Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

KESADARAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR FEDIYATUN MUNTAZARAH; MUHAMMAD AKBAL; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.37 KB)

Abstract

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (i) Kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tamasaju. (ii) Sikap partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan  di pemukiman warga desa tamasaju. (iii) Perilaku lingkungan masyarakat pesisir dalam pengelolaan jamban dan sampah pada setiap keluarga di Desa Tamasaju. Sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir Desa Tamasaju yang bertempat tinggal di pinggiran pantai dan informan sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode penarikan sampel Puposive sampling yaitu metode pengambilan data secara selektif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis presentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk table frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) Kesadaran Hukum masyarakat Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar relatif masih kurang dengan persentase  rendah 66,66%. (ii) Sikap Partisipasi Aktif Masyarakat Pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan memadai dengan persentase 63,33% (iii) Perilaku Lingkungan Masyarakat Pesisir relatif kurang baik dengan persentase masyarakat, kurang aktif 50%. Kata Kunci : Kesadaran hukum, pengelolaan lingkungan hidup, Kawasan Pesisir  ABSTRACT: The purpose of this study is to find out (i) the legal awareness of coastal communities in environmental management in Tamasaju Village. (ii) Attitudes of active participation of coastal communities in environmental management in tamasaju villagers' settlements. (iii) Behavior of coastal communities in managing latrines and garbage in each family in Tamasaju Village. The target in this study is the coastal community of Tamasaju Village who live in the coastal areas and informants as many as 30 respondents using the Puposive sampling method of sampling which is a method of collecting data selectively. This type of research is qualitative. Then the data obtained were analyzed using percentage analysis techniques, where the data was processed and presented in the form of frequency tables. The results showed that: (i) Legal Awareness of the Tamasaju Village North Galesong District Takalar District was relatively lacking with a low percentage of 66.66%. (ii) Attitude of the Active Participation of Coastal Communities in environmental management can be said to be adequate with a percentage of 63.33% (iii) Coastal Community Environmental Behavior is relatively poor with the percentage of people, 50% less active. Keywords: legal awareness, environmental management, coastal area
HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Muhammad Akbal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.618 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2800

Abstract

ABSTRAK: Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Namun perubahan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan terkadang antar daerah sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bagaimana meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif di bidang hukum tata negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui dekonsentrasi, delegasi ataupun devolusi. Bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris. Upaya untuk mengurangi atau meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara mengamandemen atau merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak sejalan kebijakan otonomi daerah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentraliasi dan Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk atau melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.
Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tentang Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Bagi Guru SMP Negeri 2 Majene Firman Umar; Muhammad Akbal; Mustaring Mustaring; Muhammad Amin
Humanis Vol. 21, No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v21i2.22649

Abstract

Mitra program pengabdian ini adalah Guru SMP Negeri 2 Majene. Masalah yang dihadapi mitra pengabdian masyarakat (PKM) ini adalah (1) pemahaman mitra tentang model pembelajaran berbasis proyek masih perlu dtingkatkan, (2) keterampilan mitra menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek masih perlu ditingkatkan. Sasaran dalam kegiatan PKM adalah (1) meningkatkan pemahaman guru tentang konsep model pembelajaran berbasis proyek dan (2) meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi dan penugasan. Hasil yang dicapai: mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang konsep model pembelajaran berbasis proyek dan mitra memiliki keterampilan dalam menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek.Abstract. The partner of this service program is the Teacher of SMP Negeri 2 Majene. The problems faced by these community service partners (PKM) are (1) the partner's understanding of the project-based learning model still needs to be improved, (2) the partner's skills in implementing and evaluating project-based learning still need to be improved. The targets in PKM activities are (1) increasing teachers' understanding of the concept of project-based learning models and (2) improving teachers' skills in implementing and evaluating project-based learning. The methods used are lectures, discussions, brainstorming, simulations and assignments. Results achieved: partners are able to improve their understanding of the concept of project-based learning models and partners have skills in implementing and evaluating project-based learning