Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.839
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Administrative Law & Governance Journal Jurnal Meta-Yuridis JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law Development Journal Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sustainable Development Issues Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Budi Ispriyarso
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
TINJAUAN YURIDIS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI SENGKETA PAJAK PT. ASURANSI JIWA SX LX) Rani Oktaviani*, Hendro Saptono, Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.587 KB)

Abstract

Pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain pajak yang dijadikan sebagai sumber pembangunan dan pensejahteraan Negara, maka muncul sebuah konsep yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk membayarkan pajak atas transaksi jual beli saham yang mereka lakukan di Bursa Efek. Pajak atas transaksi perdagangan saham tersebut termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh). PPh dikenakan terhadap setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh tersebut juga dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham di bursa efek. Berkaitan dengan hal tersebut, telah terjadi sengketa antara Direktur Jendral Pajak dengan PT Asuransi Jiwa SX LX yang disebabkan karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2005. Permasalahan juga timbul akibat dari penyelesaian sengketa tersebut adalah di mana putusan Pengadilan Pajak dianggap tidak sah karena Putusan Banding yang dikeluarkan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yurudis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (descriptive legal study).Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pertanggungjawaban atas sengketa pajak penghasilan atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa SX LX tidak bisa seluruhnya dijatuhkan kepadanya (investor). Bukti potong pajak yang diterbitkan oleh bursa efek untuk setiap bulannya, bukan atas nama pemohon banding, melainkan atas nama broker untuk keseluruhan transaksi. Dalam hal ini Broker ikut bertanggung jawab karena broker merupakan perantara pedagang efek. Kedua, putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak penghasilan atas transaksi saham PT Asuransi Jiwa Sx Lx dianggap tidak sah, karena putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 81 ayat (11) dan (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana suatu putusan dengan pemeriksaan acara biasa diambil dalam jangka waktu 12 bulan. sedangkan Putusan pengadilan pajak Nomor: 210XX/PP/M.V/1X/2009 dikeluarkan dalam jangka  waktu 12 bulan lebih 16 hari, sehingga putusan tidak bisa dianggap sah. 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum; Fifiana Wianaeni; Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.101 KB)

Abstract

DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan  dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan APBD.Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasaan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, karena apabila pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dijalankan dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu atau beberapa anggota DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 dan mengetahui  hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, serta solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.Hasil penelitian ini memaparkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 serta hambatan-hambatan yang terjadi beserta solusinya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017.
PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SANDERA PAJAK (GIJZELING) DI LINGKUNGAN KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II Norma R.K.Z.*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.998 KB)

Abstract

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Namun demikian, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, maka terhadapnya perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah melalui penagihan pajak berupa penyanderaan (gijzeling). Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Pada tahun 2015, penyanderaan (gijzeling) telah dilaksanakan di Indonesia seperti di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan penyanderaan (gijzeling) oleh lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan sandera pajak di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan juga hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan gijzeling yang terjadi di lapangan.
PAKSA BADAN (GIJZELING) SEBAGAI INSTRUMEN PENAGIHAN PAJAK (KAJIAN YURIDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA) Artha Polma Naibaho*, Nyoman Serikat P , Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.311 KB)

Abstract

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari membiayai pengeluaran – pengeluaran negara sampai dengan membiayai berbagai proyek pembangunan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kepada wajib pajak tidak berjalan dengan baik, karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya paksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah lembaga paksa badan (gijzeling). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa paksa badan diperlukan dalam penagihan pajak terhadap penunggak pajak, apakah paksa badan (gijzeling) dalam perpajakan merupakan salah satu bentuk dari sanksi pidana, dan apakah paksa badan dalam perpajakan sama dengan perampasan kemerdekaan dalam hukum pidana. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Paksa badan dalam hukum pajak dilaksanakan dengan alasan paksa badan tujuan utamanya adalah penyitaan secara tidak langsung terhadap kekayaan wajib pajak,Paksa badan/penyanderaan/ gijzeling dalam perpajakan bukan merupakan salah satu sanksi pidana, dan  Paksa badan  dalam perpajakan adalah hal yang berbeda dengan perampasan kemerdekaan dalam hukum pidana. Paksa badan  dilakukan untuk membuat wajib pajak melunasi utangnya pajaknya, bukan dilakukan karena orang/badan hukum melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana.
PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI IMPLEMETASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK ROKOK PROVINSI JAWA TENGAH Esa Lupita Sari*, Budi Ispriyarso, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.323 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi yang pelaksanaannya di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah. Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui KPPBC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah, hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pemungutan pajak rokok pada KPPBC TMP A Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Pajak Rokok memberikan kontribusi sebesar 10,73% pada PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. Hambatan yang ditemui sejumlah kabupaten/kota mengeluhkan mengenai sistem earmarking pada pajak rokok. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang pajak rokok.
PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN DALAM PENGUPAHAN BAGI PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN KENDAL Shunita Laxmi Dewi*, Sonhaji, Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.132 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan diperlukan dalam pengupahan bagi pekerja/buruh di Kabupaten Kendal dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembedaan pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal. Pekerja/buruh sebagai golongan bawah memerlukan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar buruh, salah satunya yaitu upah. Perlindungan tersebut untuk menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini diuraikan secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan wawancara. Sedangkan metode analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengupahan bagi pekerja/buruh di Kabupaten Kendal telah diterapkan dan masih terus berjalan dengan didampingi serta diawasi oleh pegawai pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal. Selain itu, di Kabupaten Kendal tidak ditemukan adanya diskriminasi terhadap pengupahan yang berdasar kepada jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, aliran politik dan penyandang cacat. Serta terdapat perbedaan pengupahan bagi pekerja/buruh di Kabupaten Kendal yang berdasar pada  masa kerja, profesionalisme, beban kerja, kewilayahan, kepribadian, sertifikat kompetensi, tingkat produktivitas, tingkat jabatan, struktur dan skala upah, dan harga komoditas.
KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Hagaini Yosua Mendrofa*, Pujiyono, Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.712 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan merujuk pada formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rancangan KUHP 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak mengatur formulasi Pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas, sebaiknya badan legislatif merevisi Undang-Undang tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau mengesahkan Rancangan KUHP 2015 yang mengatur mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PERBANKAN Prima Satya Irianto; Budi Ispriyarso
LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.641 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15877

Abstract

Semangat meningkatkan peran publik terhadap informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pemerintah bersama legislator melahirkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik guna melindungi hak warga Negara atas akses informasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun disisi lain  perbankan yang menjadi penggerak sektor ekonomi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Poblem penelitian tentang penerapan peraturan perundang – undangan keterbukaan informasi di perbankan dan penerapan manajemen risiko dalam penerapan  keterbukaan informasi publik di perbankan serta ketiga keterbukaan informasi publik yang ideal  di perbankan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbankan telah menjalankan praktek keterbukaan informasi kepada publik secara parsial  sebelum diterbitkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Produk hukum keterbukaan informasi publik ini bertentangan dengan prinsip etika  dalam perbankan (khususnya keterrbatasan pemberian keterangan) dan produk hukum lainnya. Berbagai benturan  kepentingan dalam keterbukaan informasi publik memerlukan upaya mitigasi risiko secara komprehensif. Upaya melaksanakan ketentuan informasi oleh perbankan dapat dijalankan dengan salah satu cara  penerapan informasi publik berbasiskan manajemen risiko dan pembentukan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan yang diterbitkan oleh regulator menjadi sebuah kebutuhan. Diperlukan sebuah pembentukkan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan guna menghindari risiko dalam pelaksanaanya sekaligus perlu dilakukan kaji ulang Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
MEKANISME PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI BELANJA ONLINE (SUATU KAJIAN DARI ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA) Rizky Dian Bareta; Budi Ispriyarso; Kartika Widya Utama
LAW REFORM Vol 14, No 1 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.133 KB) | DOI: 10.14710/lr.v14i1.20234

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi awal mula penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam e-procurement. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan: 1) Apa dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online?; 2) Bagaimana mekanisme penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara?. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara dan 2) Perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA Adissya Mega Christia; Budi Ispriyarso
LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.568 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i1.23360

Abstract

Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.
Co-Authors Achmad Busro Adissya Mega Christia Adiyanta, F.C. Susila Agus Sarono, Agus Alkautsar Raga Trenggono Aminah Aminah Aminah Aminah Ana Silviana Anggit Sulistiawan Ani Purwanti Anindita, Amoghasiddi Dewi Anindita, Ivan Rifqi Apri Yahya, Muhammad Aprista Ristyawati Arumsari, Soima Desy Arwi, Fauzan Bintoro, Kusumo Wahyu Cinantya Kumaratih Dani Amran Hakim Dwi Budi Santoso Fifiana Wianaeni Gani Gunawan Gunawan Bayu Kumoro Habibie Rahmatullah Hayasinana, Khalida Henny Juliani, Henny Hesliano Winerungan, Lucky Huda, Muhammad Chairul Husainy, Haedar Hakim Irma Cahyaningtyas, Irma Kadek Cahya Susila Wibawa Kartika Widya Utama Khusnul A'in, Aprilianita Koko Sandro Okto Maulana Kurniawan, Dicky Lis Setiyowati Lis Setiyowati Maharani Sukma, Novira Maimanah, Zahra Amalia Mohammad Ghozali Muchamad Ja'abik Fatchullah Muchamad Satria Endriana Muhamad Fadli Maghribi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabitatus Sa’adah Nabitatus Sa’adaha Narindra, Janitra Syena Natalis, Aga Ngodimo, Ngadimo Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nuriya, Ellida Nurkharisma, Dina Paramita Prananingtyas Pingkan Meylinda Palar, Vincensya Pratiwi, Clariesha Vetriani Pratiwi, Rizky Ika Prima Satya Irianto Pujiyono Rahman, Roni Nur Rahmawan, Mohammad Iqbal Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum Reza Pramasta Gegana Rizkityas Sekar Handini Rizky Dian Bareta Rizky Dian Bareta Sa'adah, Nabitatus Salsabila, Ditiya Setiyowati, Lis SINAGA, HENRY Soviani, Arsy SUKIRNO Susila Wibawa, Lery Kristofer Panjaitan Susila Wibawa, Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta Untung Sri Hardjanto Widya, Emy Zarkassi, Heyder Lutfi