Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAYANAN “SHOPPEPAY LATER” SEBAGAI PRODUK PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Astuti, Ni Putu Winda; Kusuma, Putu Riski Ananda; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological developments and digitalization have driven significant growth in the e- commerce sector, including in Indonesia. One of the innovations that emerged is the ShoppePay Later payment service, which allows consumers to make purchases with the pay later system. However, this convenience also carries risks, such as misuse by users who do not have a fixed income, debt accumulation, and potential personal data breaches. This research seeks to assess the alignment of the contractual provisions embedded within the ShoppePay Later electronic agreement with the prevailing positive legal framework in Indonesia, specifically referring to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as to explore the regulatory challenges associated with the implementation of online lending mechanisms. The study employs a normative legal research methodology, commonly referred to as library research, which utilizes an analytical approach focused on statutory interpretation and doctrinal review of pertinent legislation and scholarly sources. The findings indicate that ShoppePay Later has demonstrated adherence to several key legal requirements, including the obligation to disclose comprehensive information as stipulated under Article 9 of UU ITE, and compliance with data protection principles pursuant to POJK No. 10/POJK.05/2022. However, there are still regulatory loopholes, especially related to the minimum age of users and income verification, which can trigger the risk of default. The main challenges in implementing regulations include the potential for debt accumulation (over-indebtedness), lack of specific regulations on paylater, the risk of default, and inuniformity in the billing system. Therefore, it is necessary to strengthen regulations by the Financial Services Authority (OJK) and socialize financial literacy to the public to minimize these risks. The study concludes that while ShoppePay Later provides ease of transactions, legal oversight and protection must be improved to create a safer and more responsible online lending ecosystem.
PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Siregar, Anil Refalzey; Kusuma, Putu Riski Ananda; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of mixed marriages has serious problems related to the resolution of divorce disputes. With such diversity, there is a tendency for each country to maintain public policy. Determining the jurisdiction of divorce in mixed marriages is often colored by conflict of laws. This study examines how international civil law views divorce cases in mixed marriages. In addition to clearly presenting the results of the research conducted, this study also provides a normative description and is conducted using research methods to provide clarification regarding the issues studied.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN SKINCARE PALSU DI TOKO ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelawi, Mesikel; Bagaskara P., Ketut Krisna Hari; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online transactions, including in the cosmetics industry, have been driven by advances in information technology. However, this convenience has been accompanied by an increase in the circulation of counterfeit skincare products in online stores, which can harm consumers financially and health-wise. The purpose of this study is to examine how Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) provides legal protection for consumers against the circulation of counterfeit cosmetics in online stores. Additionally, this study also seeks to identify ambiguities and issues in its implementation. This study uses a normative legal method employing case studies and a legislative approach. Data was obtained by reviewing literature, examining legal regulations, and analyzing case documentation. The study reveals that legal protection for customers purchasing counterfeit skincare products on online stores is not yet optimal. This is attributed to insufficient oversight, lack of clear regulations regarding market responsibility, and low consumer awareness of their rights. Additionally, the complaint and dispute resolution system still does not adequately protect consumers. To provide better consumer protection in the digital age, this study recommends strengthening regulations, further oversight by relevant agencies, improving consumer education, and refining the complaint and enforcement systems.
KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Astary, Komang Trisma Berlianthi; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta (2) keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dalam jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/2020, akta risalah RUPS melalui telekonferensi sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan formal serta materiil. Namun, UUJN No. 2/2014 pasal 16 ayat (1) huruf m belum mengatur pembacaan dan penandatanganan elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan tegas terkait mekanisme elektronik. Dengan demikian, keabsahan akta telekonferensi bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formil; kegagalan memenuhi satu saja menjadikannya cacat formil dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan; (2) Berdasarkan ketentuan hukum positif, risalah RUPS yang hanya ditandatangani elektronik belum berstatus akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Risalah telekonferensi bermaterai dan bersignature elektronik berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep notaris siber menggabungkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis Certificate Authority menawarkan pembuatan akta virtual, kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi menghambatnya. Untuk memperoleh keautentikan, risalah RUPS telekonferensi harus memenuhi persyaratan UU Jabatan Notaris.
HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA: DILEMA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Rachmawati, Ayu Dewi; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5544

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki sistem pemidanaan untuk sebagai bentuk penyelesaian hukum. Pemidanaan diartikan sebagai proses penghukuman. Sehingga mengenal sistem pemidanaa. Bentuk pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukuman pidana dan pemidanaan. Dalam pemidanaan dikenal bentuk-bentuk pidana, seperti pidana penjara, pidana mati, dan pidana denda. Pidana mati menjadi salah satu hukuman bagi tindak kejahatan atau tindakan kriminal di Indonesia. Pidana mati menjadi salah satu bentuk hukum positif yang menjadi salah satu pidana pokok. Beberapa tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati adalah tindak pidana kelas berat seperti narkotika, terorisme, korupsi, pemerkosaan, pembunuhan hingga tindakan yang mengancam keamanan negara. Namun pada kenyataanya pidana mati ternyata melanggar penerapan hak asasi manusia karena merenggut hak untuk hidup. Sesungguhnya, hak untuk hidup sebagai hak dasar tidak dapat dihapuskan maupun direnggut atas dasar dan alasan apapun, dan seberat apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh individu, baik oleh individu lain bahkan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan deskriptif
PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN, KECAMATAN PENEBEL, KABUPATEN TABANAN Darmaputra, Gusti Ngurah; Setianto, Muhammad Jodi; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5806

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Tradisi Nyentana merupakan bentuk perkawinan matrilineal yang memberikan posisi sentral kepada perempuan dalam sistem kekerabatan dan pewarisan, di mana pihak laki-laki masuk ke keluarga perempuan dan tunduk pada kewajiban adat istri. Meskipun tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui dalam praktik adat serta agama, belum terdapat pengaturan tertulis dalam awig-awig desa adat yang secara tegas mengatur status hukum suami, hak waris anak, serta mekanisme perceraian. Ketiadaan pengaturan tertulis ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks perceraian (mulih truna), hak waris anak, serta pengakuan hukum atas status sosial suami dalam keluarga istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyusunan awig-awig tertulis untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, serta menjamin kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Artikel ini juga merekomendasikan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi seluruh warga adat. Tradisi Nyentana di Desa Buruan mencerminkan fleksibilitas budaya Bali yang perlu diselaraskan dengan prinsip konstitusional keadilan dan kesetaraan hukum.
JURIDICAL REVIEW OF THE GRANTING OF INHERITANCE RIGHTS TO DAUGHTERS IN BALINESE CUSTOMARY LAW BASED ON THE DECISION OF THE THIRD GREAT ASSEMBLY (PESAMUHAN AGUNG III) OF THE MAIN COUNCIL OF PAKRAMAN VILLAGES (MUDP) BALI IN 2010. DECISION NO. 01/KEP/PSM-3MD Manurung, Rajuniper; Adnyani, Ni Ketut Sari; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6264

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of the Decision of the Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) regarding the distribution of inheritance for Balinese Hindu women and explain the obstacles faced in implementing this decision. The research method that used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method, using data collection techniques through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research is that the 2010 MUDP Decision is a progressive step that opens opportunities for Balinese Hindu daughters to obtain inheritance rights, although proportionally only half of what male heirs receive and still subject to certain conditions. The legal consequences of granting inheritance rights to women in the Balinese customary law community indicate a significant normative change, although it has not yet been fully realized in practice.
Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Atas Wanprestasi Terhadap Transaksi Jual Beli dalam Hubungan Kontraktual (Studi Putusan No. 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn) Sitorus, Pangeran M S; Dantes, Komang Febrinayanti; Sukmaningsi, Ni Komang Irma Adi
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.2430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status cedera janji pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi mentransformasi hubungan kontraktual sukarela menjadi hubungan pertanggungjawaban hukum yang dapat dipaksakan secara yudisial berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Majelis Hakim membangun dasar pertimbangan melalui mekanisme somasi sebagai pematangan kelalaian yuridis, penerapan beban pembuktian pelunasan pada debitur sesuai Pasal 1865 KUH Perdata, serta penolakan dalil force majeure ekonomi. Putusan ini mengukuhkan prinsip conservation of contract dengan memerintahkan pemulihan hak ekonomi penggugat melalui ganti rugi materiil dan bunga moratoir 6% secara tunai dan seketika, guna menjamin kepastian hukum serta keadilan proporsional dalam praktik peradilan perdata.
ASAS EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (Studi Putusan: No.804/Pdt.G/2022/PN DPS) Maruli Burju, Johanes; Febrinayanti Dantes, Komang; Ananda Kusuma , Putu Riski
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i1.4168

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana doktrin hukum perdata yang dikenal sebagai prinsip exceptio non adimpleti contractus memberikan hak kepada salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik untuk menangguhkan pelaksanaan kewajibannya apabila pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) belum mengatur asas ini secara eksplisit, se-hingga menimbulkan kekosongan norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan asas exceptio non adimpleti contractus dalam perjanjian sewa-menyewa serta menelaah perspektif hakim terhadap asas tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804/Pdt.G/2022/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas exceptio non adimpleti contractus dalam perkara a quo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual, karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai pihak yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada fakta pelaksanaan prestasi secara nyata dibandingkan pada asas timbal balik kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kejelasan normatif mengenai asas exceptio non adimpleti contractus dalam hukum perjanjian Indonesia guna meningkatkan konsistensi putusan, serta perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam perjanjian timbal balik.
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng Putri, Ketut Putri Maharani; Dantes, Komang Febrinayanti; Setianto, Muhamad Jodi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5950

Abstract

Pajak daerah merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya berupa piutang pajak daerah yang belum tertagih secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta lapangan. Data diperoleh melalui data empiris yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, terutama melalui pendampingan hukum hukum dan tindakan nonlitigasi seperti pemanggilan, mediasi, dan klarifikasi lapangan. Kehadiran JPN terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara persuasif. Namun demikian, fungsi represif melalui jalur litigasi belum diterapkan secara optimal sehingga efek jera belum terbentuk secara kuat. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum wajib pajak, keterbatasan sumber daya, disharmonisasi data, serta belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah dalam menempuh langkah hukum tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi dan konsistensi penerapan sanksi hukum untuk meningkatkan efektivitas penagihan piutang pajak daerah.
Co-Authors Abidin, Ahmad Zainul Agus David Trsitan Ananta Agus Wibawa, Komang Pendi Alida Madai Alifia Devi Erfamiati Ananda Kusuma , Putu Riski Ananda Kusuma, Putu Riski Ardhya, Si Ngurah Ariyuda, I Made Arta, I Gede Ary Sutha, M. Berita Astary, Komang Trisma Berlianthi Astuti, Ni Putu Winda Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Dewi Rachmawati Ayu Indirakirana Beatrix Hutasoit Beny, I Kadek Darmaputra, Gusti Ngurah Dedy Satrawan, Made Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Swamitra Mahottama dewi, Ni Ketut Dessy Fitri yanti Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Dimas Putu Passadena Vialli Efrilius Kantriburi Feryantini, Ni Kadek Diah Gede Pupung Januartika Gede Rediastika Hadi, I Gusti Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hasibuan, Zettrho Huizhao, Zhuo Hutasoit, Beatrix I Gede Adhi Suwarmas Kawiswara I Gede Hendrawan Saputra I Gusti Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Kadek Beny I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Partayasa I Komang Andi Antara Putra I Made Juliawan Wisnu Nugraha I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Wayan Lasmawan I Wayan Pardi Ida Bagus Ariadi Rahadita K. Hendra Mahesa Kadek Mei Eriani Putri Kadek Sri Indriyani Kadek Yogi Arya Agustama Kadek Yuni Sudiantari Ketut Jodi Mahendra Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Komang Ayu Tri Aryani Komang Bino Yasepa Komang Deva Jayadi Putra Komang Pendi Agus Wibawa Komang Putrayasa Komang Srishti Pranisa Krisna Pradipta, I Kadek Kusuma, Putu Riski Ananda Lestari, Nastiti Livia Annisa Chintyauti Lucky Rahul Ferdian M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wijaya Kusuma Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maruli Burju, Johanes Meilin Loviana Dewi Muhammad Kemal Fasya Muhammad Reza Saputra Ni Desak Kadek Arianti Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari Ni Kadek Diah Feryantini Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri Ni Komang Arie Suwastini Ni Luh Eniasih Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Nita Sutrisna Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Surya Mahayanti Ningsih, Putu Maysi Merta Nugraha, I Made Juliawan Wisnu Nurlisa Putri Sawaki, Andini Ocnineteen Louisito Vernando Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Pelawi, Mesikel Perwira Negara, Putu Bhaskara Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Purwanti, Ni Komang Ratna Putra, Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra, I Komang Tri Mega Rastika Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putri, Ketut Putri Maharani Putri, Made Kharisma Putu Agung Anditha Herlambang Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Zeva Angelina Rachmawati, Ayu Dewi Ratna Artha Windari Ratna Artha Windari Riski Ananda Kusuma, Putu Risky Ananda Kusuma Saifur Rauf Sapitri, Ni Ketut Ayu Diah Satria Dana, Putu Dipa Setianto, Muhammad Jodi Siregar, Anil Refalzey Sitorus, Pangeran M S Srishti Pranisa, Komang Sukmaningsi, Ni Komang Irma Adi Varda Oktavia Ramdani Vernando, Ocnineteen Louisito Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi