Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.141
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Public Policy Jurnal Pendidikan dan Konseling PERSPEKTIF Jurnal Pemerintahan dan Politik Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Journal Publicuho Journal of Governance and Social Policy MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Government and Social Issues (JGSI) Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Tabah Maryanah
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pertentangan Etnis Minoritas terhadap Agenda Politik Identitas Elite Pemerintah Aceh Ovi Amalia Sari; Tabah Maryanah; Robi Cahyadi Kurniawan
Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 2 (2022): DECEMBER 2022
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.806 KB) | DOI: 10.24815/gaspol.v3i2.29422

Abstract

Identitas masyarakat Aceh berupaya digambarkan dalam bentuk simbol tertentu, disini, elite mencoba mengidentifikasi masyarakat Aceh melalui bendera dan lambang. Langkah tersebut menimbulkan pertentangan dari kelompok masyarakat tertentu. Tulisan ini ingin mengkaji tentang fenomena sosial-politik yang ditimbulkan akibat adanya Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dimana teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite pemerintah, terutama Partai Aceh, mengidentifikasi Qanun bendera dan lambang sebagai simbol perdamaian dan sekaligus simbol pemersatu masyarakat Aceh. Namun hal tersebut ditentang oleh etnis minoritas karena tidak merepresentasikan Aceh secara menyeluruh. Walaupun begitu, respon etnik minoritas terhadap Qanun tentang bendera dan lambang Aceh terbagi menjadi dua kelompok, mendukung dan menentang. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa rancangan qanun tentang bendera dan lambang Aceh sangat dipengaruhi oleh agenda politik identitas elite pemerintah. Perbedaan pemahaman antara elite pemerintah Aceh dan kelompok etnis minoritas mengakibatkan belum efektifnya penerapan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh di Negeri Serambi Mekkah ini. The identity of the Acehnese people seeks to be depicted in the form of certain symbols, here, the elite tries to identify the people of Aceh through flags and symbols. This step led to opposition from certain groups of people. This paper wants to examine the socio-political phenomena caused by the existence of a Qanun on the flag and symbol of Aceh. The research method used is a qualitative-descriptive method. Data collection tool used in the form of in-depth interviews, where the technique of determining the informants used is purposive sampling technique. Data analysis techniques used are data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that the government elite, especially the Aceh Party, identify the Qanun flag and symbol as a symbol of peace and at the same time a unifying symbol of the Acehnese people. However, this is opposed by ethnic minorities because they do not represent Aceh as a whole. Even so, the response of ethnic minorities to the Qanun regarding the flag and symbol of Aceh was divided into two groups, supporting and opposing. Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the flag and symbol of Aceh is heavily influenced by the political agenda of the identity of the government elite. Differences in understanding between the Aceh government elite and ethnic minority groups have resulted in the ineffective implementation of the Qanun on the flag and symbol of Aceh in this Veranda of Mecca.
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT LOGISTIK SEBAGAI EFISIENSI ANGGARAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 irawan hartono; Feni Rosalia; Tabah Maryanah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.549 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2654

Abstract

In order to reduce the huge pilkada costs, the implementation of E-procurement in the procurement of election logistics will be an important first step. E-procurement is a development from conventional procurement to E-procurement where the procurement process is carried out electronically via the web/internet and uses communication and information technology facilities such as public auctions, prequalification and electronic procurement using website-based modules. This change is projected to produce a more effective, efficient, transparent and accountable government. The purpose of this study was to determine whether the implementation of E-procurement general election logistics procurement in PesawaranRegency resulted in budget efficiency. The research method used is descriptive research with qualitative and quantitative data analysis. The data used were obtained through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate thatthe implementation of E-procurement in the process of procurement of election logistics goods at the KPU secretariat of Pesawaran Regency causes the efficiency of the regional election budget in accordance with the objectives of the implementation of E-procurement. This can be seen by the large difference between the available budget and its realization. The application of E-procurement can also be applied to the implementation of the simultaneous General Election in 2024 so that much greater budget efficiency can be carried out
OPTIMALISASI LAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 Hendra Budi Setiawan; Tabah Maryanah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1166-1175

Abstract

Kegiatan kampanye Pemilihan memiliki keterkaitan dengan pendanaan yang tidak sedikit. Pasangan Calon dalam pemilihan mulai dari calon Bupati hingga calon Gubernur diperbolehkan menerima sumbangan dalam jumlah yang tidak terbatas. Keadaan tersebut membuat Pasangan Calon sering kali sulit mengungkapkan secara jelas siapa yang menjadi donatur dalam pendanaan kegiatan kampanyenya. Bahkan kerap kali laporan dana kampanye yang dilaporkan tidak menguraikan keadaan yang sebenarnya dari pemasukan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon. Sering kali terjadi kemungkinan belanja politik yang ditutupi dan tidak dapat dijelaskan melalui pelaporan dana kampanye yang sudah diregulasi oleh Peraturan KPU. Landasan utama dari pengelolaan dana kampanye sebenarnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Meskipun begitu, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye masih cukup sulit, sehingga publik belum dapat memantau aktivitas dari arus pemasukam dan pengeluaran uang dalam laporan dana kampanye Peserta Pemilihan. Penyelenggara dalam Pemilihan belum memiliki akses dan otoritas yang menyeluruh terhadap bahan pendukung laporan dana kampanye. Permasalahan tersebut membuat belum optimalnya transparamsi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye. Peranan audit dalam pelaporan dana kampanye untuk menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye juga harus terus dioptimalkan. Audit seharusnya bukan hanya menilai tingkat kepatuhan terhadap format pelaporan saja, melainkan juga harus menilai kesesuaian dalam kegiatan kampanye dengan apa yang tercatat dalam laporan dana kampanye Pasangan Calon. Diharapkan pada Pemilihan Serentak tahun 2024 nantinya akan terwujud prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan dana kampanye.
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN OLEH PPS DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Resty Aprilia; Tabah Maryanah; Etro Jaya Sinaga
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1147-1156

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu indikator kinerja Kementerian/Lembaga termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu, PPS sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan/desa juga wajib melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Plt.Sekretaris, Bendahara Pengeluaran dan PPS pada Pemilu tahun 2024. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki dampak yang positif antara lain meningkatnya kepercayaan antar penyelenggara Pemilu, meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan manipulasi anggaran oleh PPK dan meminimalisir resiko kriminalitas pada saat penyaluran dana. Penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diharapkan dapat dipertahankan, diperbaiki dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku terutama dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.
ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 Amir Amir; Tabah Maryanah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1116-1125

Abstract

Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparasi dan akuntabel. Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, staf, dan operator. Hasilnya ialah pengelolaan barang milik negara yang didalamnya termasuk logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung tengah sudah cukup baik, ini terlihat dengan sudah terdistribusinya logistik petugas pantarlih untuk tahapan coklit pemilu tahun 2024. Namun perlu beberapa perbaikan dan penguatan disektor sumber daya manusia serta infrastruktur gudang agar pemilu seretak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga cita-cita kita bersama untuk menghasilkan pemilu serentak tahun 2024 yang sukses baik itu penyelenggaraannya maupun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
ANALISIS DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN GAJI BADAN ADHOC TERHADAP KINERJA PADA TAHAPAN COKLIT PEMILU 2024 (STUDI PADA BADAN ADHOC DI WILAYAH KERJA KPU KABUPATEN LEBONG) Etro Jaya Sinaga; Tabah Maryanah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1157-1165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan pembayaran gaji adhoc terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Penelitian dilakukan pada Badan Adhoc di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji memiliki dampak besar terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Dampak ini terlihat dari rendahnya standar kuantitas dan kualitas produksi hasil Coklit yang telah dilakukan, serta kehadiran anggota badan Adhoc yang tidak stabil pada rapat-rapat evaluasi dan kegiatan coklit lainnya. Indikator efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang telah diselesaikan juga menunjukkan bahwa terlambatnya pembayaran gaji menyebabkan kinerja badan Adhoc tidak optimal. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji tidak berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian hasil akhir Coklit yang disebabkan adanya ancaman Pidana Pemilu. Oleh karena itu, disarankan agar pembayaran gaji Adhoc dilakukan secara tepat waktu agar kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024 dapat optimal. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Lebong dalam mengoptimalkan kinerja badan Adhoc pada tahapan Coklit Pemilu 2024.
PENERAPAN GOOD GOVERNACE BIROKRASI DI BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG, KEMENTERIAN DALAM NEGERI Shofarani Nurul Khotimah; Ari Darmastuti; Tabah Maryanah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3767-3780

Abstract

Birokrasi merupakan bagian pentinng baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan pelanyanan publik pada masyarakat. Terlebih sudah dilakukannya Reformasi Birokrasi setelah Indonesia mengalami Reformasi tahun 1997 setelahnya banyak perbaikan Birokrasi yang harus dilakukan. Birokrasi tidak hanya menjadi patron pada Orde Baru saja tapi memang harus bekerja sesuai tupoksi yang dimiliki. Begitu juga instansi yang dipilih peneliti yaitu Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan nilai-nilai good governace yang ada di Balai Pemerintahan Desa di Lampung, metode penelitian dengan menggunakan kualitatif untuk menjelaskan fenomena. Hasil yang didapatkan penerepan good governance sudah dilakukan dalam menjalankan program maupun kegiatan. Bisa dikatakan baik tapi dalam pertanggung jawaban membuat laporan, baik laporan keuangan atau laporan kegiatan banyak yang harus diperbaiki. Belum tepat waktu dan kelengkapan isi laporan yang belum lengkap menjadi kekurangan Balai Pemdes di Lampung yang kedepannya harus diperbaiki. Mengingat tugas birokrasi sekarang yang harus bisa efektif, mandiri, dan bisa menjalankan nilai- nilai good governance. Bukan hanya sekadar datang dikantor untuk menghabiskan waktu atau melakukan hal yang penting, kedepannya Birokrasi harus berdaya guna, efektif dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Amir Yusuf; Hertanto Hertanto; Tabah Maryanah
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 2 No 1 (2022): Journal of Government and Social Issues (JGSI)
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien, dan efektif. Tujuan Undang-undang pemilu adalah untuk memperkuat sistem demokrasi pemerintahan Negara, menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar dan adil, memastikan konsistensi dalam perencanaan sistem pemilu, menjamin adanya jaminan hukum dan menghindari duplikasi penyelenggaraan pemilu. Fokus kajian ini untuk mengukur tingkat integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam proses tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dari perspektif etika politik. Tipe penelitian adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan integritasnya demi menyelenggarakan pemilu yang demokratis perlu meningkatkan imparsial dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.
Analisis Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Pelaporan Praktek Vote Buying Etro Jaya Sinaga; Tabah Maryanah
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 2 No 1 (2022): Journal of Government and Social Issues (JGSI)
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elections are a means of implementing the people's sovereignty to directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly choose their leaders. However, elections based on honesty seem to still not be categorized as perfect honesty. The existence of vote buying practices in the Lebong Regency area indicates that there is a need for system improvement to overcome problems that always arise in every election. This study focuses on knowing the interest of the Lebong Regency community in combating election crimes, especially vote buying, by giving cash to voters. The respondents for this study were 10 people who received money and those who did not receive money during the 2019 election and the 2020 regional election, as well as the Campaign Team of one of the participants in the 2019 election and the 2020 regional election. Additionally, this study also involved members of the Lebong Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) to strengthen the author's argument. The research method used descriptive qualitative methods with data collection based on interviews and information from informants. The results of this study indicate that habits, kinship, economy, reward, legal certainty, and political education influence a person's interest in reporting election crimes, especially vote buying.
Efektivitas Pemanfaatan JDIH dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Resty Aprilia; Tabah Maryanah
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 2 No 1 (2022): Journal of Government and Social Issues (JGSI)
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan informasi hukum yang lengkap, menyeluruh dan terpadu dalam rangka pembinaan hukum dan pendidikan kepemiluan. Penelitian ini ini bertujuan untuk: 1). mengetahui gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2). mengetahui mengetahui upaya KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyebarluaskan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan efektivitas pemanfaatan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pengamatan yang menghasilkan gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan efektivitas pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan gambaran pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020 efektif atau tidak efektif.
Co-Authors Abdullah Wildan Ulhaq Amir Amir Amir Yusuf Ari Darmastuti Arizka Warganegara Bangun Suharti Dwi Wahyu Handayani Elyta Elyta Etro Jaya Sinaga Feni Rosalia Fitria Barokah Hendra Budi Setiawan Hertanto, Hertanto irawan hartono Kris Ari Suryandari Lidya Dwi Jayanti Maulana Mukhlis Ma’sum Busthomi Meri Carolina Siregar Narita Hayunanda Ni Kadek Poniasih Ovi Amalia Sari Prayoga Ardhi Prasetyo Resty Aprilia Retty Zulanda Robi Cahyadi Kurniawan Shofarani Nurul Khotimah Syarief Makhya Taufik Hidayat Ulfa Umayasari