada Bank BRI menurut analisis hasil penelitian saya, yaitu : a) perjanjian telah dibuat secara sepihak dan dalam bentuk formulir, b) Surat Permohonan (Formulir dan klausul) dan Syarat-Sayarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk sulit dipahami apabila tidak ditelaah dengan baik. c) Setelah menyepakati perjanjian maka seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh bank akan secara otomatis mengikat debitur meskipun itu dikeluarkan secara sepihak oleh bank, d) Meskipun kredit telah jatuh tempo akan tetapi pihak bank masih menerima setiap pembayaran Semua pembayaran yang timbul dari pinjaman dan segala akibatnya atau dianggap perlu oleh bank untuk melaksanakan segalah haknya, semua menjadi beban atau ditanggung yang berhutang selain itu apabilah sewaktu-waktu debitur meninggal dunia maka yang menanggung hutang adalah ahli waris yang harus melunasi kredit yang telah diperjanjiakan (2) Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur dalam pemberian kredit usaha rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke masih belum memadai, jauh dari harapan karena realitas yang terjadi di masyarakat jauh dari Undang-Undang. meskipun perlindungan debitur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi apapun posisi debitur terhadap bank, ternyata tidak memosisikan debitur selalu dilindungi dalam contract adhesie perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan, itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan debitur.KATA KUNCI: Tinjauan yuridis, Contract Adhesie.
KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN ( STUDI PADA DPRD KOTA MAKASSAR ) A. RIZAL; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.616 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya anggota legislatif perempuan DPRD Kota Makassar dalam merespon aspirasi masyarakat. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam upaya merespon aspirasi masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, berdasarkan hasil penelitian dalam merespon aspirasi masyarakat anggota legislatif perempuan  menerima kedatangan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, turun langsung kemasyarakat untuk melakukan reses, membuka ruang dialog, mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, menyaring aspirasi masyarakat yang kemudian diteruskan ke bagian hubungan masyarakat, mengklarifikasi masalah yang ada di tengah masyarakat, serta menempu jalur khusus dengan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada dinas SKPD atau pemerintah, faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu faktor dalam diri manusia meliputi kemampuan, keterampilan, motivasi, serta kecakapan dasar yang dimiliki sebagai seorang anggota legislatif, untuk faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan pekerjaan, hubungan kerjasama anggota legislatif dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat, dan kelengkapan penunjang yang diberikan bagi anggota legislatif. Kata Kunci: Kinerja, Anggota Legislatif, Aspirasi Masyarakat.  ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Efforts of women legislative members of Parliament Makassar City in responding to the aspirations of the community. 2) Factors affecting women legislative members in an effort to respond to the aspirations of the community, to achieve these objectives, the researchers used the type of qualitative approach with primary data sources and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation, based on research results in responding to community aspirations women legislators receive the arrival of the community who convey their aspirations, direct the community to recess, open the dialogue room, listen to what the community says, filter out the aspirations of the community which then forwarded to the public relations section, clarify the problems in the community, specifically by directly delivering the aspirations of the community to SKPD or government departments, the factors affecting the performance of women legislative members in responding to the aspirations of the community are influenced by two factors: internal and external factors, internal factors of the human being include the ability, skills, motivation, and basic skills possessed as a legislator, for external factors that come from outside the person, such as the work environment, the relationship of legislative members in accommodating the aspirations of society, and the supporting given to legislators. Keywords: Performance, Legislative Members, Community Aspirations.
TINJAUAN TENTANG SIPALAYYANG DI DESA SAMASUNDU KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR AHMAD .; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.648 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Sipalayyang dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menekan terjadinya Sipalayyang di desa Samasundu kecamatan Limboro kabupaten Polewali Mandar.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan populasi 1612 orang dan sampelnya sebanyak 20 orang, penarikan sampel dilakukan dengan tehnik Random Sampling  dan Purposive Sampling, dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data persentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai Sipalayyang di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, ternyata merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak diharapkan terjadi dalam suatu keluarga. Walaupun sebenarnya mereka yang telah melakukan Sipalayyang sangat meyakini bahwa Sipalayyang itu terjadi karena sudah takdir mereka. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya Sipalayyang yaitu : memberikan kebebasan kepada anak dan tidak ada pengekangan, saling menjaga kehormatan keluarga dan diri pribadi, penetapan peraturan beserta sangksinya, dan sangksi yang diberikan berupa denda dan kurungan, memberi penyuluhan hukum adat dan penyuluhan tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta  membentuk suatu tim yang menangani masalah Sipalayyang.Kata Kunci : SIPALAYYANG
PELAKSANAAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN GURU PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP LPP UMI MAKASSAR MURNI .; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.443 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pembelajaran apakah yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran PKn, kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan model pembelajaran dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan model pembelajaran di SMP LPP UMI Makassar.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru mata pelajaran PKn yang ada di SMP LPP UMI Makassar sebanyak 2 orang. Keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel dan desain penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif.Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dilaksanakan guru PKn SMP LPP UMI Makassar yaitu model pembelajaran Kooperatif yang mengkhususkan kepada tipe pembelajaran Jigsaw. Kendala-kendala yang dihadapi guru PKn SMP LPP UMI Makassar dalam melaksanakan model pembelajaran adalah kurangnya fasilitas yang memadai, terbatasnya pemahaman guru terhadap model pemebelajaran, guru masih menyamakan persepsi antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran, model yang diterapkan dalam RPP kadang tidak terlaksana karena terbatasnya waktu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PKn SMP LPP UMI Makassar untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan model pembelajaran adalah membantu memfasilitasi dan memotivasi siswa untuk memperbanyak bahan bacaan, memperluas pemehaman terhadap model-model pembelajaran, memperluas pemehaman terhadap perbedaan model dengan metode pembelajaran, dan mempertimbangkan model yang akan dilaksanakaan dalam pembelajaran agar terlaksana tanpa terkendala waktu yang terbatas. KATA KUNCI: Model Pembelajaran, Mata Pelajaran PPKn