Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Muhammad Akbal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.618 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2800

Abstract

ABSTRAK: Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Namun perubahan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan terkadang antar daerah sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bagaimana meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif di bidang hukum tata negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui dekonsentrasi, delegasi ataupun devolusi. Bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris. Upaya untuk mengurangi atau meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara mengamandemen atau merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak sejalan kebijakan otonomi daerah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentraliasi dan Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk atau melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.
Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tentang Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Bagi Guru SMP Negeri 2 Majene Firman Umar; Muhammad Akbal; Mustaring Mustaring; Muhammad Amin
Humanis Vol. 21, No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v21i2.22649

Abstract

Mitra program pengabdian ini adalah Guru SMP Negeri 2 Majene. Masalah yang dihadapi mitra pengabdian masyarakat (PKM) ini adalah (1) pemahaman mitra tentang model pembelajaran berbasis proyek masih perlu dtingkatkan, (2) keterampilan mitra menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek masih perlu ditingkatkan. Sasaran dalam kegiatan PKM adalah (1) meningkatkan pemahaman guru tentang konsep model pembelajaran berbasis proyek dan (2) meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi dan penugasan. Hasil yang dicapai: mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang konsep model pembelajaran berbasis proyek dan mitra memiliki keterampilan dalam menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek.Abstract. The partner of this service program is the Teacher of SMP Negeri 2 Majene. The problems faced by these community service partners (PKM) are (1) the partner's understanding of the project-based learning model still needs to be improved, (2) the partner's skills in implementing and evaluating project-based learning still need to be improved. The targets in PKM activities are (1) increasing teachers' understanding of the concept of project-based learning models and (2) improving teachers' skills in implementing and evaluating project-based learning. The methods used are lectures, discussions, brainstorming, simulations and assignments. Results achieved: partners are able to improve their understanding of the concept of project-based learning models and partners have skills in implementing and evaluating project-based learning