p-Index From 2021 - 2026
3.753
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) DE JURE Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Jurnal Asy-Syari'ah QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Justitia et Pax SENTRALISASI Jurnal Sosial Humaniora Jurnal Al-Amwal Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Journal of Law Science Kaca (Karunia Cahaya Allah) : Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin Kajian Akuntansi Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam AL - Mujaddid Jurnal Ilmu-ilmu Agama Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Jurnal Supremasi International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Aktualita : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Pelitabangsa International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL) Gunung Djati Conference Series IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Muslim Heritage Komunikasia: Journal of Islamic Communication and Broadcasting AL-Intifa: Jurnal Ilmiah Ilmu Syari’ah Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Inovasi Komunikasi Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah UKAZ: International Journal of Islamic Studies Jurnal KACA
Claim Missing Document
Check
Articles

EDUKASI TENTANG ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG Helmi, Irpan; Subiyono , Subiyono; Badruzaman , Dudi; Nastia, Silfani Devi; Pardiansyah, Dedi
Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Pengabdian Pelitabangsa April 2022
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jabmas.v3i01.4899

Abstract

UKM di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Banyak pemilik UKM yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dan aturan hukum ekonomi syariah. Tujuan pengabdian ini ialah memberikan edukasi tentang aspek hukum ekonomi syariah dalam usaha kecil menengah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah penyuluhan terhadap para pelaku UMKM. Hasil pengabdian menunjukan, program penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UKM tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini membantu mereka untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam bisnis mereka. Program pengabdian kepada masyarakat dalam aspek hukum ekonomi syariah bagi UKM di Buah Batu Kota Bandung tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UKM, tetapi juga berpotensi meningkatkan inklusivitas ekonomi syariah dalam skala yang lebih luas. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait, UKM di Kota Bandung dapat terus tumbuh dan berkontribusi positif dalam perekonomian berbasis syariah
STRENGTHENING CONSUMER RIGHTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE DIGITAL TRANSACTION ERA Wina Paul; Dudi Badruzaman; Hasanudin; Anisa Mayasari
Gunung Djati Conference Series Vol. 42 (2024): Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growth of e-commerce and online transactions has changed the trade landscape, but has also raised a number of legal challenges regarding consumer rights. Through a juridical approach, this research explores various aspects of legal protection provided to consumers in online transactions, including applicable regulations, obligations of business actors, and dispute resolution mechanisms. The aim of this study is to analyze juridically the legal protection of consumers in online transactions and steps to prevent illegal practice procedures. Method The research was conducted qualitatively with normative juridical and utilized journals and relevant books. The study results show that Indonesia has several foundations laws that protect consumer rights in online transactions, namely legislation consumer protection, trade legislation, Ministerial Regulations Trade Number 53 of 2018 concerning Procedures for Resolving Consumer Disputes Electronically and Government Regulation Number 99 of 2018 concerning Protection Consumers Through Electronic Commerce. Consumers who feel disadvantaged online transactions can take legal steps to protect rights them, including reporting the case to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or the online platform used. It is recommended for consumers to understand understand their rights when making online purchases and read the terms and conditionsonline transaction terms before making a purchase.
Legality of Interfaith Marriages in Indonesia: Legal Review, Implementation Management, and Psychological Impact on Families Hasanudin, Hasanudin; Nurishlah, Laesti; Badruzaman, Dudi; Yudiyanto, Mohamad; Alputri, Misella
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v5i2.735

Abstract

This study aims to analyze the legality of interfaith marriage in Indonesia, including legal review, implementation management, and psychological impact on the family. The research method used is library research with a qualitative research approach. The study results show that policy recommendations must include changes to marriage laws, increasing public awareness, and education about the importance of tolerance and inclusivity in a multicultural society like Indonesia. The convoluted recording process and the inconsistency between state law and religious law are the main challenges that must be overcome. The implementation of the legality of interfaith marriage in Indonesia is still experiencing bureaucratic rigidity and a lack of coordination between related institutions. This creates administrative barriers that often prevent interfaith couples from obtaining official recognition of their marriage.  Couples of different religions and their families experience significant psychological impacts, including social stigma, identity conflicts, psychological distress, and difficulties in educating children. This indicates the need for greater psychological and social support for interfaith couples
Perkembangan Paradigma Epistemologi dalam Filsafat Islam Dudi Badruzaman
KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin Vol. 8 No. 2 (2018): Agustus
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Al Fithrah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36781/kaca.v8i2.3014

Abstract

Paradigma epistemologi pemikiran Islam menurut laporan sejarah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, yang berbeda prinsip antara aliran yang satu dengan yang lain. Tulisan ini bertujuan untuk menguak letak perbedaan antara aliran-aliran tersebut. Metode kepustakaan filsafat dilakukan dengan analisa data induktif untuk merumuskan konstruksi teoritik. Temuan penelitian ini adalah, bahwa para filosof Muslim Paripatetik mengedepankan akal atau rasio sebagai alat yang paling dominan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dengan menggunakan metode demonstratif (burha>ni>). Sementara filosof iluminasi, kaum ‘irfa>ni> , dan kaum sufi berprinsip bahwa pengetahuan hakiki hanya dapat diperoleh melalui intuisi-mistik, setelah melalui proses penyucian hati (qalb) dengan berbagai bentuk latihan (riya>d}ah). Sementara epistemologi Mulla Sadra menggunakan tipe “hikmah”, yaitu pemaduan antara visi rasional dengan visi mistik, yang kemudian diselaraskan dengan syari’at. Epistemolog kontemporer, Abed al-Jabiri memilih epistemologi burha>ni> yang meyakini bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, bukan teks atau intuisi.
Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Badruzaman, Dudi
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i1.6369

Abstract

Penelitian ini di fokuskan pada perlidungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, Penelitian ini bertujuanuntuk meneliti: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 3) bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi asuransi syari’ah dengan dan konvensional. Hasil dari penilitian tersebut adalah: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, apabila pihak penanggung wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum baik dalam UU Perlindungan Konsumen, Kitab Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan dalam UU Tentang Usaha Perasuransian. 3), bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan upaya hukum di PA maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
DINAMIKA HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA Sugiarto, Ihwan; Badruzaman, Dudi
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.155-166

Abstract

The problem or gap in this research is highlighting the legal regulations of the two countries and looking at the similarities and differences in freedom of opinion on social media. The aim of this research is to examine how legal protection of human rights affects the ability to express oneself freely on social media. The methodology used in this research is normative law or library research techniques (library search) and a qualitative approach. The results of this research show that the rules regulated in the Malaysian constitution have given rise to laws that tend to be more assertive and defensive towards the government. Meanwhile, in Indonesia, there have been many reforms in legal regulations following the 1998 Reformation events. However, the similarity between these two countries is that they both provide guarantees to their citizens to freely express their opinions, both orally and in writing
Optimalisasi Potensi Wisata Religi Situ Lengkong Untuk Peningkatan Ekonomi Lokal di Desa Panjalu Kabupaten Ciamis Dudi Badruzaman; Rajaminsah
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i1.78

Abstract

This research aims to explore and optimize the potential for religious tourism in Situ Lengkong, Panjalu Village, Ciamis Regency, with a focus on efforts to improve the local economy. Situ Lengkong is a historical and religious site that has high cultural value and is a potential tourist attraction. However, this potential has not been fully utilized optimally to support village economic growth. This research method uses a qualitative approach with interview techniques, observation and documentation studies. The data obtained was analyzed to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) related to the development of religious tourism in the area. The research results show that the potential for Situ Lengkong religious tourism can have a positive impact on the local economy through infrastructure development, more effective promotion, and community involvement in tourism management. The resulting recommendations include planning and building supporting facilities, increasing human resource capacity through training, as well as marketing strategies to attract tourists. It is hoped that this research can be a guide for related parties in developing the religious tourism potential of Situ Lengkong, so that it can encourage local economic growth and improve the welfare of the people of Panjalu Village
SANKSI HUKUM BAGI FASILITATOR TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PERSFEKTIF FIQH JINAYAH: Legal Sanctions for Facilitators of Immoral Crimes from the Perspective of Islamic Criminal Law (Fiqh Jināyah) Badruzaman, Dudi
Asy-Syari'ah Vol. 19 No. 2 (2017): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v19i2.4319

Abstract

AbstractNowadays, adultery is no longer an individual act, but becomes an industry with its localization both legal and illegal. In this case, many actors are involved in it, such as the presence of pimps, sex brokers, place providers, delivery agents, and so on. They can be referred to as facilitators of adultery, in addition to the adulterer itself. The purpose of this study was to determine the view of fiqh jinayah towards facilitators of adultery acts and its sanctions. By using the content analysis method as well as the juridical-normative approach to various qualitative data in form of rules and theories related to the object of research, this study shows that facilitators of the acts are categorized as jarimah and jarimah ta'zir to be specific. Judging from the concept of participation, the facilitator of obscene acts are participating directly or indirectly depending on his case, Sanctions for facilitators of this obscene act are ta'zir sanctions. The severity of the punishment becomes the state rights in order to achieve public benefits.Keywords: fiqh jinayah, facilitator, immoral act AbstrakSeks bebas sekarang bukan sekedar perbuatan perseorangan lagi, tapi sudah menjadi “industri” dengan adanya lokalisasi baik legal maupun ilegal. Dalam hal ini banyak pelaku terlibat didalamnya seperti adanya germo, calo seks, penyedia tempat, tukang antar, dan lain sebagainya. Mereka dapat disebut sebagai fasilitator perbuatan zina/cabul, di samping pelaku zina itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh jinayah terhadap fasilitator perbuatan asusila serta sanksi bagi mereka. Dengan menggunakan metode content analisys serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa para fasilitator perbuatan asusila merupakan perbuatan jarimah dan termasuk pada bagian jarimah ta’zir. Dilihat dari konsep turut serta, fasilitator perbuatan cabul ini termasuk pada turut serta secara tidak langsung dan bergantung pada kasusnya, bisa dengan jalan persepakatan, menghasut (menyuruh), atau memberi bantuan. Sanksi bagi fasilitator perbuatan cabul ini adalah sanksi ta’zir, berat ringannya menjadi hak negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.Kata kunci: fiqih jinayah, fasilitator, asusila.
Phenomenology of Hair Cutting Tradition Before the Wedding Process: An Analysis of `Urf and Value Kaema, Muhammad Tolal; Yandi, Akmal; Badruzaman, Dudi; Efrinaldi, Efrinaldi
UKAZ: International Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2024): May
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69637/ukaz.v1i1.36

Abstract

Indonesian society has traditions rooted in religious values, customs and habits that are still characteristic of each ethnicity and region.  One of the traditions that is still carried out today is cutting hair before the wedding process takes place.   This study aims to analyze how the law of the tradition of cutting hair before the wedding process in a group of Minangkabau ethnic communities based on `urf, as well as the values contained in the procession. This research uses a qualitative method with the type of phenomenology, data sources are taken from ten informants through in-depth interviews individually selected by purposive sampling technique. In addition, researchers also made direct observations at all stages of the tradition process which is the focus of this study. All data were analyzed interactive Miles & Huberman technique. The research findings show that the tradition of cutting hair before the wedding process in terms of `urf is permissible and does not contradict the provisions of the Quran and hadith. Furthermore, there are two values contained in the tradition of the hair cutting procession i) purifying the bride and groom before the wedding, ii) strengthening the relationship between all family members. These findings have successfully established how the tradition of hair cutting before marriage in `urf is declared valid because it does not contradict Islam, then this tradition needs to be passed down from generation to generation because it contains noble values that benefit both bride and groom and family.
Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi Dudi Badruzaman; Qomar Abdurrahman
Jurnal Inovasi Komunikasi Volume 2, No. 1, April 2024, Jurnal Inovasi Komunikasi (JIKOM)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jikom.v2i1.3467

Abstract

Local wisdom in an era of modernisation and digitalisation demands social change in a region's society. The tradition of sedekah bumi (earth alms) is a medium for internalising local wisdom values, which are currently beginning to shift in line with the development of the digital world, the effects of which are strongly felt in society. This paper aims to describe the Islamic values and local wisdom of the community in the tradition of sedekah bumi in Sirnabaya Village, Rajadesa District, Ciamis Regency, West Java. The research method used a phenomenological approach conducted in Sirnabaya Village, Rajadesa District, Ciamis Regency, West Java, with research subjects consisting of the village head, religious leaders, traditional leaders, and the community in Sirnabaya Village. Data collection was carried out through interviews, observations, and various documentation studies. Data validity was tested using source triangulation. The data was analysed using the Social Construction Theory of Peter L. Berger and Thomas Luckman. The results of the study show that the tradition of sedekah bumi in Cikedung Village is still maintained with a spirit of mutual cooperation in accordance with social construction theory, which emphasises a simultaneous three-moment approach, namely internalisation, objectification, and externalisation. The process of internalising these local wisdom values involves cultural and Islamic acculturation.