Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.926
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Reflektif JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dinamika Jurnal Komunikasi Hukum Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Konstitusi Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Constitutional Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI TAHKIM Jurnal Yudisial Al-Maslahah Al Ahkam Jurnal Simbur Cahaya Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Istinbath : Jurnal Hukum TASAMUH: Jurnal Studi Islam Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu) In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurnal Konstitusi Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Unisia Al-Bayyinah Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal HAM
Faiq Tobroni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak Asasi Manusia Mada Apriandi Zuhir; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh; Annisa Fitri Arum; Nyimas Olivia; Fatimatuz Zuhro; Faiq Tobroni
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.539

Abstract

Asas presumption of guilt menjadi semakin menarik untuk dibahas sebagai respon dari ketidakpuasan asas presumption of innocent untuk diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Apalagi asas presumption of innocent hadir bukan tanpa dasar dan asas ini muncul sebagai amanah Deklarasi HAM Universal sebagai hak fundamental manusia. Namun demikian bagimana jika asas ini dihadapkan dengan kasus-kasus yang luar biasa seperti kasus terorisme dan kepabeanan. Hal ini menjadi persoalan oleh karena di satu sisi hal ini merupakan hak fundamental, namun di sisi lain ada hal luar biasa yang menjadi persoalan apabila asas ini tetap diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan case law dengan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menghadirkan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pernah membahas persoalan tentang presumption of guilt. Paling tidak ada satu kasus penting yang putusannya dijadikan sebagai rujukan dalam membahas soal presumption of guilt ini yakni kasus Salabiaku v. France. Kasus ini menjadi rujukan yang mengikat oleh hakim-hakim di Pengadilan HAM Eropa dan telah dikutip oleh hakim-hakim di penadilan lain. Hasil dari penelitian ini adalah dalam keadaan tertentu presumption of guiltdapat diterapkan dengan catatan negara harus membatasi penerapan prinsip ini dengan cara yang reasonable dengan mempertimbangkan apa resiko yang dipertaruhkan dan apa implikasinya jika asas ini tidak diterapka
Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum Faiq Tobroni
Jurnal HAM Vol 11 No 2 (2020): Edisi Agustus
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2020.11.219-238

Abstract

Internalisasi HAM dalam regulasi terkait hak pekerja masih menjadi tantangan di negeri ini. Hal ini terjadi, salah satu contohnya, pada regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP PPPK). Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni: tinjauan prinsip HAM atas regulasi PPPK dan alasan perlunya internalisasi HAM dalam regulasi PPPK dengan pendekatan intertekstualitas teks hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Beberapa perlakuan kepada PPPK dalam regulasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM. Beberapa prinsip yang belum terakomodasi adalah prinsip kesetaraan, non diskriminasi, saling terkait, saling bergantung dan tanggung jawab negara. Dengan melakukan intertektualitas antara teks hukum dalam regulasi PPPK dengan teks lain, penelitian ini menemukan beberapa hal yang mendorong urgensi peninjauan ulang regulasi PPPK berprinsip HAM. Regulasi PPPK mencerminkan nalar mekanis negatif yang digunakan negara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan PPPK, sehingga memproduksi regulasi yang sebenarnya tertinggal dibanding regulasi lain dalam perlindungan hak pegawai kontrak. Selain itu, regulasi PPPK juga menunjukkan kemunduran negara dalam memformulasikan indikator pemenuhan hak atas pekerjaan.
Co-Authors Abroor Zuhri, A. Nawfal Ahmad Multazam, Ahmad Aktar, Md Nadim Alfianita Atiq Junaelis Subarkah Amilia, Fatma Annisa Fitri Arum Apriandi, Mada Bagis Syarof Basuki, Udiyo Enggar Wijayanto Fatimatuz Zuhro Fatma Amilia Fatma Amilia, Fatma Hamam Burhanuddin Iswantoro Iswantoro Iswantoro Iswantoro, Iswantoro Izzatin Kamala Izzatin Kamala, Izzatin Murdoko Nasrudin, Muhamad Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Nyimas Olivia Padri Irwandi Prayitno, Farrel Izham Rafiq Arifianto Raninda Ulya Faiza Salwa, Hana Zaida Tahir, Ach Wahidul Halim