Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Tuturan Jurnal Hukum Lex Generalis Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Interdisciplinary Social Studies Journal of Social Research Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Ekasakti Legal Science Journal Journal of Community Service (Abdisci)
Sanusi
Universitas Swadaya Gunung Jati
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Kepribadian: Studi Putusan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk Kartika Alfiana; Sanusi Sanusi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3719

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators with personality disorders and assess the judge's considerations in the verdict. The research method used is normative juridical with a doctrinal approach through a literature study of laws and regulations, court decisions, and legal and forensic psychiatric literature. The results of this study indicate that the perpetrator was diagnosed with an emotionally unstable personality disorder of the impulsive type and an adjustment disorder, but was still declared capable of being responsible and sentenced to 4 (four) years in prison. The judge's considerations have not fully integrated the results of the forensic psychiatric examination, so that integrated regulations are needed with a legal and forensic psychiatric approach to achieve a more proportional and just verdict.
Analisis Yuridis atas Tidak Dilaksanakannya Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perspektif Kepastian Hukum Adib Adib; Sanusi Sanusi; Gunadi Rasta
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.3722

Abstract

This study aims to analyze the factors causing the non-implementation of criminal decisions that have permanent legal force and examine the legal consequences that arise from the perspective of legal certainty. The research method used is normative juridical. The results of the study indicate that the non-implementation of criminal decisions that have permanent legal force is caused by the defendant not being in the detention process, so that after the decision has permanent legal force, the defendant goes into hiding or runs away; the defendant during the trial process until after the verdict is read out his status is still under city or house arrest; and the defendant runs away during the trial stage. The legal consequence of the non-implementation of criminal decisions that have legal force is that the state risks losing the authority to carry out criminal penalties due to the passing of the expiration of the grace period.
Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial Orli Zafirah; Sanusi Sanusi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3881

Abstract

This study aims to analyze the regulation and resolution of the crime of distributing sexually charged content on social media. The method used is normative juridical, supported by interview data. The results show that the regulation of this act has been accommodated in the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, the Pornography Law and the Criminal Code, so there is no normative gap, although there are still overlapping regulations. The resolution is carried out through preventive and repressive efforts with an emphasis on victim protection and recovery. Strengthening victim assistance and increasing public awareness regarding digital security is needed.
Analisis Yuridis terhadap Pengambilan Data Pribadi Pemilih Tanpa Izin oleh Partai Politik untuk Pemilu Zidane Fairuz Drajat; Sanusi; Ari Nurhaqi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.4283

Abstract

This study aims to analyze the legal protection and legal consequences of the practice of collecting voter personal data without permission by political parties in the political party information system (SIPOL). This study uses a normative legal approach using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study found that the practice of collecting personal data without permission is rooted in the fragility of the verification mechanism in the Political Party Information System (SIPOL) which has not integrated comprehensive personal data protection standards as mandated by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. In addition to violating privacy. This data collection has an impact on hindering careers in the public sector such as civil servants, the TNI, the Polri and election organizers due to the forced loss of political independence status. Therefore, strengthening regulations, political party membership verification mechanisms and effective law enforcement are necessary to guarantee personal data protection and legal certainty for the public.
Implementasi Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi Guru Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pendidik Disekolah Gilang Pangestu Putra; Sanusi; Ari Nurhaqi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/94mt5445

Abstract

Kriminalisasi terhadap guru menjadi persoalan hukum yang berdampak pada pelaksanaan fungsi pendidikan, khususnya ketika tindakan pendisiplinan dialihkan ke ranah pidana tanpa mempertimbangkan kewenangan profesional guru. Penelitian ini membahas bentuk kriminalisasi terhadap Guru Honorer Supriyani di Konawe Selatan serta implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terjadi karena tidak adanya penyelesaian melalui mekanisme etik profesi maupun internal sekolah sebelum penggunaan instrumen hukum pidana. Selain itu, implementasi perlindungan hukum terhadap guru belum berjalan optimal akibat lemahnya pendampingan hukum, belum efektifnya mekanisme etik profesi, serta belum adanya standar yang jelas mengenai tindakan pendisiplinan di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan guru berada pada posisi rentan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kebijakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Insan Kamil; Sanusi; Zelfi Ghaffar Aufiya
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nhrvbe10

Abstract

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan terjadi multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan pejabat pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat ditegakkan secara adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pejabat pemerintah dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian atau kerugian yang bersifat spekulatif yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK; adanya hubungan antara kebijakan dengan kerugian tersebut; serta BPK sebagai pemilik kewenangan telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah atas kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi.
A Criminological Review of The Role of Village Heads in Crime Prevention and Control (A Study in Kapringan Village, Indramayu Regency) Durma Durma; Sanusi Sanusi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.5797

Abstract

Kapringan Village, Krangkeng District, Indramayu Regency, as part of a rural community subject to ongoing social and economic dynamics, is not insulated from the problem of crime. Crime in rural areas is a social phenomenon influenced by various factors and requires an active role from the village government — particularly the village head — in maintaining public order and security. This research aims to determine the role of the village head from a criminological perspective in the prevention and control of criminal acts in Kapringan Village, Krangkeng District, Indramayu Regency. The issues examined include the factors that cause crime and the efforts made by the village head in preventing and addressing crime within the area, viewed through a criminological lens. The research employs a qualitative approach that describes the reality of crime in Kapringan Village, utilizing an empirical legal research framework from a criminological perspective, with data gathered through interviews and field observations as well as relevant laws, regulations, and literature. The findings reveal that the factors contributing to crime in Kapringan Village include economic hardship, low levels of education, unemployment, the influence of the social environment, and weak legal awareness within the community. The village head's efforts in preventing and addressing crime encompass coordination with security forces (TNI, Polri) and community leaders, environmental security coaching, legal counseling, and community empowerment through social and economic activities. This research is expected to offer insights for village heads and government officials in fostering public security and order in a sustainable manner.
Juridical Analysis of The Application of Diversion in The Juvenile Criminal Justice System at The Investigation Level Hasbi Sahren; Harmono Harmono; Sanusi Sanusi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5458

Abstract

This study aims to determine the legal regulation of diversion and identify obstacles and solutions in implementing diversion in the juvenile criminal justice system at the investigation level. The research method used is empirical juridical, with interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results of the study show that crimes involving children in 2023 and 2024 in Majalengka are quite diverse, with the highest case being sexual intercourse, with a total of 20 cases. Obstacles in implementing diversion include requests for compensation that are difficult to fulfill, lack of understanding by law enforcement officials, and low public support. The proposed solutions include ongoing training for law enforcement officials and education to the public about the importance of diversion.
LAW ENFORCEMENT AGAINST SHIP SHIPPING WHICH IS NOT SEAWORTHY AT CIREBON PORT Naura Farahdita; Sanusi Sanusi; Ari Nurhaqi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5468

Abstract

An important requirement is a Sailing Approval Letter (SPB) as a condition in seaworthy shipping or whether or not a ship can sail. Ships that are incomplete or absent the letter have violated the law or can be said to be a criminal offense in the shipping sector; the problem is how to enforce the law against ships that are not seaworthy and what the obstacles are at Cirebon II Port. The method used is an empirical juridical approach, looking at the law applicable in the community and people's behavior, especially in the field of shipping, in accordance with existing rules. This type of qualitative research, analytical descriptive, looks at the facts in the field. Data is taken from in-depth interviews with relevant stakeholders. This study found that law enforcement was not optimal because only the ship was detained while the captain and ship owner were not. The obstacle was due to PPNS's limited personnel; the captain fled, and the ship was unknown to its owner. PPNS in enforcing shipping laws must be sufficient, and the infrastructure facilities must be fulfilled; in addition, data collection on shipping ship owners and strict sanctions are needed for skippers and shipping ship owners.
Legal Liability of Perpetrators of Criminal Offenses Involving the Misuse of the Transportation and Sale of Subsidized 3-Kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) Rifa Lutfiani; Sanusi; Gunadi Rasta
Interdisciplinary Social Studies Vol. 5 No. 3 (2026): Interdisciplinary Social Studies
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v5i3.1141

Abstract

One of the persistent problems in energy distribution in Indonesia is the misuse of the transportation and trading of 3 kg liquefied petroleum gas (LPG). This gives rise to subsidy distribution that fails to reach its intended recipients, causing harm to the community as a whole and to the state budget. A notable discrepancy continues to exist in judicial practice between the criminal penalties prescribed by law and the sentences actually handed down by judges, despite the fact that legal provisions have established significant criminal threats for such offences. This study aims to analyse the form of legal accountability applicable to those who abuse the transportation and trading of subsidised 3 kg LPG. The method employed is normative legal research, utilising a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the actions of perpetrators fulfil the elements of criminal offences as stipulated in the applicable laws and regulations, such that perpetrators may be held criminally accountable. However, in practice, judges tend to impose relatively lighter sentences than those threatened under the law, taking into account mitigating factors and the judge's assessment of the circumstances of each case.
Co-Authors Abdullah Abdullah Adib Adib Adit Hartadi Alip Rahman Ari Nurhaqi Aufiya, Zelfi Ghaffar Chintia Natasya Dede Endang Mascita Dessy Ika Putri Dicky Eka Wahyu Permana Dinda Alfira Syahrani Durma Durma Elang Muhammad Yogi Ervin Pratama Saputra Faldo Nurmanto Gilang Pangestu Putra Gina Salsabila Putri Gunadi Rasta Hadi Utomo Harits Tirta Rofif HARMONO HARMONO Hasbi Sahren Ibnu Artadi iis Krisnandar Ilham Ilham Ramadhan Prawasto Ilham Shofil Fuadi Insan Kamil Irma Maulida Junaedi Junaedi Kartika Alfiana Laela Susilawati Lubna Bayna Syabil M Rizky Aditya Mawardi M. Alfito Jati Melawati Melawati Meli Malikhatul Munawaroh Mochamad Iqbal Haika Monica Octavia Moriza Mega Muhamad Noupel Muhammad Noupel Muhammad Nur Rohim Rizal Bakri MUHAMMAD SAEFUL Murti Kartini Murtiningsih Kartini Naura Farahdita Orli Zafirah Prika Ayunda Lestari Putri Amalia Zubaedah Raden Handiriono Rd. Henda Rifa Lutfiani Rizka Hidayat Salsabila Aisyah Putri Santi Sumarjo Siska Karina Sony Suharto Synthia Lustiana Virda Lantika Zafira Khaulah Wahyu Zidan Maulana Al Hadi Zidane Fairuz Drajat