Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAYANAN “SHOPPEPAY LATER” SEBAGAI PRODUK PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Astuti, Ni Putu Winda; Kusuma, Putu Riski Ananda; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological developments and digitalization have driven significant growth in the e- commerce sector, including in Indonesia. One of the innovations that emerged is the ShoppePay Later payment service, which allows consumers to make purchases with the pay later system. However, this convenience also carries risks, such as misuse by users who do not have a fixed income, debt accumulation, and potential personal data breaches. This research seeks to assess the alignment of the contractual provisions embedded within the ShoppePay Later electronic agreement with the prevailing positive legal framework in Indonesia, specifically referring to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as to explore the regulatory challenges associated with the implementation of online lending mechanisms. The study employs a normative legal research methodology, commonly referred to as library research, which utilizes an analytical approach focused on statutory interpretation and doctrinal review of pertinent legislation and scholarly sources. The findings indicate that ShoppePay Later has demonstrated adherence to several key legal requirements, including the obligation to disclose comprehensive information as stipulated under Article 9 of UU ITE, and compliance with data protection principles pursuant to POJK No. 10/POJK.05/2022. However, there are still regulatory loopholes, especially related to the minimum age of users and income verification, which can trigger the risk of default. The main challenges in implementing regulations include the potential for debt accumulation (over-indebtedness), lack of specific regulations on paylater, the risk of default, and inuniformity in the billing system. Therefore, it is necessary to strengthen regulations by the Financial Services Authority (OJK) and socialize financial literacy to the public to minimize these risks. The study concludes that while ShoppePay Later provides ease of transactions, legal oversight and protection must be improved to create a safer and more responsible online lending ecosystem.
PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Siregar, Anil Refalzey; Kusuma, Putu Riski Ananda; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of mixed marriages has serious problems related to the resolution of divorce disputes. With such diversity, there is a tendency for each country to maintain public policy. Determining the jurisdiction of divorce in mixed marriages is often colored by conflict of laws. This study examines how international civil law views divorce cases in mixed marriages. In addition to clearly presenting the results of the research conducted, this study also provides a normative description and is conducted using research methods to provide clarification regarding the issues studied.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN SKINCARE PALSU DI TOKO ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelawi, Mesikel; Bagaskara P., Ketut Krisna Hari; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online transactions, including in the cosmetics industry, have been driven by advances in information technology. However, this convenience has been accompanied by an increase in the circulation of counterfeit skincare products in online stores, which can harm consumers financially and health-wise. The purpose of this study is to examine how Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) provides legal protection for consumers against the circulation of counterfeit cosmetics in online stores. Additionally, this study also seeks to identify ambiguities and issues in its implementation. This study uses a normative legal method employing case studies and a legislative approach. Data was obtained by reviewing literature, examining legal regulations, and analyzing case documentation. The study reveals that legal protection for customers purchasing counterfeit skincare products on online stores is not yet optimal. This is attributed to insufficient oversight, lack of clear regulations regarding market responsibility, and low consumer awareness of their rights. Additionally, the complaint and dispute resolution system still does not adequately protect consumers. To provide better consumer protection in the digital age, this study recommends strengthening regulations, further oversight by relevant agencies, improving consumer education, and refining the complaint and enforcement systems.
PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN, KECAMATAN PENEBEL, KABUPATEN TABANAN Darmaputra, Gusti Ngurah; Setianto, Muhammad Jodi; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5806

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Tradisi Nyentana merupakan bentuk perkawinan matrilineal yang memberikan posisi sentral kepada perempuan dalam sistem kekerabatan dan pewarisan, di mana pihak laki-laki masuk ke keluarga perempuan dan tunduk pada kewajiban adat istri. Meskipun tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui dalam praktik adat serta agama, belum terdapat pengaturan tertulis dalam awig-awig desa adat yang secara tegas mengatur status hukum suami, hak waris anak, serta mekanisme perceraian. Ketiadaan pengaturan tertulis ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks perceraian (mulih truna), hak waris anak, serta pengakuan hukum atas status sosial suami dalam keluarga istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyusunan awig-awig tertulis untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, serta menjamin kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Artikel ini juga merekomendasikan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi seluruh warga adat. Tradisi Nyentana di Desa Buruan mencerminkan fleksibilitas budaya Bali yang perlu diselaraskan dengan prinsip konstitusional keadilan dan kesetaraan hukum.
Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Atas Wanprestasi Terhadap Transaksi Jual Beli dalam Hubungan Kontraktual (Studi Putusan No. 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn) Sitorus, Pangeran M S; Dantes, Komang Febrinayanti; Sukmaningsi, Ni Komang Irma Adi
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.2430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status cedera janji pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi mentransformasi hubungan kontraktual sukarela menjadi hubungan pertanggungjawaban hukum yang dapat dipaksakan secara yudisial berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Majelis Hakim membangun dasar pertimbangan melalui mekanisme somasi sebagai pematangan kelalaian yuridis, penerapan beban pembuktian pelunasan pada debitur sesuai Pasal 1865 KUH Perdata, serta penolakan dalil force majeure ekonomi. Putusan ini mengukuhkan prinsip conservation of contract dengan memerintahkan pemulihan hak ekonomi penggugat melalui ganti rugi materiil dan bunga moratoir 6% secara tunai dan seketika, guna menjamin kepastian hukum serta keadilan proporsional dalam praktik peradilan perdata.
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng Putri, Ketut Putri Maharani; Dantes, Komang Febrinayanti; Setianto, Muhamad Jodi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5950

Abstract

Pajak daerah merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya berupa piutang pajak daerah yang belum tertagih secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta lapangan. Data diperoleh melalui data empiris yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, terutama melalui pendampingan hukum hukum dan tindakan nonlitigasi seperti pemanggilan, mediasi, dan klarifikasi lapangan. Kehadiran JPN terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara persuasif. Namun demikian, fungsi represif melalui jalur litigasi belum diterapkan secara optimal sehingga efek jera belum terbentuk secara kuat. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum wajib pajak, keterbatasan sumber daya, disharmonisasi data, serta belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah dalam menempuh langkah hukum tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi dan konsistensi penerapan sanksi hukum untuk meningkatkan efektivitas penagihan piutang pajak daerah.
Pengaturan Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak di Indonesia Arta, I Gede; Artha Windari, Ratna; Dantes, Komang Febrinayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3728

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Clickwrap Agreement dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Clickwrap Agreement sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik telah diakui secara implisit dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pengaturan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan mengklik tombol “centang” atau “setuju” dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak seperti yang ada pada kontrak Clickwrap Agreement Oleh karena itu, mekanisme persetujuan melalui klik tombol “setuju” masih merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan dapat dijadikan dasar pembentukan kontrak. Namun, persetujuan ini tidak boleh mengandung unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. penyelenggara sistem elektronik harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, termasuk memastikan bahwa klausula baku dalam Clickwrap Agreement tidak merugikan pengguna. Dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik wajib menyusun Clickwrap Agreement yang memuat klausula baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Notariil (Akta Perjanjian Nominee) Dalam Putusan Nomor 259/PDT.G/2020/PN.GIN Dewa Gede Swamitra Mahottama; Febrinayanti Dantes, Komang; Jodi Setianto, Muhamad; Riski Ananda Kusuma, Putu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3861

Abstract

Pembatalan akta perjanjian nominee dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu causa yang halal menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan akta perjanjian nominee oleh putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan dan literatur ilmiah yang terkait dengan topik yang diteliti serta hasil wawancara dengan Notaris Anak Agung Bagus Putrajaya, S.H. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perjanjian nominee yang dibatalkan oleh putusan pengadilan dapat berupa gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 KUHPerdata, pidana penjara selama 7 tahun berdasarkan Pasal 266 KUHP terkait tindak pidana pemalsuan surat, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta pengusulan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk dilakukan pencabutan izin atau pemberhentian Notaris dari jabatannya. Sehingga, diperlukan amandemen terhadap UUPA, UUJN, dan Kode Etik Notaris yang secara tegas melarang Notaris untuk membuat akta perjanjian nominee terkait kepemilikan Hak Milik atas tanah oleh WNA di indonesia untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kasus serupa, membatasi kewenangan Notaris, serta menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap Notaris.
Studi Literatur: Perkembangan Psikologis dan Sosial Anak Melalui Pola Asuh Otoritatif dalam Kekuasaan Orang Tua Komang Ayu Tri Aryani; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8093

Abstract

Pola asuh otoritatif sering dianggap sebagai pendekatan pengasuhan yang paling seimbang karena berhasil menggabungkan disiplin yang tegas dengan kehangatan dan kedekatan emosional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara gaya pengasuhan otoritatif dan perkembangan psikososial anak, sekaligus mengeksplorasi peran kesehatan mental orang tua dalam membentuk keterampilan sosial anak. Kajian ini dilakukan melalui metode studi pustaka eksploratif yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah nasional dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola asuh otoritatif berkontribusi besar dalam pembentukan identitas diri, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial anak melalui pendekatan yang mendukung, terbuka terhadap dialog, dan penuh empati. Pola ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko depresi pada remaja, meningkatkan semangat belajar, dan memperkuat keterampilan sosial seperti empati dan kerja sama. Di sisi lain, kondisi kesehatan mental orang tua memegang peran sentral dalam kualitas pengasuhan. Ketika orang tua mengalami stres berkepanjangan, kecemasan tinggi, atau depresi, dampaknya bisa menghambat perkembangan sosial-emosional anak sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi baik lintas waktu maupun lintas wilayah. Meski demikian, sejumlah faktor pelindung seperti keberadaan dukungan sosial, tingkat pendidikan orang tua, serta daya tahan psikologis (resiliensi) terbukti mampu mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan demikian, pengasuhan otoritatif yang dilandasi oleh stabilitas mental orang tua menjadi elemen kunci dalam membentuk hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, serta mendukung pertumbuhan sosial dan emosional anak secara menyeluruh, terutama dalam masyarakat dengan nilai-nilai kolektivistik seperti Indonesia.
KEPASTIAN HUKUM CIRCULAR RESOLUTION TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Hasibuan, Zettrho; Dantes, Komang Febrinayanti; Windari, Ratna Artha
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum Circular resolution sebagai mekanisme pengambilan keputusan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu bentuk fleksibilitas hukum perusahaan yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Keputusan ini sah apabila disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham yang berhak memberikan suara dan dituangkan dalam akta notaris paling lama 30 hari sejak persetujuan diperoleh. Dalam konteks perubahan anggaran dasar, circular resolution menghadirkan problematika kepastian hukum, khususnya terkait validitas formalitas, batas waktu, serta kekuatan mengikat keputusan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan UUPT, peraturan pelaksananya, serta putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) circular resolution memiliki kekuatan hukum yang setara dengan RUPS sepanjang memenuhi syarat formal dan prosedural, tetapi ketidak patuhan terhadap ketentuan administratif dapat menyebabkan keputusan hanya berlaku internal tanpa mengikat pihak eksternal. Hal ini menegaskan bahwa asas kepastian hukum dalam mekanisme circular resolution tidak dapat dipahami secara rigid, melainkan harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan, perlindungan pemegang saham, serta keteraturan administrasi perseroan. 2) Circular resolution dalam Pasal 91 UUPT memberi fleksibilitas perubahan AD tanpa melalui RUPS dengan syarat persetujuan seluruh pemegang saham, akta notaris dalam 30 hari, dan pelaporan ke Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan ini menjamin kepastian hukum eksternal, sementara secara internal tetap mengikat meski prosedur formil tidak dipenuhi, sebagaimana ditegaskan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Hal ini menunjukkan penyeimbangan kepastian hukum dengan asas keadilan.
Co-Authors Abidin, Ahmad Zainul Agus David Trsitan Ananta Agus Wibawa, Komang Pendi Agustama, Kadek Yogi Arya Alifia Devi Erfamiati Ananda Kusuma, Putu Riski Ardhya, Si Ngurah Ariyuda, I Made Arta, I Gede Ary Sutha, M. Berita Astary, Komang Trisma Berlianthi Astuti, Ni Putu Winda Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Dewi Rachmawati Ayu Indirakirana Beatrix Hutasoit Beny, I Kadek Cindy Marito Sihombing Darmaputra, Gusti Ngurah Dedy Satrawan, Made Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Swamitra Mahottama dewi, Ni Ketut Dessy Fitri yanti Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Dimas Putu Passadena Vialli Efrilius Kantriburi Feryantini, Ni Kadek Diah Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra Gede Pupung Januartika Gede Rediastika Guntur Frans Gerri Hadi, I Gusti Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hasibuan, Zettrho Huizhao, Zhuo Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Agus Deva Arthamahendra I Gede Hendrawan Saputra I Gede Wisnu Darma Suta I Gusti Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Kadek Beny I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Partayasa I Kadek Puji Astawa I Komang Andi Antara Putra I Komang Angga Adi Setiawan I Made Juliawan Wisnu Nugraha I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Wayan Lasmawan I Wayan Pardi Ida Bagus Ariadi Rahadita Jawak, Agripa Videlia Johanes Maruli Burju K. Hendra Mahesa Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri Kadek Reza Ayuning Pranindya Kadek Wijak Widyatama Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas Ketut Jodi Mahendra Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Komang Ayu Tri Aryani Komang Deva Jayadi Putra Komang Kembar Suardani Yasmi Komang Pendi Agus Wibawa Komang Putrayasa Komang Srishti Pranisa Komang Trisma Berlianthi Astary komangvena Krisna Pradipta, I Kadek Kusuma, Putu Riski Ananda Kusuma, Risky Ananda Livia Annisa Chintyauti Lucky Rahul Ferdian M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Madai, Alida Made Bagas Ari Kusuma D Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wijaya Kusuma Maria Avelina Abon Mei Eriani Putri, Kadek Meilin Loviana Dewi Muhammad Kemal Fasya Muhammad Reza Saputra Nainggolan, Ido Pranata Nanakarani Priatma Nastiti Lestari Ni Desak Kadek Arianti Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari Ni Kadek Diah Feryantini Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Arie Suwastini Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Eniasih Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Nita Sutrisna Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Surya Mahayanti Ningsih, Putu Maysi Merta Nugraha, I Made Juliawan Wisnu Nurlisa Putri Sawaki, Andini Ocnineteen Louisito Vernando Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Pelawi, Mesikel Perwira Negara, Putu Bhaskara Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Purwanti, Ni Komang Ratna Putra, I Komang Tri Mega Rastika Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putri, Ketut Putri Maharani Putri, Made Kharisma Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Riski Ananda Kusuma Putu Zeva Angelina Rachmawati, Ayu Dewi Rajuniper Manurung Ratna Artha Windari Riski Ananda Kusuma, Putu Saifur Rauf Sapitri, Ni Ketut Ayu Diah Satria Dana, Putu Dipa Setianto, Muhammad Jodi Siregar, Anil Refalzey Sitorus, Pangeran M S Srishti Pranisa, Komang Sudiantari, Kadek Yuni Sukmaningsi, Ni Komang Irma Adi Varda Oktavia Ramdani Vernando, Ocnineteen Louisito Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan Zettrho Hasibuan