Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Acta Comitas Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium KRTHA BHAYANGKARA JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Devotion: Journal of Research and Community Service Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues International Journal of Sustainability in Research (IJSR)
Mohammad Jamin
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PERAN PPAT DALAM PROSES PEMBAGIAN HAK BERSAMA TANAH WARISAN DI SURAKARTA Suryaningsih, Renny Listianita; Hadi,, Toto Susmono; Jamin, Mohammad
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adatdi Surakarta, mengevaluasi pelaksanaan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pembagian hakbersama berupa tanah warisan secara adat, dan mengungkapkan kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat AktaTanah dalam proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat di Surakarta. Metode yangdigunakan berupa penelitian hukum sosiologis empiris.Sumber data berupa data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka.Teknik analisa data dengan analisis kualitatif,logika berfikir secara induktif. Penelitian ini dapat disimpulkan (1)Proses pembagian hak bersama berupatanah warisan secara adat di Surakarta meliputi turun waris, pemecahan, dan pembagian hak bersama, (2)Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat diSurakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu membantu Kepala Kantor PertanahanKota Surakarta untuk mempersiapkan data sebelum peralihan hak didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaikonsultan hukum bagi para ahli waris (klien) yang akan mengurus pembagian hak bersama, membuat AktaPembagian Hak Bersama, meneliti berbagai persyaratan dalam proses pembagian hak bersama, membantuKepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan (3)Kendalayang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adatdi Surakarta, berupa substansi hukum dan budaya hukum.
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6691.792 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.12

Abstract

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 Pratama, Agung Barok; ., Aminah; Jamin, Mohammad
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18258

Abstract

AbstractThis article  discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.AbstrakArtikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan.Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK ULAYAT OLEH HAKIM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA Epifanius Ivan; Mohammad Jamin
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand ownership of former certified communal rights in the Province of Papua often lead to dispute, one of which is the conversion of communal land on coutified land. Dispute over foumerly coutified communal land rights are resolved through state administrative courts. The settlement of land disputes over certified communal rights in the state administrative court may end with a verdict of cancellation of a coutifi cate that has been more than 5 years by the judge. Based on the above problem this writing is aimed to find out the status of land certificate of property rights of foumer customary rights the registration of traditional land rights transfer into individual rights, and the reason for the judge to cancel the courtificate. The research method used in this research is empirial juridical method. Technical analysis of data used in this research is a doctrinal approach that is empirial with descriptive analysis method. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the registration of land transitional rights of customary land must be accompanied by customary release, with the transfer of ownership of communal land into private property rights accompanied by the release of customary law community no longer have authority over the former land of coutified. The occurrence of cancellation of the certificate of land over the rights of customary by the judge is due to legal defect in the inssuarance.Keyword: customary land; cancellation; land rights AbstrakKepemilikan tanah bekas hak ulayat bersertifikat di Provinsi Papua seringkali menimbulkan sengketa, salah satunya peralihan tanah ulayat di atas tanah bersertifikat.Sengketa terhadap tanah bekas hak ulayat bersertifikat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa tanah bekas hak ulayat bersertifikat di  Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berakhir dengan putusan pembatalan sertifikat yang telah lebih dari 5 tahun oleh hakim. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentangstatus tanah sertifikat hak milik bekas hak ulayat, pengaturan pendaftaran peralihan hak atas tanah ulayat menjadi hak perorangan, serta alasan hakim membatalkan sertifikat.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang bersifat empiris dengan metode analisis deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendaftaran peralihan tanah hak ulayat harus disertai pelepasan adat, dengan beralihnya hak milik tanah ulayat menjadi tanah hak milik perorangan yang disertai pelepasan adat masyarakat hukum adat tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap tanah bekas hak ulayat bersertifikat.Terjadinya pembatalan sertifikat atas tanah bekas hak ulayat oleh hakim dikarenakan terdapat cacat hukum di dalam penerbitannya.Kata kunci:Tanah Adat; Pembatalan; Sertifikat Hak Atas Tanah
Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Pasca Pergeseran Norma Waris Adat Bali Komang Tri Setia Jaya; Mohammad Jamin; Mulyanto Mulyanto
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p5

Abstract

This study aims to determine the inheritance system in Wia-Wia Village after the Majelis Utama Desa Pakraman Bali Decision Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, to determine the legal validity of the decision to subsequently be used as a basis for Notaries in making inheritance deeds for Balinese indigenous people in Wia-Wia Village, and to find out the role of Notaries in making inheritance deeds based on Balinese customary law in Wia-Wia Village. This research is of empirical juridical type. The approach used is the approach of legislation and sociology of law. The data collection technique is by direct observation and semi-structured interviews. All data that has been collected is then analyzed with qualitative techniques. Then the results of this study show: (1) the people of Wia-Wia Village still adhere to a patrilineal belief system, namely heirs fall to purusa descendants (male) and predana descendants (female) do not get inheritance; (2) Majelis Utama Desa Pakraman Bali Decision Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 does not necessarily bind the Balinese indigenous people in Wia-Wia Village. Therefore, the decision cannot be used as a legal basis by the Notary in making an inheritance deed for the Balinese indigenous people in Wia-Wia Village; and (3) the role of Notaries in making inheritance deeds for Balinese indigenous people in Wia-Wia Village is limited to the act of pouring the will of the Balinese Indigenous people in Wia-Wia Village who face them by taking into account the values of Balinese customary law that they still adhere to today.
Indigenous Community Perspectives on Forest Area Protection Governance Policy Dirwan, Ahmad; Jamin, Mohammad; Husodo, Jadmiko Anom
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v1i2.12

Abstract

The objective of this study is to objectively analyze and examine the legal protection of the community regarding the status of area land in West Lampung Regency. This research is sociolegal because it only determines law as a social phenomenon. This research was conducted in West Lampung Regency the research location was in Sukapura Village, Sumberjaya District, West Lampung Regency, and in the location of the forest land in the disputed area. The results of the authors can be concluded, firstly, that the regulation of tenure over forest area land in West Lampung Regency cannot provide legal protection for indigenous peoples because, in several findings, it is known that the land and the holder of rights over it are recorded for the first time in the registration book. Second, the regulation of valid land tenure rights in order to provide protection to the community regarding the status of forest area land in West Lampung is to check the status of the land. In the event that the means of proof as referred to in paragraph 1 are not available or are no longer available, proof of rights can be carried out based on the fact that the land parcel in question has physically been in possession for twenty years or more consecutively by the applicant for registration and preliminary introduction with conditions.
Implications Of Electronic Integrated Mortgage Rights Registration If The Guarantee Owner Dies Happylenia Prasetya, Christina; Jamin, Mohammad; Saptanti, Noor
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 2 (2024): April 2024 ( Indonesia - Kenya - Libya )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i2.794

Abstract

Service public-based technology from the Mortgage Rights system electronic expected can give convenience for user system that, will but in its implementation Not yet walk in a way maximum. Problems arise if the owner guarantee dies during the mortgage​​ in a way electronically registered. This Study’s objective is to know the implications of Integrated Mortgage Rights registration​ in a way electronically if the owner guarantee dies. Study This is study law normative. Data used in the study This is secondary data. Collected data is then analyzed in a way descriptive qualitative with the use statute approach or approach legislation. Research results this if the owner guarantee died when the Mortgage Rights were registered in a way electronics, cause Number Identity Population owner guarantee in system Registration of Mortgage Rights No registered. This matter is causing mortgage rights not to be born. Because the creditor​ did not get guarantee certainty law when the Deed Granting Mortgage Rights was already signed through a power of attorney to impose mortgage rights because the APHT cannot registered to the Land Office.
Onrechtmatige Daad Notary In The Division Of Joint Property In The Cirebon District Court Decision Number 83/Pdt.G/2022/Pn Cbn Amelia Frida Santi, Eva; Jamin, Mohammad; Mayastuti, Anti
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 4 (2024): August 2024 ( Indonesia - Malaysia )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i4.852

Abstract

This research aims to identify the causes of onrechtmatige daad Notary in the division of joint property in the decision of the Cirebon District Court number 83/Pdt.G/2022/PN Cbn. This research is a type of doctrinal legal research or normative legal research, with a statute approach and case approach. The sources of legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using literature studies and analyzed using the syllogism method using a deductive mindset. The results showed that the causes of Notary irregularities in the making of the deed of division of joint property in the decision of the Cirebon District Court number 83/Pdt.G/2022/PN Cbn, are: a) the absence of good faith from Defendant I and Defendant II (Notary), namely Defendant II (Notary) assisted Defendant I in making the Deed of Separation of Joint property number 66 dated January 26, 2016 without the knowledge, without meeting, without signatures, fingerprints and without explanation from the Plaintiff, the Notary violated Article 16 paragraph (1) letter a, letter b and letter c, Article 44 paragraph (1) b) Defendant II (Notary) did not read the deed in front of the Plaintiff, the Notary violated Article 16 paragraph (1) letter l. Defendant II (Notary) also violated Article 3 paragraph (1) of the Notary Code of Ethics. Defendant II (Notary) committed an act against the law (onrechtmatige daad) Article 1365 of the Civil Code, Defendant II (Notary) is subject to civil liability. Defendant I and Defendant I (Notary) are jointly and severally liable in paying immaterial damages to the Plaintiff, paying court costs and dwangsom fees. Sanctions on the deed made by the Notary become invalid and not legally binding, so that it is declared null and void.
The Urgency of Expanding Judges' Perspectives to Response of Enactment Adat Law in the Indonesian Criminal Code Sari, Clara Mega Kharisma; Jamin, Mohammad
International Journal of Sustainability in Research Vol. 2 No. 4 (2024): July 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijsr.v2i4.2256

Abstract

Indonesia is a country of religious culture, and the enactment of Law No.1 of 2023 is an effort to decolonize and recognize and strengthen the existence of customary law in Indonesia. This research will explore the ability of judges in implementing Article 2 of the Law. This research adopts normative legal research using conceptual, statutory, and comparative approaches. The results of this study show that judges in Indonesia generally have a positivist view due to the limited views of judges. The recommendation from this research is for judges in Indonesia to explore, follow, and understand the laws that live in society. This needs to be done so that in determining a decision in accordance with the spirit, norms, values that exist in society and can realize an ideal customary criminal justice system, ideal customary criminal justice.
SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERUM WIDOROSARI KARTOSURO SUKOHARJO JAWA TENGAH Solikhah, Solikhah; Burhanudin, Burhanudin; Jamin, Mohammad; Mayastuti, Anti; Sulistiyaningsih, Nur; Hastuti, Luthfiyah Trini; Purwadi, Hari; Mulyanto, Mulyanto; Supbrowati, Gayatri Dyah; Rianto, Agus; Luthfiyah, Zeny; Gumbira, Seno Wibowo
Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Ekalaya Journal
Publisher : Nindikayla Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57254/eka.v2i2.58

Abstract

The general public's low understanding of basic provisions related to halal is still very low in general and this includes Perum Widorosari, Kartosuro District, Sukoharjo Regency, Central Java. So it is necessary to socialize legal counseling Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guarantees of Halal Products and various technical provisions for its application to be very appropriate and relevant to continue to be carried out. Public understanding that is adequate for the importance of implementing halal standards will pave the way for the establishment of halal zones that specifically fulfill the consumer's needs
Co-Authors ., Marthin A. Dirwan Aartje Tehupeiory, Aartje Abdul Kadir Agus Rianto Amelia Frida Santi, Eva Aminah . Ana Aniza Karunia Anti Mayastuti Burhanudin Burhanudin Bustami, Simona Diane Prihastuti Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Epifanius Ivan Fadhalia, Nyata Nabela Happylenia Prasetya, Christina Hari Purwadi, Hari Husodo, Jadmiko Anom I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Komang Tri Setia Jaya Luthfiyah Trini Hastuti Luthfiyah, Zeny Maria T.Geme Mulyanto Mulyanto Nur, Abdul Rahman Pratama, Agung Barok Renny Listianita Suryaningsih, Renny Listianita Saptanti, Noor Sari, Clara Mega Kharisma Seno Wibowo Gumbira, Seno Wibowo Solikhah Solikhah Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Sulistiyaningsih, Nur Supbrowati, Gayatri Dyah Suyanto . Toto Susmono Hadi,, Toto Susmono Trisia, Marlisa Ayu Yulia .