Articles
<![CDATA[E-READINESS DALAM PENERAPAN E-PLANNING DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Nesty Epa]]>;
<![CDATA[Sampara Lukman]]>;
<![CDATA[Ella Wargadinata]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.42 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i4.223
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengukur E-Readiness Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Penerapan E-Planning. Kabupaten Mamberamo Tengah secara geografis termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses, namun Di sisi lain harus melakukan inovasi yang tidak biasa untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Penelitian ini akan membahas eksisting kondisi serta syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menerapkan pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengukur e-readiness yaitu metode e-readiness yang dikembangkan dari model hubungan variabel e-readiness menurut Musa (2010). Indikator-indikator yang diintegrasikan ke dalam kerangka pengukuran e-readiness dalam tool dipetakan ke dalam tiga faktor penting yang memengaruhi e-readiness yaitu faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional khususnya di tingkat lokal (pemerintah daerah). Hasil pengukuran e-readiness menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah belum siap dalam menerapkan e-planning baik diukur dari faktor teknologi, faktor manusia maupun faktor institusional, sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur dan juga pemerintah daerah perlu membangun kerja sama antarpemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat serta perlu adanya regulasi yang secara khusus berbicara tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) agar lebih baik ke depannya dan pelaksanaan e-planning dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DALAM MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTANSINGINGI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[1. Dedek Kurniadi, 2. Khasan Effendy, 3. Ella L. Wargadinata]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (683.465 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i4.227
<![CDATA[Penambang Emas Tanpa Izin sendiri yang termasuk ke dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di bidang pertambangan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh Pemerintah Pusat. Namun kenyataan di lapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur permasalahan PETI dikarenakan kasus ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah. Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI ini masih tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantansingingi. Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi untuk mengurangi bahkan bisa membasmi keberadaan para penambang-penambang ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Kuantansingingi dengan menerbitkan Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980: 8-10) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin belum menunjukkan hasil yang optimal, karena masih terdapatnya para penambangan emas tanpa izin masih beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantansingingi. Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi selaku implementor dalam kebijakan Kurang berkomitmen dan tegas dalam melaksanakan penertiban penambang ilegal guna mengurangi kerusakan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PARIWISATA BONO BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[1. Berto Addriyanto, 2. Muh. Ilham, 3. Ella Wargadinata]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.988 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v12i1.262
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun Faktor pendukung dan faktor penghambat untuk mengatasi hambatan yang mungkin memengaruhi dalam proses pengembangan pariwisata Bono di Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori CBT Yaman & Mohn. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dilihat dari indikator Dukungan Pemerintah, Partisipasi dari Stakeholder, Pembagian Keuntungan yang Adil, Penggunaan Sumber Daya Lokal, dan Penguatan Institusi Lokal belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran dan kurangnya partisipasi Pemerintah Kabupaten Serta akses menuju objek wisata Bono belum maksimal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[1. Rezky Setyawan, 2. Kusworo, 3. Ella Wargadinata]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.092 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v12i1.277
<![CDATA[Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangkam mencapai tujuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara Reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal disebabkan oleh kelemahan dalam dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belum konsistennya para implementor terhadap isi kebijakan, kurangnya motivasi pegawai yang disebabkan tidak adanya insentif, belum optimalnya kerja sama antarpelaksana, dan kurang tersedianya sumber daya yang diakibatkan minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada dinas PMPTSP dalam melaksanakan program pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan penambahan anggaran untuk menunjang program pelayanan perizinan, mengembangkan kualitas sumber daya manusianya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknik, dan mengembangkan sistem online yang juga menjadi prioritas Dinas PMPTSP.]]>
<![CDATA[PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Kartika Setianingrum]]>;
<![CDATA[H. I Nyoman Sumaryadi]]>;
<![CDATA[Ella Wargadinata]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.172 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v12i4.344
<![CDATA[Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Penerapan E-Government, Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Permasalahan dalam penelitian ialah Masih banyak jumlah berkas permohonan izin melalui aplikasi yang ditolak oleh sistem karena berkas pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, belum siapnya sistem OSS (Online Single Submission), Ketidaktepatan waktu dalam proses pelayanan perizinan, Kurang jelasnya informasi yang diberikan dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori e-government dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan e-government dan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-government serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menemukan strategi yang tepat digunakan. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung masih belum optimal. Tersedianya sarana sistem informasi yang sudah terintegrasi akan tetapi pelaksanaan sosialisasi belum merata di kalangan masyarakat umum dan profesi. Berdasarkan Analisis SWOT dan Litmus Test diperoleh isu strategis, yaitu: Meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalammenerapkan e-government perizinan online; Memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran serta infrastruktur TIK yang tersedia; Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan kalangan profesi terkait e-government perizinan online; Membuat perencanaan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK; Melakukan pembaharuan Standar Operasional Prosedur dan regulasi pelayanan perizinan online; Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dalam 7(tujuh) unsur pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Bandung; Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-government.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ]]>
<![CDATA[Djogeh Harmana]]>;
<![CDATA[Ella L. Wargadinata]]>;
<![CDATA[Ismail Nurdin]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.794 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i2.430
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah berbasis collaborative governance dan juga untuk menganalisis terhadap peran masing-masing stakeholder pengelolaan sampah berbasis collaborative governance di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendetail tentang permasalahan lingkungan yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hubungan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, karena pihak swasta hanya memberikan bantuan tanpa adanya partisipasi lain yang dilakukan oleh pihak swasta. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah juga dirasa masih sangat kurang karena walaupun telah dibuat sebuah program untuk mengelola sampah tetapi masih ada saja dari pihak masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Diperlukan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan selaku koordinator dalam pengelolaan sampah untuk dapat meningkatkan partisipasi dari pihak masyarakat maupun pihak swasta.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi di BKPSDM Kabupaten Sumedang) ]]>
<![CDATA[Sonia Sugian]]>;
<![CDATA[Sampara Lukman]]>;
<![CDATA[Ella L. Wargadinata]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.434 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i3.476
<![CDATA[Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pelaksanaan manajemen kepegawaian dilaksanakan atas dasar merit system. Era reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance membutuhkan aparatur yang berkualitas dan profesional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pemerintah daerah harus mampu membangun sebuah sistem manajemen kepegawaian yang tertata dengan baik, khususnya dalam proses pengembangan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data triangulasi untuk penentuan strategi dengan analisis SWOT. Pada umumnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang baik. Namun saat ini masih ada kendala sehingga masih belum optimal. Pelaksanaan Diklat masih belum sesuai kebutuhan organisasi, dan masih berorientasi pada pendekatan anggaran. Untuk mutasi Pegawai Negeri Sipil merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Manfaat optimalisasi perencanaan penataan sumber daya aparatur dalam peningkatan kualitas kinerja aparatur.]]>
<![CDATA[Analysis of the Symptoms of Split Government after the 2018 West Kalimantan Governor Election ]]>
<![CDATA[Andi Syarif T. U. W.]]>;
<![CDATA[Muh. Ilham]]>;
<![CDATA[Sampara Lukman]]>;
<![CDATA[Ella Wargadinata]]>
<![CDATA[ International Journal of Science and Society Vol 3 No 2 (2021): International Journal of Science and Society (IJSOC) ]]>
Publisher : <![CDATA[GoAcademica Research & Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (475.979 KB)
|
DOI: 10.54783/ijsoc.v3i2.318
<![CDATA[This research is related to leadership, political support, and the strategy of the Governor and Deputy Governor of West Kalimantan in building political support with the DPRD in running the government in a divided government. This will be very interesting because, in the current era of government, the border area has become the front guard for the Indonesian nation in global competition. The qualitative descriptive approach was used in this study to present the evidence discovered by in-depth analysis comprehensively. This study found that electing the Governor and Deputy Governor of West Kalimantan Province would directly improve the decentralization mechanism, resulting in many positive consequences. Second, the regional head's legitimacy among the people is increasing, implying that state sovereignty in the hands of the people is genuinely realized. Third, the support and participation of the people in governance, development and social society are getting higher.]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Kolaboratif ]]>
<![CDATA[Ella Lemanawati Wargadinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 8 No 1 (2016): Public Sector Leadership ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The shifting on public administration on theoretical or conceptual framework is influencing the public administration directly on empirical practices. The terms of bureaucracy, privatization, governance, coordination and collaboration are reflecting its progressiveness and those applied on day to day governmental actions. Collaborative governance has emerged as a response to the failures of the public organization monopoly on public services delivery. Instead of governance context, the concept of collaborative leadership captures the key element to articulate and discover win-win solutions among stakeholders.]]>
<![CDATA[LOCAL GOVERNMENT INNITIATIVE ON EDUCATION SECTOR ]]>
<![CDATA[Diana Rochintaniawati]]>;
<![CDATA[Ella Wargadinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.264
<![CDATA[The Study of Educational Policy post decentralization related on Professional Development was conducted in three years research. There are two problems posed in the study, they are: what kind of policy that should be provided by the local government to support the improvement of teacher professional development in teaching science of elementary school teachers and what type of teacher training model that should be developed to enhance teacher professional development in teaching science in elementary school. The subject of the study involved 30 elementary school teachers from West Bandung and Cimahi District as well as district Educational government as a policy maker. Research and Development method was apply in the study. The first year study started from elementary school teachers’ needs analysis in teaching science as basic information which was used to develop a framework of teacher training model. In the second year, the model of teacher training was developed and tested in small scale trial involving 3 schools and large scale trial involving 15 schools. The policies that should be provided by the local government to support the continuity of the program were also identified in a second year of research. In the third year of the study, the model was disseminated involving elementary schools located in West Bandung and Cimahi. From the study it was reveal that the involvement of local government policy post decentralization can support effectiveness of teacher training program as more schools were get involved in the training program as well as it maintain the continuity of the program. The teacher training model that mixed between traditional model and lesson study model was proved as an effective model to enhance elementary school teachers’ professional development in teaching science which was supported by the local government policy.]]>
