Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

BUSINESS LEGALITY AS A MEANS OF ENHANCING LEGAL UNDERSTANDING AMONG MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN MAYANG VILLAGE, SUKOHARJO REGENCY Moh Faizin; I Ketut Astawa; Tri Setiady; Rahmat Kurnia; Apriguno Putrantio; Thoriq Al Kautsar
Journal of Social Comunity Services Vol. 3 No. 3 (2026): Journal of Social Community Service (JSCS)
Publisher : Antis-publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/jscs.v3i3.539

Abstract

Objective: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting local economic development. However, limited understanding of business legality remains a significant challenge for many MSME owners, including those in Mayang Village, Sukoharjo Regency. This condition restricts legal protection and limits access to business development opportunities. This community engagement programme aimed to enhance the legal understanding of MSME owners regarding the importance of business legality as a foundation for conducting lawful and sustainable business activities Method: The programme employed a legal education approach consisting of presentations, interactive discussions, and question-and-answer sessions covering legal aspects, business licensing, and procedures for obtaining business legality. The participants were MSME owners from Mayang Village. Results: The results demonstrated a significant improvement in participants’ understanding of the importance of business legality, the benefits of obtaining business licences, and the procedures required to secure legal status in accordance with applicable regulations. The interactive discussions also revealed a high level of participant engagement in addressing legal issues encountered in business operations. The programme concludes that legal education on business legality is an effective approach to strengthening the legal awareness and understanding of MSME owners, thereby promoting legally compliant, administratively sound, competitive, and sustainable business practices.
Keamanan Siber Dalam Sistem Pembayaran Digital Dan Implikasi Hukum Bagi Aktivitas Investasi Digital Andrianto Dwi Prakoso; I Ketut Astawa
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5045

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan keamanan siber dalam sistem pembayaran digital menurut hukum positif di Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap aktivitas investasi digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keamanan siber telah diatur dalam aturan transaksi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, pelindungan data pribadi, serta regulasi sektor sistem pembayaran dan jasa keuangan. Namun, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum sehingga belum sepenuhnya terintegrasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa keamanan siber berimplikasi langsung terhadap keabsahan transaksi, tanggung jawab penyelenggara, pelindungan data pribadi, perlindungan investor, dan kepatuhan regulator. Oleh karena itu, keamanan siber harus dipahami sebagai unsur yuridis yang menentukan kepastian hukum, kepercayaan, dan keberlanjutan aktivitas investasi digital di Indonesia.
Kesetaraan Formal Dan Kebebasan Substantif Hak Suara Anggota Koperasi: Kajian Yuridis Asas One Member, One Vote Terhadap Tekanan Ekonomi Johan Amanda Maliku; Bryan Gurnala Marpaung; Salsabila Rahma Dina; I Ketut Astawa
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 5 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i5.3082

Abstract

Asas one member, one vote menjadi pembeda utama tata kelola koperasi dari perseroan terbatas. Namun, kesetaraan jumlah suara tidak menjamin kebebasan anggota dalam menggunakan suaranya, terutama ketika anggota dengan simpanan besar memiliki posisi tawar finansial terhadap koperasi dan anggota lain. Penelitian hukum normatif ini menganalisis pengaturan asas tersebut dalam hukum positif Indonesia, menilai kelengkapan norma perlindungan kebebasan hak suara dari tekanan ekonomi, dan merumuskan rekonstruksi norma Anggaran Dasar. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, dengan analisis deduktif-preskriptif dan uji proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan: (1) UU No. 25 Tahun 1992 dan Permenkop No. 19/2015 menjamin kesetaraan jumlah suara namun hanya mengatur aspek prosedural; (2) terdapat ketidaklengkapan norma parsial mengenai kebebasan kehendak anggota karena doktrin cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata tidak dapat diterapkan langsung pada keputusan kolektif; dan (3) Anggaran Dasar dapat menjadi instrumen perlindungan melalui pemungutan suara rahasia, pengungkapan kedudukan ganda, pengaturan penarikan simpanan proporsional, dan mekanisme keberatan. Rekonstruksi ini diharapkan menjadi bahan pembahasan RUU Perkoperasian. Kata Kunci: Koperasi, Hak Suara, One Member One Vote, Anggaran Dasar, Tekanan Ekonomi.