Articles
<![CDATA[Pengaruh Variabel Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahapan Menuju Bonus Demografi ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Arini]]>;
<![CDATA[Taufiq Chaidir]]>;
<![CDATA[Satarudin]]>;
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Economics and Business Vol 4 No 1 (2018): Ekonobis, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ekonobis.v4i1.17
<![CDATA[Kajian yang berjudul Pengaruh Variabel Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahapan Menuju Bonus Demogerafi bertujuan untuk menganalisis variabel pertumbuhan penduduk, jumlah tenaga kerja, dependency ratio, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat . Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dan menggunakan data sekunder kurun waktu 2009 -2016. Untuk menganalisis hubungan variable Pertumbuhan penduduk , tenaga kerja, dependency ratio dan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi Nusa Tenggara Barat digunakan model regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil yang diperoleh dari regresi ini untuk variabel pertumbuhan penduduk (X1) dan dependency ratio (X3) mempunyai slope yang negatif memberikan makna jika terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk dan dependency ratio maka terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi sedangkan untuk variabel tenaga kerja (X2) dan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (X4) mempunyai slope yang positip memberikan makna , jika terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita maka terdapat kecenderungan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Uji secara parsial dan simultan seluruhnya signifikan.. Tingkat kesesuaian (the goodness of fit) dari model estimasi yang diamati ditandai dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,894. Ini berarti kemampuan dan kontribusi dari variabel bebas yang diamati terhadap variabel terikat sebesar 89, 4 persen sedangkan sisanya sebesar 10,6 persen di luar model.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Eka Agustiani]]>;
<![CDATA[Endang Astuti]]>;
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Economics and Business Vol 6 No 1 (2020): Ekonobis, Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ekonobis.v6i1.38
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang menggunakan alat analisis Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Model Implementasi Kebijakan Publik Ripley & Franklin. Dari hasil penelitian diharapkan rekomendasi kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa yang lebih transparant dan akuntabel guna mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukan rasio-rasio kemandirian yang tergolong rendah,rasio keserasian juga yang masih dibawah 50 persen,rasio efektivitas tergolong efektif ,sedangkan rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Pengimplementasian kebijakan public sudah memenuhi kepatuhan, perspektif kelancaran rutinitas dan persepektif pelaksanaan yg mengarah pada kinerja sudah memuaskan]]>
<![CDATA[Analisis Peluang Dan Tantangan Penerbitan Sukuk Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Di Nusa Tenggara Barat (NTB) ]]>
<![CDATA[Irwan Suriadi]]>;
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>;
<![CDATA[Hailuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Economics and Business Vol 6 No 2 (2020): Ekonobis, September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ekonobis.v6i2.46
<![CDATA[Pembangunan ekonomi membutuhkan pembiayaan yang memadai baik di tingkat nasional maupun daerah, salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari penerbitan obligasi syariah (sukuk) daerah. Nusa Tenggara Barat memiliki peluang yang besar untuk menerbitkan sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis Peluang penerbitan sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat, (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerbitan sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB),(3)Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan sukuk daerah di Nusa Tenggara Barat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath).Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung adanya peluang untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk sukuk daerah dan Sukuk daerah ini berpeluang untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan utang pemerintah daerah yang akan berpengaruh terhadap utang pemerintah sehingga akan meningkatkan risiko utang pemerintah, strategi pengembangan sukuk daerah adalah dengan mempersiapkan infrastruktur untuk penjualan dan pembelian sukuk daerah terutama bekerjasama dengan pihak bank serta melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan penerbitan sukuk daerah terutama bagi staf pengelola keuangan daerah.]]>
<![CDATA[Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Irwan Suriadi]]>;
<![CDATA[Hailudin]]>;
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Economics and Business Vol 7 No 1 (2021): Ekonobis, Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ekonobis.v7i1.70
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rumusan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Mataram. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode Fokus Group Discussion (FGD). Dalam merancang kebijakan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah untuk mengurangi kemiskinan di Kota Mataram, maka digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threath). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Faktor pendukung dapat dilihat dari kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Mataram yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kota mataram harus memiliki lokasi yang strategis dan pemberdayaan masyarakat Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Faktor Penghambat dapat dilihat dari kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Mataram yaitu kurangnya sosialisasi dan Bank syariah yg menggarap pasar mikro, Strategi kebijakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam menghadapi ancaman yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Mataram harus terus menerus mengembangkan diri secara kreatif, inovatif dan selalu memiliki perbaikan dalam pelayanan kepada nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESERASIAN BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL PADA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ]]>
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>;
<![CDATA[Bq Ismiwati]]>;
<![CDATA[Muhamad Sayuti]]>
<![CDATA[ JURNAL KOMPETITIF : MEDIA INFORMASI EKONOMI PEMBANGUNAN, MANAJEMEN DAN AKUNTANSI Vol 7 No 1 (2021): Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al-Azhar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.095 KB)
<![CDATA[ABSTRACT This study aims to see the compatibility of Capital Expenditures and Operational Expenditures in East Lombok Timur Finance. The type of research is quantitative descriptive research with the Conformity Ratio Analysis Method. The calculation of the ratio shows that it is quite good in terms of the compatibility of Capital Expenditures and the harmony of Operating Expenditures. The good balance shows that the East Lombok Regency Government is able to allocate its regional expenditure to increase development activities in order to achieve targeted growth.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT ]]>
<![CDATA[Wahidin]]>;
<![CDATA[Sahri Sahri]]>;
<![CDATA[Titi Yuniarti]]>;
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Sangkabira Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Abdimas Sangkabira, Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/abdimassangkabira.v2i2.124
<![CDATA[Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian intergral dari pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Hakekat pembangunan ekonomi desa sebagaimana hakekat pembangunan ekonomi daerah dan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur, sejahtera lahir bathin. Pembangunan ekonomi desa sudah lama seiring dengan lamanya pembangunan ekonomi daerah dan nasional, sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang. Sudah lamanya pembangunan ekonomi desa, hasil pembengunan ekonomi desa belum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana hakekat daripada pembangunan ekonomi desa. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan di desa, masih banyak persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat desa.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH BERDASARKAN FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN UMUM PADA KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020. ]]>
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>;
<![CDATA[Irwan Suriadi]]>
<![CDATA[ Journal of Economics and Business Vol 8 No 2 (2022): Ekonobis, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ekonobis.v9i2.118
<![CDATA[Artikel ini menganalisis perkembangan pengeluaran pemerintah pada berbagai fungsi pendekatan deskriptif kuantitatif yang mengkaji dan menghitung setiap perubahan pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, Data sekunder yang digunakan mulai tahun 2016-2020. Sumber data di peroleh dari djpk kemenku. Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Fungsi, tahun 2016-2020 secara umum mengalami perubahan. Mulai tahun 2020 dengan adanya kondisi khusus pandemik COVID 19, belanja Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan fungsi secara komposisi tetap didominasi oleh fungsi pelayanan umum. Namun pada fungsi pelayanan umum mengalami perubahan proporsi yang cukup signifikan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya dengan proporsi sebesar 2 - 7 persen pada 2019 lalu menjadi 2 - 17 persen pada 2020.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGENAAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPTB-UPPD LOMBOK BARAT ]]>
<![CDATA[Lalu Tesla Aditya Wibisono]]>;
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Aplikasi Perpajakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jap.v1i1.2
<![CDATA[Tujuan tulisan iniadalah untuk mengetahui Mekanisme Penghitungan Dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Unit Pelaksana Teknik Badan Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung - Lombok Barat.Berdasarkan Undang – undang No. 9 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang sah yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai dilakukan pada tanggal 18 Maret s/d tanggal 18 Mei 2019 di UPTB UPPD Gerung-Lombok Barat, dan dimulai pada pukul 07.30 sampai pukul 14.00, dengan jam kerja selama 6 hari. Pada hasil pembahasan dan perhitungan dapat dibuktikan dari SKPD notis pembayaran pajak kendaraan bermotor ( PKB ) dalam perhitungan ( NJKB x Bobot = DPPKB ( Dasar Pengenaan Pokok Kendaraan bermotor) PKB = DPPKB x TARIF = PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang didasarkan asas pemungutan PKB Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur No.22 Tahun 2017. Dari Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan penulis mengetahui prosedur perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua atau empat adanay ketidaksesuaian secara teori dan praktik. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kantor Unit Pelaksana Teknik Badan Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung - Lombok Barat dalam mekanisme penghitungan dan pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor roda dua yaitu diharapkan tetap mempertahankan serta meningkatkan pelaksanaan metode penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat pada waktunya guna kesejahteraan masyarakat bersama.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BBNKB DI PROVINSI NTB PERIODE 2016 - 2020 ]]>
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>;
<![CDATA[Siti Fatimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Aplikasi Perpajakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jap.v2i1.12
<![CDATA[Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perbandingan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung persentase dari PKB dan BBNKB selama periode 2016-2020. Dari hasil perhitungan selama periode 2016 – 2020 realisasi untuk PKB diatas target rata-rata 100% namun untuk persentase peningkatan mengalami fluktuasi, begitu pula dengan BBNKB mengalami fluktuasi Nmun realisasinya diatas 100%.]]>
<![CDATA[ANALISIS VARIABEL DETERMINAN TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siti Fatimah]]>;
<![CDATA[Muaidy Yasin]]>;
<![CDATA[Abdul Manan]]>;
<![CDATA[Emi Salmah]]>;
<![CDATA[Siti Sriningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Economics and Business Vol 9 No 2 (2023): Ekonobis, September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ekonobis.v9i2.150
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal, Tingkat ekonomi, Rasio Transfer, dan Opini Audit (Dummy) terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia selam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, Badan Pemeriksaan Keuangan RI dan Indonesia Corruption Watch. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Dalam penelitian ini dilakukan pemilihan model terbaik data panel melalui Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier dengan model yang terpilh Random Effect Model. Untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan pengujian hipotesis melalui Uji t-statistik dan Uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal dan Tingkat Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi di 34 provinsi Indonesia, sementara itu Rasio Transfer dan Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi di 34 provinsi Indonesia. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi temuan baru mengenai faktor-faktor determinan yang mempengaruhi Tingkat Korupsi di setiap Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.]]>
