Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.071
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Ners JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) INFOKUM Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Innovative: Journal Of Social Science Research
Redyanto Sidi
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Bagi Perawat dalam Menjalankan Tugas Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Ahmad Akbar Hasibuan; Redyanto Sidi
Jurnal Ners Vol. 7 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v7i1.13301

Abstract

Peilayanan keiseihatan meirupakan salah satu tugas dari seiorang peirawat, seibagai suatu beintuk peilayanan profeisional yang meirupakan bagian inteigral dari peilayanan keiseihatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keipeirawatan ditujukan keipada individu, keiluarga, keilompok, atau masyarakat, baik seihat maupun sakit seihingga teintu dalam meilaksanakan tugas teirseibut teirdapat keikurangan dan keileibihan yang dapat meinghambat hingga meingancam seiorang peirawat, untuk itu dipeirlukan peirlindungan hukum bagi dirinya. Peineilitian ini beirtujuan untuk meinganalisis (1) Bagaimanakah Peingaturan Hukum Peirlindungan Hukum Bagi Peirawat Dalam Meinjalankan Peilayanan Keipeirawatan Di Rumah Sakit? (2) Bagaimanakah Peirtanggungjawaban Hukum Bagi Peilaku Tindak Pidana Keikeirasan Teirhadap Peirawat Dalam Meinjalankan Peilayanan Keipeirawatan Di Rumah Sakit?. Peineilitian ini dilakukan deingan meinggunakan meitodei peineilitian hukum doktrinal atau peineilitian hukum normativei (normativei leigal reiseiarch) yakni peineilitian yang akan meineilah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi veirtikal dan horizontal beirkeinan teintang Peirlindungan hukum bagi peirawat dalam meinjalankan tugas peilayanan keipeirawatan di rumah sakit untuk meineimukan jawaban atas peirmasalahan yang akan diteiliti. Hasil peineilitian meinunjukan bahwa: 1) Peingaturan hukum bagi peirawat dalam meinjalankan tugas peilayanan keipeirawatan diatur dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Keipeirawatan teilah meineigaskan bahwa Peirawat dalam meilaksanakan Praktik Keipeirawatan beirhak meimpeiroleih peilindungan hukum seipanjang meilaksanakan tugas seisuai deingan standar peilayanan, standar profeisi, standar proseidur opeirasional, dan keiteintuan Peiraturan Peirundang-undangan. 2) Peirtanggungjawaban Hukum Bagi Peilaku Tindak Pidana Keikeirasan Teirhadap Peirawat Dalam Meinjalankan Peilayanan Keipeirawatan Di Rumah Sakit diatur dalam Pasal 351 KUHPidana deingan ancaman pidana peinjara paling lama dua tahun deilapan bulan atau pidana deinda paling banyak eimpat ribu lima ratus rupiah; Jika peirbuatan meingakibatkan luka-luka beirat, yang beirsalah diancam deingan pidana peinjara paling lama lima tahun; Jika meingakibatkan mati, diancam deingan pidana peinjara paling lama tujuh tahun;
Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Hukum Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Oleh Rumah Sakit Melalui Aplikasi Festronik (Rumah Sakit Umum Daerah langsa) Khaliluddin Khaliluddin; Redyanto Sidi; Yasmirah Mandasari Saragih
Jurnal Ners Vol. 7 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v7i1.13430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis tanggung jawab hukum pelaporan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh rumah sakit melalui Aplikasi Festronic di RSUD Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa RSUD Langsa memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pelaporan limbah B3. Aplikasi Festronik dapat digunakan sebagai sarana pelaporan limbah B3 yang efektif dan efisien, namun tidak meniadakan kewajiban Rumah Sakit untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Penyalahgunaan atau kelalaian dalam melaporkan limbah B3 dapat menimbulkan akibat hukum yang serius bagi Rumah Sakit, termasuk denda dan sanksi pidana. Oleh karena itu, Rumah Sakit harus memastikan bahwa semua staf yang terlibat dalam proses pelaporan limbah B3 memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan serta memperhatikan etika dan standar keamanan lingkungan. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum atas pelaporan limbah B3 oleh rumah sakit melalui aplikasi Festronik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Rumah Sakit harus memastikan keakuratan dan kebenaran data yang dilaporkan serta memperhatikan aspek etika dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan proses pelaporan limbah B3.
AN EVIDENTIARY MANAGEMENT OF MEDICAL ERROR ELEMENTS IN THE FIELD OF BEAUTY AND AESTHETICS Henry Jimmy Gultom; Irman Halawa; Redyanto Sidi
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 02 (2023): Jurnal Ekonomi, Perode April - Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of beauty and aesthetic service practices began with the practice of beauty salons and then developed into a medical action service in the field of beauty and aesthetics. Medical action in the field of beauty and aesthetics is different from medical services in general, in the legal procedures of health services, the patient's desire for beauty and aesthetic actions. That relating to the fulfillment and proof of the elements of guilt in medical crimes has its own characteristics with other criminal cases. It is necessary to regulate the competence of medical personnel who have clinical authority in the field of beauty and aesthetics so that the regulation of this authority provides protection and legal certainty for the community. Furthermore, in the service of medical actions in the field of beauty and aesthetics, legal reforms must also be carried out relating to surgical actions in the field of beauty and aesthetics that can change a person's identity.
Kajian Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Keselamatan Konsumen M Fachrurozy; Redyanto Sidi; T. Riza Zarzani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.383

Abstract

Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UUPK, Pasal 19 sampai dengan 28, yang meliputi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability Based On Fault Principle) dan prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability principle) Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana aturan hukum bagi pengguna transportasi?on line legislasi,  Apa peran jalur transportasi pada penggunaan jalur transportasi, Apa tanggung jawab perusahaan transportasi kepada konsumen Gojek jika terjadi kecelakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber berupa Buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Penelitian Lapangan (Field Research). Perusahaan Go-jek yang bergerak dalam bisnis jasa transportasi yang menggunakan media internet tunduk pada peraturan di atas, dan melakukan setiap kewajiban dalam pemenuhan jaminan dan/atau garansi yang disepakati dalam perjanjian. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.
Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia Cashtry Meher; Redyanto Sidi; Irsyam Risdawati
Jurnal Ners Vol. 7 No. 2 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v7i2.16088

Abstract

Era big data telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan dalam skala besar memiliki potensi untuk menghasilkan pengetahuan baru dan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Namun, penggunaan data kesehatan pribadi dalam era big data juga menimbulkan berbagai tantangan hukum dan kebijakan, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan tersebut dan mengeksplorasi solusi potensial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dihimpun melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan dan menafsirkan peraturan yang ada. Masalah utama dalam penelitian ini adalah tantangan dalam perlindungan data kesehatan pribadi di era big data di Indonesia. Secara khusus, tantangan tersebut mencakup pemahaman publik dan tenaga kesehatan yang rendah tentang regulasi perlindungan data pribadi, infrastruktur teknologi yang belum memadai untuk mendukung pengolahan data skala besar, serta perlunya sinkronisasi dan integrasi antar berbagai peraturan dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah menjadi langkah maju dalam perlindungan data pribadi, masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi. Solusi potensial termasuk penyesuaian dan peningkatan regulasi yang ada, peningkatan infrastruktur teknologi, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya perlindungan data pribadi.
A MANAGED MEDIATION IN RESOLVING DISPUTERS HOSPITAL HEALTH SERVICES Mahzul Harahap; Redyanto Sidi
INFOKUM Vol. 10 No. 5 (2022): December, Computer and Communication
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relationship between medical personnel and the patient in carrying out their services as health workers is not uncommon with events where health workers ignore a patient's rights until a problem or dispute arises. Mediation is one of the means in alternative dispute resolution outside the court. The regulation regarding the settlement of disputes through mediation is regulated in Article 29 of Law Number 36 of 2009, where the article regulates mediation but does not clearly explain what mediation means, more specifically it is not explained about mediation efforts which result in implicit in its regulation, so it needs to be researched. The research method used in this research is normative juridical research method where this is done by researching library materials or what is often said with secondary data in the form of positive law. The results of this discussion show that in the event of a dispute, the dispute can be resolved.
ANALYSIS ENHANCE OF SERVICE PEOPLES CONCERNING MENTAL HEALTH Hutri Ayu Dwisartika; Redyanto Sidi; Beni Satria
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 3 (2023): Jurnal Ekonomi, 2023, September
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of Persons with Mental Disorders (ODGJ) in the context of health services based on Indonesian Law No. 18/2014 on Mental Health. Legal protection is a human right that must be provided to every individual, including ODGJ, who require equal access to quality mental health services. This research uses the normative legal research method by examining legislation, doctrine, and legal principles relevant to the legal protection of ODGJ. In order to improve the legal protection of ODGJ, this study recommends several strategic steps, such as improving legislation, improving the quality and affordability of mental health services, and education and advocacy campaigns to reduce stigma and discrimination against ODGJ.
THE ROLE OF COMMITTEE IN MANAGE RESOLVING MEDICAL Nini Deritana; Redyanto Sidi; Bambang Fitriyanto
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 3 (2023): Jurnal Ekonomi, 2023, September
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As in the case of Medical Dispute Resolution who is a figure responsible for the implementation of good clinical governance to improve staff professionalism, maintain the quality of the staff profession, maintain discipline, ethics, and professional behavior of medical staff. In addition to the hospital director. So, the main door in the event of a medical dispute is the Ethics Committee. Why medical disputes occur and how the role of the medical committee in it is the problem discussed in this study. This research was conducted using an empirical and sociological approach, namely by discussing the perspective of the law and the social aspects that surround the legal symptoms. The results showed that the application of hospital internal regulations (hospital by laws) at the Abdul Manan HAM Kisaran house has not been implemented properly. Based on the HBL preparation regulations, hospitals need to review and evaluate the HBL owned by the hospital so that it is always relevant and follows the development and needs of the hospital.
ENHANCE OF SECURE HEALTH WORKER IN HOSPITAL Sastra Wirawan; Redyanto Sidi; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 3 (2023): Jurnal Ekonomi, 2023, September
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is an increasingly developing country of law and the advancement of human development should also be followed by the development of the rule of law. However, the reality is that the law has always lagged behind the progress of human development. Even the development of regulations in the field of health law in the country is still far from meeting expectations, especially regarding legal protection for medical workers (doctors and nurses) when they fight to save human lives, it still often happens that they become victims as a result of the profession they are engaged in. This research is a normative research that uses selkundelr data, namely library data and legislation.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Anastesi atas Dugaan Kelalaian terhadap Pasieno pada Pre Operasi Reza Fazri Prasetyo; Redyanto Sidi; Yasmirah Mandasari Saragih
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 7 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i7.2378

Abstract

Keisalahan dan keilalaian yang dilakukan oleih teinaga keiseihatan dalam meilaksanakan profeisinya yang tidak seisuai deingan standar profeisinya dan standar proseidur opeirasional atau istilah yang leibih dikeinal deingan seibutan Malprakteik, akibat keisalahan atau keilalaian teirseibut pasiein meindeirita luka beirat, cacat, bahkan meininggal dunia. Peineilitian ini teirmasuk dalam peineilitian pustaka (library reiseiarch), seihingga meingambil dan meingolah data dari sumbeir-sumbeir keipustakaan seipeirti buku-buku dan jurnal yang teirkait deingan peineilitian ini. Peindeikatan yang digunakan dalam peineilitian ini adalah peineilitian hukum normatif (normatif yuridis) atau peineilitian doktrinal. Meitodei peingumpulan data peineilitian ini adalah meitodei dokumeintasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumbeir sumbeirnya, seipeirti Peiraturan Keimeintrian Keiseihatan No.18 Tahun 2016 dan lainnya.  Analisis yang digunakan dalam peineilitian ini adalah teiknik analisis isi (Conteint Analysis), yaitu suatu teiknik dipeirgunakan dalam meinganalisis teirhadap isi suatu informasi seicara teirtulis yang beirtujuan untuk meinarik keisimpulan dari informasi yang dianalisis teirseibut. Peineilitian ini meinunjukan bahwa Peirtanggungjawaban Dokteir Anasteisi Atas Dugaan Keilalaian, dapat dijatuhi Pidana pabila teirbukti meilakukan keilalaian teirseibut. Namun, teintu saja meisti meilalui meikanismei-meikanismei yang ada seipeirti di sidang di Deiwan Eitik atau manajeimein rumah sakit. Dan meinurut heimat peinulis Pidana adalah pilihan teirakhir dalam peinyeileisaiaan seibuah peirmasalahan, ada opsi meidiasi dan seiteirusnya disana.
Co-Authors Abdi Kurniawan Purba Ahmad Akbar Hasibuan Alprindo Sembiring Meliala Andika Putra Andika Putra Bambang Fitrianto Bambang Fitriyanto Beni Satria Beni Satria Cashtry Meher Dessy Listiawati M Firman Halawa Hasan Basri Helminur Iskandar Sinaga Henry Aspan Henry Jimmy Gultom Hetty Okamona Rumahorbo Hutri Ayu Dwisartika Irda Rienta Maela Irhamuddin Irhamuddin Irman Halawa Irsyam Risdawati Khaliluddin Khaliluddin Laurentus Hermanuel Lbn. Gaol M Fachrurozy Mahzul Harahap Muhammad Abrar Ali Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Nini Deritana Nirmayana Sinaga Purwoko, Agus Reza Fazri Prasetyo Riski Darwaman Rizky Ayu Ronnie Juliandri Rudi Rahmadsyah Sastra Wirawan Sumarno Syaiful Asmi Hasibuan Tengku Keizerina Devi Azwar Tengku Riza Zarzani N Yasmirah Mandasari Saragih Yohnly Boelian Dachban Yohny Anwar