Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK Pranoto, Pranoto; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8756

Abstract

Abstractof the Community Compliance of Paying Taxes. Taxes, based on Act no. 28 Year 2007 are compulsory contributions to the State which are indebted by individual or organization body, obliged based on Act, without any direct compensation, and spent by the state for the most prosperity of the community. There are a lot of the tax functions, such as infrastructure maintenance and education management. Thus, the augmentation of awareness in paying taxes can be done through the formal education. This research was an empirical research, using the primary and secondary data. The result showed that the State revenue can be increased from the taxes as one of it means. To be more effective, a bureaucratic reform on and contact center are made available. There is also a need to improve the awareness and willingness to pay taxes from the very beginning. It is proposed to elaborate the material of taxation in formal education curriculum to inculcate the awareness of paying taxes from the early stage. AbstrakPerhatian utama dari artikel ini adalah , Pertama , menggambarkan modernisasi pajak ; dan Kedua, membangun model Kepatuhan Komunitas Membayar Pajak . Pajak , berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pungutan wajib kepada negara yang terhutang oleh individu atau organisasi badan hukum , wajib berdasarkan Undang-Undang , tanpa kompensasi langsung , dan menghabiskan oleh negara untuk sebagian besar kesejahteraan masyarakat . Ada banyak fungsi pajak , seperti pemeliharaan infrastruktur dan operasi pendidikan . Dengan demikian , augmentasi kesadaran dalam membayar pajak dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris , dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa praktik modernisasi dan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini didukung dengan pembangunan kurikulum yang meliputi soal perpajakan untuk pendidikan dasar dan menengah . Realisasi kesadaran untuk membayar pajak adalah tugas kolektif dari pemerintah , masyarakat , serta pemangku kepentingan terkait. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Konteks Daya Dukung Lingkungan Saidah, Ifah Nur; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series Vol 8, No 2 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/shes.v8i2.105221

Abstract

Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan dalam pengelolaan sektor pariwisata yang bertujuan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memastikan aktivitas wisata dapat terus berlangsung tanpa merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa pariwisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan budaya lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi regulasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dan pelestaria daya dukung lingkungan, terutama dalam aspek regulasi, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah penerapan kebijakan konservasi berbasis ekowisata. Pengelolaan limbah dan energi berbasis zero waste. Mengurangi produksi limbah dan menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam ekonomi pariwisata.