Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.926

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Sosiologi Reflektif JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dinamika Jurnal Komunikasi Hukum Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Konstitusi Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Constitutional Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal HAM Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI TAHKIM Jurnal Yudisial Al-Maslahah Al Ahkam Jurnal Simbur Cahaya Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Istinbath : Jurnal Hukum TASAMUH: Jurnal Studi Islam Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu) In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurnal Konstitusi Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Unisia Al-Bayyinah Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan

Faiq Tobroni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Author-ID : 262990

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI MODERASI PANDANGAN HUKUM DIAMETRAL Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.313

ABSTRAKAdanya pandangan hukum diametral tidak bisa dihindari dalam penegakan hukum. Sebagai contoh terdapat dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. Kasus ini dianalisis dengan mempertimbangkan pandangan hukum diametral. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah apakah asas hukum yang terefleksikan dari pertimbangan hukum yang dikonstruksikan hakim untuk menyikapi hak keperdataan anak hasil hubungan gelap, serta bagaimana kasus tersebut ditinjau dari asas tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas. Penerapan asas tersebut direfleksikan dari pertimbangan hukum yang mengkompromikan semangat liberalisasi dan pembatasan hak keperdataan. Semangat liberalisasi berakar pada kemutlakan hak asasi manusia yang didukung pandangan universalisme hak asasi manusia. Sementara semangat pembatasan berakar pada sakralitas munakahat Islam yang didukung pandangan relativisme hak asasi manusia. Dengan asas tersebut, majelis hakim menyetujui beberapa hak keperdataan yang termasuk hak sakral dalam munakahat Islam. Solusinya, majelis hakim hanya memberikan hak pemenuhan kebutuhan hidup dan wasiat wajibah kepada anak hasil hubungan gelap. Putusan dan pertimbangan hukum tersebut memenuhi empat indikator asas proporsionalitas sebagai moderasi pandangan hukum diametral, yaitu: necessity, legitimate goal of law, rational achievement, dan balancing.Kata kunci: asas proporsionalitas, hak keperdataan, hak asasi manusia, munakahat Islam, anak hasil hubungan gelap. ABSTRACTThe application of a diametric legal view cannot be avoided in law enforcement. For an example, the case of Court Decision Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. This case is analyzed by considering the diametric legal point of view. This research problem statement is that what kind of legal principle reflected in the legal considerations of judges in order to address the civil rights of extramarital children and how the case is viewed from principles? This study uses normative legal research methods. Legal considerations in Court Decision Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS indicates the application of proportionality principle. Application of this principle is reflected from the legal considerations that compromise the spirit of liberalization and restriction of civil rights. The spirit of liberalization is rooted in the absolution of human rights supported by universalism view of human rights. Meanwhile, the spirit of restrictions is rooted in the sacredness of munakahat Islam, which is supported by the relativism of human rights. With this principle, the panel of judges approved several civil rights, including sacred rights in munakahat Islam. As a solution, the panel of judges only provide the right to fulfill the necessities of life and the obligatory will to the extramarital children. These judgements and legal considerations fulfill the four indicators of proportionality principle moderating the perspectives of diametric law, namely necessity, legitimate goals of law, rational achievement, and balancing.Keywords: proportionality principle, civil rights, human rights, munakahat Islam, extramarital children.

PENAFSIRAN HUKUM DEKONSTRUKSI UNTUK PELANGGARAN POLIGAMI Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i3.12

ABSTRAKPutusan Nomor 937 K/Pid/2013 menunjukkan bahwa pelanggaran poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dapat dipidana dengan dihubungkan kepada pemidanaanatas pernikahan terlarang. Analisis ini menitikberatkan pada dua hal yaitu: pertama, bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara dua putusan; kedua, perbedaan metode penafsiran hukum dari setiap putusan dan implikasinya untuk menghubungkan pemidanaan atas pernikahan terlarang dengan pelanggaran poligami. Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN menganggap perkawinan IR dengan H (yang dianggap terlarang) adalah tidak sah, sementara Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menganggap sebaliknya. Metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN adalah subsumptif, sehingga menyimpulkan bahwa IR tidak dapat dipidana. Sementara metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 adalah metode dekonstruksi dalam pengertian melakukan intertekstualitas teks hukum (menemukan makna tidakterkatakan). Putusan kasasi menunjukkan bahwa pidana oleh IR atas Pasal 279 ayat (1) KUHP (perkawinan yang telah ada dapat menjadi penghalang perkawinan setelahnya) justru mendapatkan justifikasi dari makna yang tidak terkatakan atau di luar KUHP (suami tidak boleh menikah lagi tanpa adanya izin dari istri yang ada; Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang dibuktikan dengan ketiadaan izin istri pertama (SM) bagi IR untuk menikah dengan H.Kata kunci: poligami, pernikahan terlarang, metode penafsiran.ABSTRACTDecision Number 937 K/Pid/2013 shows that the criminal offense of polygamy which are not in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Dissemination of Islamic Law Compilation may be subject to criminal with relation to the offense of illicit marriage. The focus of the discussion in this analysis is tantamount to explaining how two decisions have differences in the legal considerations and different methods of legal interpretation, and its implications related to criminal prosecution for illicit marriage with polygamy offense. Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN discusses the marriage of IR to H (which is considered illicit) is unlawful, while Decision Number 937 K /Pid/2013 assumes otherwise. The legal interpretation of Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN is subsumption method, which concludes that IR is not subject to criminal. Whereas the rightful interpretation of Decision Number 937 K/Pid/2013 is the method of deconstruction, conducting intertextualityon the legal texts (finding “the unspeakable meaning”). Decision of cassation indicates that the criminal sanction of IR on Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code(previous marriage can be a barrier for subsequent marriages), even get justification of “the unspeakable meaning” or apart from the Criminal Code (a husband should not marry again without permission of his wife; Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage). This is taken into account in the absence of the first wife’s permission (SM).Keywords: polygamy, illicit marriage, legal interpretation.

URGENSI PROSES PERADILAN AFIRMATIf BAGI PEREMPUAN DIFABEL KORBAN PERKOSAAN Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i3.62

ABSTRAKPutusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenai kasus perkosaan yang melibatkan korban seorang perempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkansalinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemah selama proses persidangan. Dari beberapa permasalahan yang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusanmasalah. Pertama, apakah kerugian dari hasil peradilan yang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua, bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkan bagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yang harus dilakukan negara untuk menjamin proses peradilan affirmative bagi kaum difabel? Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpaadanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugian berkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SW menyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminankeuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilan yang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative. Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagi kaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminan perlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapat revisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajaman wawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas.Kata kunci: aksi afirmatif, diskriminasi hukum, difabel.ABSTRACTCourt Decision Number 33/Pid.B/2013/PN.Kdr is a ruling regarding a rape of a deaf woman initials SW. Based on the copy of the decision, court did not provide SW an interpreter during the trial process. Of the several issues came upon, there are three formulations of the problem in questions reviewed in this analysis. Firstly, regarding access to justice, what are the losses suffered by SW from such trial process? Secondly, how should the legal treatment in judicial process to victims or personswith different ability like SW? Thirdly, what should be through by the state to warrant a judicial affirmative action for the diffable? This study is done with the method of qualitative research using secondary data and qualitative analysis. The study results bring about several conclusions. First, in the absence of an interpreter or an assistant, the loss of the SW’s rights of access to justice has caused her inability to take advantage of the formal justice warranty on the provision of Article 98 Paragraph(1) of the Code of Criminal Procedure. Second, special treatment in the judicial process required by a diffable person is a judicial affirmative action. This action aims to eliminate discrimination for the difables. Third, in the realization of judicial affirmative action for the diffables, there should be revision of the relevant legal regulations and efforts to give insights and understanding to law enforcement authorities on the issue of diffability. Keywords: affirmative action, legal discrimination, diffable.

PELARANGAN AKTIVITAS KELOMPOK KEAGAMAAN TANPA KOMENTAR UMUM KIHSP Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i2.438

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan meneliti masalah pengabaian prinsip pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang timbul sebagai akibat adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2011. Pertimbangan tersebut tidak menggunakan Komentar Umum 22 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Rumusan masalah penelitian ini mempertanyakan bagaimana pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim serta rincian prinsip pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan salinan Putusan Nomor 23 P/HUM/2011 dan beberapa perangkat peraturan yang relevan sebagai bahan hukum primer. Dalam mengadili permohonan judicial review atas keberadaan beberapa peraturan kepala daerah yang melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), majelis hakim menerima keberadaan KIHSP sebagai pertimbangan hukumnya, tetapi tidak sampai menggunakan Komentar Umum 22 KIHSP. Hal tersebut menyebabkan argumentasi hakim meninggalkan beberapa prinsip pembatasan hak asasi manusia yang seharusnya digunakan untuk meninjau ulang, apakah cara memenuhi persyaratan pembatasan sudah sesuai dengan prinsip pembatasan tersebut. Beberapa rincian prinsip tersebut adalah prinsip kesebandingan, penafsiran ketat, dan non-diskriminasi. Kata kunci: peraturan kepala daerah; komentar umum; kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak asasi manusia. ABSTRACTThis study is intended to examine the problem of neglecting the principle of limiting freedom of religion and belief that arises as a result of legal considerations in Decision Number 23 P/HUM/2011. These considerations do not take General Comment 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The research problems are: how the legal considerations conveyed by the panel of judges are formulated and what are the details of the neglected principles of freedom of religion and belief restriction? This study was a normative legal research method by utilizing a copy of Decision Number 23 P/HUM/2011 and several relevant regulatory instruments as primary legal materials. In adjudicating a request for a judicial review of the existence of several regional head regulations that prohibit the activities of the Indonesian Ahmadiyya Jama’ah (JAI), the panel of judges accepted the existence of the ICCPR as a legal consideration, but did not use General Comment 22 ICCPR. This caused the judge’s argument to abandon some of the principles of limiting human rights that should be utilized to review whether the method of ful lling the limitation requirements is in accordance with the limitation principle. Some of the details of these principles are the principles of comparability, strict interpretation and non-discrimination.Keywords: regional head regulations; general comments; freedom of religion and belief; human rights.

Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i1.45

ABSTRAKPerkara Kasasi Nomor 329K/AG/2014 yang diajukan oleh AM kepada Mahkamah Agung dimaksudkan untuk menuntut itsbat nikah atas perkawinan siri antara dirinya dengan Almarhum M dan pemenuhan hak waris atas anaknya MIR terhadap Almarhum M. Pertimbangan hukum keputusan hakim yang menolakgugatan tersebut menarik untuk dicermati. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pertimbangan dan implikasi Putusan Kasasi Nomor 329K/AG/2014? Serta bagaimana alternatif hukum yang bisa diupayakan untuk kasus lain yang serupa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat kritisanalitis dan berjenis penelitian pustaka. Pengumpulan data dilaksanakan secara dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Pembahasan terdiri dari tiga subbab, yakni analisis putusan, perdebatan perkawinan siri, dan tawaran alternatif hukum. Kesimpulannya adalah 1) Mahkamah Agung menolak itsbat nikah karena perkawinan siri tersebut dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974, dan sebagai konsekuensinya, MIR tidak bisa mendapat warisan dari Almarhum M; dan 2) sebagai solusi, alternatif hukum yang bisa diupayakan adalah pembaruan pengaturan itsbat nikah melalui judicial review terhadap huruf a angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU PeradilanAgama Tahun 2006 atau hakim bisa saja memberikan wasiat wajibah.Kata kunci: kawin siri; kewarisan; hak ahli waris.ABSTRACTThe Decision Number 329K/AG/2014 on case of cassation claimed by AM to the Supreme Court is a legal action taken to get hold of the ‘itsbat’ of her siri marriage with Almarhum M and fulfillment of her son’s MIR status and inheritance rights from Almarhum M. In fact, the consideration of the judges on the decisionto deny the claim is thought-provoking. The issues are discussed in the analysis concerns about how the judges’ consideration and the implication of the decisionnumber 329K/AG/2014 are, as well as alternative legal resolution to other similar cases. This analysis applies to normative legal research methods, and through bycritical-analytical literature-based research. Data collecting are done by documentation and qualitative analysis. The analysis of the problem is divided into three sections: the analysis of the decision, the polemic of siri marriage, and several suggested legal alternatives. To conclude, firstly, the Supreme Court declines the ‘itsbat’ of the marriage since it was held after the enactment of Marriage Law of 1974, and thus MIR has failed to obtain his rights of inheritance from the deceasedAlmarhum M; secondly, as the solution, the alternative legal resolution that could be pursued is the renewal of the regulation regarding the issue of ‘itsbat’ of marriagethrough judicial review of the letters a number 22 in the the Elucidation of Article 49 Paragraph (2) of the Religious Courts Law of 2006, or the judge may give ‘wasiat wajibah.’Keywords: siri marriage; inheritance; heir’s right.

NUSYŪZ DALAM TINJAUAN PRINSIP HAM Faiq Tobroni
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v16i1.1783

This paper aims to use human rights principles to reconsider nusyūz's arrangements in the Compilation of Islamic Law in Indonesian. This goal will be achieved by answering two questions, namely: what are the problems arising from the regulation of nusyūz? and why does the regulation need to be reviewed? This study uses a qualitative research method with a literature approach. Data obtained through documentation. This study found that the Compilation of Islamic Law actually narrowed the adoption of nusyūz only to wives, resulting in unequal relations which is gender biased. Shar'i arguments to expand the enactment of nusyūz can be obtained through a combination of An-Nisa 'Verses 34 and 128. In addition, it can be felt as a special paradigm of equality according to the human rights principles brought under Law 1/1974 and Law 32/2004. The concept of nusyūz which only applies to wives alone is a denial of the principle of equality in the concept of human rights, and also has weaknesses when juxtaposed with the concept of equality of husband and wife relations (Law 1/1974) and the concept of criminal liability that applies to both when doing violence (Law 32/2004).

The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007) Faiq Tobroni; Izzatin Kamala
Constitutional Review Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

This paper aims to explore the new concept as an alternative management of natural resources (specifically Coastal Areas and Small Islands/CA-SI). In Decision Number 3/PUU-VIII/2010 (the Court Decision), the Constitutional Court uses the new concept as considerations to cancel the Concession Rights on Coastal Waters (CR-CW) as the mechanism of management of CA-SI in Law Number 27 Year 2007 about Management of Coastal Area and Small Islands (Law 27/2007). Some important questions in this paper are why did the Constitutional Court annul CR-CW in Law 27/2007? Whether the new concept offered in the Court Decision and consistent with 1945 Constitution? And how is the new concept offered consistent with people empowerment?The revoke of CR-CW in Law 27/2007 is caused that the concept of concession is contrary to the norms of natural resources management in the 1945 Constitution and the spirit of people empowerment. The new concept offered in the Decision is the common access. In this concept of access, CA-SI is regarded as the common property with the rules from members of the community itself. The provisions to access CA-SI as the common property are also determined by agreements of the community itself. Management of CA-SI on the common access is in accordance with people empowerment. The consistency is shown by the relevancy of concept of common access to include three key issues of people empowerment (access, assets and collective capabilities).

PERDAMAIAN GEJOLAK PENCABUTAN IZIN RUMAH IBADAH DI BANTUL Enggar Wijayanto; Wahidul Halim; Faiq Tobroni
TASAMUH: Jurnal Studi Islam Vol 12 No 2 (2020): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v12i2.246

Sometimes when a permit for house of worship is revoked in one religion, the issue that arises is intolerance from the majority religious interest groups towards minorities. This kind of impression has also been heard when there was a church license revocation in Bantul, where there was a narrative that the Muslim majority group was intolerant towards Christian minority groups. This research found that the revocation of the permit for places of worship was legality under statutory regulations, which in this case it is the Bantul Regent Regulation. Although indeed it is debatable. But at the very least, the use of state law as a consideration for revoking a religious place of worship is a strategy to avoid prolonged inter-religious conflict.

Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship Faiq Tobroni
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.1012

Abstract: Religious identity-based laws can cause restrictions on the expression of religious freedom in the public sphere. It occurred in the implementation of Qanun Aceh 4/2016 about the provisions for establishing places of worship in Aceh (the Qanun). The enactment of the Qanun often triggers the majority hegemony over minority groups. Having focused on criticizing the Qanun, this article analyses two aspects. Firstly, the Qanun was reviewed from human rights. Secondly, the impact of the Qanun on the map on distribution and condition of places of worship for religious minorities in each regency/city in Aceh Province. This article uses qualitative research methods by utilizing, mapping, and reviewing data from the 2020 Central Statistics Agency of Aceh Province. This study found that: firstly, the Qanun does not meet the provisions of limitations on human rights in the 1945 Indonesian Constitution, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the Principle of Siracusa; secondly, the access for minority groups for establishing places of worship in Aceh can be mapped in three conditions, namely positive, normal and negative.Abstract: Hukum yang didasarkan pada identitas keagamaan bisa menyebabkan pembatasan ekspresi kebebasan beragama di muka umum. Ini terjadi dalam pelaksanaan Qanun Aceh 4/2016 tentang persyaratan pendirian tempat ibadah di Aceh (Qanun). Pemberlakuan Qanun sering memicu hegemoni mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dengan fokus untuk mengkritisi Qanun, artikel ini mengulas dua aspek. Pertama, keberadaan Qanun ditinjau dengan Hak Asasi Manusian (HAM). Kedua, pengaruh Qanun terhadap peta distribusi dan konsisi tempat ibadah bagi kelompok keagamaan minoritas di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan, memetakan dan mereview data tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Penelitian ini menemukan: pertama, Qanun tidak memenuhi persyaratan pembatasan HAM yang diatur dalam UUD 1945, Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik, dan PrinsipSiracusa; kedua, akses kelompok minoritas atas pendirian rumah ibadah di Aceh dapat dipetakan dalam tiga konidisi, yakni positif, normal dan negatif.

Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010) Faiq Tobroni
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 2 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

This paper aims to criticize the contradictions of Rights of Coastal Management (HP-3) against the 1945 Constitution and the spirit of community empowerment. HP-3 became norm of the procedures for permitting management of Coastal and Small Islands Resources (SDP-PPK) as regulated in Law Number 27 Year 2007. The recent study collects data through literature approach and analyzes them through qualitative methods. The findings are as follows. HP-3 is contrary to the 1945 Constitution. Unconstitutionality of HP-3 is caused by changing SDP-PPK from being common property right to be property right and ignoring alignments to vulnerable populations (indigenous and traditional fisherman). The principle of empowerment that has significant power to revive the spirit of the constitution in HP-3 is improvement of capabilities and power for vulnerable people. These steps must be taken by creating articles that contain affirmative action for vulnerable people.

Co-Authors Abroor Zuhri, A. Nawfal Ahmad Multazam, Ahmad Aktar, Md Nadim Alfianita Atiq Junaelis Subarkah Amilia, Fatma Annisa Fitri Arum Apriandi, Mada Bagis Syarof Basuki, Udiyo Enggar Wijayanto Fatimatuz Zuhro Fatma Amilia Fatma Amilia, Fatma Hamam Burhanuddin Iswantoro Iswantoro Iswantoro Iswantoro, Iswantoro Izzatin Kamala Izzatin Kamala, Izzatin Murdoko Nasrudin, Muhamad Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Nyimas Olivia Padri Irwandi Prayitno, Farrel Izham Rafiq Arifianto Raninda Ulya Faiza Salwa, Hana Zaida Tahir, Ach Wahidul Halim

Title

Found 71 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 71 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 71 Documents
Search