Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.839

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Administrative Law & Governance Journal Jurnal Meta-Yuridis JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law Development Journal Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sustainable Development Issues Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957388

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 72 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS PUTUSAN MA ATAS KASASI PUTUSAN PN. TUBAN NOMOR 25/PDT. G/2013/PN. TUBAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN Hayasinana, Khalida; Sarono, Agus; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

OPTIMALISASI PENGAWASAN SISTEM OUTSOURCING SEBAGAI UPAYA MENUNJANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA Nuriya, Ellida; Ispriyarso, Budi; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH Husainy, Haedar Hakim; Ispriyarso, Budi; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pembayaran Berbasis Teknologi di Indonesia Anindita, Ivan Rifqi; Aminah, Aminah; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Nurkharisma, Dina; Ispriyarso, Budi; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Rahman, Roni Nur; Ispriyarso, Budi; Adiyanta, F.C. Susila
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.727 KB)

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (E-Parking). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.

Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Di Masa Pendemi Covid-19 Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad; Silviana, Ana; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39033

Contribution of Islamic law in the discretionary scheme that has implications for corruption Muhammad Chairul Huda; Budi Ispriyarso
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v19i2.147-167

This paper explores the studies of the thin line between discretion (freis ermessen) with a criminal act of corruption, using Islamic law’s perspective as one of the law material in Indonesia. Aim of this paper is to make boundaries between discretion which made based on State Administration Product and regulation and help an officer who does discretion will not be trap in a criminal act of corruption through Islamic law’s perspective. This paper purpose four boundaries. First, the boundaries can be seen through understanding the qawāidul fiqhiyyah especially related to governance. Second, act of detournement de povouir (abuse of authority) and abus de droit (arbitrariness) are contradictive with prophetic’s characteristic such as ṣiddiq (honesty), amanah (accountability), tablig (effective communication), faṭonah (smart and heedful). Third, detournement de povouir or abus de droit can categorized as jarimah takzir which can be punish by the authority above them. Fourth, effort to prevent the criminal act of corruption are with uswah leadership, muraqobah, qanaah, and commitment to take care themselves and their family with halal income. For that, public administration can consider using universal values in Islamic Law to help doing discretion without trapped in criminal act of corruption.

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK Budi Ispriyarso
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistim ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.

SANDERA PAJAK SEBAGAI ALAT PAKSA DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK ( Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak ) Budi Ispriyarso
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Problems found in this study is the reason why the government uses tax hostages in tax collection, how hostage force to used as a tool in the collection of tax debts and how the hostage-taking in terms ofjuridical aspect. The approach method used in this research is the Socio Legal Research. Result is that there are several factors that become a reason for the tax hostage. Government (fiscus) in collecting tax debts with the tax hostages have been carried out in accordance with the provisions of the act . According to aspects of legal certainty, tax hostages in Indonesia has had a legal protection, named Law No. 19 of 2000 as well as some regulatory other aspects . From the legal justice aspect, protection law also granted to taxpayers affected by the gijzeling. From the aspect of expediency, the application of the gijzeling prove to be useful in improving taxpayer compliance.Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak dalam penagihan pajak, bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalampenagihan utang pajak dan bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio legal Research. Hasil Penelitian adalah ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penyanderaan pajak. Pemerintah (fiscus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya yaitu UU Nomor 19 tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum juga diberikan kepada wajib pajak yang terkena sandera pajak.Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Co-Authors Achmad Busro Adissya Mega Christia Adiyanta, F.C. Susila Agus Sarono, Agus Alkautsar Raga Trenggono Aminah Aminah Aminah Aminah Ana Silviana Anggit Sulistiawan Ani Purwanti Anindita, Amoghasiddi Dewi Anindita, Ivan Rifqi Apri Yahya, Muhammad Aprista Ristyawati Arumsari, Soima Desy Arwi, Fauzan Bintoro, Kusumo Wahyu Cinantya Kumaratih Dani Amran Hakim Dwi Budi Santoso Fifiana Wianaeni Gani Gunawan Gunawan Bayu Kumoro Habibie Rahmatullah Hayasinana, Khalida Henny Juliani, Henny Hesliano Winerungan, Lucky Huda, Muhammad Chairul Husainy, Haedar Hakim Irma Cahyaningtyas, Irma Kadek Cahya Susila Wibawa Kartika Widya Utama Khusnul A'in, Aprilianita Koko Sandro Okto Maulana Kurniawan, Dicky Lis Setiyowati Lis Setiyowati Maharani Sukma, Novira Maimanah, Zahra Amalia Mohammad Ghozali Muchamad Ja'abik Fatchullah Muchamad Satria Endriana Muhamad Fadli Maghribi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabitatus Sa’adah Nabitatus Sa’adaha Narindra, Janitra Syena Natalis, Aga Ngodimo, Ngadimo Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nuriya, Ellida Nurkharisma, Dina Paramita Prananingtyas Pingkan Meylinda Palar, Vincensya Pratiwi, Clariesha Vetriani Pratiwi, Rizky Ika Prima Satya Irianto Pujiyono Rahman, Roni Nur Rahmawan, Mohammad Iqbal Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum Reza Pramasta Gegana Rizkityas Sekar Handini Rizky Dian Bareta Rizky Dian Bareta Sa'adah, Nabitatus Salsabila, Ditiya Setiyowati, Lis SINAGA, HENRY Soviani, Arsy SUKIRNO Susila Wibawa, Lery Kristofer Panjaitan Susila Wibawa, Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta Untung Sri Hardjanto Widya, Emy Zarkassi, Heyder Lutfi

Title

Found 72 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 72 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 72 Documents
Search