Articles
<![CDATA[DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Anindita, Amoghasiddi Dewi]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>;
<![CDATA[Juliani, Henny]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.197 KB)
<![CDATA[Setiap daerah diberikan kewenangan yang berlandaskan desentralisasi. Desentralisasi di dalamnya termasuk desentralisasi fiskal yaitu kebijakan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Pajak Restoran. Di Kota Magelang, Pajak Restoran termasuk penetapan objek pajaknya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang yang pada tahun 2017 mengalami perubahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan dan bagaimana pengaruh dari perubahan Objek Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. Digunakan metode pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini. Perubahan pada penetapan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang, didasarkan pada pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang serta sudah tidak ada lagi restoran dengan omzet di bawah Rp 5.000.000,00 per tahun. Perubahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ]]>
<![CDATA[Rahman, Roni Nur]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>;
<![CDATA[Adiyanta, F.C. Susila]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.727 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (E-Parking). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PP NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BESERTA HAMBATAN PELAKSANAANNYA ]]>
<![CDATA[Muchamad Ja'abik Fatchullah]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (759.083 KB)
<![CDATA[Pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menerapkan permohonan perizinan lingkungan melalui Online Single Submission (OSS). Permohonan izin lingkungan dengan ketentuan baru memiliki permasalahan karena adanya kewajiban pembuatan suatu dokumen Persyaratan Teknis (Pertek) tetapi tidak menghadirkan ketentuan bagaimana dokumen tersebut dibuat secara resmi. Pendekatan Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam permohonan izin lingkungan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan seperti pendaftaran pada OSS, penentuan KBLI, persetujuan PKPLH, pembuatan dokumen Pertek, pembuatan dokumen AMDAL atau UKL/UPL. Pelaksanaan prosedurnya menggunakan dua metode yaitu metode online dan metode langsung . Terdapat hambatan dalam pelaksanaanya yaitu tidak adanya aturan dokumen pertek dibuat dan banyaknya dokumen pertek yang harus dibuat. Dengan demikian diperlukan adanya perubahan peraturan dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dan diperlukan pengoptimalan metode online untuk memaksimalkan sistem ini.]]>
<![CDATA[PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG ]]>
<![CDATA[Aulia Fitri Rahdania*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (465.106 KB)
<![CDATA[Penerbitan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah. Bertambahnya jenis Pajak Daerah berpengaruh terhadap jumlah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, adanya peningkatan penerimaan pajak daerah maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga bertambah. Kota Tangerang menetapkan peralihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sejak Januari 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah di Kota tangerang dan untuk mengetahui kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota Tangerang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Gunawan Bayu Kumoro]]>;
<![CDATA[Untung Sri Hardjanto]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.523 KB)
<![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Banyaknya kasus korupsi maupun penyalahgunaan keuangan negara yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah di tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Badan pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya pemerintah pusat serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara di BPK RI. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemerintah pusat tahun 2017 terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan meliputi tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, pemeriksaan kinerja memuat kesimpulan belum sepenuhnya efektif, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan belum sepenuhnya sesuai.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah keterbatasan anggaran biaya untuk melakukan pemeriksaan. Upaya yang diakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dengan memprioritaskan obyek pemeriksaan agar penggunaan anggaran lebih efisien.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Faisal Akbar Trisnawan*, Sonhaji, Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.504 KB)
<![CDATA[elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) adalah identitas elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Kata kunci : sesuai dengan konsep Dasar Hukum yang menjadi pedoman penerbitan e-KTKLN bagi TKI adalah Undang-Undang nomor Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Hambatan yang dialami dalam penerbitan e-KTKLN adalah faktor Peraturan Hukum, faktor aparat, dan masyarakat. Manfaat e-KTKLN bagi TKI adalah memberikan perlindungan kepada TKI.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSFER PRICING SEBAGAI UPAYA TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) ]]>
<![CDATA[Ayu Ida Sentanu*, Budi Ispriyarso. Henny Juliani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.976 KB)
<![CDATA[Salah satu sasaran pemungutan pajak terhadap badan yaitu perusahaan multinasional. Tidak sedikit perusahaan multinasional yang berupaya meminimalkan pajak salah satunya melalui transfer pricing. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri antara kedua wajib pajak itu memiliki hubungan istimewa. Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) identifikasi masalah dalam yaitu terjadinya transfer pricing di bidang perpajakan dan upaya yang pemerintah dalam meminimalkan transfer pricing dalam perusahaan. Penulisan hukum ini diteliti dengan metode penelitian normatif yang memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulisan hukum ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data kepustakaan berupa data sekunder yang diolah dan dianalisa datanya secara analisis kualitatif.Hasil penelitian ini adalah transfer pricing dapat terjadi apabila terdapat transaksi karena adanya hubungan istimewa dan transaksi tersebut melewati batas harga kewajaran antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, tetapi otoritas pajak dapat mengurangi terjadinya transfer pricing karena mempunyai kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan prinsip (arm's length principle) dan penggunaan global tax identity number.Simpulan penelitian penulisan hukum ini adalah transfer pricing dapat terjadi terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang melewati batas harga transaksi yang ditentukan. Otoritas pajak diberi kewenangan dan kekuasaan dalam pemungutan pajak untuk meminimalisir terjadinya praktek transfer pricing dalam perusahaan multinasional sehingga]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI SENGKETA PAJAK PT. ASURANSI JIWA SX LX) ]]>
<![CDATA[Rani Oktaviani*, Hendro Saptono, Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.587 KB)
<![CDATA[Pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain pajak yang dijadikan sebagai sumber pembangunan dan pensejahteraan Negara, maka muncul sebuah konsep yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk membayarkan pajak atas transaksi jual beli saham yang mereka lakukan di Bursa Efek. Pajak atas transaksi perdagangan saham tersebut termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh). PPh dikenakan terhadap setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh tersebut juga dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham di bursa efek. Berkaitan dengan hal tersebut, telah terjadi sengketa antara Direktur Jendral Pajak dengan PT Asuransi Jiwa SX LX yang disebabkan karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2005. Permasalahan juga timbul akibat dari penyelesaian sengketa tersebut adalah di mana putusan Pengadilan Pajak dianggap tidak sah karena Putusan Banding yang dikeluarkan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yurudis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (descriptive legal study).Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pertanggungjawaban atas sengketa pajak penghasilan atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa SX LX tidak bisa seluruhnya dijatuhkan kepadanya (investor). Bukti potong pajak yang diterbitkan oleh bursa efek untuk setiap bulannya, bukan atas nama pemohon banding, melainkan atas nama broker untuk keseluruhan transaksi. Dalam hal ini Broker ikut bertanggung jawab karena broker merupakan perantara pedagang efek. Kedua, putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak penghasilan atas transaksi saham PT Asuransi Jiwa Sx Lx dianggap tidak sah, karena putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 81 ayat (11) dan (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana suatu putusan dengan pemeriksaan acara biasa diambil dalam jangka waktu 12 bulan. sedangkan Putusan pengadilan pajak Nomor: 210XX/PP/M.V/1X/2009 dikeluarkan dalam jangka waktu 12 bulan lebih 16 hari, sehingga putusan tidak bisa dianggap sah. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum]]>;
<![CDATA[Fifiana Wianaeni]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.101 KB)
<![CDATA[DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan APBD.Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasaan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, karena apabila pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dijalankan dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu atau beberapa anggota DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, serta solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.Hasil penelitian ini memaparkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 serta hambatan-hambatan yang terjadi beserta solusinya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017.]]>
<![CDATA[PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SANDERA PAJAK (GIJZELING) DI LINGKUNGAN KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II ]]>
<![CDATA[Norma R.K.Z.*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.998 KB)
<![CDATA[Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Namun demikian, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, maka terhadapnya perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah melalui penagihan pajak berupa penyanderaan (gijzeling). Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Pada tahun 2015, penyanderaan (gijzeling) telah dilaksanakan di Indonesia seperti di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan penyanderaan (gijzeling) oleh lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan sandera pajak di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan juga hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan gijzeling yang terjadi di lapangan.]]>
