Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAYANAN “SHOPPEPAY LATER” SEBAGAI PRODUK PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Astuti, Ni Putu Winda; Kusuma, Putu Riski Ananda; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological developments and digitalization have driven significant growth in the e- commerce sector, including in Indonesia. One of the innovations that emerged is the ShoppePay Later payment service, which allows consumers to make purchases with the pay later system. However, this convenience also carries risks, such as misuse by users who do not have a fixed income, debt accumulation, and potential personal data breaches. This research seeks to assess the alignment of the contractual provisions embedded within the ShoppePay Later electronic agreement with the prevailing positive legal framework in Indonesia, specifically referring to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as to explore the regulatory challenges associated with the implementation of online lending mechanisms. The study employs a normative legal research methodology, commonly referred to as library research, which utilizes an analytical approach focused on statutory interpretation and doctrinal review of pertinent legislation and scholarly sources. The findings indicate that ShoppePay Later has demonstrated adherence to several key legal requirements, including the obligation to disclose comprehensive information as stipulated under Article 9 of UU ITE, and compliance with data protection principles pursuant to POJK No. 10/POJK.05/2022. However, there are still regulatory loopholes, especially related to the minimum age of users and income verification, which can trigger the risk of default. The main challenges in implementing regulations include the potential for debt accumulation (over-indebtedness), lack of specific regulations on paylater, the risk of default, and inuniformity in the billing system. Therefore, it is necessary to strengthen regulations by the Financial Services Authority (OJK) and socialize financial literacy to the public to minimize these risks. The study concludes that while ShoppePay Later provides ease of transactions, legal oversight and protection must be improved to create a safer and more responsible online lending ecosystem.
PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Siregar, Anil Refalzey; Kusuma, Putu Riski Ananda; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of mixed marriages has serious problems related to the resolution of divorce disputes. With such diversity, there is a tendency for each country to maintain public policy. Determining the jurisdiction of divorce in mixed marriages is often colored by conflict of laws. This study examines how international civil law views divorce cases in mixed marriages. In addition to clearly presenting the results of the research conducted, this study also provides a normative description and is conducted using research methods to provide clarification regarding the issues studied.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN SKINCARE PALSU DI TOKO ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelawi, Mesikel; Bagaskara P., Ketut Krisna Hari; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online transactions, including in the cosmetics industry, have been driven by advances in information technology. However, this convenience has been accompanied by an increase in the circulation of counterfeit skincare products in online stores, which can harm consumers financially and health-wise. The purpose of this study is to examine how Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) provides legal protection for consumers against the circulation of counterfeit cosmetics in online stores. Additionally, this study also seeks to identify ambiguities and issues in its implementation. This study uses a normative legal method employing case studies and a legislative approach. Data was obtained by reviewing literature, examining legal regulations, and analyzing case documentation. The study reveals that legal protection for customers purchasing counterfeit skincare products on online stores is not yet optimal. This is attributed to insufficient oversight, lack of clear regulations regarding market responsibility, and low consumer awareness of their rights. Additionally, the complaint and dispute resolution system still does not adequately protect consumers. To provide better consumer protection in the digital age, this study recommends strengthening regulations, further oversight by relevant agencies, improving consumer education, and refining the complaint and enforcement systems.
KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Astary, Komang Trisma Berlianthi; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta (2) keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dalam jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/2020, akta risalah RUPS melalui telekonferensi sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan formal serta materiil. Namun, UUJN No. 2/2014 pasal 16 ayat (1) huruf m belum mengatur pembacaan dan penandatanganan elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan tegas terkait mekanisme elektronik. Dengan demikian, keabsahan akta telekonferensi bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formil; kegagalan memenuhi satu saja menjadikannya cacat formil dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan; (2) Berdasarkan ketentuan hukum positif, risalah RUPS yang hanya ditandatangani elektronik belum berstatus akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Risalah telekonferensi bermaterai dan bersignature elektronik berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep notaris siber menggabungkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis Certificate Authority menawarkan pembuatan akta virtual, kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi menghambatnya. Untuk memperoleh keautentikan, risalah RUPS telekonferensi harus memenuhi persyaratan UU Jabatan Notaris.
HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA: DILEMA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Rachmawati, Ayu Dewi; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5544

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki sistem pemidanaan untuk sebagai bentuk penyelesaian hukum. Pemidanaan diartikan sebagai proses penghukuman. Sehingga mengenal sistem pemidanaa. Bentuk pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukuman pidana dan pemidanaan. Dalam pemidanaan dikenal bentuk-bentuk pidana, seperti pidana penjara, pidana mati, dan pidana denda. Pidana mati menjadi salah satu hukuman bagi tindak kejahatan atau tindakan kriminal di Indonesia. Pidana mati menjadi salah satu bentuk hukum positif yang menjadi salah satu pidana pokok. Beberapa tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati adalah tindak pidana kelas berat seperti narkotika, terorisme, korupsi, pemerkosaan, pembunuhan hingga tindakan yang mengancam keamanan negara. Namun pada kenyataanya pidana mati ternyata melanggar penerapan hak asasi manusia karena merenggut hak untuk hidup. Sesungguhnya, hak untuk hidup sebagai hak dasar tidak dapat dihapuskan maupun direnggut atas dasar dan alasan apapun, dan seberat apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh individu, baik oleh individu lain bahkan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan deskriptif
PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN, KECAMATAN PENEBEL, KABUPATEN TABANAN Darmaputra, Gusti Ngurah; Setianto, Muhammad Jodi; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5806

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Tradisi Nyentana merupakan bentuk perkawinan matrilineal yang memberikan posisi sentral kepada perempuan dalam sistem kekerabatan dan pewarisan, di mana pihak laki-laki masuk ke keluarga perempuan dan tunduk pada kewajiban adat istri. Meskipun tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui dalam praktik adat serta agama, belum terdapat pengaturan tertulis dalam awig-awig desa adat yang secara tegas mengatur status hukum suami, hak waris anak, serta mekanisme perceraian. Ketiadaan pengaturan tertulis ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks perceraian (mulih truna), hak waris anak, serta pengakuan hukum atas status sosial suami dalam keluarga istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyusunan awig-awig tertulis untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, serta menjamin kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Artikel ini juga merekomendasikan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi seluruh warga adat. Tradisi Nyentana di Desa Buruan mencerminkan fleksibilitas budaya Bali yang perlu diselaraskan dengan prinsip konstitusional keadilan dan kesetaraan hukum.
JURIDICAL REVIEW OF THE GRANTING OF INHERITANCE RIGHTS TO DAUGHTERS IN BALINESE CUSTOMARY LAW BASED ON THE DECISION OF THE THIRD GREAT ASSEMBLY (PESAMUHAN AGUNG III) OF THE MAIN COUNCIL OF PAKRAMAN VILLAGES (MUDP) BALI IN 2010. DECISION NO. 01/KEP/PSM-3MD Manurung, Rajuniper; Adnyani, Ni Ketut Sari; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of the Decision of the Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) regarding the distribution of inheritance for Balinese Hindu women and explain the obstacles faced in implementing this decision. The research method that used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method, using data collection techniques through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research is that the 2010 MUDP Decision is a progressive step that opens opportunities for Balinese Hindu daughters to obtain inheritance rights, although proportionally only half of what male heirs receive and still subject to certain conditions. The legal consequences of granting inheritance rights to women in the Balinese customary law community indicate a significant normative change, although it has not yet been fully realized in practice.
Co-Authors Abidin, Ahmad Zainul Agus David Trsitan Ananta Agus Wibawa, Komang Pendi Alifia Devi Erfamiati Ananda Kusuma, Putu Riski Ardhya, Si Ngurah Ariyuda, I Made Ary Sutha, M. Berita Astary, Komang Trisma Berlianthi Astuti, Ni Putu Winda Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Dewi Rachmawati Ayu Indirakirana Bagaskara P., Ketut Krisna Hari Beatrix Hutasoit Beny, I Kadek Darmaputra, Gusti Ngurah Dedy Satrawan, Made Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya dewi, Ni Ketut Dessy Fitri yanti Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Dimas Putu Passadena Vialli Efrilius Kantriburi Feryantini, Ni Kadek Diah Gede Pupung Januartika Gede Rediastika Hadi, I Gusti Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Huizhao, Zhuo Hutasoit, Beatrix I Gede Hendrawan Saputra I Gusti Apsari Hadi I Kadek Beny I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Partayasa I Komang Andi Antara Putra I Made Juliawan Wisnu Nugraha I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Wayan Lasmawan I Wayan Pardi Ida Bagus Ariadi Rahadita K. Hendra Mahesa Ketut Jodi Mahendra Komang Deva Jayadi Putra Komang Pendi Agus Wibawa Komang Putrayasa Komang Srishti Pranisa Krisna Pradipta, I Kadek Kusuma, Putu Riski Ananda Livia Annisa Chintyauti Lucky Rahul Ferdian M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wijaya Kusuma Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Meilin Loviana Dewi Muhammad Kemal Fasya Muhammad Reza Saputra Ni Desak Kadek Arianti Ni Kadek Diah Feryantini Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Arie Suwastini Ni Luh Eniasih Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Nita Sutrisna Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Surya Mahayanti Nugraha, I Made Juliawan Wisnu Nurlisa Putri Sawaki, Andini Ocnineteen Louisito Vernando Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Pelawi, Mesikel Perwira Negara, Putu Bhaskara Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Purwanti, Ni Komang Ratna Putra, I Komang Tri Mega Rastika Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putri, Made Kharisma Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Zeva Angelina Rachmawati, Ayu Dewi Ratna Artha Windari Saifur Rauf Satria Dana, Putu Dipa Setianto, Muhammad Jodi Siregar, Anil Refalzey Srishti Pranisa, Komang Varda Oktavia Ramdani Vernando, Ocnineteen Louisito Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi