Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
Ida Bagus Yoga Raditya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI Ni Putu Lydia Suta Dewi; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xqwg2h87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum perdata dan hukum hak cipta, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta pelanggaran hak ekonomi pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui pengkajian terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Hak Cipta, pertauran pelaksana, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutaran lagu tanpa lisensi merupakan perbuatan aktif yang bersifat melawan hukum karena melanggar hak subjektif pencipta atas hak ekonomi ciptaannya, bertentangan dengan kewajiban hukum untuk memperoleh izin dan membayar royalti, serta menimbulkan kerugian ekonomi berupa hilangnya royalti. Selain itu, tindakan tersebut terbuktu melanggar hak ekonomi pencipta, khususnya hak pengumuman dan pertunjukan dalam penggunaan ciptaan secara komersial. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan normatif yang era tantara pelanggaram hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan konstruksi perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata, di mana ketentuan hak cipta berfungsi sebagai lex specialis yang memperkuat dasar pertanggungjawaban perdata.
KEABSAHAN PERJANJIAN PENAHANAN IJAZAH YANG DIALAMI OLEH SALAH SATU KARYAWAN PERUSAHAAN PERBANKAN DI JAKARTA Fresly Bronson Nainggolan; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/g5r6qj09

Abstract

Penelitian ini menganalisa norma-norma yang ada dan juga fakta yang terjadi pada salah satu karyawan perbankan yang mengalami praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pada penelitian ini pula didapati bahwa adanya hal-hal yang dapat membatalkan suatu perjanjian penahanan ijazah meskipun perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak, seperti adanya tidak seimbangan yang mencederai asas keadilan dalam membuat suatu perjanjian. Didapati pula terjadi dinamika dalam penanganan masalah ini, seperti adanya Surat Edaran Menteri Ketetenagakerjaan yang sepertinya menjadi jawaban atas permasalahan ini, namun, upaya tersebut belumlah cukup komprehensif untuk menjadi jawaban atas problematika yang sedang terjadi. Melalui penelitian ini juga akan menjelaskan hal-hal yang mendasari mengapa perundang-undangan yang melarang praktik penahanan ijazah harus segera diciptakan demi menegakkan keadilan bagi para pekerja, sesuai dengan teori negara negara kesejahteraan. Di dalam penelitian ini juga akan dijelaskan hal yang fundamental dalam membuat suatu undang-undang, yaitu diperlukan adanya kajian mendalam berupa naskah akademik, yang memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis didalamnya, sehingga urgensi dari terciptanya perundang-undangan yang melarang praktik penahanan ijazah ini memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN I Gusti Ayu Kanaya Sandhya Pitaloka; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/h9ygyw79

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek hukum perdata dalam penanganan sengketa pasar uang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai batas kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kajian difokuskan pada peran OJK dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang bersumber dari hubungan hukum kontraktual antar pihak. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kritis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sengketa pasar uang merupakan sengketa keperdataan yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. OJK tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan berperan dalam pengaturan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui LAPS SJK. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan yang optimal. Penelitian menemukan adanya celah dalam koordinasi antarlembaga dan lemahnya daya ikat putusan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi norma hukum, dan peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan konsumen yang lebih baik dalam sektor jasa keuangan.
ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL Ida Bagus Krisna Ananta Dwi Putra; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xtc5px62

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep force majeure dalam hukum perdata Indonesia dengan fokus pada kontrak investasi online yang berkembang pesat di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran force majeure sebagai dasar hukum pembebasan tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan perjanjian investasi berbasis teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis, yang didukung oleh penelitian empiris untuk memperkuat analisis dan menggambarkan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa force majeure merupakan mekanisme hukum penting yang membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi apabila terjadi peristiwa tak terduga yang berada di luar kendali debitur dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam konteks kontrak investasi online, peristiwa tersebut meliputi gangguan sistem teknologi informasi, kegagalan jaringan internet, serangan siber, kebocoran data, serta perubahan regulasi secara mendadak yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure yang dirumuskan secara jelas dan eksplisit guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang transparan dan akuntabel agar penerapan force majeure tidak disalahgunakan serta tetap memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi para pihak.
PELINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 Komang Arundati Putri Rajendra; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2x9gx67

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bentuk pelindungan hukum atas data pribadi bagi masyarakat yang melakukan transaksi Non-Fungible Token (NFT) dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa karakter transaksi NFT yang bertumpu pada teknologi blockchain yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah (immutable) berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PDP. Meningkatnya praktik peredaran dan perdagangan data identitas, seperti KTP dan berbagai informasi personal lainnya, dalam aktivitas aset digital menimbulkan tingkat kerentanan yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk beragam bentuk kejahatan. Penyelesaian hukum atas penyalahgunaan data pribadi dalam konteks aset digital dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi, mengingat karakter NFT yang bersifat global dan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga menuntut model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan fleksibel.
PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN ENDORSEMENT DENGAN ALASAN PENURUNAN REPUTASI PUBLIC FIGURE: ANALISIS ASAS PACTA SUNT SERVANDA Ida Ayu Pradnya Maheswari; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/293g8q76

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan pembatalan sepihak perjanjian endorsement dengan alasan penurunan reputasi public figure berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah pengaturan pembatalan kontrak dalam KUHPerdata serta kedudukan reputasi sebagai prestasi immaterial dalam kontrak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak pada prinsipnya tidak sah tanpa dasar hukum yang jelas dan penurunan reputasi dapat dijadikan alasan hanya jika secara tegas diatur dalam kontrak atau terbukti merupakan pelanggaran fundamental yang menggagalkan tujuan utama perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda tetap mengikat kedua belah pihak kecuali terdapat wanprestasi atau keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata modern terkait kontrak digital serta menjadi pedoman praktis bagi pelaku usaha dan public figure dalam penyusunan klausula reputasi yang jelas dan terukur.
EFEKTIVITAS TERMS AND CONDITIONS DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA KONTRAK KEANGGOTAAN GYM Ida Bagus Adhyaksa Wicaksana; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 3 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/36wq4a96

Abstract

Kontrak keanggotaan gym pada umumnya dituangkan dalam bentuk terms and conditions yang bersifat baku dan disusun sepihak oleh pihak penyedia layanan. Hal ini sering menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, baik anggota maupun pihak gym. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam ragam klausul yang lazim dicantumkan dalam perjanjian keanggotaan gym, cara penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi, serta tingkat efektivitasnya dalam memberikan lindungan hukum yang adil untuk kedua pihak. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, pertama pendekatan peraturan perundang-undangan, kedua pendekatan konseptual, dan ketiga pendekatan analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul dalam kontrak keanggotaan gym cukup efektif dalam memberikan kepastian secara administratif, terutama terkait dengan kewajiban anggota. Namun demikian, klausul tersebut belum mampu menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dan perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak. Klausul cenderung lebih menguntungkan pihak gym dan sering kali bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul kontrak yang lebih proporsional serta pengawasan dari pemerintah agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.
Co-Authors Albert Theo Andar Pandapotan Sinaga Amelia Wiriani Maria Da Silva Catherine Daniel Sitepu Dony Sedhy Yoelta Sembiring Ferlindi Ferliana Fortuna Nur Paramita Fresly Bronson Nainggolan Gede Eka Widhi Adnyana I Gusti Ayu Kanaya Sandhya Pitaloka I Kadek Dipta Pramartha Supanca I Made Dedy Priyanto Ida Ayu Pradnya Maheswari Ida Bagus Adhyaksa Wicaksana Ida Bagus Krisna Ananta Dwi Putra Komang Ariwani Komang Arundati Putri Rajendra Komang Pasek Adi Putra Ngurah Dewa Suniantara Ni Komang Tri Anna Pramesti Ni Putu Kencana Dewi Ni Putu Lydia Suta Dewi Sang Made Andika Wiguna Scholastica Primadewi Laetitia Madhuswara Gunanto