Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal HAM Jambe Law Journal Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Jatiswara Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Uti Possidetis: Journal of International Law Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) Indonesian Journal of International Law Nestor Tanjungpura Journal Of Law Noblesse Oblige Law Journal Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review
Budi Hermawan Bangun
Universitas Tanjungpura
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN TANPA IZIN DALAM MENJALANKAN USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA Ardiansyah, Ardiansyah; Bangun, Budi Hermawan; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72678

Abstract

Artikel ini menganalisis dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terkait pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang utama adalah data sekunder serta data primer untuk memperkuat validitas data untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Temuan dari penelitian adalah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap menarik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi seluruh usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di dalam wilayahnya dan menganggap bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin tetap merupakan wajib pajak sepanjang memperoleh aspek ekonomi. Dari perspektif UU No. 28 Tahun 2009 maka pemungutan pajak oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Kata Kunci: Izin; Kewenangan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
KOORDINASI PENANGANAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PENGERJAAN PROYEK PEMERINTAH YANG BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA/DAERAH OLEH KEPOLISIAN DENGAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (STUDI DI KALIMANTAN BARAT) Bimantoro, Bayu; Bangun, Budi Hermawan; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72676

Abstract

This research discusses the form of coordination carried out on the results of investigations by the Police regarding alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets with the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP), as well as the limits of the Police’s authority to follow up on such investigations without recommendations from APIP, and the efforts that can be made by the Police if coordination with APIP does not go well. This research is normative or doctrinal legal research using primary and secondary data analyzed with descriptive juridical and qualitative methods. The results show that coordination between the Police and APIP regarding alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets is carried out using a managerial principle called the early stage. The Cooperation Agreement between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor’s Office, and the Police regarding Coordination of APIP and Law Enforcement Officials in handling public reports or complaints indicating corruption in the implementation of regional government does not reduce the authority of the Police or other law enforcement agencies derived from statutory provisions, but rather facilitates the coordination process, especially with APIP. Thus, if coordination between the Police and APIP in following up on alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets is not optimal, the Police, based on their authority, can continue handling these allegations at the investigation stage. Penelitian ini membahas bentuk koordinasi yang dilakukan atas hasil penyelidikan oleh Kepolisian terkait adanya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta batasan kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang bersumber dari dana APBN/Daerah tanpa rekomendasi dari APIP, dan upaya yang dapat dilakukan Kepolisian apabila koordinasi dengan APIP tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepolisian dan APIP terkait dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD dilaksanakan dengan prinsip manajerial yang disebut early stage. Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya yang berasal dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan lebih bertujuan untuk memudahkan proses koordinasi, khususnya dengan APIP. Dengan demikian, apabila koordinasi antara Kepolisian dan APIP dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD berjalan kurang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Kepolisian dapat tetap melanjutkan penanganan dugaan tersebut pada tahap penyidikan.
Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Bangun, Budi Hermawan; Erwin, Erwin; Kinanti, Fatma Muthia; Wulandari, Ria; Sagio, Ibrahim; Darajati, Muhammad Rafi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Hakikat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia ialah menjaga eksistensi martabat manusia melalui keseimbangan, termasuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. UU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya negara untuk memenuhi hak privasi warganya. Desa Mekarsari Kabupaten Kubu Raya, sebagai Desa Konstitusi, menjadi tempat implementasi sosialisasi peningkatan pemahaman perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM yang dijamin dan diatur oleh Kontitusi (UUD 1945). Metode kegiatan yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi sosialisasi serta dialog interaktif dalam bentuk penyuluhan hukum.Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kegiatan sosialisasi tentang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM yang khususnya di Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, yang telah diakui sebagai Desa Konstitusi telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM.
Kebijakan Terhadap Dampak Penutupan PLBN Badau Terhadap Perdagangan Lintas Batas Selama Pandemi Covid-19 Bangun, Budi Hermawan
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak penutupan perbatasan di PLBN Badau akibat Covid-19 terhadap aktivitas perdagangan lintas batas dan kebijakan pemerintah, khususnya pihak yang terkait dengan urusan pengelolaan perbatasan dalam menyikapi dampak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak penutupan PLBN Badau akibat pandemi Covid-19 dari aktivitas perdagangan lintas batas dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Badau dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya namun dengan adanya akses transportasi yang kondisinya baik telah menyebabkan jalur distribusi logistik barang-barang produksi dampak tersebut dapat diimbangi dengan tersedianya barang-barang produksi dalam negeri yang harganya tidak jauh berbeda dengan produksi sejenis asal Malaysia yang selama ini digunakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dampak penutupan PLBN Badau dengan berbagai kebijakan dan program untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat menghilangkan efek negatif bagi masyarakat di Kecamatan Badau dan sekitarnya yang selama berpuluh-puluh tahun memiliki ketergantungan yang kuat terhadap wilayah negara tetangga, akan tetapi terbukti dapat mengurangi ketergantungan tersebut secara signifikan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE TELUK KELUANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Handayani, Trisna; Bangun, Budi Hermawan; Widiyastuti, Sri
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88008

Abstract

Abstract  This study aims to conclude the food estate development program plan in Keluang Bay meets the aspects of sustainable development, and conclude the implications of the food estate development program plan in Teluk Keluang for sustainable development policies. The type of research used is normative legal research with several approaches, namely the legislative approach, case approach and conceptual approach. This research is prescriptive-analytical using secondary data. Data collection is carried out through literature studies, after the data has been collected, the author analyzes it using qualitative analysis techniques. This study concludes that the food estate development plan in Keluang Bay meets most of the criteria for sustainable development from the legal aspect and its potential benefits, but its implementation must be carried out with a holistic approach, paying attention to the balance between economic growth, environmental preservation, and social welfare. The implications of this plan for sustainable development policies indicate that a balance between socio-economic benefits and environmental impacts must be achieved to ensure long-term sustainability.  Keywords: Food estate; Implication; Sustainable development  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan rencana program pengembangan food estate di Teluk Keluang memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan, dan menyimpulkan implikasi dari rencana program pengembangan food estate di Teluk Keluang terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif-analisis dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, setelah data telah terkumpul, maka penulis menganalisis dengan teknik analisis kualitatif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa rencana pengembangan food estate di Teluk Keluang memenuhi sebagian besar kriteria pembangunan berkelanjutan dari aspek yuridis dan potensi manfaatnya, namun implementasinya harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Adapun implikasi dari rencana ini terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keseimbangan antara manfaat sosial ekonomi dan dampak lingkungan harus dicapai untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.    Kata Kunci: Implikasi; Lumbung pangan; Pembangunan berkelanjutan  
ANALSIS PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM PELELANGAN HAK ATAS TANAH STUDI KASUS PT. BANK PANIN INDONESIA Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU SANGGAU Chi, Roynald Christian; Bangun, Budi Hermawan; Alhadiansyah, H.
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.68019

Abstract

The implementation of parate execution in the auction of land and building rights is still far from expected. In fact, the execution at PT. Bank Panin-Sanggau Sub-Branch Office is quite difficult to do. One of the reasons is that there is a lawsuit filed by the debtor on the basis of the difference in the initial value of the land, so that the KPKNL itself cannot execute the guarantee object. This writing is the writing of socio-legal law using qualitative analysis. The data used in this writing is primary data (field research) which is the object of writing and is complemented by data obtained from laws and regulations and literature (liberary research) related to the author's writing. The results of writing there are obstacles faced by PT. Panin Bank-Sanggau Sub-Branch Office in carrying out the execution of mortgage rights. The obstacle is that there is an objection note and a lawsuit filed by the debtor in court to hinder the process of executing the mortgage rights so that credit disbursement becomes hampered. This causes the principle of fast, cheap and easy execution is not be implemented properly. There needs to be socialization to the community regarding credit by banking both the mechanism and its impact on the community so that there is an understanding in the community to settle obligations in paying credit to banks. In order to solve the problem of difficulty in finding buyers, KPKNL needs to socialize the mechanism for purchasing land and/or buildings through auctions.  Pelaksanaan parate eksekusi pada pelelangan hak atas tanah dan bangunan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pada kenyataanya, pelaksanaan eksekusi pada PT. Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Sanggau cukup sulit untuk dilakukan, salah satu alasan adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur atas dasar perbedaan nilai aprisial tanah, sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sendiri tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan karena adanya gugatan tersebut. Penulisan ini merupakan penulisan Hukum Sosio-legal dengan menggunakan Analisa kualitatif. Data yang digunakan didalam penulisan ini primer (field research) yang menjadi objek penulisan dan dilengkapi dengan data-data yang didapatkan dari Peraturan Perundang-Undangan dan literatur-litratur (liberary research) yang berhubungan dengan penulisan penulis. Hasil penulisan terdapat kendala yang dihadapi oleh PT Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Sanggau dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan. Kendalanya yaitu adanya nota keberatan sampai dengan gugatan ke pengadilan yang dilakukan oleh debitur dalam menghambat proses pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan sehingga pencairan kredit menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan asas eksekusi yang cepat murah dan mudah menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkreditan oleh perbankan baik mekanisme serta dampaknya bagi masyarakat sehingga adanya pemahaman didalam masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran kredit terhadap bank. Untuk menyelesaikan permasalahan sulitnya mencari pembeli, KPKNL perlu untuk mensosialisasikan mekanisme pembelian tanah dan atau bangunan melalui lelang.  Kata Kunci: parate eksekusi, hak tanggungan, kredit macet, pelelangan
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI TANAH OLEH PARA PIHAK SEBELUM PEMBAYARAN PAJAK Ilmi, Nabila Putri; Azizurrahman, Hasyim; Bangun, Budi Hermawan
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i1.94120

Abstract

Abstract The transfer of land rights through sale and purchase can only be registered if proven by a deed made by a Land Deed Making Officer (PPAT). One of the requirements that must be met by the parties before signing the deed of sale and purchase before the PPAT is to pay the sale and purchase tax on land and/or building rights. The problems are: first, what are the legal consequences of the deed of sale and purchase of land rights that have been signed by the parties before the obligation to pay taxes is fulfilled? second, what is the responsibility for signing the deed of sale and purchase of land rights by the parties before the obligation to pay taxes is fulfilled? The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the legal consequences of the deed of sale and purchase of land rights that have been signed by the parties before the obligation to pay taxes is fulfilled is that the deed of sale and purchase becomes legally flawed, namely being degraded into a deed underhand, can be canceled or canceled by law because it was made without complying with applicable laws and regulations and does not meet the formal and material requirements of an authentic deed. Meanwhile, the PPAT's responsibility for the signing of the deed of sale and purchase of land rights by the parties before the fulfillment of the obligation to pay taxes is administrative responsibility, civil responsibility and responsibility based on the PPAT code of ethics. Abstrak Peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT adalah melakukan pembayaran pajak jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan. Adapun yang menjadi permasalahan: pertama, bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli hak atas tanah yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak? kedua, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penandatanganan akta jual beli hak atas tanah oleh para pihak sebelum terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jual beli hak atas tanah yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak adalah akta jual beli tersebut menjadi cacat hukum, yaitu terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena dibuat tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik. Sedangkan pertanggungjawaban PPAT terhadap penandatanganan akta jual beli hak atas tanah oleh para pihak sebelum terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak adalah pertanggungjawaban secara administratif, pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban berdasarkan kode etik PPAT.
DISHARMONISASI PENERAPAN PENENTUAN BATAS UMUR KECAKAPAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Sinaga, Luad Backmon Berkat Parulian; Bangun, Budi Hermawan; Agus, Agus
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.65231

Abstract

AbstractThis article aims to analyze a case study where a 19-year-old inherits a piece of land and intends to sell it, the transaction faces rejection by the Land Office due to the seller's age, considered insufficiently mature according to Civil Law. This legal issue leads to a legal dualism, causing uncertainty in determining the age at which someone is deemed legally capable to transact, conflicting with UU No. 30 Year 2004 regarding Notary Positions and Civil Law. The research problem addresses the determination of legal age for land rights transfer, exploring differences in age determinations under UU No. 30 Year 2004 and UU No. 2 Year 2014 concerning Notary Positions and Civil Law, and proposing solutions to this inconsistency. The research aims to analyze age determinations in land rights transfer. Through legal literature review using normative juridical methods, it concludes that legal capacity for land transactions, documented by a Notary, should align with UU No. 30 Year 2004 and UU No. 2 Year 2014, setting the age at 18 years. The disparity in age determinations between UU No. 30 Year 2004, UU No. 2 Year 2014, and Civil Law stems from the lack of uniformity and legal certainty in legislation regarding the legal age for transactions. To resolve this, legal age determinations for land transactions should adhere to the specific provisions of UU No. 30 Year 2004 and UU No. 2 Year 2014 governing Notary Positions. Therefore, the solution for determining legal age for land transactions documented by a Notary is to fix it at 18 years in accordance with UU No. 30 Year 2004 and UU No. 2 Year 2014, as supported by SEMA No. 3 Year 1963, which designates the Civil Law as a guiding principle rather than a legal code.  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji studi kasus ketika seorang anak berusia 19 tahun mewarisi sebidang tanah dan bermaksud untuk menjualnya, namun transaksi tersebut ditolak  oleh Kantor Pertanahan karena usia penjual yang dianggap belum cukup dewasa menurut Hukum Perdata. Persoalan hukum ini menimbulkan dualisme hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan usia seseorang yang dianggap cakap secara hukum untuk bertransaksi, bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Perdata. Permasalahan penelitian ini membahas mengenai penentuan usia sah peralihan hak atas tanah, mengeksplorasi perbedaan penentuan usia berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Perdata, serta mengusulkan solusi atas ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan umur dalam peralihan hak atas tanah. Melalui tinjauan pustaka hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa kapasitas hukum atas transaksi tanah yang didokumentasikan oleh Notaris harus sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2014, menetapkan usia 18 tahun. Adanya disparitas penentuan usia antara UU No. 30 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2014, dan Hukum Perdata bermula dari belum adanya keseragaman dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas usia sah untuk bertransaksi. Untuk mengatasi hal ini, penentuan usia sah suatu transaksi tanah harus mengacu pada ketentuan khusus UU No. 30 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, solusi penentuan umur sahnya transaksi tanah yang didokumentasikan oleh Notaris adalah dengan menetapkannya pada usia 18 tahun sesuai UU No. 30 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2014, didukung oleh SEMA No. 3 Tahun 1963 yang menetapkan Hukum Perdata sebagai asas dan bukan sebagai kitab undang-undang.
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN SEX TRAFFICKING DI INDONESIA DAN FILIPINA Hermanto, Valentine Querubin; bangun, budi hermawan; itasari, endah rantau
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64957

Abstract

AbstractThis research aims to examine the comparison of the protection of sex trafficking child victims in Indonesia and in the Philippines through a legal review according to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC). The research method used is normative juridical research. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary data to strengthen the analysis in terms of the norms that apply in both countries. The author is interested in examining this legal comparison due to the difference in the number of cases of sex trafficking that occur in both countries, whereas the Philippines has experienced a decrease in the number of cases and Indonesia is vice versa. The cases examined in this research revolved around the development of cases during the post-COVID 19 period or after the pandemic, due to the increasing number of human trafficking that occurred in the aforesaid period. The Philippines and Indonesia are the two countries in ASEAN region, both countries have more or less similar culture and legal system. Therefore, a comparison of laws can be made to analyze the differences in protection.  AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan perlindungan anak korban Sex Trafficking di Indonesia dan di Filipina melalui peninjauan menurut Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang untuk memperkuat analisa dalam segi norma yang berlaku dalam kedua negara. Penulis tertarik untuk meneliti perbandingan hukum ini dikarenakan oleh perbedaan angka kasus Sex Trafficking yang terjadi di kedua negara, dimana Filipina mengalami penurunan angka kasus dan Indonesia mengalami kenaikan dalam hal yang sama. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berkisar dalam perkembangan kasus selama masa post-COVID 19 atau setelah pandemi, dikarenakan melonjaknya angka perdagangan manusia yang terjadi selama periode tersebut. Mengenal Filipina dan Indonesia sebagai kedua negara yang berada dalam kawasan ASEAN dan memiliki budaya serta sistem hukum yang kurang lebih sama, perbandingan hukum dapat dilakukan untuk menganalisa perbedaan perlindungan tersebut.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA AGUS AGUS Akbar, Muhammad Fadhly Alhadiansyah, H. Angelina, Piramitha ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arsensius Arsensius, Arsensius Azizurrahman, Hasyim Bimantoro, Bayu Chi, Roynald Christian Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erwin Erwin Erwin Erwin Fatma Muthia Kinanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Fitrianto, Ega Hamdani Hamdani Handayani, Trisna Hermanto, Valentine Querubin Ilmi, Nabila Putri M. Rafi Maestro, Primastya Dryan Prananda, Rizki Dwi Adji Purwanti, Evi Sagio, Ibrahim Sandy Kurnia Christmas Saptomo, Priyo Selviana, Nana Sinaga, Luad Backmon Berkat Parulian Sri Agustriani Elida Sujarwo, Afreido Syamsiar, Syamsiar Thomas, Silvester Turiman . Widiyastuti, Sri