Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Media Bina Ilmiah Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Melalui Pendampingan Psikolog Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kerangka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hak Konstitusional Atas Kesehatan Putri, Putu Siska Rudiana; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic violence is a serious problem in Indonesia, causing not only physical injuries but also leaving deep psychological scars on victims. Domestic violence can be experienced by women, men, and children. The mental recovery of victims is an important aspect that must be guaranteed by the state as part of the constitutional right to health. This article aims to examine the role of psychological counseling as a form of legal protection for victims of domestic violence within the framework of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, as well as its relation to the fulfillment of the right to mental health. The study used a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The results of the analysis show that psychological assistance is an integral part of the legal protection of victims as stipulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence. This confirms that the recovery of victims is the responsibility of the state, while the 1945 Constitution and the Health Law guarantee the right of every citizen to health, including mental health. Thus, psychological counseling services cannot be viewed as an additional option, but rather as a legal instrument that must be provided in order to fulfill the human rights of victims. In conclusion, the fulfillment of the right to mental health through psychological counseling for victims of domestic violence is a tangible form of legal protection that needs to be strengthened with more comprehensivepolicies and regulations.
Analisis Normatif Tentang Baby Blues Syndrome Sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Ibu Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Anak Wikantari, Ida Ayu Putu; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of postpartum baby blues syndrome is often considered a psychological issue, but in reality it can have serious legal consequences, especially when it leads to violence against children and causes fatalities. This study aims to conduct a normative assessment of the relationship between baby blues syndrome and maternal violence against children, particularly from the perspective of criminal law and children's rights. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case study approach. The results of the study show that this syndrome is influenced by various factors that have the potential to encourage maternal violence against children. In criminal law, this psychological condition cannot be used as a reason to eliminate criminal responsibility, but it can be considered by the judge as a mitigating factor if it is proven that the perpetrator has a mental health disorder. Meanwhile, from the perspective of children's rights, all forms of violence are still considered serious violations that threaten children's rights to live, grow, and develop properly. Therefore, preventive measures are needed to reduce the number of mothers experiencing baby blues syndrome after childbirth while minimizing the risk of violence against children in Indonesia.
Perlindungan Inklusif Bagi Pekerja Disabilitas di Piduh Charity Café Dalam Perspektif HAM Ni Komang Tria Ayumi; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2194

Abstract

Setiap individu memiliki potensi untuk mengalami kondisi disabilitas. Penyandang disabilitas sering mengalami hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat umum, terutama dalam memperoleh kesempatan kerja. Meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapannya di lapangan masih banyak menemui hambatan , penyandang disabilitas masih kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, terutama terkait dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang sering menjadi ketentuan umum yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Namun, terdapat praktik baik yang dapat dijadikan contoh, seperti yang dilakukan oleh Piduh Charity Café di Gianyar, Bali. Café ini menunjukan komitmen terhadap inklusi sosial dengan memberikan ruang kerja yang layak dan menghormati martabat pekerja disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan inklusif bagi pekerja disabilitas dalam perspektif HAM di tempat tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tegas dalam upaya pencegahan serta penanggulangan tindskan diskriminatif di lingkungan kerja khususnya bagi penyandang disabilitas
Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia Fauzi, Shellby Sabrina; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2661

Abstract

Penggunaan AI dalam bentuk deepfake memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia karena teknologi ini memungkinkan manipulasi data pribadi seseorang menjadi konten pornografi tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht), KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan konten pornografi dengan deepfake memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, pelanggaran terhadap undang-undang, serta unsur kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan (dolus). Namun, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan deepfake dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada perluasan makna terhadap peraturan yang ada tentang pornografi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, serta menegakkan keadilan dalam era perkembangan teknologi digital
Perbandingan Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan antara Indonesia dan Thailand I Komang Ary Dharma Putra; I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2692

Abstract

Pemerkosaan sebagai tindak pidana mencerminkan pelanggaran martabat manusia yang menuntut respons hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan membandingkan prinsip pengaturan pemerkosaan dalam KUHP Nasional Indonesia dan Thai Penal Code untuk mengidentifikasi perkembangan konseptual serta cakupan perlindungannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum untuk menganalisis substansi kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menghadirkan formulasi yang lebih progresif melalui perluasan definisi pemerkosaan, pengakuan pemerkosaan dalam perkawinan, penekanan pada persetujuan, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, sedangkan Thai Penal Code memberikan perlindungan setara berbasis gender namun tetap berorientasi retributif. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa reformasi KUHP Nasional menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan berorientasi korban yang selaras dengan nilai-nilai HAM modern
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM I Ketut Angga Wiratama; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7360

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelakutindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangannegara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik,penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasilkorupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara.Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan,pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas danpenghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literaturhukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukumdan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalampenyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihanekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; PenegekanHukum
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL Made Savitri Kiki Sasmita; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Bagus Gede Ari Rama
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7363

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa kontenpornografi digital, khususnya melalui teknologi deepfake yang semakin marak digunakanuntuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasikorban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yangberkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganmenelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UUITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa kontendigital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi,peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untukmencegah dan melindungi korban secara lebih efektif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital
Pertangungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Profesi Wartawan dalam Tindak Pidana Pemerasan Noviani, Ni Kadek Fitri; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri; Darma, I Made Wirya; Sukadana, Dewa Ayu Putri
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1709

Abstract

Freedom of the press in Indonesia is constitutionally guaranteed under Article 28F of the 1945 Constitution as a vital pillar of democracy and freedom of expression. However, this freedom is often misused by individuals posing as journalists to commit extortion, thereby undermining the integrity of the press. This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on individuals who abuse the journalist profession to conduct extortion accompanied by threats, as regulated in Article 368 of the Indonesian Criminal Code. Using a normative legal research method with a literature-based approach, this study examines legal doctrines, scholarly works, and relevant legislation, including the Press Law and the Criminal Code. The findings indicate that the principle of lex specialis derogat legi generali cannot be applied to such cases because extortion is a general crime, not a press dispute. Therefore, criminal liability falls entirely under the jurisdiction of general criminal law, not the Press Law. The study concludes that the misuse of journalistic attributes as tools for extortion eliminates press privilege and must be prosecuted as an ordinary criminal offense to safeguard press integrity and uphold legal certainty.
Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital Onlyfans : Studi Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 Komang Anisya Susiladevi; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans terkait penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan unsur kebebasan berekspresi di dunia digital yang berhadapan dengan norma hukum pidana mengenai kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana sumber data diperoleh melalui kajian terhadap putusan pengadilan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu niat atau mens rea dari terdakwa, dampak sosial dari perbuatannya, serta tanggung jawab moral sebagai pengguna media digital. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar motif ekonomi, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap memenuhi unsur penyebaran konten pornografi yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa percobaan menunjukkan adanya keseimbangan antara efek jera dan upaya rehabilitasi sosial terhadap terdakwa. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana di ruang digital, sekaligus menjadi refleksi atas batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesusilaan di era media sosial
Penegakkan Hukum Pidana terhadap Tindakan Pemerasan oleh Wartawan Gadungan Melalui Ancaman Publikasi Berita Negatif di Media Online Ni Kadek Fitri Noviani; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2875

Abstract

Kemajuan teknologi secara digital telah memperluas akses terhadap media daring, namun juga memunculkan penyalahgunaan profesi wartawan oleh pihak yang tidak berwenang melalui praktik pemerasan berbasis ancaman publikasi berita negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum pidana dan bentuk pertangungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan dengan meninjau keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pemerasan oleh wartawan gadungan tidak termasuk ranah pelanggaran etik pers, melainkan merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta Pasal 27B ayat (2) UU ITE. Modus ancaman publikasi berita negatif melalui media eletronik terbukti memenuhi unsur melawan hukum dan kesengajaan. Implikasi yang di perlukan adalah perlunya mekanisme penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam menghadapi penyalahgunaan profesi di era digital.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Desy Darmayanti Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Dewa Ayu Susanti Diputra, I Gusti Agus Deni Fauzi, Shellby Sabrina Fitriani, Ni Putu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Ketut Angga Wiratama I Komang Ary Dharma Putra I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Jaya, Krisna Adi Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Made Savitri Kiki Sasmita Maharani, Luh Arini Yulia Maharani, Sandrina Darma Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Ni Kadek Fitri Noviani Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Noviani, Ni Kadek Fitri Puspanegara, I Gusti Ngurah Dwi Putra, I Made Bagus Aldi Marantika Putra, I Wayan Dharma Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Putu Siska Rudiana Putu Sherly Chandra Sasmitha Rantisari, Putu Ayu Yukari Sukadana, Dewa Ayu Putri Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Trisnayanti, Ni Komang Kumala Triyandani, Komang Arie Putri Wikantari, Ida Ayu Putu Withnall, Eric Gordon