Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.594

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai

Anak Agung Sri Indrawati

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 287068

Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek Jaminan Resi Gudang I Gusti Made Andika Surya Adi Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tulisan ilmiah ini mempunyai suatu tujuan yang didapatkan yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang mekanisme pengaturan pembebanan resi gudang sebagai bentuk jaminan peminjaman kredit serta mengindentifikasi eksekusi jaminan resi gudang menggunakan system parate executie. Adapun dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yang nanti akan ditelaah sebagai bahan riset yaitu mengkaji peraturan yang berlaku dimasyarakat guna untuk menelaah isi daripada aturan itu sendiri. Hasil studi menunjukkan Resi gudang dapat digunakan sebagai objek jaminan dengan mengajukan kepada bank yang menerima angunan berupa hasil komoditi pertanian dengan meregistrasikan barang komoditi tersebut kepada lembaga resi gudang, gudang akan mengeluarkan dokumen yang memuat identitas pemilik dan dokumen tersebut dapat diajukan sebagai jaminan kredit.Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang terdapat kekaburan norma. Dimana dalam hal ini kreditur melakukan eksekusi terlebih dahulu hanya memberikan pemberitahuan kepada debitur. Eksekusi yang dilakukan melalui sistem parate executie mengharuskan penjualan jaminan diadakan secara langsung untuk menghindari turunnya nilai jual komoditi yang dijaminkan. Adapun problematika yang akan timbul apabila debitur memiliki itikad tidak baik maka bisa saja debitur berkilah bahwa tidak terdapat pemberitahuan sebelumnya dalam melakukan eksekusi sehingga mengakibatkan proses eksekusi tersendat. Kata Kunci:, Resi Gudang, Problematika,Parate Executie ABSTRACT This scientific paper has a goal that is obtained, namely to study and analyze the mechanism for regulating warehouse receipt loading as a form of credit loan guarantee and to identify the execution of warehouse receipt guarantees using the parate executie system. As for writing this research using normative research methods, as for what will be examined later as research material, namely examining the prevailing regulations in the community in order to examine the contents of the rules themselves. The results of the study show that warehouse receipts can be used as collateral objects by submitting them to banks that receive agricultural commodities by registering these commodities to warehouse receipt agencies, the warehouse will issue a document containing the owner's identity and the document can be submitted as credit collateral. in article 16 of Law Number 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System there is a blur of norms. In which case the creditor executes first, it only provides notification to the debtor. Execution carried out through the parate executie system requires the sale of collateral to be held directly in order to avoid a decrease in the selling value of the commodity that is guaranteed. As for the problems that will arise if the debtor has bad intentions, the debtor may argue that there was no prior notification in carrying out the execution, causing the execution process to stall. Keywords:, Warehouse Receipt, Problematics,Parate Executie

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengkonsumsi Obat Tradisional Dan Tidak Memiliki Izin Edar Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Terjaminnya ketersediaan obat tradisional dalam praktik berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan pembangunan generasi yang berkualitas merupakan salah satu wujud realisasi dari tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kajian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kaidah-kaidah dan asas hukum. Dalam karya ilmiah ini akan memakai beberapa pendekatan, antara lain pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek pembahasan (statue approach) dan pendekatan konsepual tentang pertanggung jawaban serta konsep-konsep lain yang terkait dengan objek pembahasan (conseptual approach). Hasil yang dicapai dalam penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional yang merasa dirugikan maka diperlukannya prinsip tanggung jawab. Terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab produk (product liability), dan tanggung jawab mutlak (strict liability). Dalam menentukan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional yang merasa dirugikan diperlukan ketelitian dan juga prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pertanggung jawaban serta seberapa jauhkah tanggung jawab yang dapat dibebankan terhadap produsen. Secara yuridis bentuk perlindungan hukum yang dapat dibebankan kepada produsen adalah berupa pemberian ganti rugi. Kata Kunci: Obat, Perlindungan, Konsumen ABSTRACT Ensuring the availability of traditional medicines in the practice of the nation and state in achieving the goals of quality generation development is one of the realization of the state's goals for the welfare of its people as stated in the preamble to the 1945 Constitution. The study in this paper is a normative legal research that focuses on the legal principles and principles. In this scientific paper, several approaches will be used, including the Prevailing Laws approach related to the object of discussion (statue approach) and the conceptual approach of accountability and other concepts related to the object of discussion (conceptual approach). The results achieved in the research on legal protection for traditional medicine consumers who feel that they have been disadvantaged require the principle of responsibility. There are two types of responsibility, namely product liability and strict liability. In determining responsibility towards consumers of traditional medicines who feel disadvantaged, care is needed as well as the principle of prudence in analyzing responsibility and how much responsibility can be borne by producers. Juridically, the form of legal protection that can be borne by producers is in the form of compensation. Key Words: Medicine, Protection, Consumer

SOSIALISASI NORMA-NORMA HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI SANUR N K. Supa sti Dharmawan; A. A. Sri Indrawati; D. G. Rudy; N P. Purwanti; W. Wiryawan; I. B. P. Sutama
Buletin Udayana Mengabdi Vol 12 No 2 (2013): Volume 12 No.2 – September 2013
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.559 KB)

Originally the concept of CSR in developed countries is voluntary (voluntary based). Otherwise, in IndonesiaCSR is developed on the basis of legal obligation (mandatory based). Legal norms which expressly stipulatelegal obligation for the company to implement Corporate Social Responsibility (CSR) is the Law 40 /2007 onLimited Liability Companies, Government Decree No. 47/ 2012 and Act No. 25/2007 on Investment. Accordingto the Article 74 of Law No. 40/ 2007 as well as the Article 3 Government Decree No. 47/2012, each companyrunning its business activities in the field and / or related to the natural resources is required to carry out socialand environmental responsibility including companies engagement in the field of tourism in Sanur Bali. VariousCSR activities for the tourism companies in Sanur Bali, besides referring to the legislation are also expected torefer to the concept of Triple Bottom Line (Profit, People, Planet). These are designed to make balance betweenprofit related to People and the Planet for CSR perspective, as well as ISO 26000.

PENGATURAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DAN PENATAAN LINGKUNGAN DALAM AWIG-AWIG/PERAREM DESA PAKRAMAN A.A. Gede Oka Parwata; A.A. Sri Indrawati; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal AKSES Vol 11 No 1 (2019): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Secara sosiologis kita menghadapi kenyataan bahwa telah muncul masyarakat global yang sangat berpengaruh dan telah menyusup keseluruh pelosok Bali. Bali sebagai daerah tujuan wisata tidak bisa terlepas dari fenomena bahwa Bali sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu Bali harus dapat meyediakan fasilitas kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Situasi tersebut mengakibatkan Bali berkomunikasi dengan budaya luar, bahkan proses itu terjadi dengan begitu cepat tanpa melalui suatu perencanaan. Desa Pakraman sebagai salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan Bali juga mengalami berbagai perubahan, disamping karena dinamika internalnya, juga karena pengaruh lingkungan luar. Problematik aturan hukum (awig-awig/perarem) yang dihadapi Desa Pakraman sekarang ini dan diwaktu yang akan datang akan semakin kompleks. Persoalan-persoalan hukum di era sekarang ini serta perubahan sosial yang begitu cepat perlu direspon dan diantisipasi.Situasi Global dengan muatan pariwisatanya, secara langsung maupun tidak langsung menuntut perlunya pengkajian atau revisi terhadap awig-awig/perarem supaya tidak ditinggalkan oleh masyarakat yang bergerak begtu cepat. Dengan demikian awig-awig/perarem akan dapat menjalankan fungsinya baik sebagai kontrol sosial, maupun sebagai rekayasa sosial. Adanya awig-awig/perarem yang sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan jaman, akan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang mempunyai hak otonomi. Salah satu isi dari otonomi desa pakraman adalah hak untuk membuat aturan (awig-awig/pererm), yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis, yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat (mempunyai sifat luwes dan dinamis). Dengan adanya sifat yang luwes dan dinamis tersebut dapat dimengerti bahwa awig-awig/perarem dimasa lalu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, dan di masa yang akan datang, karena rasa keadilan dan ukuran kepatutan juga mengalami perubahan.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI UKIR TULANG DI DESA TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR I.G.A.M.R. Jayantiari; N.M. Aryani; A.A.S. Indrawati
Buletin Udayana Mengabdi Vol 20 No 3 (2021): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan pengabdian ini adalah dapat mewujudkan kesadaran hukum tentang pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta seni ukir tulang di Desa Tampaksiring sebagai ide kreasi turun temurun yang ada pada komunitas masyarakat.Hasil kerajinan seni ukir setempat bahkan telah menjadi ikon industri kreatif pendukung pariwisata Bali. Sasaran pengabdian yaitu tertuju pada kelompok perajin seni ukir tulang Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar yang tengah dalam pembinaan usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata oleh pemerintah. Pemahaman atas pentingnya melindungi suatu hasil karya cipta yang mengandung unsur warisan turun temurun sebagai ekspresi budaya tradisional hak kekayaan intelektual wajib diketahui oleh perajin. Target penting pengabdian diarahkan pada kesadaran hukum atas karya cipta untuk segera didaftarkan guna menghindarkan penjiplakan dan diakuinya design khas seni ukir tulang mereka oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab serta pembinaan secara langsung dengan memberi petunjuk konkrit dalam pendaftaran karya cipta merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Realisasi pengabdian mendapat sambutan positif dengan adanya pengetahuan dari para perajin tentang pendaftaran karya ciptanya sehingga memudahkan tindak lanjut dalam mewujudkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata kunci : Ekspresi Budaya Tradisional, Kesadaran Hukum, Perlindungan Hukum, Sosialisasi

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK SKINCARE TAK BER BPOM Raki Muthia' Rahmah; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan ini memiliki tujuan guna memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terkait produk kosmetik perawatan wajah tak ber BPOM yang merugikan konsumen serta tanggungjawab seperti apa yang ditujukkan kepada pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Metode penulisan yang digunakan untuk penulisan ini yakni metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya yakni bahwa perlindungan terhadap konsumen terkait dengan produk skincare tak ber BPOM yang merugikan konsumen ini diatur pada UUPK No. 8/1999, yang kemudian juga diatur pada KUHPERDATA. Kemudian, tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dirasakan konsumen tersebut adalah berupa ganti rugi yang mana hal ini pun diatur pada UUPK No.8/1999. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Perawatan Wajah, BPOM ABSTRACT This research’s purposes are to give an understanding and also knowledge about customer’s protection related to non BPOM skincare cosmetic products that have harmful effects for the customers, and about the responsibility that business owners have related to the harmful effects that they cause. The method that the author uses for this research is the normative legal method and the approach that the author uses is the statute approach. The results are the customer’s protection about non BPOM skincare cosmetic products are being regulated in Law No. 8/1999 and also regulated in the Code of Civil law. Then, the business owner’s responsibility related to the harmful effect is that the compensation like this is being regulated in Law No.8/1999. Key Words : Customer’s protection, Skincare cosmetics, BPOM

Co-Authors A. A. Alit Mas Surya Mahadewi Agung Yudha Dharma, I Gede Made Anak Agung Anom Dimas Wiraputra Anak Agung Deby Wulandari Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma Anak Agung Gede Brahma Aditya Pemayun Anak Agung Gede Jayarajendra Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu Anak Agung Ngurah Adhi Surya Utama Anak Agung Satria Mahardika D. G. Rudy Deti Yustina Dewa Ayu Devi Dwiva Sari Dewa Gde Rudy Dewa Gede Jeremy Zefanya Dwipayana, Kadek Ari Enjita Hairindika Griyo Mandraguna I Gede Surya Septiawan I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsedi I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan I Gusti Ayu Nevrita Dwi Anjani I Gusti Made Andika Surya Adi Putra I Kadek Bayu Sihandharma I Ketut Haris Wiranata I KETUT WESTRA I Made Dedy Priyanto I Made Duvanda Martadinata I Made Sarjana I Made Wirjanta I Putu Adi Dana Pratama I Putu Bawa Wicaksana I Putu Hedy Murdianantha I Wayan Agus Pebri Paradiska I.G.A.M.R. Jayantiari Ida Ayu Ketut Gita Widya Utami Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi Ida Ayu Sri Mas Prawreti Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Wedha Arisanthi Ida Bagus Gede Bayu Suryagara Ida Bagus Ngurah Wirabuwana Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Atmaja Ida Bagus Putu Sutama Ivana Bunga Wahyuni Josia Sedana Putra Kadek Ade Darma Putra Kadek Dwi Giovanni Kadek Feby Adhiyanti Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Indriyani Komang Githa Trisnasari Kresna Yoga Mahaputra Ledi Rufina Sinuhaji Marwanto Marwanto N.M. Aryani Nadya Elsa Putri Ni Kadek Yuwinda Dewi Ni Ketut Dewi Sri Murti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Manik Meira Setiarini Ni Made Dinda Meisya Saraswati Ni Nyoman Indah Pratiwi Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Purwanti Nuly Patandung Pande I Putu Cahya Widyantara Pande Nyoman Yori Pratana Pio Salvator Ginting Suka Putu Arya Wiguna Putu Eka Tresna Ardiawan Putu Lingga Mahasaskara Suarta Putu Mas Anandasari Stiti Putu Sandimas Putu Sellya Dani Listiyanti Putu Shintya Dewi Putu Sindhu Harta Bratha Mukti Putu Yoga Utama Putra Raki Muthia' Rahmah Ratna Gozala, Ngurah Gede Manik Menawa Selvi Marcellia Shinta Vinayanti Bumi Sukmana Putri, K. Lastrisa Maharani Viananda Pinatih, Ni Komang Vicky Meira W. Wiryawan Wulandari, Putu Dian Yulianingrum, Kadek Hennie

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search