Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.906
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan WAJAH HUKUM Journal on Education Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sinergi International Journal of Law Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik (JISOSEPOL) Jurnal Hukum Mimbar Justitia Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Bima Guntara
Universitas Pamulang
Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
SOSIALISASI DAN PELATIHAN FRAMEWORK CODELGNITER UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS SYEKH YUSUF TANGERANG Susanna Dwi Yulianti K; Sartika Lina Mulani Sitio; Hidayatullah Al Islami; Bima Guntara
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020): KOMMAS:JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.547 KB)

Abstract

Perkembangan Internet dan Web berkembang begitu cepat pada saat ini, yang mana dapat memunculkan cabang baru sains seperti teknologi rekayasa web. Rekayasa Web merupakan cabang ilmu baru yang termasuk kedalam studi evolusi atau web yang menggunakan Framework (kerangka kerja). Salah satu framework yang banyak digunakan saat ini adalah CodeIgniter. CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja dari PHP dengan model MVC (Model, View, Controller) dalam membangun website yang lebih dinamis dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dibandingkan dengan membuatnya dari awal. CodeIgniter memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih CodeIgniter sebagai framework pilihannya. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh CodeIgniter ini, masih banyak yang belum memanfaatkannya dikarenakan kurangtaunya tentang framework CodeIgniter. Sama seperti di Sekolah Menengah Atas Syekh Yusuf Tangerang, siswa-siswinya belum mengetahui tentang framework CodeIgniter. Ketidaktauan siswa terhadap framework CodeIgniter dikarenakan keterbatasan guru dalam mengajar, yaitu sempitnya waktu guru untuk mengajar atau keterbatasan waktu. Sehingga, guru bidang komputer mengajarkan hanya sebatas materi sesuai dengan silabus yang ditetapkan, belum dapat mengajarkan materi-materi diluar dari itu, seperti: materi tentang framework CodeIgniter. Dengan adanya masalah tersebut maka kami bermaksud untuk mengadakan pelatihan kepada siswa-siswa Sekolah Menengah Atas Syekh Yusuf Tangerang tentang perkembang web dan pembuatan web dengan framework CodeIgniter. Dimana dengan adanya pelatihan tersebut siswa-siswa dapat mengetahui tentang sejarah web, perkembang web, arti dari framework, yang terpenting adalah siswa dapat membuat web sendiri dengan framework CodeIgniter.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Financial Technology Peer To Peer Lending Bima Guntara; Abdul Hadi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.893 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v5i1.23772

Abstract

Terwujudnya Good Governance Melalui Eksistensi Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Ayni Suwarni Herry; Bima Guntara
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.6846

Abstract

Pemerintah berusaha melakukan beberapa reformasi sesuai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, salah satunya ialah dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan terhadap penyelenggara negara, bernama Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki fungsi dasar sebagai lembaga pengawasan yang diperankan oleh masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita banyak pihak yang mengedepankan tata kelola pemerintahan secara akuntabel, transparan dan aksestabel sebagai jalan bagi terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Setelah lebih dari 20 tahun Ombudsman telah didirikan di Indonesia, masih banyak penyelenggara negara yang belum memahami tentang peran dan arti penting institusi Ombudsman. Dimana pemahaman akan tugas dan fungsi Ombudsman sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka guna mendukung eksistensi dan perkembangan Ombudsman pada masa yang akan datang demi terwujudnya cita-cita bangsa. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berkaitan erat dengan terwujudnya good governance di Indonesia dan hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas terhadap pelayanan publik. Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah Ombudsman memiliki peran dan tugas penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu sebagai sebuah lembaga pengawas eksternal bagi pelayan publik dalam menjalankan tugasnya, dimana Ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara. Tetapi Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan, wewenang yang dimiliki hanyalah aspek pengawasannya saja dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah (lembaga-lembaga atau instansi pemerintah) untuk melakukan evaluasi dan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas terhadap pelayanan publik cukup pelik diantaranya yaitu rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum (non- legally binding) karena memerlukan landasan politis yang sangat kuat, tetapi mengikat secara moral (morally binding). Selain itu pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap lembaga Ombudsman, memang Ombudsman Republik Indonesia belum banyak dikenal apalagi dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan Ombudsman Republik Indonesia yang berdiri sejak tahun 2000.
Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bima Guntara; Ayni Suwarni Herry
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9432

Abstract

Kebebasaan berpendapat merupakan hak setiap orang dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik, saran, dan opini. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan maraknya media sosial menjadikan media sebagai alat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan terbuka karena dianggap lebih relevan dan bisa terhubung dengan masyarakat luas, dengan berbagai tulisan maupun lisan melalui media sosial, dengan mudah orang menuangkan isi pikiran, pendapat, argument dengan berbagai tulisan dan lisan di media sosial. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak kebebasan berpendapat. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan atas hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk mengetahui hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun sebagai law as it decided by judge through judicial process. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet dalam hal ini media sosial, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut diatur dalam Bab tentang Perbuatan yang Dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet, sehingga cenderung bersifat mengekang kebebasan berpendapat, sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan bagian dari hak generasi pertama yang indentik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Mengingat bahwa hak yang dimiliki oleh seseorang membawa konsekuensi adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara hak individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial. Maka hak ini memang perlu mendapatkan pembatasan-pembatasan dimana berperan juga sebagai suatu etika dalam berinteraksi melalui berbagai media, tak terkecuali lewat media sosial.
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bima Guntara; Ayni Suwarni Herry; Ari Widiarti
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 12 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic violence is an act of violence against women that is often invisible. Along with the increasing cases of domestic violence, the government issued a law on the Elimination of Domestic Violence, with the aim that victims of domestic violence, especially women, are expected to obtain legal protection. The problem that arises then is how to legally protect victims of Domestic Violence (KDRT) to prevent domestic violence crimes. The existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to provide legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT) significantly. The forms of protection provided for in this Law are temporary protection from the police, court protection and placement of victims in "safe houses". Criminal enforcement, which is the purpose of the domestic violence law, often has negative impacts on victims, including: divorce and domestic disharmony. Regarding forms of violence, violence is not solely physical in nature such as: beatings, persecution or torture that easily leave visible evidence. In many ways violence always takes many forms at once many dimensions. Psychological violence such as constant fear, receiving threats, making a person feel humiliated, is another form that is very difficult to prove but leaves a long mark in everyone's memory
Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitiasi Ayni Suwarni Herry; Bima Guntara; Pendi Ahmad
Journal on Education Vol 6 No 1 (2023): Journal On Education: Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i1.4095

Abstract

Narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, if it is misused or used not in accordance with medical standards, it can have very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. This will be more detrimental if accompanied by the abuse and illicit traffic of Narcotics which can result in greater danger to the nation's life and cultural values which will ultimately weaken national security. The problem in this thesis is what is the role of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in solving the handling of cases of criminal acts of narcotics abuse through rehabilitation. What is the scope of the Attorney General's Guidelines 18/2021 concerning Completion of Handling Cases Narcotics Abuse Crime Through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle. The research method used is empirical juridical research by conducting field research and library research. Primary data obtained from interviews with Kasi Wil I Sub Directorate. While secondary data obtained from the literature and books related to the problems that the author examined. The data obtained both primary and secondary were analyzed qualitatively. The results of the research show that the role of the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in solving the handling of cases of criminal acts of narcotics abuse through rehabilitation is carried out through optimizing rehabilitation institutions. Prosecutors as case controllers based on the principle of dominus litis can carry out settlements of cases of criminal acts of narcotics abuse through rehabilitation at the prosecution stage.
Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Abdul Hadi; Bima Guntara
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 1 (2022): Published 30 Juni 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i1.2426

Abstract

Entering the era of disruption of artificial intelligence (AI) does not rule out the possibility of increasing lysophisticated criminal acts carried out using virtual media. Cyber crime refers to a crime related to cyber space and crimes that use computers. Cyber criminals or data hacker salso take advantage of AI technology to steal personal data. There fore, information regarding personal data is very important tobe protected, so that data leak age does not occur, because it contains a lot of information related to a person. This study used normative legal research method with statutory and conceptual approach. This study reveals that Indonesia currently don’t have a legal umbrella that particularly regulates personal data protection, however, the regulation on personal data protection has been spread in various law sand regulation salthoughit does not clearly or specifically mention personal data protection.Keywords : Legal Reform, Personal Data, Artificial Intelligence.
Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bima Guntara; Dadang Dadang; Pendi Ahmad
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i2.y2021.16802

Abstract

ABSTRAKSebagai pengguna jasa dari transportasi online, sudah seharusnya masyarakat mendapat jaminan pelayanan serta perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, tidak sedikit pengguna jasa transportasi online tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna transportasi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun sebagai law as it decided by judge through judicial process. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum pengguna transportasi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya memberikan perlindungan bagi konsumen dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pengenaan sanksi terhadap pengemudi agar pengemudi dapat bersikap hati-hati dalam memberikan pelayanan jasa kepada konsumen, serta perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cidera atau meninggal saat dijemput oleh penyedia layanan. Tanggung jawab hukum perusahaan aplikasi transportasi online berkaitan dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability). Namun, terhadap tanggung jawab hukum secara pidana dalam bentuk tuntutan dari konsumen transportasi online secara pidana menjadi tanggung jawab dari pengemudi (driver) transportasi online.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Transportasi Online
Decriminalizing Marijuana Use as an Alternative Medical Treatment Guntara, Bima; Sambas, Nandang; Yanto, Oksidelfa
Sinergi International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v2i2.160

Abstract

The discourse surrounding the legalization of Class I narcotics, particularly marijuana (Cannabis Sativa), as one of the alternative medical treatments, has been continuously debated for the past few years. Various studies have been advancing with technological progress, prompting some other countries to start legalizing marijuana for medical purposes with certain restrictions. In Indonesia, there is a clear law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which imposes restrictions and prohibitions on the use of various narcotics. Violators of these regulations are subject to criminal sanctions. In this legal research, the author will conduct a literature study using a statutory approach, which involves examining all relevant laws and legal regulations related to narcotics and the legality of the policy on the use of Class I narcotics as alternative medical treatments, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 45), Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 17 of 2023 concerning Health, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The research findings indicate that juridically, the Narcotics Law, especially Article 6 paragraph (1) letter a and Article 8 paragraph (1), prohibits the use of Class I narcotics for medical purposes, which is clearly contradictory to Article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution where every person has the right to develop themselves through the fulfillment of their basic needs, the right to education, and to benefit from science and technology, arts, and culture, for the purpose of improving their quality of life and the welfare of humanity. Furthermore, the Health Law does not specifically regulate the use of marijuana for medical purposes, but only addresses general regulations regarding the use of narcotics. It is hoped that the results of this research can become a reference for policy makers to legalize the use of marijuana as an alternative treatment.
Perlindungan Hak Terhadap Narapidana Perempuan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang) Guntara, Bima; Kusumawardhani, Suci
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i1.43501

Abstract

Correctional institutions as government bodies under the auspices of the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, are places for training prisoners and correctional students in Indonesia. Prisons that exist today are not the same as prisons that existed in the past. The current prison is the result of the implementation of the correctional system (treatment system for prisoners). In this system, perpetrators of criminal acts are put into institutions not as a form of state revenge for the criminal acts they have committed, but as a place for convict training (treatment of violators). In prison, correctional inmates will not receive various forms of torture and physical suffering, but rather efforts aimed at making the perpetrators of the crime concerned aware of their mistakes. Female prisoners are citizens who must be protected and given their natural rights, including menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding. This characteristic is the main basis for the need for legal protection for female prisoners. In this case, so-called female prisoners or female prisoners in correctional institutions have different needs than men, for example a woman will experience a menstrual cycle so the issue of hygiene becomes something that needs more attention. Apart from that, female inmates who are pregnant or about to give birth also need special care to ensure the health of the mother and child. When the child is born, the woman can also breastfeed.
Co-Authors Abdul Hadi Abdul Hadi Ari Widiarti Arthur Brown Ayni Suwarni Herry DADANG DADANG Dadang Dadang Dadang Dadang DADANG DADANG Dian Mohamad Eron Siata Ferry Agus Sianipar Ferry Agus Sianipar Fikri Jamal Hendra, Rio Herry, Ny. Ayni Suwarni hidayatullah Al Islami Kusumawardhani, Suci Nandang Sambas Oksidelfa Yanto Pendi Ahmad Pendi Ahmad Polaris Nasution Rio Hendra Rio Hendra Sartika Lina Mulani Sianipar, Ferry Agus Susanna Dwi Yulianti K Syaifullah Syaifullah Syaifullah Syaifullah Syaifullah Syaifullah