Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Publication of the International Journal and Academic Research (PIJAR) Journal of Law and Security Studies Journal of Industrial Relations Studies
Anggreany Haryani Putri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76I Tentang Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Nurafni Fatimah Az Zahra; Anggreany Haryani Putri; Ahmad
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/77ps2f19

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban prostitusi merupakan aspek penting dalam perlindungan anak di Indonesia. Pasal 76I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pasal tersebut, mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diatur, dan mengusulkan inisiatif untuk optimalisasi perlindungan anak. Dengan metode Yuridis Normatif, penelitian menemukan bahwa meskipun Pasal 76I memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan stigma sosial. Kesimpulannya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat mekanisme hukum, dan memastikan perlindungan efektif bagi anak korban prostitusi.
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Amellia Anggraeni; Anggreany Haryani Putri; Indra Lorenly Nainggolan
Bhara Justisia Vol 2 No 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v2i2.4463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang masih diwarnai berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi baru, terbatasnya ruang ramah korban, serta minimnya perlindungan berbasis trauma (trauma-informed approach). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta memanfaatkan data primer dan sekunder untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 12 Tahun 2022 telah menyediakan perangkat hukum yang progresif dan berpihak pada korban, termasuk pengakuan alat bukti elektronik, keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta penyediaan layanan terpadu. Namun, dalam implementasinya, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan unit layanan daerah (UPTD-PPA), kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan berbasis gender dan trauma, serta kesulitan pembuktian yang membuat korban rentan mengalami reviktimisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, masih diperlukan penguatan institusional, pelatihan aparatur, dan perbaikan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif dan menjunjung tinggi hak korban.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Fery Firmansyah; Anggreany Haryani Putri; Arifin Arifin
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Industrial Relations Studies April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i2.7136

Abstract

Pasal 27 Ayat 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states, "Every citizen has the right to obtain employment and a decent living." Occupational safety is a concept and effort to ensure the integrity and perfection of human beings, both physically and spiritually, as well as their work and culture, aimed at the welfare of humanity in general and the workforce in particular.. Furthermore, the company's responsibility for workers experiencing a work-related accident is to provide compensation for transportation costs, examination, medical and/or treatment costs, rehabilitation costs, and monetary compensation. Legal protection for workers in the event of a work-related accident is provided by the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan), which provides financial compensation to replace a portion of lost or reduced income and services resulting from a work-related accident
Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rahman amin; Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Gatot Efrianto; Lidya Novega; Sukri Wahyudin; Freddy; Yasin A. Ali
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5379

Abstract

Untuk melaksanakan ketentuan dalam KUHP, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi, namun ketentuan dalam KUHAP baru belum dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum dan warga masyarakat, sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang KUHAP baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang dilaksanakan di Polsek Mande, Polres Cianjur, berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polsek Mande dan warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mande sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.
Co-Authors Adhalia Septia Saputri Ahmad Ahmad Ahmad Aisyah Viran.A Amellia Anggraeni Andang Sari Apriyanto Apriyanto Arifin Arifin Dodi Junaedi Endang Hadrian Fery Firmansyah Fransiska Novita Eleanora Freddy Gatot Efrianto Gilang Ramadan Hilmy Adya Laksana Indra Lorenly Nainggolan Lenny Utama Afriyenti Lidya Novega Lukman Hakim Muhammad Aliframadhan Novia Hasanah Siregar Nurafni Fatimah Az Zahra Ofis Ricardo Poetry Rofifah Rachel Hutauruk Rahman Amin Septiayu Restu Wulandari Sukri Wahyudin Trias Saputra Yasin A. Ali