Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IPTEK Journal of Proceedings Series Spektrum Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Binus Business Review Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal AKP Simposium II UNIID 2017 MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Jurnal Bina Mulia Hukum Media Iuris Notaire Syntax Idea Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Erni Agustin
Faculty Of Law, Universitas Airlangga
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri Hilda Yunita Sabrie; Rizky Amalia; Erni Agustin; Ananda Amalia Tasya
Media Iuris Vol. 2 No. 3 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v2i3.17796

Abstract

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan kesehatan, pedidikan dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Untuk itu perlahan namun pasti, Pemerintah telah mensosialisasikan beberapa program yang pro rakyat, salah satunya adalah dengan menghadirkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS memiliki 2 program besar yaitu dalam hal kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk pendampingan ini lebih di fokuskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini karena di beberapa daerah masih banyak dijumpai ketidak pahaman atau bahkan tidak peduli terhadap program BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama bagi pengusaha atau si pemberi kerja. Jika hal ini terus terjadi maka hak-hak para pekerja akan terabaikan dan tentu akan merugikan para pekerja itu sendiri. Sehingga dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pengusaha nantinya akan lebih peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Pada pendampingan ini pula, nantinya akan di berikan tutorial terkait bagaimana cara mendaftarkan para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu akan di beri penjelasan pula terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak lupa cara mengajukan klaim apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaannya. Pendampingan ini dilakukan di Kediri, dengan sasaran utamanya adalah pekerja tradisonal.
UNSUR KERUGIAN DALAM UNJUSTIFIED ENRICHMENT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN KOREKTIF (CORRECTIVE JUSTICE) Faizal Kurniawan; Peter Mahmud Marzuki; Erni Agustin; Rizky Amalia
Yuridika Vol. 33 No. 1 (2018): Volume 33 No 1 January 2018
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.846 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v33i1.7201

Abstract

Recent development to claim damages on the basis of either wanprestatie or onrechtmatige daad would not provide saticfactory grounds to the question of justice. There will be a situation in which that no one shall be unjustly enriched at the expense of another which all outside the scope of contract and tort. This has led to the existence of an independent legal doctrine known as unjust enrichment. It is among the most debated private law subjects today in asking for justice. Corrective justice brings to the remedial relation between the plaintiff and the defendant; it is solely concerned with the norm of justice that provides reasons to restitution. Corrective justice properly evaluates the structure of injustness to the both sides, the plaintiff and the defendant. It gives effect to restitutionary proprietary interests rather than compensatiton. This article elaborates the law of unjust enrichment as ground for restitution in conjunction with the corrective justice. Furthermore, this article focuses on the theoritical foundation of corrective justice to meet the unjustified enrichment criteria.  
Liablity of The Parties of Condotel Management Contract Adrian Adhitana Tedja; Erni Agustin
Yuridika Vol. 34 No. 2 (2019): Volume 34 No 2 May 2019
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.558 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v34i2.13588

Abstract

The increase of economic growth in Indonesia can not ignore the increasing growth of business in property by the Indonesia people. Investors does not only focus on doing business on land and landed house, but also the emergence of apartment and condominium answers the necessity towards the scarcity of land. Various form of property investment is offered, one of which is investment in the form of condotel. Condotel or condominium hotel is a new form of business in Indonesia without any specific regulation which regulates it. First, the definition of condotel is a form of high-rise building which can be owned separately and consist of joint land, joint property, and joint parts which is functioned as a hotel. These function as a hotel that needs condotel management contract to alter a regular apartment into a condotel. Condotel management contract is an innominate contract therefore it needed a further study to analyze its clauses, such as management obligation, profit sharing, duration, and discharge of contract. The characteristics of condotel management contract includes irrevocable power of attorney and obligation of building care and maintenance as well as legal relationship between the owner of condotel unit and the third parties. Understanding the characteristics of condotel management contract will determine the person liable for damages caused. This research uses normative method of research and uses statute as well as conceptual approach.
Pengembangan Objek Wisata Potensial “Kampong Tenggher”: Tantangan dan Strategi Mochamad Kevin Romadhona; Faizal Kurniawan; Hilda Yunita Sabrie; Erni Agustin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20217

Abstract

Kampong Tenggher hadir sebagai salah satu objek wisata potensial dalam upaya melestarikan adat dan budaya masyarakat Madura. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam upaya untuk mengembangkan objek wisata harus menganut prinsip kemanusian, keadilan, dan melestarikan budaya serta kearifan lokal, dalam upaya mengembangkan Kampong Tenggher menjadi objek wisata terdapat tantangan yang dihadapi. Permasalahan Kampong Tenggher yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya kualitas akses jalan menuju Kampong Tenggher dan kurangnya penerangan menuju dan di lokasi wisata Kampong Tenggher. Oleh karena itu, solusi dan rencana dalam permasalahan untuk program kegiatan ini adalah pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan lembaga kampung wisata. Peningkatan sumber daya manusia disekitar Kampong Tenggher juga perlu diupayakan melalui pelatihan dan pendidikan kepariwisataan agar masyarakat sekitar Kampong Tanggher mampu mandiri dan berdaya serta memperbaiki dan memberikan fasilitas dan pelayaan bagi wisatawan. Dengan demikian upaya strategis perlu dilakukan untuk mewujudkan Kampong Tenggher menjadi suatu objek wisata potensial di Madura.   Development of Potential Tourism Objects “Kampong Tengher”: Challenges And Strategies. In an effort to preserve the Madurese community's customs and culture, Kampong Tenggher is being promoted as a possible tourist destination. According to the regulations of the Republic of Indonesia Law No. 10 of 2009 concerning Tourism, in order to develop tourism objects, they must adhere to the principles of humanity, justice, and the preservation of culture and local wisdom. There are challenges to overcome in order to develop Kampong Tenggher into a tourist attraction. Road access to Kampong Tenggher, as well as a lack of streetlight or to and at Kampong Tenggher's tourist attractions. So the answers and strategies for this activity program's challenges are the development and enhancement of tourist supporting facilities and infrastructure, the improvement of human resource quality, and the strengthening of tourism village organizations. Improvement of human resources around Kampong Tenggher also needs to be pursued through tourism training and education so that the people around Kampong Tanggher are able to be independent and empowered as well as improve and provide facilities and services for tourists. As a result, deliberate initiatives are required to make Kampong Tengher a prospective tourist attraction in Madura.  
Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun Agus Yudha Hernoko; Erni Agustin; Ghansham Anand; Faizal Kurniawan; Mochamad Kevin Romadhona
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.20979

Abstract

Perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dan saling menunjang satu dengan lainnya. Di masa pandemi ini, sektor wisata sangatlah terdampak. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, khususnya UMKM di bidang perancangan kontrak serta memberikan pelatihan agar UMKM dapat memiliki daya saing di era pandemic ini dengan memasarkan produknya di online market place. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan secara hybrid, yang berisi penyampaian materi tentang perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UMKM dalam menunjang pengembangan pariwisata daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Ruang lingkup yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bekerjasama dengan Yayasan Senyum Desa yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan yang terlaksana secara hybrid tidak hanya diikuti oleh masyarakat desa Kare, Kecamatan kare, Kabuaten Madiun tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilaya di dalam maupun luar Jawa Timur. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang diperoleh berupa panduan Teknik perancangan kontrak bagi masyarakat awam yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam membuat kontrak. UMKM memiliki peran penting dalam turut mengembangkan pariwisata suatu daerah. Dalam membantu promosi produk local suatu daerah tentu tidak lepas dari kontrak/ perjanjian yang membingkai hubungan hukum para pihak, Dengan demikian, pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum kontrak sangat penting bagi pelaku UMKM.   The Urgency of Understanding Contract Design in the Development and Management of Tourism Objects in Kare Village, Madiun Regency The development of tourism objects is influenced by various components, each of which has different functions and roles that supports each other. During this pandemic, the tourism sector has been badly affected. The purpose of this community service activity is to improve the knowledge and skills of the community, especially MSMEs in the field of contract drafting and provide training so that MSMEs can have competitiveness in this pandemic era by marketing their products in online market places. This community service is carried out in hybrid counseling, which contains the material on contract design in tourism development and management, government policies to encourage the role of MSMEs in supporting regional tourism development, followed by a discussion session. The scope of this community service activity is the Kare Village area, Kare District, Madiun. The implementation of this community service activity is also in collaboration with the Senyum Desa Foundation which has a network throughout Indonesia, so that the activities carried out hybrid are not only joint by the people of Kare village, Kare sub-district, Madiun, but also by communities in various regions inside and outside East Java. With the implementation of this activity, the results obtained are in the form of a contract drafting technique guidance for ordinary people that can be applied by MSMEs in making contracts. MSMEs have an important role in developing tourism in an area. In assisting the promotion of local products in an area, of course, it cannot be separated from contracts/agreements that frame the legal relationship of the parties. Thus, knowledge and skills in the field of contract law are very important for MSME actors.  
Penyuluhan Hukum tentang Aspek Legalitas Investasi Online Rizky Amalia; Erni Agustin; Widhayani Dian Pawestri; Muhammad Shokhikhul Islam; Aji Setyo Mukti; Iqbal Umar Effendi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22320

Abstract

Perkembangan dalam dunia bisnis meningkat dalam era globalisasi seperti saat ini, salah satu contohnya, semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan investasi online. Namun, seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, banyak juga masalah-masalah dalam investasi online yang bermunculan. Pada masa pandemic seperti saat ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, kegiatan tindak kriminal pun bisa dilakukan dengan online, salah satunya di bidang investasi online, banyak juga pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini untuk menjebak para calon penanam investasi online ke dalam investasi palsu miliknya. Oleh sebab itu, demi kepentingan nasional dan kesejahteraan umum, maka penting diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang investasi online guna memberikan bekal bagi masyarakat dalam penyelenggaraan investasi online. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah (1) Metode Pendekatan terhadap Tokoh Kunci, (2) Kelas Pendampingan Hukum Investasi Online dan (3) Metode Diskusi Partisipatif. Dari kegiatan penyuluhan hukum tentang aspek legalitas investasi online ini masyarakat diharapkan mendapat pemahaman mengenai legalitas investasi online, sehingga mampu membedakan dan menghindarkan diri mereka dari investasi palsu. Legal Counseling on Legal Aspects of Online Investment Developments in the business world are increasing in the era of globalization as it is today; one example is the increasing number of people who carry out online investment activities. However, as the business world develops, there are also many problems in online investment have emerged. During a pandemic like today, almost all activities are carried out online, and criminal activities can also be carried out online, one of which is in the field of online investment; many irresponsible parties use this opportunity to trap prospective online investment growers into their fake investments. Therefore, for the sake of national interest and general welfare, it is important to hold counseling to the public about online investment to provide provisions for the public in the implementation of online investment. The methods that will be used in this activity are (1) Approach Method to Key Figures, (2) Online Investment Legal Assistance Class, and (3) Participatory Discussion Method. From this legal counseling activity on the legality aspects of online investment, the public is expected to understand the legality of online investment to distinguish and avoid themselves from fake investments.
TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN WASIAT SECARA ONLINE Fanny Levia; Erni Agustin
Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.257 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.8

Abstract

AbstractTestament is the last will of a testator toward his wealth that will be executed after death. Each type and form of the will can be made either in an authentic deed before a public notary or privately made deed. The duty and responsibility of notary is to save and send a list of wills that have been made to the Property and Heritage Agency (BHP) and Central Register of Wills (DWP). In order to implemet the efficiency of the registration system, on March 28, 2014, the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Kemenkumham) has launched the online system for wills registration by the Notary. But in practice, there are still many who have not registered Notarial wills online to Kemenkumham. From this condition the issue is regarding the legal effect of the deed not registered online and the liability of notaries who do not register the will online. This paper is a normative legal research using statute, conceptual and historical approach. The study concluded that the status of a will that is not registered online at Kemenkumham is still as authentic documents, but it does not meet the principle of publicity that may result in the lack of knowledge of the heirs or the third parties. If there are losses, then heirs may sue the notary on the basis of onrechtmatigedaad where the notary did not meet its legal obligations. AbstrakWasiat merupakan kehendak terakhir dari seorang pewaris terhadap harta kekayaan miliknya yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) melakukan launching sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Namun pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai akibat hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online dan mengenai tanggung gugat notaris yang  tidak mendaftarkan wasiat secara online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online pada Kemenkumham adalah tetap sebagai akta otentik, namun tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga atau ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan bagi mereka. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan, maka ahli waris dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melanggar hukum dimana notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban hukumnya.
Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah Areta Edgina Apta Maharani; Agus Yudha Hernoko; Erni Agustin
Media Iuris Vol. 6 No. 1 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i1.40106

Abstract

AbstractHumans are created and born to live in pairs according to their life partners who have been determined by the destiny of the creator, therefore the desire for a stronger relationship is carried out through a marriage bond. Even though it has been strictly regulated by both Indonesian Marriage law and religious law, inbreeding or what is often known as incest. Incest is in fact still found in many communities. Incest is an English term that means inbreeding or discordant relationship. Inbreeding or discordant relationship is a relationship of mutual love that is sexual in nature and is carried out by couples who still have relatives or close family ties. This research aims to analyse the position of children born as a result of the annulment of incestuous marriage and to analyse the legal protection of children born as a result of the annulment of incestuous marriage. The type of research is normative research with a statutory approach and a case approach. The results show that the position of children born from incestuous marriage in civil terms despite the cancellation of marriage against both parents does not affect the status of the position of children born in the marriage and in the provisions of MUI Fatwa No.11 of 2012 provides legal protection to children born from incestuous marriage by imposing ta’zir punishment on the man who gave birth and caused his birth. AbstrakManusia diciptakan dan dilahirkan untuk melangsungkan hidup berpasang-pasangan sesuai dengan pasangan hidupnya yang telah ditentukan oleh takdir sang pencipta, oleh karena itu keinginan untuk hubungan yang lebih kuat dilakukan melalui sebuah ikatan perkawinan. Kendati pun telah diatur secara tegas baik oleh hukum Perkawinan Indonesia maupun hukum agama, perkawinan sedarah atau yang sering dikenal dengan sebutan incest. Incest ini faktanya masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Incest merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang bermakna hubungan sedarah atau hubungan sumbang. Hubungan sedarah atau hubungan sumbang adalah suatu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan kerabat atau ikatan kekeluargaan yang dekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah serta menganalisis perlindungan hukum anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah secara keperdataan meskipun adanya pembatalan perkawinan terhadap kedua orang tuanya tidak mempengaruhi status kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut serta dalam ketentuan Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan sedarah yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya.
A Review of Indonesian Nationality Law Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari; Erni Agustin; Stefania Arshanty Felicia
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol 7 No 1 (2023): June 2023
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v7i1.35080

Abstract

Stateless people are often denied access to the same rights and services as citizens. Furthermore, statelessness is often the result of discrimination against women, an issue that SDGs aim to address. This paper analyses how the Indonesian Nationality Law protects children at risk of statelessness. It also raises some legal challenges when applying the law with regards to the country's SDG achievements. Discussion of the nationality law in Indonesia is not new, but scrutinising it in connection to Indonesia's achievement of SDGs has yet to be carried out by other authors. This paper is legal research using statute and conceptual approaches. The study shows that by reforming its nationality law, the Indonesian Government has allowed women to confer their nationality on their children equally with men. However, some challenges related to the implementation of this new law and its regulations still have the potential to cause issues of discrimination and statelessness for Indonesian children, which relates strongly to the issues addressed by SDGs. Additionally, this paper will be useful for the development of constitutional law, especially human rights and nationality laws in Indonesia. Keywords: Children’s Rights, Indonesian Nationality Law, Non-discrimination Principle, SDGs, Statelessness
Empowering Tawangmangu Community in Digital Economy: Legal Literacy regarding Peer-to-Peer Lending in the Perspectives of Criminal Law and Private Law Maradona; Faizal Kurniawan; Sapta Aprilianto; Erni Agustin; Rizky Amalia; Darryl Evan Brouwer
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29767

Abstract

Financial technology has become an inseparable part of people’s life activities. As technology advances, financial technology makes it easy for people to get instant cash loans to fulfil their needs in life, known as the peer-to-peer lending concept. In Indonesia, this concept is known as Information Technology-Based Joint Funding Services. In practice, the implementation of peer-to-peer lending is often confused by the implementation of online loans that are not registered and do not have any permission from the Financial Services Authority. Various problems arise from the existence of illegal online loans, for example, very high interest rates and collections with pressure and intimidation, which can bring losses to the debtor. This encourages the need for community empowerment activities in Tawangmangu Subdistrict, Karanganyar Regency, Central Java Province regarding the legal aspects of information technology-based joint funding services so as to avoid legal problems related to such lending and borrowing methods. This community service aims to provide insight and increase community literacy to increase the community’s ability to understand the various risks and efforts that can be taken regarding problems arising from online loans. The method used is socialisation and consultation on the problems faced. The results obtained from this activity include increased public knowledge and solutions to the problems faced.   Abstrak Pemberdayaan Masyarakat Tawangmangu dalam Ekonomi Digital: Literasi Hukum tentang Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Financial technology telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat. Sebagai teknologi, financial technology memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana instan dalam rangka memenuhi kepentingan dalam kehidupannya yang dikenal dengan konsep peer to peer lending. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan nama Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya, penyelenggaraan peer to peer landing seringkali menjadi rancu dengan adanya penyelenggaraan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai masalah yang timbul dari adanya Pinjaman Online illegal misalnya bunga sangat tinggi maupun penagihan yang disertai tekanan danintimidasi yang dapat membawa kerugian bagi masyarakat. Hal ini mendorong diperlukannya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah mengenai aspek hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sehingga terhindar dari masalah hukum yang berkaitan dengan metode pinjam meminjam seperti itu. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan peningkatan literasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memahami berbagai risiko dan upaya yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang timbul dari pinjaman online. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan konsultasi permasalahan yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Co-Authors Adhami, Latifatur Rokhmah Adrian Adhitana Tedja Agus Yudha Hernoko Aji Setyo Mukti Ananda Amalia Tasya Andini Aprilia Wardhani Areta Edgina Apta Maharani Bambang Sugeng Ariadi S, Bambang Sugeng Brouwer, Darryl Evan Cahyani, Prilian christianto nugroho Chumiada, Zahry Vandawati Darryl Evan Brouwer Faizal Kurniawan Fanny Levia Ghansham Anand Handoyo Prasetyo Hilda Yunita Sabrie Ilhami Ginang Pratidina Iqbal Umar Effendi Maradona Maradona Maradona, Maradona Muhammad Arafah Sinjar Muhammad Shokhikhul Islam Nur Siagian, Muhammad Taufiqqurrahman Nuwun Priyono Oktavianindita Putri Utami Peter Mahmud Marzuki Prawitra Thalib Radian Salman Rizky Amalia Rizky Amalia Romadhona, Mochamad Kevin Sahuri, Taufiqurahman Sapta Aprilianto Silvia, Fiska Siregar, Jailani Syahputra Sophia, Nada Stefania Arshanty Felicia Subakdi Sukatmi Sukatmi, Sukatmi Taufiqurahman Sahuri Teguh Sriwidadi, Teguh Trisadini Prasastinah Usanti Vinanda Prameswati Widhayani Dian Yuniarti Yuniarti yunita, hilda Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari