Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Daulat Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) Jurnal Civic Hukum Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia UNES Journal of Swara Justisia Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Law Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Perspektif Hukum Hang Tuah Law Journal
Davilla Prawidya Azaria
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Penataan Tata Ruang dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Tanjung Burung, Telukanga, Kabupaten Tangerang Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.44955

Abstract

Manusia dan lingkungan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun bumi telah mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan seperti deforestasi, erosi, tsunami, dan dampak manusia seperti pemanasan global, menimbulkan masalah serius yang memengaruhi seluruh planet. Undang-Undang Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan fisik atau biologis tanpa mendukung pembangunan berkelanjutan. Lingkungan mencakup dua jenis, biotik dan abiotik, dan masalah lingkungan dapat digolongkan sebagai dampak alam atau campur tangan manusia. Masalah ini sering kali disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Salah satu cara manusia mengekspresikan kepeduliannya terhadap lingkungan adalah dengan mematuhi undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung, Tangerang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya melestarikan ekosistem ini, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Penyuluhan ini diikuti oleh praktik penanaman bibit mangrove, yang membantu masyarakat memahami secara nyata cara menjaga dan memanfaatkan ekosistem ini secara berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, dan merawat hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung.
Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Alfarissa, Tiara; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Fauzan, Muhammad
Jurnal Civic Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v8i2.27700

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. Kegiatan kampanye Pemilu di media sosial lebih banyak dilakukan dalam bentuk kampanye hitam dibandingkan dengan kampanye positif. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, belum sepenuhnya memiliki kewenangan penindakan kampanye hitam di media sosial. Maka daripada itu perlu adanya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam hal mengawasi kampanye hitam di media sosial. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam menindak kampanye hitam di media sosial dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial.
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil melalui Akses Legalitas Usaha untuk Mendukung Blue Economy di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Surahmad, Surahmad; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad; Zaifa, Gilang Abi; Azzahra, Kesya Fadhilah
JE (Journal of Empowerment) Vol 5, No 1 (2024): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v5i1.4418

Abstract

AbstrakPengabdian masyarakat ini mengeksplorasi implikasi dari ketiadaan legalitas usaha kepada akses bantuan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi, dan hingga kepada Pemerintah Pusat. Metode pelaskanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tahap persiapan antara lain proses field trip, penentuan prioritas masalah, dan pengumpulan dana disertai dengan analisis kebutuhan mitra sasaran yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaskanaan dengan rapat pendapat dari para warga, pelaksanaan penyuluhan hukum, dan pendampingan pembuatan NIB dan PT Perorangan kepada 9 nelayan yang diharapkan dapat menjadi katalisator kemajuan Desa Majakerta, Kab. Indramayu. Hasil observasi menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan masyarakat terkait legalitas usaha khususnya bagi nelayan agar dapat memaksimalkan perlindungan hukum terlebih ketika sudah mendapatkan perizinan dan PT yang mana negara hadir di dalamnya demi keberlangsungan usahanya di masa depan.AbstractThis community service explores the implications of the absence of business legality on access to government assistance, especially the Indramayu Regency Government, the Provincial Government, and up to the Central Government. The method of implementing this community service uses a preparatory stage including a field trip process, determining problem priorities, and collecting funds accompanied by an analysis of the needs of target partners which is then continued with the implementation stage with a meeting of opinions from residents, conducting legal counseling, and assisting in making NIB and Individual PT to 9 fishermen who are expected to be a catalyst for the progress of Majakerta Village, Indramayu Regency. The results of the observation show that the importance of community knowledge related to business legality, especially for fishermen, in order to maximize legal protection, especially when they have obtained licenses and PTs where the government is present in it for providing the sustainability of their business in the future.
International Response to Urge United States’ Carbon Reduction Commitment on Willow Project Sebayang, Her Dianta Mehaga; Azaria, Davilla Prawidya
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i4.40812

Abstract

A large oil drilling project located in Alaska, United States, called Willow aims to explore significant oil reserves. Although the project is intended to increase fossil fuel production in the region, its impacts have raised concerns worldwide because of its potential to produce significant carbon emissions. These emissions could exacerbate climate change worldwide and threaten local Alaskan ecosystems, including flora and fauna that are vulnerable to noise and air pollution. These effects could also disrupt nearby communities that rely heavily on a clean and healthy environment. The Willow Project’s compliance with international environmental law—specifically the Paris Agreement—is evaluated through case study and normative juridical methods. One of the responsibilities of signatory countries to this agreement is to reduce carbon emissions that will limit global warming. The findings show that the Willow Project is in conflict with this commitment and shows that the United States is not on board with its efforts to combat climate change. In addition, the study examines how the Willow Project impacts human rights, particularly the right to a clean environment. Many issues relate to transparency and accountability because the public is not sufficiently involved in the decision-making process of the project. The results of this study confirm that stricter international regulations must be implemented and greater oversight is needed for high-risk energy projects. Therefore, the international community must push for decisive action to ensure environmental sustainability and human rights protection in the future.
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENDAFTARAN KOPERASI ABYAKTA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA KOPERASI Ridha Wahyuni; Davilla Prawidya Azaria; Atik Winanti; Dwi Desi Yayi Tarina
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Maret 2023
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/jai.v3i1.439

Abstract

Pendaftaran Koperasi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pendiri Koperasi untuk memperoleh status badan hukum. Hal ini mengingat jika badan usaha tidak disahkan oleh pemerintah dan tidak didaftarkan maka berdasarkan undang-undang yang berlaku, kedudukan Koperasi tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena Koperasi belum berbadan hukum. Hal ini juga berdampak pada tidak terlindunginya hak para anggotanya. Pada praktiknya, tidak semua Koperasi memiliki akta pendirian termasuk belum didaftarkan, salah satunya Koperasi ABYAKTA. Sementara, Koperasi ini sudah berdiri sejak 2021 dan telah memiliki 20 orang anggota, anggota telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Oleh karena itu, penyuluhan ini penting dilakukan untuk memberikan edukasi bagi para pengurus dan anggota mengenai pentingnya dilakukan pendaftaran dan segera membuat akta pendirian untuk mendapatkan pengesahan dari Negara. Kegiatan penyuluhan diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi terkait UU No. 25 Tahun 1992 khususnya mengenai tata cara pendirian dan prosedur pendaftaran Koperasi. Pada saat diskusi dan tanya jawab, para peserta sangat antusias dan memperoeh feedback yang positif, hal ini ditandai dengan tercapainya kesadaran peserta mengenai perlunya penyusunan akta pendirian Koperasi berikut penyusunan anggaran dasarnya. Dari kegiatan ini, akan ditindaklanjuti dengan pendampingan lebih lanjut, khususnya memberikan konsultasi informal dalam rangka percepatan pembuatan akta pendirian sekaligus pendaftaran Koperasi ABYAKTA
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Ridha Wahyuni; Davilla Prawidya Azaria; Atik Winanti
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4: September 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i4.3238

Abstract

Penyuluhan ini lebih mefokuskan pada upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan upaya pencegahannya. Dengan target sasaran peserta adalah para siswa/I Kls.12 SMA Bunda Kandung. Pendekatan yang digunakan dalam bentuk sosialisasi dan pengambilan kuesioner kepada para siswa/i SMA. Dari pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan akan dapat membentuk peer grup yang akan mentransformasikan kembali pengetahuan yang te telah diperoleh peserta kepada teman sebaya lainnya sehingga ada keberlanjutan informasi. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa/i terkait bahaya narkoba dan membangun kesadaran siswa/i untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta cara mencegahnya.
Menakar Aktualisasi Hak Partisipasi Anak melalui Pelibatan Anak dalam Law-Making Process Mitigasi Iklim Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Simanjuntak, Anni Alvionita; Puspitarini, Nabilah; Ferdianty, Shavina Putri
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1724

Abstract

Children’s right of participation legitimized in national and international instruments. It is giving children right be hear, to express their views and opinios in matters affecting them significantly, such as the climate crisis. However, exercising this rights still faces various obstacles. This study will describe an analysis of restrictions on children's participation as obstacles to fulfilling children's rights in the law-making process to assuring child involvement can be implemented. As a normative research, this study will examine legal literature materials. The finding shows that children's participation in the policy-making process is faced with the assumption of adults who use age and maturity as benchmarks. This is not in line with the meaning in the Convention on the Rights of the Child which has legally provided legal certainty for children to have the right to participate and make decisions without limiting them solely by age. The Convention only states that children are given the right to participate with a weight that is appropriate for the child. Therefore, policy makers should be able to provide a broader interpretation to children so that these restrictions do not become obstacles. It is necessary to take into account the perspectives of children and uphold the best interests of the child premise to achieve intergenerational equity as a whole.
Relevansi Peran Kementerian Koordinator dalam Sistem Presidensial: Studi Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan untuk Sistem Pemerintahan Indonesia: The Relevance of the Role of the Coordinating Ministry in the Presidential System: A Comparative Study and Policy Recommendations for the Indonesian Government System Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Fauzan, Muhammad; Thoriq, Ahmad Reihan
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.351

Abstract

This paper aims to analyze the relevance of the Coordinating Ministry in carrying out the functions of synchronization and coordination among state ministries in the administration of government in Indonesia, and to compare it with practices in several countries that adopt a Presidential system. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the Coordinating Ministry plays a strategic role in maintaining policy coherence among ministries. However, overlapping authority with other ministries that also possess coordinative functions, coupled with the relatively large number of Coordinating Ministers, has the potential to hinder government effectiveness if not managed properly. A comparative study with Presidential countries such as the United States, the Philippines, Brazil, and South Korea suggests that governmental coordination can be carried out more efficiently by a single office or specialized institution. Therefore, this study recommends a reduction in the number of Coordinating Ministers in Indonesia and the strengthening of a single strategic coordinating institution under the President, as well as the possibility for the Vice President to assume a coordinating role when directly mandated by the President.
Analysis of Challenges of Enforcing International Humanitarian Law in the Asymmetric War in Aleppo Wibowo, Rayhan Zaki; Azaria, Davilla Prawidya
Law Development Journal Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.2.172-181

Abstract

This study aims to uncover the problems that arise in asymmetric warfare, which are different from the challenges in conventional warfare. The main focus of this study is the challenges of implementing International Humanitarian Law (IHL) in the context of asymmetric warfare, involving state and non-state actors. This study identifies the challenges in implementing IHL principles, such as the principles of distinction, proportionality, and humanity that are often violated. In addition, this study also highlights global political constraints, especially the veto power in the UN Security Council and the involvement of foreign countries, which hinder the enforcement of international law. The results of the study show that although the international legal framework has been established, its application in asymmetric warfare such as in Aleppo requires in-depth evaluation and strengthening of fairer and more independent accountability mechanisms.
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS JURISDICTION IN PROSECUTING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BY RWANDA IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO Zahra, Lintang Aulia; Azaria, Davilla Prawidya
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 6 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i6.3393

Abstract

This study investigates the jurisdictional capacity of the African Court on Human and Peoples' Rights (AfCHPR) in adjudicating transnational human rights violations, with a focus on the Democratic Republic of Congo’s (DRC) case against Rwanda concerning alleged support for the M23 rebel group. Drawing on normative legal methods and qualitative analysis, the paper examines the limitations of DRC's domestic judicial system in addressing grave human rights abuses, particularly in conflict zones marked by institutional fragility, corruption, and impunity. Despite legal reforms and ratification of major human rights instruments, the DRC remains unable or unwilling to ensure accountability for violations, especially those involving foreign actors. In response to these systemic shortcomings, the DRC has turned to the AfCHPR, marking a significant legal milestone as the first inter-state case before the Court. The paper explores the legal foundations for the AfCHPR’s jurisdiction under regional and international instruments, while also analysing Rwanda’s objections concerning admissibility and territorial competence. By assessing relevant case law, including Zongo v. Burkina Faso and Ogiek v. Kenya, the research highlights the AfCHPR's growing legitimacy as a regional mechanism for human rights enforcement. This case signals a broader shift toward accountability and justice in Africa, challenging traditional notions of sovereignty in favour of state responsibility and victim protection.
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustanti, Rosalia Dika Alfarissa, Tiara Ali Imran Nasution Anni Alvionita Simanjuntak Atik Winanti Azzahra, Kesya Fadhilah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Dwi Desi Yayi Tarina Ferdianty, Shavina Putri Gilang Abi Zaifa Hermawati, Mutiara Jasmine, Tajna Putri Muhammad fauzan Muhammad Rafi Raditya Muhammad Syam Riva'i Puspitarini, Nabilah Raditya, Muhammad Rafi Rianda Dirkareshza Ridha Wahyuni Ridha Wahyuni Sebayang, Her Dianta Mehaga Siti Helmyati Surahmad Surahmad, Surahmad Syamsul Hadi Tajna Putri Jasmine Taupiqqurrahman Thoriq, Ahmad Reihan Wibowo, Rayhan Zaki Zahra, Lintang Aulia