Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI Ni Putu Lydia Suta Dewi; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xqwg2h87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum perdata dan hukum hak cipta, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta pelanggaran hak ekonomi pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui pengkajian terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Hak Cipta, pertauran pelaksana, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutaran lagu tanpa lisensi merupakan perbuatan aktif yang bersifat melawan hukum karena melanggar hak subjektif pencipta atas hak ekonomi ciptaannya, bertentangan dengan kewajiban hukum untuk memperoleh izin dan membayar royalti, serta menimbulkan kerugian ekonomi berupa hilangnya royalti. Selain itu, tindakan tersebut terbuktu melanggar hak ekonomi pencipta, khususnya hak pengumuman dan pertunjukan dalam penggunaan ciptaan secara komersial. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan normatif yang era tantara pelanggaram hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan konstruksi perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata, di mana ketentuan hak cipta berfungsi sebagai lex specialis yang memperkuat dasar pertanggungjawaban perdata.
KEABSAHAN PERJANJIAN PENAHANAN IJAZAH YANG DIALAMI OLEH SALAH SATU KARYAWAN PERUSAHAAN PERBANKAN DI JAKARTA Fresly Bronson Nainggolan; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/g5r6qj09

Abstract

Penelitian ini menganalisa norma-norma yang ada dan juga fakta yang terjadi pada salah satu karyawan perbankan yang mengalami praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pada penelitian ini pula didapati bahwa adanya hal-hal yang dapat membatalkan suatu perjanjian penahanan ijazah meskipun perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak, seperti adanya tidak seimbangan yang mencederai asas keadilan dalam membuat suatu perjanjian. Didapati pula terjadi dinamika dalam penanganan masalah ini, seperti adanya Surat Edaran Menteri Ketetenagakerjaan yang sepertinya menjadi jawaban atas permasalahan ini, namun, upaya tersebut belumlah cukup komprehensif untuk menjadi jawaban atas problematika yang sedang terjadi. Melalui penelitian ini juga akan menjelaskan hal-hal yang mendasari mengapa perundang-undangan yang melarang praktik penahanan ijazah harus segera diciptakan demi menegakkan keadilan bagi para pekerja, sesuai dengan teori negara negara kesejahteraan. Di dalam penelitian ini juga akan dijelaskan hal yang fundamental dalam membuat suatu undang-undang, yaitu diperlukan adanya kajian mendalam berupa naskah akademik, yang memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis didalamnya, sehingga urgensi dari terciptanya perundang-undangan yang melarang praktik penahanan ijazah ini memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN I Gusti Ayu Kanaya Sandhya Pitaloka; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/h9ygyw79

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek hukum perdata dalam penanganan sengketa pasar uang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai batas kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kajian difokuskan pada peran OJK dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang bersumber dari hubungan hukum kontraktual antar pihak. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kritis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sengketa pasar uang merupakan sengketa keperdataan yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. OJK tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan berperan dalam pengaturan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui LAPS SJK. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan yang optimal. Penelitian menemukan adanya celah dalam koordinasi antarlembaga dan lemahnya daya ikat putusan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi norma hukum, dan peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan konsumen yang lebih baik dalam sektor jasa keuangan.