Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI Tantri Naratama; Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i3.3576

Abstract

Initiating Payment of Trafficking Restitution from a Victims Perspective Rina Melati Sitompul; Andi Maysarah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i1.18276

Abstract

The objective of this study was to offer policy concept ideas in fulfilling restitution for the victims in accordance with the required attainment of justice. Restitution related to the payment of costs charged to the person based on a court decision that has permanent legally enforceable for the costs suffered by the victim or heir. This study used a normative method using a statutory approach and a case approach. From the three court decisions and one trafficking case in the constabulary, the victim's comprehension of the legal handling experienced is sufficient to accommodate the victim's wishes in obtaining victim's rights. Conclusions are drawn through an inductive to deductive thought process. Of the three decisions reviewed, it proved that the application of restitution payments was not able to fulfill a sense of justice for the victim. In fact, in practice, the fulfillment of compensation payments is in the non-penal space, from the perspective of victim recognition, it is sufficient to accommodate their wishes and hopes for the fulfillment of the expected restitution rights. In order to provide legal certainty for victims of the fulfillment of restitution rights, a legal breakthrough is required. The diversion method as a confirmation of ensuring the payment of the victim's restitution right is an offer. The concept of diversion can be carried out with the limitation of the criteria for the impact experienced by the victim, and the legality of legality is determined through a court decision or decision, as legal achievement through restorative justice is able to restore conflicts from perpetrators and victims.
PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENYIDIKAN Dino Febriansyah Sitorus; Andi Maysarah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i1.2918

Abstract

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI Tantri Naratama; Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i3.3576

Abstract

Eksistensi Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum Ismail Ismail; Andi Maysarah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 18, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v18i3.4774

Abstract

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ASAHAN (Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan) Ismail Ismail; Andi Maysarah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 18, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v18i1.4253

Abstract

Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Menciptakan Peradilan Bersih Di Sumatera Utara Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul; Ayu Trisna Dewi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara, untuk menganalisis peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara dan untuk menganalisis faktor yang menghambat peran Penguhung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu juga dilakukan Studi di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Koordinator/Asistant Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara. Peran Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara dalam upaya Menciptakan Peradilan Bersih di Sumatera Utara terlihat belum berjalan dengan sangat baik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh komisi yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara dengan jangkauan kerja yang sangat luas dan terbatasnya peran dan kewenangan Komisi Yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara yang hanya terbatas menerima laporan. Selain itu, belum adanya tolak ukur dalam melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan peradilan bersih merupakan hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH PEKERJA RUMAHTANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 3557/ PID.B/2018/PN.Mdn) Septia, Tri Yelly; Maysarah, Andi
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4817

Abstract

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraaan Bermotor Roda Dua, Timbulnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga terhadap barang (kendaraan bermotor roda dua tersebut), disebabkan oleh adanya penyalahgunaan hak, ini diatur didalam buku  tentang “kejahatan”,Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraaan bermotor roda dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372.Bentuk Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk seseorang yang bertanggungjawab dari suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana berlandaskan adanya suatu kesalahan, kesalahan ini lah yang diminta pertanggungjawabannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Adapun pertanggungjawaban pidana haruslah dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kejiwaan, dan tanpa ada suatu alasan pemaaf. Kesalahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tanpa didasari kesalahan maka pertanggungjawaban tidak pernah ada. Pada suatu prinsipnya kita mengenal dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, hal inilah suatu bentuk yang sangat fundamental untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku sangatlah subtantif dan mempunyai rasa keadilan bagi korban sehingga sanksi yang dijatuhkan pada pelaku memberikan suatu pembalasan dari suatu tindakan yang diperbuatnya,dikarenakan dalam teori hukum kita mengenal bahwasanya penjatuhan hukuman adalah suatu balas dendam, menakut-nakuti dan memperbaiki pelaku menjadi lebih baik.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS DI ERA DIGITAL SECARA ONLINE (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) Sopang, Fandi Iskandar; Maysarah, Andi
Bisnis-Net Vol 7, No 1: JUNI 2024
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/bn.v7i1.4352

Abstract

Perkembangan teknologi informatika yang sangat maju telah merevolusi cara perdagangan dilakukan dalam masyarakat. Praktik tradisional terlibat dengan penjual dan pembeli di lokasi fisik tertentu telah digantikan oleh kemampuan untuk melakukan transaksi dari lokasi mana pun dengan bantuan teknologi informatika. Munculnya e-commerce, atau perdagangan online, telah mengalami pertumbuhan eksponensial dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari individu, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Namun, di samping dampak positifnya, e-commerce juga menghadirkan konsekuensi negatif tertentu karena lambatnya perkembangan undang-undang peraturan yang sesuai dengan ekspansi cepat bentuk perdagangan ini. Satu masalah penting berkaitan dengan keadaan lembaga pemukiman saat ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang melibatkan pemeriksaan komprehensif hukum dan kasus-kasus yang relevan. Dari penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa Pelaksanaan arbitrase online hamper sama dengan prosedur arbitrase konvensional, dengan pengecualian bahwa ketentuan khusus mengenai spesifikasi online harus dimasukkan dan Putusan arbitrase online dianggap sah selama mematuhi prinsip-prinsip dasar arbitrase.