Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Notaire

Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Trisadini Prasastinah Usanti; Xavier Nugraha; Dita Elvia Kusuma Putri
Notaire Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i3.29915

Abstract

In Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage it is stated that in the event of a deviation from the minimal age of marriage, a marriage dispensation may be requested from the court or other official appointed by both male and female parents. However, there are no indicators related to the conditions for marriage dispensation to be proposed in Law Number 1 of 1974 making the legal politics of granting marriage dispensations focus on judges. In its development, was born Law Number 16 of 2019 replaced Law Number 1 of 1974. This article is a legal article with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Through this article, it was found that there was a political change in the marriage dispensation law in Law Number 16 Year 2019, where the politics of marriage dispensation law was stricter than Law Number 1 of 1974 and had the spirit not to easily provide marriage dispensation. This can be seen from the existence of two conditions for filing a dispensation in Law Number 16 of 2019, namely (1) having urgent reasons and (2) Having sufficient supporting evidence.Keywords: Marriage Dispensation; Marriage Law; Politics Of Law.Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan batas usia minimal perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Namun, tidak ada indikator terkait kondisi dapat diajukannya dispensasi perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuat politik hukum pemberian dispensasi perkawinan, benar-benar menitikberatkan pada hakim. Dalam perkembangannya, lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artikel ini merupakan artikel hukum dengan pendekatan peraturan perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Melalui artikel ini, ditemukan bahwa terjadi perubahan politik hukum dispensasi perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , dimana politik hukum dispensasi perkawinan bersifat lebih ketat daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memiliki semangat untuk tidak dengan mudah memberikan dispensasi perkawinan. Hal ini dapat terlihat dari adanya dua syarat diajukannya dispensasi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu (1) memiliki alasan mendesak dan (2) Memiliki bukti-bukti pendukung yang cukup.Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Perkawinan; Politik Hukum.
Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung Vinanda Prameswati; Trisadini Prasastinah Usanti; Erni Agustin
Notaire Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i2.51234

Abstract

District Court Judges and Religious Court Judges in resolving child guardianship cases often issue different decisions regarding the same legal event, some reject the guardianship application, others accept the guardianship application, this shows that legal certainty has not been achieved in resolving guardianship application cases. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this research show that child guardianship can occur when there is a legal event such as both of the child's parents die, parental authority is revoked, or the child's whereabouts are unknown, and/or both parents are unable to carry out their obligations and responsibilities towards the child. this is as regulated in Article 50 paragraph (1) of the Marriage Law, Article 3 paragraph (1) PP No. 29 of 2019, as well as Article 33 paragraph (1) of the Child Protection Law. Furthermore, there are inconsistencies in the determination of guardianship determined by District Court judges and Religious Court Judges in the event of legal events of buying and selling, divorce, and the death of one of a child's biological parents, because each judge relies on different rules such as BW, Marriage Law, Child Protection Law and regulations in the form of KHI.
Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin Naini, Romlatust; Usanti, Trisadini Prasastinah; Sukardi, Sukardi
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.51349

Abstract

AbstractThe provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law regarding the position of children out of wedlock have undergone changes, following the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Due to the lack of certainty in addressing the criteria and rights of children out of wedlock in the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. Meanwhile, there are no government regulations mandated in Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law, which has an impact on the position of children out of wedlock. The aim of this research is to analyze the criteria, position and rights of children out of wedlock and the urgency of forming legislative regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The methodology used in this research is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a legal reform approach. The results of this research indicate that there is a need for criteria related to the phrase "children born out of wedlock”, in this case the child in question can be interpreted as a child born from a marriage that is not registered, or can even be interpreted as child born without a legal marriage, it can also be interpreted otherwise as children born outside a marriage. This aims to avoid multiple interpretations and ensure the fulfillment of the rights of children out of wedlock. The urgency of forming Legislative Regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, has juridical implications, including firstly adjustments to laws relating to children, namely the Marriage Law, the Citizenship Law and the Child Protection Law. Secondly, implementation of the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law with the existence of government regulations to regulate and ensure the rights of children out of wedlock. Thirdly, the establishment of a Presidential Regulation as an implementing regulation for Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which provides protection for the position and rights of children out of wedlock.Keywords: Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010; Children Out of Wedlock; Formation of Legislation. AbstrakKetentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan, pasca Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian tentang kriteria, kedudukan dan hak anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Disamping itu, belum adanya peraturan pemerintah yang diamanatkan pada Pasal 43 ayat (2) UU perkawinan sehingga berdampak pada kedudukan anak luar kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kriteria, kedudukan dan hak Anak Luar Kawin dan Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Pembaharuan Hukum (Legal Reform). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kriteria terkait dengan frasa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, dalam hal ini anak dimaksud dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau dapat pula diartikan sebaliknya sebagai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah atau anak lahir tanpa perkawinan orang tuanya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terpenuhinya hak anak luar kawin. "Urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, membawa implikasi yuridis diantaranya Pertama penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan anak yakni UU Pekawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Perlindungan Anak. Kedua, Pelaksanaan ketentuan "Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan” dengan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur dan menjamin secara pasti hak-hak anak luar kawin. Ketiga Pembentukan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana terhadap "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak-hak anak luar kawin. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; Anak Luar Kawin; Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.