Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.369
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Serina Abdimas
Ida Kurnia
Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN Kurnia, Ida; Fernandha, Rizqy Dini; Goldwen, Filshella
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.31981

Abstract

Not many people know that each heir has the right to choose to accept the inheritance rights or reject them. In the case of refusal or resignation as an heir, it has been guaranteed by law in Article 1057 of the Civil Code. In practice, the resignation as an heir is based on various reasons, the most frequent of which is that the assets are less than the testator's liabilities. Moreover, the heir is no longer part of the Indonesian Citizens, so it is possible to relinquish the inheritance rights attached to the individual through a Court Stipulation. After obtaining a District Court Stipulation related to the relinquishment of inheritance rights, there are legal consequences, namely the release of the individual from the burden of responsibility as an heir and the descendants or children of individuals who relinquish their inheritance rights cannot replace their inheritance position, so the relationship has been cut off. Problems that often occur in Blok Duku Cibubur Village are found that there is a resident who is in debt even though he does not feel indebted to anyone, it turns out that the debt was inherited by one of his parents who has passed away. Based on the problems experienced by the partners, the Extension Team took the initiative to provide legal education counseling to local residents with the aim that if other residents experience these problems, they can act in accordance with applicable legal provisions. ABSTRAK Tak banyak orang tau bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk memilih menerima hak warisan tersebut atau menolaknya. Dalam hal penolakan ataupun pengunduran diri sebagai ahli waris telah dijamin oleh Undang-Undang dalam Pasal 1057 KUHPer. Dalam prakteknya pengunduran diri sebagai ahli waris didasarkan dengan berbagai alasan yang paling sering yaitu harta aktiva lebih sedikit daripada pasiva si pewaris. Terlebih lagi ahli waris bukan lagi bagian dari Warga Negara Indonesia, sehingga dimungkinkan untuk melepaskan hak waris yang melekat pada individu melalui Penetapan Pengadilan. Setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri terkait terlepasnya hak waris, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terbebasnya individu tersebut dari beban tanggung jawab sebagai ahli waris serta keturunan atau anak-anak dari individu yang melepaskan hak warisnya tidak dapat menggantikan kedudukan warisnya, jadi telah terputus hubungan. Permasalahan yang acap kali terjadi di Desa Blok Duku Cibubur ditemukan bahwa terdapat seorang warga yang terlilit hutang padahal ia tidak merasa berhutang kepada siapapun ternyata hutang tersebut diwariskan oleh salah satu orang tua nya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra Tim Penyuluh berinisiatif untuk memberikan penyuluhan edukasi hukum kepada warga sekitar dengan tujuan apabila warga lain mengalami masalah tersebut, maka dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN DALAM PROSES PERCERAIAN Kurnia, Ida; Fernandha, Rizqy Dini; Goldwen, Filshella
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.31998

Abstract

Marriage is one of the essential aspects of human life. In the context of marital relationships, a reciprocal relationship is formed that governs the rights and obligations between husband and wife, with the expectation that the household can be orderly and harmonious. In the event of a divorce, debates over the division of assets often arise, complicating the divorce process and increasing tension between husband and wife. A prenuptial agreement is an agreement made by mutual consent between the husband and wife, which is then ratified by a marriage registrar. The purpose of this agreement is to protect the interests of each party in the event of a divorce by clearly stipulating the rights and obligations as well as the division of marital assets. Although the importance of prenuptial agreements in protecting the interests of husbands and wives has been legally recognized, many people still do not understand or even know about the existence of such agreements. This is particularly true in Desa Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, East Jakarta, where awareness of the importance of prenuptial agreements on the separation of assets is still low. Therefore, efforts for socialization, guidance, and education about prenuptial agreements on asset separation are very important in this area. Through these initiatives, it is hoped that the community will better understand the rights and obligations and the legal protection provided by prenuptial agreements, thereby minimizing conflicts related to marital assets and ensuring better household continuity. ABSTRAK Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks hubungan perkawinan, terbentuklah hubungan timbal balik yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, dengan harapan bahwa rumah tangga dapat terjalin dengan tertib dan harmonis. Dalam situasi perceraian, perdebatan seputar pembagian harta sering kali muncul, yang dapat memperumit proses perceraian dan meningkatkan ketegangan antara suami dan istri. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat atas kesepakatan antara suami dan istri, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak apabila terjadi perceraian, dengan menetapkan secara jelas hak dan kewajiban serta pembagian harta perkawinan. Meskipun pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi kepentingan suami dan istri telah diakui secara hukum, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui keberadaan perjanjian ini. Terutama di Desa Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan pisah harta masih rendah. Oleh karena itu, upaya sosialisasi, pembinaan, dan pendidikan tentang perjanjian perkawinan pisah harta menjadi sangat penting di wilayah tersebut. Melalui inisiatif tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban serta pentingnya perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian perkawinan, sehingga konflik terkait dengan harta perkawinan dapat diminimalisir, dan keberlangsungan rumah tangga dapat lebih terjamin.
PENERAPAN LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM HARMONISASI UU IKN DAN UU AGRARIA Kurnia, Ida; Louis Sebastian Anot Putra; Kasmita Andriani
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i1.33826

Abstract

This article examines the management of Indonesia's natural resources based on Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and the Basic Agrarian Law (UUPA), as well as its impact on indigenous land rights in the development of the Nusantara Capital City (IKN). The state has the authority to control natural resources for the welfare of the people, as regulated by the UUPA, particularly Article 4 Paragraph (1) on land control rights. The UUPA was formulated to eliminate the dualism between colonial agrarian law and customary law and to provide legal certainty regarding land rights. With the enactment of Law No. 3 of 2022 on IKN, new challenges have emerged in managing land in Kalimantan, particularly regarding indigenous territories, which encompass 476 mapped areas with vast customary forests. The main implication of this policy is the potential for conflicts between indigenous communities and the government concerning land control. The author employs a qualitative research method, using a legal and customary law approach, to explore the issue of how to protect indigenous rights and prevent their marginalization in large-scale development projects. On the other hand, opportunities arise to create more inclusive and sustainable policies by ensuring that local interests are considered in the development of IKN. This article highlights the importance of harmonizing the 1945 Constitution, UUPA, and IKN Law to balance the needs of national development and the protection of indigenous rights, thereby reducing the potential for regional conflicts and increasing legal certainty for investors.
THE PRESERVATION OF MARINE FISHERIES RESOURCES WITHIN ASEAN NATIONS’ EEZ Kurnia, Ida
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The preservation of marine fisheries resources within ASEAN nations’ Exclusive Economic Zone (EEZ) is an urgent and pressing challenge requiring collaborative efforts from all ASEAN nations. Challenges such as illegal fishing, climate change, and lack of coordination between ASEAN nations may cause damage to marine biota food chain, especially marine fisheries in Southeast Asia region. To solve this conundrum, collaboration between ASEAN nations pose as the key solution. The research method used in this study is normative juridical approach by analyzing primary legal materials such as International Agreements and other international laws & sources. Further analysis was also conducted from secondary law materials such as international journals and books. It should be noted that the preservation of marine fisheries within ASEAN region has always been a topic that needs to be continuously improved. The urgency to escalate the preservation efforts can be seen in various programs conducted through Ministerial Understanding on Fisheries Cooperation in 1983, as a form of understanding and cooperation between ASEAN nations for the development, management, and conservation of marine fisheries resources within ASEAN EEZ region. Moreover, ASEAN also carried out collaborative efforts for marine fisheries conservation through ASEAN Policy of the General Fisheries Policy Feasibility Study (AGFP). AGFP regulate the ASEAN marine fisheries sector and encompassed 15 focus areas, including marine fisheries resources management, countermeasures against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, research on marine fisheries, food security, international trade, animal health, conservation of habitat, and management of marine debris and garbage. The policy was ultimately established by the ASEAN nations member as a Working Unit Forum named The ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) to realize the vision and mission of AGFP. Efforts to overcome this challenge are laid out by committing to preserve marine fisheries resources in ASEAN nation’s regions, focusing on protecting marine biodiversity – especially marine fisheries resources, encouraging economic and social sustainability, while ensuring food availability and security for the future.
Legal Protection of Consumer in the Circulation of Food Products Containing Hazardous Ingredients Puspita, Salsabillah Ayu; Kurnia, Ida
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49024

Abstract

This research aims to analyze the form of legal protection for consumer rights in the circulation of hazardous food products, using the case study of sodium dehydroacetate preservative use in Roti Okko products manufactured by PT Abadi Rasa Food. The entry of food products containing prohibited chemical substances has become a serious concern because it poses potential threats to public health and directly violates consumers’ rights to safety and security as stipulated in Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study employs a normative juridical method by examining relevant legislation, legal doctrines, literature, and official BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) documents as primary data sources. The findings reveal that national regulations such as Law No. 18 of 2012 on Food, Law No. 36 of 2009 on Health, BPOM Regulation No. 22 of 2013, and Government Regulation No. 28 of 2004 provide a solid legal foundation for ensuring food safety, including the prohibition of hazardous food additives. However, recurring violations indicate weak enforcement and low compliance among business actors. The study also finds that BPOM holds the authority to withdraw products, revoke distribution licenses, and impose administrative sanctions. Therefore, the research concludes that the implementation of legal protection for consumers has not yet been optimal due to gaps in supervision mechanisms and the low awareness of business actors regarding food safety standards. The study recommends strengthening regulatory oversight, enhancing inter-agency coordination, and promoting continuous education for both business actors and consumers to achieve effective legal protection against the circulation of hazardous food products in Indonesia.
Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Profesi Dokter dengan Perusahaan di Sektor Pelayanan Kesehatan Purnomo, Ferdinand Brandon; Kurnia, Ida
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50948

Abstract

Artikel ini membahas bentuk, konstruksi hukum, serta regulasi perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan di Indonesia. Perjanjian kerjasama ini memiliki karakter khusus karena menggabungkan aspek hukum perdata dengan standar profesi dan etika kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara dokter dan perusahaan dapat berbentuk hubungan kerja atau hubungan kontraktual, yang masing-masing menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Meskipun mengikuti prinsip hukum perjanjian, seperti asas pacta sunt servanda dan syarat sahnya perjanjian, keberlakuannya harus sesuai dengan peraturan kesehatan, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara dokter dan perusahaan dapat terjadi, sehingga pengaturan regulasi dan pengawasan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan untuk menjaga independensi profesi dokter dan kualitas pelayanan medis. Kesimpulannya, perjanjian kerjasama yang efektif harus menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi, dan pelayanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.
Hak Konsumen untuk Mendapatkan Informasi dan Keamanan Produk atas Beredarnya Skincare Tanpa Izin Edar Desi, Desi; Kurnia, Ida
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50820

Abstract

Peredaran skincare tanpa izin edar kini semakin mudah ditemukan, terutama di media sosial. Banyak konsumen yang tergiur oleh klaim hasil cepat dan harga murah tanpa menyadari risiko dibaliknya. Padahal hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan keamanan dari produk yang telah digunakan telah diatur dalam hukum indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana hak tersebut benarbenar terpenuhi dalam kasus penggunaan skincare ilegal. Hasil penelitian ini menunjukan kurangnya literasi konsumen, lemahnya pengawasan digital, dan serta maraknya pelaku usaha yang mengabaikan apa saja hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen.Kata kunci: Hak konsumen, Izin Edar, Keamanan Produk
Risk and Legal Consequences of Beauslim Slimming Products Sandjaya, Edithya Widy; Kurnia, Ida
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.364

Abstract

The background of this study is the widespread use of slimming products in Indonesia and reports of health risks from hazardous ingredients, highlighting gaps between legal norms and practical enforcement. The research problem focuses on business liability and the legal consequences of distributing Beauslim slimming products. This study employs normative juridical research with statute, case, and analytical approaches. Secondary data include primary legal materials such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, the Civil Code (KUHPerdata), and BPOM regulations, as well as secondary literature and media reports. Data were analyzed qualitatively to examine the alignment and gaps between normative obligations and business practices. The results indicate that while laws mandate accountability, transparency, and accurate labeling, enforcement remains weak. Many hazardous products continue circulating, showing a gap between law and practice. Stronger regulation, corporate compliance, and consumer awareness are essential to minimize risks and ensure accountability.
Validity of Account-Blocking Clauses in Standard Agreements Between Crypto-Asset Platforms and Consumers in Indonesia Winata, Christopher Andrew; Kurnia, Ida
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.370

Abstract

The rapid growth of crypto-asset transactions in Indonesia has led to an increased reliance on electronic agreements containing standard clauses unilaterally drafted by digital platforms. However, the unilateral authority to block user accounts raises concerns regarding legal validity and potential violations of consumer rights. This study examines the legal framework governing standard clauses in electronic agreements on crypto-asset platforms and assesses the validity of account-blocking clauses under the Consumer Protection Law (UUPK) and the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). Using a normative juridical method, the research analyzes statutory regulations, court decisions, and relevant literature. The findings indicate that although the standard clause satisfies the elements of a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code, a unilateral account-blocking clause violates Article 18 of the UUPK because it grants disproportionate authority to business actors and may undermine consumer rights without a legitimate legal basis. The study concludes that account blocking is legally valid only when conducted pursuant to an order issued by a competent authority and in accordance with consumer protection principles.
A Legal Analysis of Consumer Protection Against the Risks Posed by the Online Distribution of Illegal Tabita Cosmetic Products Sinaga, Maria Adelweys Niken Aprilia; Kurnia, Ida
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.379

Abstract

Advances in technology have accelerated the growth of the cosmetics industry; however, these developments are often exploited by businesses to distribute illegal products that fail to meet regulatory and safety standards. This study examines consumer protection mechanisms and the role of the Indonesian Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in responding to the circulation of illegal Tabita-brand cosmetics across digital media platforms. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study analyzes both primary and secondary legal materials. The findings indicate that consumer protection efforts are grounded in the Consumer Protection Law (UUPK), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), BPOM regulations on cosmetics, and relevant e-commerce provisions. Preventive protection is carried out through the provision of accurate product information, while repressive protection consists of administrative, civil, and criminal sanctions. Nevertheless, law enforcement remains hindered by the anonymity of business actors in the digital environment. Although BPOM conducts both pre-market and post-market supervision, the ease of digital distribution continues to facilitate the circulation of illegal products, underscoring the urgent need to strengthen regulations and enhance cross-agency coordination.
Co-Authors Desi Desi, Desi Dini Fernandha, Rizqy Enrile Febriansyah, Juan Ponce Febriansyah, Juan Ponce Enrile Fernandha, Rizqy Dini Goldwen, Filshella Jaya, Darell Tri Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra Purnama, Ferdinand Purnomo, Ferdinand Brandon Puspita, Salsabillah Ayu Putrawan, Fernando Indana R. Rahaditya Rasji Sandjaya, Edithya Widy Sapitri, Retno Galuh Sinaga, Maria Adelweys Niken Aprilia Winata, Christopher Andrew