Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.839

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Administrative Law & Governance Journal Jurnal Meta-Yuridis JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law Development Journal Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sustainable Development Issues Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957388

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 72 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Kelemahan Lembaga Keberatan Pajak Budi Ispriyarso
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Tax disputes can occur between taxpayers or tax insurers with the government, among others because of differences in the amount of tax payable. One of the legal efforts that can be taken by taxpayers in the event of a tax dispute is an "Objection" legal effort. This objection is essentially a legal effort that is outside the Tax Court to appeal for justice in a tax dispute. The problem, what weaknesses are there in the objection institutions that exist today. Some of the weaknesses in this tax objection institution include the position within the Directorate General of Taxes or precisely a unit/part that is part of the Tax Service Office (KPP) or the Tax Office. Its position under the Directorate General of Taxation is what has caused criticism from many parties, especially with regard to independence in deciding a case, the Independent is doubtful, there is a conflict of interest. Another disadvantage is the provision that contains a "threat" to taxpayers in filing objections, namely a fine of 50% of the amount of tax payable after deducting the amount of tax paid if the decision rejects the objection filed by the taxpayer or partially grants. Keywords: Objection, tax dispute, the taxpayer Abstrak Sengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah , antara lain karena perbedaan penghitungan besarnya pajak yang terutang. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak dalam hal terjadi sengketa pajak adalah upaya hukum “Keberatan”. Keberatan ini pada hakekatnya merupakan upaya hukum yang berada diluar Pengadilan Pajak untuk memohon keadilan dalam sengketa pajak. Permasalahanya, Kelemahan-kelemahan apa yang terdapat dalam lembaga keberatan yang ada saat ini. Beberapa kelemahan yang terdapat dalam lembaga keberatan pajak ini antara lain adalah kedudukannya yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tepatnya suatu unit/bagian yang merupakan bagian yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kanwil Pajak. Kedudukannya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak inilah yang menimbulkan kritikan dari banyak pihak khususnya berkaitan dengan keindependenanya dalam memutus suatu perkara, Keindependenanya diragukan, ada conflict of interest. Kelemahan lainnya adalah adanya ketentuan yang mengandung “ancaman” terhadap wajib pajak dalam pengajuan keberatan yaitu adanya denda sebesar 50 % dari jumlah pajak terutang setelah dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar, apabila keputusan menolak keberatan yang diajukan wajib pajak atau mengabulkan sebagian. Kata kunci: Keberatan, sengketa pajak, wajib pajak

Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Rizkityas Sekar Handini; Budi Ispriyarso; Nabitatus Sa’adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.90-102

Abstract:This research aims to describe the authority of the Minister of Finance regarding the mechanism for selecting the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court and the realization of an independent Tax Court after the decision of the Constitutional Court Number 10/PUU-XVIII/2020. This research is a qualitative research using a normative approach. The results of this study state that the authority of the Minister of Finance in the election of the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court is only administrative in following up the results of the election of the Chair and Deputy Chairmen submitted to the President after obtaining approval from the Chief Justice of the Supreme Court and the decision of the Constitutional Court in changing the mechanism for selecting the Chairperson. and the Deputy Chairperson of the Tax Court can encourage the realization of the independence of the Tax Court. Independence in the Tax Court needs to be given attention considering that there are still several weaknesses that make the Tax Court not yet fully independent. Keywords: Authority; Tax Court; Independence; Constitutional Court Decision Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak hanya bersifat administratif dalam menindaklanjuti hasil dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perubahan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat mendorong perwujudan independensi Pengadilan Pajak. Independensi dalam Pengadilan Pajak perlu diberi perhatian mengingat masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadikan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya Independen. Kata Kunci: Kewenangan; Pengadilan Pajak; Independensi; Putusan Mahkamah Konstitusi

UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD Lis Setiyowati; Budi Ispriyarso
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Fungsi DPRD yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menjaring aspirasi masyarakat. Banyaknya kasus korupsi dalam penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana cara yang tepat penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh DPRD sehingga menjadi upaya preventif dalam kerangka pengawasan terhadap APBD sesuai amanah Undang-Undang. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian yang dapat diambil adalah penjaringan aspirasi masyarakat dapat di awal sebelum pembahasan RAPBD maupun dalam pelaksanaan APBD. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), maksimalisasi media online, media cetak, Focus Group Discussion, atau turun ke masyarakat secara langsung, menggunakan masa reses maupun mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK Anggit Sulistiawan; Budi Ispriyarso; Aprista Ristyawati
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Daerah dalam mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan daerah meliputi desentralisasi fiskal, ekonomi, politik dan administrasi. Keempat elemen desentralisasi ini dimaksudkan untuk mencapai good governance, salah satu unsur dari good governance adalah akuntabilitas publik, yang dapat diwujudkan dengan penerapan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah, serta pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabiltas publik. Perencanaan keuangan daerah yang baik tentunya mengedepankan transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Cinantya Kumaratih; Budi Ispriyarso
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v2i2.158-173

Di Indonesia, dana untuk pembangunan dapat diperoleh atas pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final kepada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menunjukan adanya kebijakan mengenai tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 1% melalui Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Namun, berlakunya peraturan ini mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat. Akibatnya pada tahun 2018 pemerintah merubah besaran tarif pajak sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menunjukan adanya peningkatan kepatuhan pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban pajaknya.

PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PP NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BESERTA HAMBATAN PELAKSANAANNYA Muchamad Ja'abik Fatchullah; Budi Ispriyarso; Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.083 KB)

Pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menerapkan permohonan perizinan lingkungan melalui Online Single Submission (OSS). Permohonan izin lingkungan dengan ketentuan baru memiliki permasalahan karena adanya kewajiban pembuatan suatu dokumen Persyaratan Teknis (Pertek) tetapi tidak menghadirkan ketentuan bagaimana dokumen tersebut dibuat secara resmi. Pendekatan Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam permohonan izin lingkungan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan seperti pendaftaran pada OSS, penentuan KBLI, persetujuan PKPLH, pembuatan dokumen Pertek, pembuatan dokumen AMDAL atau UKL/UPL. Pelaksanaan prosedurnya menggunakan dua metode yaitu metode online dan metode langsung . Terdapat hambatan dalam pelaksanaanya yaitu tidak adanya aturan dokumen pertek dibuat dan banyaknya dokumen pertek yang harus dibuat. Dengan demikian diperlukan adanya perubahan peraturan dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dan diperlukan pengoptimalan metode online untuk memaksimalkan sistem ini.

PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG Aulia Fitri Rahdania*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.106 KB)

Penerbitan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah. Bertambahnya jenis Pajak Daerah berpengaruh terhadap jumlah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, adanya peningkatan penerimaan pajak daerah maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga bertambah. Kota Tangerang menetapkan peralihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sejak Januari 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah di Kota tangerang dan untuk mengetahui kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota Tangerang.

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Gunawan Bayu Kumoro; Untung Sri Hardjanto; Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.523 KB)

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Banyaknya kasus korupsi maupun penyalahgunaan keuangan negara yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah di tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Badan pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya pemerintah pusat serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara di BPK RI. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemerintah pusat tahun 2017 terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan meliputi tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, pemeriksaan kinerja memuat kesimpulan belum sepenuhnya efektif, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan belum sepenuhnya sesuai.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah keterbatasan anggaran biaya untuk melakukan pemeriksaan. Upaya yang diakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dengan memprioritaskan obyek pemeriksaan agar penggunaan anggaran lebih efisien.

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA Faisal Akbar Trisnawan*, Sonhaji, Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.504 KB)

elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) adalah identitas elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Kata kunci : sesuai dengan konsep Dasar Hukum yang menjadi pedoman penerbitan e-KTKLN bagi TKI adalah Undang-Undang nomor Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Hambatan yang dialami dalam penerbitan e-KTKLN adalah faktor Peraturan Hukum, faktor aparat, dan masyarakat. Manfaat e-KTKLN bagi TKI adalah memberikan perlindungan kepada TKI.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSFER PRICING SEBAGAI UPAYA TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) Ayu Ida Sentanu*, Budi Ispriyarso. Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.976 KB)

Salah satu sasaran pemungutan pajak terhadap badan yaitu perusahaan multinasional. Tidak sedikit perusahaan multinasional yang berupaya meminimalkan pajak salah satunya melalui transfer pricing. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri antara kedua wajib pajak itu memiliki hubungan istimewa. Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) identifikasi masalah dalam yaitu terjadinya transfer pricing di bidang perpajakan dan upaya yang pemerintah dalam meminimalkan transfer pricing dalam perusahaan. Penulisan hukum ini diteliti dengan metode penelitian normatif yang memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulisan hukum ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data kepustakaan berupa data sekunder yang diolah dan dianalisa datanya secara analisis kualitatif.Hasil penelitian ini adalah transfer pricing dapat terjadi apabila terdapat transaksi karena adanya hubungan istimewa dan transaksi tersebut melewati batas harga kewajaran antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, tetapi otoritas pajak dapat mengurangi terjadinya transfer pricing karena mempunyai kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan prinsip (arm's length principle) dan penggunaan global tax identity number.Simpulan penelitian penulisan hukum ini adalah transfer pricing dapat terjadi terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang melewati batas harga transaksi yang ditentukan. Otoritas pajak diberi kewenangan dan kekuasaan dalam pemungutan pajak untuk meminimalisir terjadinya praktek transfer pricing dalam perusahaan multinasional sehingga

Co-Authors Achmad Busro Adissya Mega Christia Adiyanta, F.C. Susila Agus Sarono, Agus Alkautsar Raga Trenggono Aminah Aminah Aminah Aminah Ana Silviana Anggit Sulistiawan Ani Purwanti Anindita, Amoghasiddi Dewi Anindita, Ivan Rifqi Apri Yahya, Muhammad Aprista Ristyawati Arumsari, Soima Desy Arwi, Fauzan Bintoro, Kusumo Wahyu Cinantya Kumaratih Dani Amran Hakim Dwi Budi Santoso Fifiana Wianaeni Gani Gunawan Gunawan Bayu Kumoro Habibie Rahmatullah Hayasinana, Khalida Henny Juliani, Henny Hesliano Winerungan, Lucky Huda, Muhammad Chairul Husainy, Haedar Hakim Irma Cahyaningtyas, Irma Kadek Cahya Susila Wibawa Kartika Widya Utama Khusnul A'in, Aprilianita Koko Sandro Okto Maulana Kurniawan, Dicky Lis Setiyowati Lis Setiyowati Maharani Sukma, Novira Maimanah, Zahra Amalia Mohammad Ghozali Muchamad Ja'abik Fatchullah Muchamad Satria Endriana Muhamad Fadli Maghribi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabitatus Sa’adah Nabitatus Sa’adaha Narindra, Janitra Syena Natalis, Aga Ngodimo, Ngadimo Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nuriya, Ellida Nurkharisma, Dina Paramita Prananingtyas Pingkan Meylinda Palar, Vincensya Pratiwi, Clariesha Vetriani Pratiwi, Rizky Ika Prima Satya Irianto Pujiyono Rahman, Roni Nur Rahmawan, Mohammad Iqbal Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum Reza Pramasta Gegana Rizkityas Sekar Handini Rizky Dian Bareta Rizky Dian Bareta Sa'adah, Nabitatus Salsabila, Ditiya Setiyowati, Lis SINAGA, HENRY Soviani, Arsy SUKIRNO Susila Wibawa, Lery Kristofer Panjaitan Susila Wibawa, Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta Untung Sri Hardjanto Widya, Emy Zarkassi, Heyder Lutfi

Title

Found 72 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 72 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 72 Documents
Search