Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr) Komang Putrayasa; Si Ngurah Ardhya; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu purposive sampling serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PELANGGAN TERHADAP PT. MENSANA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT TERNAK DI PT. MENSANA I Made Juliawan Wisnu Nugraha; Komang Febrinayanti Dantes; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45943

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksaan perjanjian antara PT. MENSANA dengan pelanggan yang rata rata buta hukum sehingga dapat melakukan sebuah wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh pelanggan kepada PT. MENSANA serta (2) mengetahui bagaimana tindakan dari pihak PT. MENSANA kepada para pelanggan yang melakukan tindak wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jurnal-jurnal hukum, dan buku Hukum Perdata. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepala cabang PT. MENSANA dan staf Kantor PT. MENSANA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian kasus wanpresatasi dari PT. MENSANA dilakukan melalui jalur kekeluargaan dengan cara mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi (2) tindakan dari PT. MENSANA yaitu mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi dan melakukan koordinasi kepada pelanggan mengenai bagaimana penyelesaian yang  disepakati oleh pelanggan, apakah mengalami kepailitan sehingga pelanggan yang melakukan wanpresatasi akan di blacklist atau masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 Ni Kadek Diah Feryantini; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi. (2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur secara parate eksekusi.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan dengan cara penetapan wanprestasi, proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara eksekusi yang benar, namun dengan dikeluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur).
IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi; Made Sugi Hartono; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Hambatan dan Upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa berasal dari masyarakat yang kurang paham mengenai adanya penyelesaian perkara dengan prinsip Restorative justice.
MARKETING MANAJEMEN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PADA UMKM INDUSTRI KREATIF SOUVENIR Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes; Dewa Ayu Eka Agustini
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 1 No 2 (2020): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.095 KB)

Abstract

This article aims to examine community service activities in helping SMEs Balinese Typical Souvenir Crafts in increasing sales through marketing management and product diversification. The benefit of the activity is to increase sales turnover so that it can expand marketing reach and increase income for souvenir craft business owners. The method of activity is carried out by means of discussion, focus group discussion (FGD) as a series of stages of coaching, empowerment and assistance through the provision of trainings, seminars, as well as assistance for the production and promotion of SMEs in the center of the creative souvenir industry. Product diversification is carried out by providing handicraft training with product design innovations. While the promotion strategy is carried out by helping respondents to actively use social media such as Instagram, Facebook, using the market place as a medium for online sales. The branding strategy is through brand design and placement on the packaging, which aims to introduce the respondent's brand. The result of this community service activity was an increase in production capacity up to 75%, an increase in the types and quality of souvenirs produced and an increase in sales turnover by 60%. This can be seen from the initial and final interview data that have been conducted by the community service implementation team. The conclusion of this activity is an increase in the production of both the types and quality of souvenirs produced, an increase in sales media and an increase in sales turnover and strengthen the existence of MSMEs in welcoming the new era of normality.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PROSES DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA SIDETAPA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) Ni Desak Kadek Arianti; I Nengah Suastika; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine and find out about the legal consequences of marriage dispensation in Sidetapa Village and to review and find out the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage related to the existence of a dispensation for marriage of minors in Sidetapa Village, Banjar District, Buleleng Regency. The type of research used is empirical juridical. This research is descriptive. The location of this study is Sidetapa Village and Singaraja District Court. The informants of this study were to the Head of Sidetapa Village, the Sidetapa Village Community, and the Chairman of the Singaraja District Court. Data collection techniques are carried out by observation techniques, interviews and document studies, which later the data obtained will be analyzed descriptively. The results show that the legal consequences of the marriage dispensation in Sidetapa Village, people who carry out underage marriages and parents do not apply for dispensation, the child born by their mother will not be able to have complete papers, besides that it will be difficult to make administration such as Marriage Certificates, Identity Cards, Family Cards. And the application of the marriage dispensation rules for underage marriages contained in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has not been effectively applied in Sidetapa Village, the ineffectiveness of the rule can be reviewed from two things, namely in terms of community understanding of the rules of marriage dispensation, and there is no socialization from the apparatus that applies the dispensation rules to Sidetapa Village.
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT Ketut Jodi Mahendra; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51613

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyaluran kredit dan upaya penyelamatan dan penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal usaha mikro kecil menengah yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Seririt, Area Buleleng 2 yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dalam penentuan subjek penelitian, dan selanjutnya data diolah menggunakan kata-kata atau secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pemberian kredit modal Mekaar disalurkan tanpa adanya agunan. Ada pun dua produk yang ditawarkan yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan. Sistem pemberian modal Mekaar terdiri atas pencarian nasabah, penyesuaian syarat dan ketentuan, latihan pembiayaan, pencairan dana, dan model angsuran. 2) Upaya yang dilakukan PNM Mekaar Seririt dalam menyelamatkan kredit bermasalah atau macet yaitu dengan upaya preventif mengacu terhadap prinsip 6C. Upaya lainnya yaitu dengan mengimplementasikan sistem tanggung renteng dan menempuh upaya alternatif secara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Ada pun upaya penyelamatan yang bisa dilakukan dengan berpedoman terhadap KUH Perdata yaitu dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA Ni Putu Krisna Dewi; Ni Putu Rai Yuliartini; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Jembrana, Pengadilan Negeri Negara Kelas II, dan Kejaksaan Negeri Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana belum terlaksana dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum tegasnya penindakan dari anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) upaya-upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar yakni telah dilaksanakannya penindakan terhadap pelaku dengan memberikan pembinaan dan juga adanya pemberian tilang walaupun belum berjalan secara maksimal, serta melakukan patroli rutin di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran untuk menertibkan dengan memberikan pemahaman hukum bagi pelakunya.
IMPLEMENTASI PERWALIAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTA SINGARAJA Ayu Indirakirana; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, (2) mengetahui implementasi perwalian terhadap anak di bawah umur pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, serta (3) mengetahui akibat hukum dari peralihan hak atas tanah karena jual beli pada anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kota Singaraja diawali dengan pembuatan akta jual beli, pendaftaran tanah, setelah itu dilanjutkan proses baliknama. Implementasi perwalian terhadap anak dibawah umur pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, dalam prakteknya di lapangan, banyak kasus seseorang melakukan perwalian tanpa melakukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri, kebanyakan permohonan perwalian yang dilakukan di daerah Kota Singaraja cukup dengan menyertakan surat keterangan dari desa. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sehingga perwalian yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibat hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh anak dibawah umur yang dapat terjadi yaitu beralihnya suatu kepemilikan hak atas tanah menjadi hak milik anak tersebut, serta segala hal yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki anak dibawah umur tersebut secara langsung mengikuti sebagai akibat dari adanya perwalian itu sendiri.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA BAGI DEBITUR TERKAIT AMBIL ALIH (TAKE OVER) KREDIT DENGAN AKTA BAWAH TANGAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA SINGARAJA Gede Rediastika; Komang Febrinayanti Dantes; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51667

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Singaraja serta (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bagi Debitur terkait ambil alih (take over) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja.. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja dan Lembaga Pembiayaan (Leasing) PT Federal International Finance ("FIFGROUP") Cabang Singaraja. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan secara langsung dilapangan, studi dokumen, dan wawancara yang selanjutnya data yang diproleh dan diolah dengan teknik deksriptif kualitatif. Hasil dari mengkaji dan meneliti permasalahan ini yang menunjukan bahwa budaya yang ada dimasyarakat mengenai kesadaran memahami isi aturan yang masih kecil. Dampak dari kurangnya kesadaran mengenai aturan yaitu melanggar aturan yang berakibat pada kerugian diri sediri dan orang lain, yaitu melakukan ambil alih (take over) kredit dengan akta bawah tangan dengan objek yang masih terikat perjanjian dengan lembaga pembiayaan yang berakibat pada batalnya akta bawah tangan dengan pihak ketiga karena melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.
Co-Authors Abidin, Ahmad Zainul Agus David Trsitan Ananta Agus Wibawa, Komang Pendi Alifia Devi Erfamiati Ananda Kusuma, Putu Riski Ardhya, Si Ngurah Ariyuda, I Made Ary Sutha, M. Berita Astary, Komang Trisma Berlianthi Astuti, Ni Putu Winda Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Dewi Rachmawati Ayu Indirakirana Bagaskara P., Ketut Krisna Hari Beatrix Hutasoit Beny, I Kadek Darmaputra, Gusti Ngurah Dedy Satrawan, Made Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya dewi, Ni Ketut Dessy Fitri yanti Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Dimas Putu Passadena Vialli Efrilius Kantriburi Feryantini, Ni Kadek Diah Gede Pupung Januartika Gede Rediastika Hadi, I Gusti Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Huizhao, Zhuo Hutasoit, Beatrix I Gede Hendrawan Saputra I Gusti Apsari Hadi I Kadek Beny I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Partayasa I Komang Andi Antara Putra I Made Juliawan Wisnu Nugraha I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Wayan Lasmawan I Wayan Pardi Ida Bagus Ariadi Rahadita K. Hendra Mahesa Ketut Jodi Mahendra Komang Deva Jayadi Putra Komang Pendi Agus Wibawa Komang Putrayasa Komang Srishti Pranisa Krisna Pradipta, I Kadek Kusuma, Putu Riski Ananda Livia Annisa Chintyauti Lucky Rahul Ferdian M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wijaya Kusuma Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Meilin Loviana Dewi Muhammad Kemal Fasya Muhammad Reza Saputra Ni Desak Kadek Arianti Ni Kadek Diah Feryantini Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Arie Suwastini Ni Luh Eniasih Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Nita Sutrisna Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Surya Mahayanti Nugraha, I Made Juliawan Wisnu Nurlisa Putri Sawaki, Andini Ocnineteen Louisito Vernando Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Pelawi, Mesikel Perwira Negara, Putu Bhaskara Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Purwanti, Ni Komang Ratna Putra, I Komang Tri Mega Rastika Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putri, Made Kharisma Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Zeva Angelina Rachmawati, Ayu Dewi Ratna Artha Windari Saifur Rauf Satria Dana, Putu Dipa Setianto, Muhammad Jodi Siregar, Anil Refalzey Srishti Pranisa, Komang Varda Oktavia Ramdani Vernando, Ocnineteen Louisito Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi