Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Lentera Hukum Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Unes Law Review Jurnal Yudisial JURNAL RECHTENS Wicarana Journal of Economic & Business Law Review
Echwan Iriyanto
Universitas Jember
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak: (PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BAU) Damayanti, Melinda; Iriyanto, Echwan; Halif, Halif
WICARANA Vol 3 No 2 (2024): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i2.67

Abstract

Tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan, anak sebagai pelaku kejahatan semakin nekat dan dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan semakin canggih. Anak pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, KUHP berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Karya tulis ini bertujuan menerapkan kesesuaian bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus.Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, dan menerapkan kesesuaian penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau tidak sesuai tujuan pemidanaan anak. Kesimpulan penelitian ini perlu dilakukan penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sehingga memberikan efek jera, meminimalisir anak pelaku tindak penganiayaan dengan memberikan pidana sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara yang minimum terhadap anak sebagai residivis.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah Di Indonesia Rafika, Aliya tur; Iriyanto, Echwan; Nugroho, Fiska Maulidian
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.933 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i2.28987

Abstract

Abstract Transactions that have the purpose of payment in the territory of Indonesia use the rupiah currency as stipulated in Law no. 7 of 2011 concerning Currency. However, the "Mualamah Market" uses dinar and dirham payment transactions, and Indonesia's border areas with Malaysia, Singapore and Timor Leste are very vulnerable to using Ringgit, Singapore Dollars and US Dollars as well as lawyers being paid using foreign currencies and there are still many cases other. The purpose of this study is to determine the form of criminal threats that can provide a deterrent effect on perpetrators and can scare the general public so that all people in the territory of Indonesia use the rupiah currency in transactions that have a payment purpose. The methodology used is normative juridical by using a statutory, conceptual, historical and comparative approach with the support of the theory of punishment and legal certainty or the principle of legality, as well as the principle of territoriality. The results of this study indicate that every transaction that has the purpose of payment in the territory of Indonesia is required to use the rupiah currency. 7 of 2011 concerning Currency. The criminal threat in Article 33 paragraph (1) of Law no. 7 of 2011 concerning Currency is not in accordance with the theory of punishment (combined theory) because the sanctions are too light, both fines and physical crimes so that the sanctions are not yet effective to provide a deterrent effect or frighten the general public. Keywords: Criminal Law Protection, Payment Transactions, and Rupiah
Co-Authors Afifah, Rinda Nur Ainul Azizah Ainus Sofa Ilmi AN, Dodik Prihatin Damayanti, Melinda Dina Tsalist Wildana Dini Wininta Sari Dodik Prihatin AN Fiska Maulidian Nugroho Gress Gustia Adrian Pah Halif, Halif Halif, Halif I Wayan Yasa Laely Wulandari Lestari, Ella Wahyu Nugroho, Fiska Maulidian Nurhayati, Dwi Endah Pande Komang Novia Arsita Wijaya Rafika, Aliya tur Rian Dawansa