Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.724
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Interdisciplinary Social Studies Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Community Service (Abdisci)
Agus Dimyati
Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
The Role of the Advisory Body for the Development and Preservation of Marriage (BP 4) in Reducing the High Divorce Rate in Cirebon District Marifa Hasyanah; Nabilah Destini Sukmawati; Andieni Maudi Lestari; Moh Sigit Gunawan; Agus Dimyati
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 8 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i8.224

Abstract

The Advisory Board for Marriage Development and Preservation (BP4) is a community institution that seeks to reduce the divorce rate and improve the quality of marriage through various programs and activities aimed at maintaining and strengthening marriage bonds. This study aims to discuss the role of BP4 in implementing Article 1 of Law No. 1 of 1974 on the high divorce rate in Indonesia and the obstacles faced by BP4. The research method used in this study is an analytical descriptive approach with a normative juridical approach. The research contributes by analyzing the role and the challenges faced by this institution in enforcing this law, providing insights into the effectiveness of current efforts and suggesting potential improvements to better manage and reduce divorce rates.
Law Enforcement of Police Discretion to Resolve Traffic Accidents at the Investigation Level Angga Nurhadinata; Candra Wibowo; Harmono Harmono; Agus Dimyati
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 9 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i9.298

Abstract

Traffic accidents are one of the serious problems that are often faced in the context of law enforcement, especially in countries with high traffic density such as Indonesia. This study aims to evaluate how discretionary decisions taken by police investigators can affect the case settlement process, taking into account aspects of justice and public interest. The study utilized policy documents as the primary data source, focusing on analyzing these documents through a systematic document analysis and content analysis approach. The document analysis technique will help in organizing and summarizing these documents to identify relevant information and protocols regarding the application of discretion. The content analysis will then be employed to examine the specifics of how discretion is framed and regulated within these policies, revealing the underlying principles and standards guiding police decision-making in traffic accident cases. This research would contribute to refining policies and practices related to police discretion, ensuring they effectively balance flexibility with adherence to legal and ethical standards.
Juridical Analysis of the Handling of Terrorism Crime Dhanu Hariwijaya; Herry Irfanto; Fadhli Ghifari SP; Agus Dimyati; Anom Sutrisno
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 9 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i9.299

Abstract

The research aims to study the police's countermeasures for dealing with acts of terrorism in Cirebon Regency, Indonesia. This study uses a normative juridical approach, focusing on analyzing legal regulations and their application in practice. The study identifies that although laws and regulations such as Law Number 5 of 2018 provide a strong legal basis, implementation still faces challenges related to the effectiveness of coordination between law enforcement officials and intelligence agencies. The findings of this study also contribute to the development of law and public policy in Indonesia by providing a solid academic foundation to support necessary regulatory changes or adjustments. The results of this analysis can help policymakers in formulating more responsive and adaptive strategies in dealing with the threat of terrorist, so as to create a stronger legal system and be able to protect society more comprehensively.
Tanggung Jawab Pengembang Perumahan dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Daerah Agus Setiawan; Agus Dimyati
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2847

Abstract

Pengembang wajib menyediakan dan memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman sudah dibangunnya. Namun, masih ada saja oknum Pengembang yang belum atau bahkan mangkir dari penyerahan fasilitas umum dan sosial perumahan mereka kepada Pemerintah setempat. Pemerintah membuat berbagai peraturan mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial demi menjaga pelaksanaan pengadaan, penyerahan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) berjalan dengan tertib serta mencegah terjadinya masalah-masalah yang berkaitan dengan pengadaan, penyerahan dan pengelolaan PSU. Masih banyak ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak diserahkannya fasilitas umum serta fasilitas sosial oleh pihak Pengembang kepada Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini digunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang mana materi-materinya didapat dari peraturan perundangan, buku serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab Pengembang terhadap penyerahan fasilitas-fasilitas umum dan sosial di perumahannya ialah suatu kewajiban karena penyerahan tersebut bila tidak dilaksanakan dengan baik akan merugikan banyak pihak. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial terdapat pada pasal 150 dan pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan permukiman.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon No.13 Tahun 2019 Terhadap Pembangunan Tempat Usaha Sultan Print Diatas Sempadan Sungai Wahyu Maulana Agung; Agus Dimyati
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2848

Abstract

Sungai merupakan bagian penting dari sistem lingkungan hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, khususnya sebagai pengendali banjir, sumber air, serta penopang keseimbangan ekosistem perkotaan. Namun, pembangunan di kawasan sempadan sungai telah menjadi isu krusial yang mengancam fungsi ekologis sungai dan meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia. Pembuatan jurnal agar dapat mengkaji Perda Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2019 terhadap pembangunan tempat usaha Sultan Print yang berlokasi di kawasan sempadan sungai, serta menganalisis pelaksanaan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut tidak terlaksana secara optimal. Kondisi ini terutama disebabkan oleh hambatan struktural berupa pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan BBWS yang menyebabkan proses penegakan hukum terhambat. Di samping itu, penerapan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan sempadan sungai masih terbatas pada upaya administratif dan belum sampai pada tindakan penegakan hukum yang bersifat represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi lebih disebabkan oleh faktor kelembagaan dan keterbatasan sumber daya dibandingkan substansi regulasi. Isu hukum tersebut diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan mekanisme penegakan hukum guna mewujudkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan kepastian hukum di kawasan sempadan sungai.
Analisis Yuridis Ketiadaan Pemberian Restitusi bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rayhan Prakasa Putra; Agus Dimyati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 12 (2026): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i12.4164

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 146/Pid.Sus/2022/PN Cbn and the appropriateness of the lack of restitution for victims of domestic violence based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results show that the judge was correct in proving the defendant's guilt and imposing a sentence, but did not consider the victim's recovery aspect. The absence of restitution is procedurally not contrary to PERMA Number 1 of 2022 because there was no request for restitution, but indicates that the fulfillment of the victim's right to obtain restitution is not optimal.
Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kota Cirebon dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Muhamad Rayhan Salman; Agus Dimyati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.4313

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of local governments in flood disaster management in Kalijaga Village based on Law Number 24 of 2007 and identify obstacles faced in its implementation. The study uses an empirical legal method with analytical descriptive specifications through literature studies and interviews. The results of the study indicate that the Cirebon City Government has carried out legal responsibilities through mitigation, preparedness, emergency response, rehabilitation and inter-agency coordination activities, but its implementation has not been optimal because flooding still occurs repeatedly. Obstacles faced include limited budget, facilities and infrastructure, spatial planning, cross-sector coordination, community participation and high rainfall. The need for strengthening mitigation, improving infrastructure and synergy of all stakeholders is needed.
Analisis Kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam Pemeriksaan Banding Administratif terhadap Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Perlindungan Hukum Fachrie Putra Riyadi; Agus Dimyati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 8 (2026): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i8.4323

Abstract

This study aims to analyze the authority of the State Civil Apparatus Advisory Body (BPASN) in examining administrative appeals against decisions to dismiss State Civil Apparatus (ASN) and the legal protection provided through this mechanism. The study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results show that BPASN's authority is based on Law Number 30 of 2014 and is further regulated in Government Regulation Number 79 of 2021. The administrative appeal mechanism provides repressive legal protection before dispute resolution through the State Administrative Court. However, there remains disharmony in the regulations after the enactment of Law Number 20 of 2023 and limitations in the objects of administrative appeals that affect the certainty and effectiveness of legal protection for ASN.
Juridical Analysis Of Criminal Law Enforcement In The Crime Of Organ Trafficking Ichsanul Basyir; Obbi Robiansyah; Wildan Mahmudi; Agus Dimyati; Rois Harliyanto
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 10 (2024): JOSS: Jurnal Of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i10.374

Abstract

This study aims to analyze criminal law enforcement related to organ trafficking cases. This research includes examining the conformity between existing legal regulations and practices in the field, identifying obstacles in law enforcement, and evaluating the effectiveness of measures that have been taken to deal with organ trafficking. The research method used is empirical. The results show that the main obstacles in handling this case include recovery and rehabilitation services for victims from health and social aspects that are appropriate to the needs of victims. This research concludes that legal regulations related to Organ Trafficking Crime are still incomplete. In addition, handling victims is not only the responsibility of the Police but also the Government and community institutions. It is suggested that the prevention and handling of Organ Trafficking should be optimized and integrated through synergistic cooperation between the community, Government, and community institutions in combating this crime.
Implementation of Local Regulation No. 4 of 2018 on Waste Management By The Cirebon City Environmental Agency (Case Study of The Kopi Luhur Landfill) Deswita Fauziah; Agus Dimyati; Anom Sutrisno
Interdisciplinary Social Studies Vol. 5 No. 3 (2026): Interdisciplinary Social Studies
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v5i3.1144

Abstract

Waste management remains a critical challenge in urban areas, particularly in Cirebon City, where increasing waste generation and limited infrastructure have created significant environmental and public health concerns. To address this issue, the Cirebon City Government enacted Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Waste Management as the legal foundation for sustainable and effective waste management. However, the implementation of this regulation in practice continues to face various obstacles, as reflected in the management of the Kopi Luhur Landfill (Tempat Pemrosesan Akhir, TPA), which continues to struggle with operational limitations and inadequate facilities. This research examines the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2018 by the Cirebon City Environmental Agency (Dinas Lingkungan Hidup), as well as identifying the obstacles encountered in the field. The method employed is empirical legal research, utilising a direct approach through interviews, observations, and literature studies. The results of the study show that waste management is already underway, particularly at the transportation stage, which is considered relatively effective. However, at the stage of waste reduction at the source, implementation remains suboptimal due to low levels of public awareness regarding waste sorting. Furthermore, the condition of the Kopi Luhur Landfill does not yet fully meet the required standards owing to limited facilities, budget, and human resources. Additional obstacles include weak law enforcement and the limited authority of the Environmental Agency. Improvement efforts are therefore needed, including increased public awareness, stricter enforcement of regulations, and the development of a more modern and integrated waste management system
Co-Authors Agus Setiawan Ainun Nafik Aji Indra Laksana Alip Rahman Andieni Maudi Lestari Angga Nurhadinata Anom Sutrisno Candra Wibowo Dessy Ismi Rahmawati Deswita Fauziah Dhanu Hariwijaya Diki Sahbana Endang Sutrisno Fachrie Putra Riyadi Fadhli Ghifari SP Fahmy Fauzan Alawy Fajar Rahimi Sukma Fika Nuraeni HARMONO HARMONO Helvin Crismayudhi Herry Irfanto Ichsanul Basyir M.Ali Iskandar M.Fariz Kurnadi Marifa Hasyanah Moh Abyan Nurfikri Moh Sigit Gunawan Muhamad Rayhan Salman Muhammad Ivan AlRasyid Nabilah Destini Sukmawati Obbi Robiansyah Rafli Wahyu Indrianto Rayhan Prakasa Putra Rehan suryananda Reyvaldo Ausyalifa Alfiatna Rois Harliyanto Shafira Zahru Subhi Subarka Wahyu Maulana Agung Wendy Rivansah Wildan Mahmudi Yanto Heryanto