Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Oren Basta Anugerah]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46030
<![CDATA[Indonesia has a rich knowledge of traditional medicine and medicinal plants amounted to approximately 9605 (Nine thousand six hundred and five) species of medicinal plants. The problems are legal protection of traditional medicines according to Intellectual Property Rights, and the role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo District. The authors used an applied normative approach. Data collection in the writing of this research was carried out by means of literature study and document study. The data obtained were managed using qualitative analysis. Based on the results of the study showed that: (1) The Legal protection of traditional medicines according to intellectual property rights includes obtaining an invention and then seeking legal protection, as well as the process of commercializing the invention until it is profitable.(2) The role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo Regency, namely: the government has a role as an institution that supports the exclusive ownership of traditional knowledge by making intellectual property the part that determines who and how people or institutions can use it.Keywords: Legal Protection; Traditional Medicine; Traditional Knowledge AbstrakIndonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (Sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual, dan peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual baik itu memperoleh invensi untuk kemudian dicarikan pelindungan hukumnya, serta proses komersialisasi invensi sampai dengan memperoleh keuntungan. Peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu: pemerintah memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi pendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional dengan mejadikan kekayaan intelektual sebagai bagian yang menentukan siapa dan bagaimana orang atau lembaga dapat memanfaatkannya.Kata kunci: perlindungan hukum; obat-obatan tradisional; hak kekayaan intelektual]]>
<![CDATA[Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Rafli Adlana Firstanier]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43795
<![CDATA[Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed by humans as social beings in conveying their will. Apart from Indonesian, the use of regional languages is also used in everyday life by Indonesians. This article discusses the position of regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional languages. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be included in a Notary Deed as an explanation of the Indonesian language used in the Notary Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by lawKeywords: Indonesian language; local language; notarial deedAbstrakManusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dan komunikasi dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan seharihari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahasa daerah dimungkinkan dimuat dalam suatu Akta Notaris sebagai penjelas dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam Akta Notaris. Lebih lanjut, dalam penyusunan akta diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia, selain menggunakan Bahasa Indonesia maka dinyatakan batal demi hukum.Kata kunci: bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris]]>
<![CDATA[Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional ]]>
<![CDATA[Ruri Suci Muliasari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43788
<![CDATA[The analysis of the Supreme Court Decision Number:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 concerning Famous International Brand the urgency of the principle of good faith and Legal Effects on the Supreme Court Decision. This juridical normative research used a case approach as it conceptualized the law as written in legislation by analyzing the Supreme Court Decision. Based on the specification, this research is descriptive-analytical. It used secondary data. The Urgency of Good Faith Principle Based on the principle of First To File System, which describes only brands that have good faith and those registered have legal protection. In the case of the LOIS brand, a breach of good faith IS an act that deeply misleads the customer. Based on the evidence presented by PT Intigarmindo Persada before the trial, it was quite convincing that PT Intigarmindo Persada was the party entitled to the LOIS brand. Therefore, at the trial at the final stage, all the material for the lawsuit from PT Intigarmindo Persada was accepted by the Panel of Judges so that Agus Salim was declared defeated and had to bear all the consequences of his fraudulent acts.Keywords: violation; good faith; international famous brandAbstrakAnalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pelanggaran Merek Internasional Terkenal, membahas mengenai Urgensi prinsip itikad baik dan Akibat Hukum. Jenis artikel yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Akibat Putusan Mahkamah Agung. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan prinsip First To File System, yang menjelaskan hanya merek yang beritikad baik dan yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik ADALAH tindakan yang sangat menyesatkan pelanggan. Berdasar pada beberapa bukti yang dihadirkan PT Intigarmindo Persada dipersidangan telah cukup meyakinkan bahwa PT Intigarmindo Persada merupakan pihak yang berhak atas merek LOIS. Sehingga pada sidang tahap akhir, semua materi gugatan dari PT Intigarmindo Persada. diterima oleh Majelis Hakim dan Agus Salim dinyatakan kalah serta wajib menanggung seluruh konsekuensi dari tindak kecurangan yang dilakukannya.Kata kunci : pelanggaran; itikad baik; merek terkenal internasional.]]>
<![CDATA[Arti Penting Pengaturan Franchise Dalam Sistem Tata Hukum Perdata Indonesia ]]>
<![CDATA[Anjelina Pratiwi]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.40069
<![CDATA[AbstractThe franchise system or cooperation in the field of franchising is a phenomenon that has been known for a long time in the business world. The purpose of research is to find out the importance of regulating the concept of franchise in Indonesian civil law. The type of research is normative juridical with a statutory approach, as well as related literature. The research specification is descriptive analytical and the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study show that the development of the franchise concept is not only related to the brand alone, but contains various elements of the legal field that are interrelated both horizontally and vertically, so a new law is needed to be able to accommodate various developments that arise and can provide more comprehensive legal protection. and qualified, considering that there are various important aspects such as intellectual property rights, trademarks, copyrights to civil law itself.Keywords: franchise; civil law systemAbstrakSistem franchise atau kerja sama dalam bidang waralaba merupakan sebuah fenomena yang telah dikenal lama dalam bidang dunia bisnis. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui arti penting pengaturan konsep franchise dalam tata hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan konsep franchise tidak hanya sekedar terkait dengan merek semata, namun terkandung berbagai unsur bidang hukum yang saling terkait baik secara horisontal dan vertikal, sehingga perlu sebuah peraturan peraturan perundang-undangan baru untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan yang timbul serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan mumpuni, mengingat terdapat berbagai aspek penting seperti HKI, merek, hak cipta hingga hukum perdata itu sendiri.Kata kunci: franchise; tata hukum perdata]]>
<![CDATA[Kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendapatkan Warta Simpulan Audit BPK ]]>
<![CDATA[Heni Tri Susilowati]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41166
<![CDATA[AbstractLaw Number 23 of 2014 Guidelines and Procedures for the Regional House of Representatives (DPRD) to receive a report on the results of the audit of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Agency. In receiving the BPK audit report based on Law Number 23 of 2014. The method of determining the sample is purposive sampling. The results showed that the authority of the Central Java Provincial DPRD in receiving reports on the results of the BPK audit was maximized. Lack of a recording process regarding regional assets, efforts to answer internal constraints, guided by legislation, holding discussions with the Governor, adding regulatory aspects, human resources, and information technology, imposing sanctions to committees that fail to record regional asset expenditures. The conclusion of this study is that the Central Java Provincial DPRD's authority in receiving BPK audit reports based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accorsertace with the provisions of laws and regulations.Keywords: DPRD authority; report; audit finance AbstrakUndang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai Pedoman serta Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan warta simpulan pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi dari BPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan, hambatan, serta upaya pemerintah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK sudah maksimal. Kurangnya proses penulisan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban hambatan internal, berdasarkan pada perundang-undangan, melakukan diskusi bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, serta teknologi informasi, memberi sanksi kepada anggota kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.Kata kunci: kewenangan DPRD; warta; audit keuangan]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Batik Pekalongan Sebagai Produk Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Dinda Prostina Nukfikhasari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.44641
<![CDATA[AbstractRegistration of batik products into Geographical Indications (GI) is very important to prevent acts of abuse by other parties and guarantee protection from the use of GI that misleads the public as the geographical origin of an item. This study aims to determine and analyzes the potential of Batik Pekalongan to obtain Geographical Indication rights and the mechanism for registering batik as a geographical indication. The research approach used is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques in the form of literature study and documentation study. The data that has been collected was analyzed descriptively and normatively qualitatively. The results of this study are that Pekalongan batik has potential as a geographical indication (GI) product because it has fulfilled several elements inherent in geographical indication products including natural, human factors or a combination of both. Registration of Geographical Indications is carried out through an application as stipulated in Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 that the application for geographical indication rights is carried out electronically or non-electronically.Keywords: potential; product; batik; geographical indicationAbstrakPendaftaran produk batik ke dalam Indikasi Geografis (IG) sangat penting untuk mencegah tindakan penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjamin perlindungan dari penggunaan IG yang menyesatkan publik sebagai asal geografis suatu barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Batik Pekalongan untuk memperoleh hak Indikasi Geografis dan mekanisme pendaftaran batik sebagai indikasi geografis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif secara normatif. Hasil penelitian ini yaitu batik Pekalongan memiliki potensi sebagai produk indikasi geografis (IG) karena sudah memenuhi beberapa unsur yang melekat pada produk indikasi geografis diantaranya yaitu faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya. Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bahwa permohonan hak indikasi geografis dilakukan secara elektronik atau non elektronik.Kata kunci: potensi; produk; batik; indikasi geografis]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif ]]>
<![CDATA[Dita Dwinanta Garvania Tumangger]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41030
<![CDATA[AbstractGovernment Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration was made as a solution to minimize land disputes in Indonesia. One of them is the practice of making fictitious certificates caused by elements who commit land misappropriation or land mafia. This study aims to determine the mechanism of action of the land mafia and legal actions that can be taken by the government in overcoming cases of land mafia practices. The method of approach used in this study is normative juridic. The results of this study indicate the stages of the land mafia action are starting from the original owner getting a large down payment, then submitting the proof to a fake notary, the fake certificate by the counterfeiter submits the original owner while the original is handed over to the mafia, then the original certificate is submitted to a notary and fake PPAT, a notary takes care of the process of changing the name to the BPN which is then submitted to a notary, then handed over to the mafia, the mafia sells the original certificate and gets the money. Law enforcement carried out is forming land mafia movement groups and checking the authenticity of land certificates.Keywords: law enforcement; land mafia practices.AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dibuat sebagai solusi meminimalisir permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Salah satunya terjadinya praktek pembuatan sertifikat fiktif yang disebabkan oknum-oknum yang melakukan penyelewengan tanah atau mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme aksi mafia tanah serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kasus praktik mafia tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan alur aksi mafia tanah yaitu dimulai dari Pemilik asli mendapat uang muka dengan jumlah besar, kemudian menyerahkan sertifikat aslinya ke notaris palsu, sertifikat palsu oleh pemalsu sertifikat diserahkan ke pemilik asli sedangkan yang asli diserahkan kepada mafia, lalu sertifikat asli diserahkan mafia ke notaris dan/atau PPAT palsu, notaris mengurus proses balik nama ke BPN yang kemudian diserahkan lagi ke notaris, kemudian diserahkan ke mafia, mafia melakukan penggadaian atau menjual sertifikat asli dan mendapatkan uang. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan membentuk kelompok pemberantasan gerakan mafia tanah dan melakukan pengecekan keaslian terhadap sertipikat tanah.Kata kunci: penegakan hukum; praktik mafia tanah.]]>
<![CDATA[Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung ]]>
<![CDATA[Sarah Nabila]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.39009
<![CDATA[AbstractThe Regional Notary Honorary Council (MKNW) is a newly born institution based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as an institution that replaces some of the powers that were previously the authority of the Regional Supervisory Council. This research was conducted aimed at finding out the stages of MKNW Lampung Province's decision making on the judicial process, and the role of Lampung Province MKNW when making decisions on the judicial process related to the tasks and notary positions. This research used juridical normative as its approach. The data source used primary and secondary data using primary legal material. The data collections used are field study and literature. Data processing is based on data selection, data clarification, systematic and logical data preparation. The results reveals that the decision-making procedure by the MKNW in call out the Notaries into the court is very helpful in the judicial process which runs more effective and more comprehensive. Judging from the 3 concepts of organizational effectiveness, the MKNW reveal that MKNW has an important role in the judicial process.Keywords: honorary council; notary public; justiceAbstrakMajelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) ialah sebuah lembaga yang baru lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selaku lembaga yang mengganti sebagian kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahapan pengambilan keputusan MKNW Provinsi Lampung terhadap proses peradilan, dan peran MKNW Provinsi Lampung saat mengambil keputusan terhadap proses peradilan yang berhubungan pada tugas serta jabatan notaris. Penelitian berikut berjenis normatif atau penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan serta kepustakaan. Pengolahan data dijalankan melalui penyeleksian data, klarifikasi, penyusunan data secara sistematis dan logis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prosedur pengambilan keputusan oleh MKNW dalam pemanggilan Notaris ke dalam persidangan sangatlah membantu jalannya persidangan secara lebih efektif serta komprehensif. Dilihat dari 3 konsep keefektifan organisasi, secara menyeluruh MKNW memperlihatkan bahwa MKNW berperan penting pada proses peradilan.Kata kunci: majelis kehormatan; notaris; peradilan]]>
<![CDATA[Analisis Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Pada Pembangunan Aset Milik Daerah ]]>
<![CDATA[Ika Yuliyanti]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.42458
<![CDATA[AbstractThe inclusion of the private sector as investors in infrastructure development is nothing new in the BOT system. The purpose of this study examines the provisions of the BOT agreement and the position of the Regional Government in the BOT agreement. The method used is normative juridical, the data collection method uses secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the study found that the arrangement of the BOT agreement between the local government and the private sector did not have a clear legal basis because the contracts made had different characteristics from private contracts in general. The government has a special position starting from the stage of formation, implementation and enforcement of the law because the government has two roles, namely on one side it adheres to the principles of private law and is domiciled as a subject of public law. In conclusion, the BOT agreement between the regional government and the private sector is an alternative in increasing regional development even though it does not yet have a clear legal basis. Suggestions from the conclusions above, namely the government needs to issue laws and regulations as a strong legal basis for the implementation of the BOT agreement.Keywords: build operate and transfer agreementAbstrakMasuknya pihak swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur bukan hal yang baru dalam sistem BOT. Tujuan penelitian ini meneliti tentang ketentuan perjanjian BOT dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam perjanjian BOT. Metode yang digunakan yuridis normatif, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan perjanjian BOT antara pemerintah daerah dengan swasta belum memiliki dasar hukum yang jelas karena kontrak yang dibuat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya. Pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa mulai dari tahap pembentukan, pelaksanaan maupun penegakan hukum karena pemerintah memiliki dua peran yaitu satu sisi menganut prinsip hukum privat dan berkedudukan sebagai subyek hukum publik. Simpulan, Perjanjian BOT antara pemerintah Daerah dengan pihak Swasta merupakan alternatif dalam peningkatan Pembangunan Daerah meskipun belum memiliki dasar hukum yang jelas. Saran dari simpulan di atas, yaitu pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan perjanjian BOT.Kata kunci : perjanjian bagun guna serah]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan ]]>
<![CDATA[Yurist Firdaus Muhammad]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.40913
<![CDATA[AbstractNotary is a profession that provides legal services to the public. They need to be monitored by a neutral institution so that the quality of the notary work remains good. This supervision is important to improve the ability of all notaries in carrying out their duties. According to 87 articles of the Notary Rules, oversight of the Notary Rules may be carried out by the Honorary Council. This research aims to determine the role of the honorary council in supervising and enforcing the notary’s ethics code, as well as the role of the honorary council in applying punishmentss to notaries who violate the ethics. The research method used is normative juridical. Based on this study, it is concluded that: 1).The supervision and guidance of the Honorary Council aims to improve the quality of the notary's work ethic in the performance of the notary's task in accordance with the provisions of the Code of Ethics. 2).Notaries who violate the Ethics may be sanctioned by the Honorary Council such as: a).Reprimand; b).Warning; c).Temporary suspension from membership of the Association; d).Dismissal with honor from the Association; also e).Disrespectful dismissal from the Association's membership.Keywords: supervision; the code; notaryAbstrakNotaris adalah profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Mereka perlu diawasi oleh lembaga netral agar kualitas kerja notaris tetap baik. Pengawasan ini penting untuk meningkatkan kemampuan semua notaris dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Pasal 7 Kode Etik Notaris, pengawasan Kode Etik Notaris dapat dikerjakan oleh Dewan Kehormatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan dalam menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa: 1) pengawasan dan pembinaan oleh dewan kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas etika kerja notaris dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan kode etik. 2) notaris yang melanggar kode etik dapat dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan berupa: a) teguran; b) peringatan; c) pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi; d) diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan asosiasi; dan e) diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi.Kata kunci: pengawasan; kode etik; notaris.]]>
