Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Transformasi Hukum Dagang Internasional di Era Digital untuk Mendukung SDGs: Tinjuan terhadap Perdagangan Berkelanjutan dan Inklusif Saidah, Ifah Nur; Saidah, Ifa Nur; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
J-MILE: Journal of Management and Industrial Engineering Vol 2 No 1 (2026): April 2026
Publisher : J-MILE adalah jurnal akademik yang ditinjau sejawat (peer-reviewed) yang diterbitkan oleh CV Knowlexa Indonesia, terbit dua kali setahun (biannually) pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini menampilkan penelitian teoretis dan empiris di bidang manaj

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi hukum dagang internasional di era digital berperan dalam mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs), khususnya dalam mendorong perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif. Latar belakang isu ini mencakup disrupsi teknologi digital seperti blockchain, cryptocurrency, smart contract, dan e-commerce lintas negara yang memunculkan kebutuhan baru dalam pengaturan hukum dagang internasional. Penelitian ini menempatkan posisi hukum sebagai kerangka adaptif dan strategis untuk mengatur dinamika baru perdagangan global, serta sebagai instrumen untuk mendorong keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam transaksi lintas batas. Pembahasan dalam studi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis regulasi nasional dan internasional yang relevan. Hasil utama menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas akses ke pasar global, mendorong efisiensi ekonomi, serta membuka ruang kerja layak dan inklusi keuangan, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti ketidakpastian yurisdiksi, perlindungan data, dan disparitas regulasi antarnegara. Oleh karena itu, hukum dagang internasional dituntut untuk berkembang menjadi sistem yang inklusif, fleksibel, dan kolaboratif demi mendukung tata perdagangan global yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Lex Certa and Criminalization Expansion in Article 12B of Law No. 5 of 2018 Mukhlissuddin; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 11 No. 1 (2026): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v11i1.271

Abstract

This study analyzes the expansion of criminalization in Article 12B of Law Number 5 of 2018, particularly the inclusion of information and communication technology–based training as a criminal offense. The central legal problem addressed in this research concerns the ambiguity of normative boundaries in defining “training” within the digital context, which potentially undermines legal certainty and opens room for arbitrary law enforcement. The process of digitalization complicates the enforcement of Article 12B, as online activities related to knowledge sharing, expression, and association increasingly overlap with constitutionally protected civil liberties.Employing a normative juridical research method, this study examines statutory provisions, constitutional principles, and relevant human rights doctrines to assess the compatibility of Article 12B with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The analysis focuses on the principle of lex certa as an essential element of criminal law and its function in safeguarding freedom of expression and freedom of association in the digital era. The findings indicate that the expanded formulation of Article 12B lacks sufficient normative clarity, thereby creating tension between state security objectives and constitutional guarantees of human rights. This study concludes that, without strict interpretative limitations, Article 12B risks constitutional inconsistency, particularly with Articles 28E and 28G of the 1945 Constitution. Therefore, normative refinement and constitutional-oriented interpretation are necessary to ensure that counter-terrorism policies remain proportionate, legally certain, and aligned with human rights standards in the digital era.
Mitigasi Resiko Pendakian Gunung Lawu : Penguatan Peran Masyarakat dan Pendaki dalam Pencegahan Kecelakaan Setiyawan, Anang; Latifah, Emmy; Kusumawati, Erna Dyah; Indriyani, Rachma; Sasmini, Sasmini; Adiastuti, Anugrah; Muslimah, Siti; Kusumo, Ayub Torry Satriyo; Sari, Diah Apriani Atika
Jurnal ABDIRAJA Vol 9 No 1 (2026): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v9i1.4748

Abstract

Kegiatan pendakian Gunung Lawu semakin diminati oleh berbagai kalangan, namun masih minim kesadaran akan risiko dan upaya mitigasi kecelakaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif masyarakat lokal dan para pendaki dalam mencegah kecelakaan melalui edukasi keselamatan dan identifikasi risiko. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan tanggap darurat, serta pembuatan media informasi keselamatan di jalur pendakian. Kegiatan dilakukan bersama para relawan, pengelola basecamp, dan komunitas pendaki di sekitar jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap potensi bahaya seperti perubahan cuaca ekstrem, kondisi fisik pendaki, dan minimnya peralatan keselamatan. Selain itu, terbentuk jejaring komunikasi antara masyarakat dan pendaki sebagai upaya deteksi dini dan respon cepat terhadap insiden. Penguatan kolaborasi antara masyarakat lokal dan pendaki terbukti efektif dalam membangun budaya pendakian yang lebih aman dan bertanggung jawab di Gunung Lawu.
Legal and Health Protection for Creative Economy Actors during The Covid-19 Pandemic Maharani, Andina Elok Puri; Gravitiani, Evi; Purwaningtyas, Niniek; Parwitasari, Tika Andarasni; Kusumo, Ayub Torry Satriyo; Hartanto, Heri; Damayanti, Kusmadewi Eka
Yustisia Vol 10, No 2: August 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i2.49975

Abstract

This research examined Covid-19 from the perspective of legal and health protection by regional governments. Generally, regional governments are at the front line in protecting communities in this autonomy era due to their constitutional obligations. Data also shows that the creative economy actors in the micro, small, and medium business sector constitute over 90% of the workforce, necessitating their protection. This research used empirical-juridical research with an interdisciplinary approach examined the legislation and the community's reality. A Focus Group Discussion (FGD) was conducted with relevant stakeholders and creative economy business actors in Surakarta, Bandung, and Madiun cities. Furthermore, concepts of legal, health, and economic theories were reviewed to formulate a regional government policy draft regarding these business actors during the Covid-19 emergency. The results showed an existing form of legal protection regulation related to health and the economy at the national level. However, three big cities (Bandung, Madiun, and Surakarta) representing three provinces  as research objects are yet to provide regional regulations concerning protection for creative economy actors, though the local government has encouraged an increase in their activities
REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK Pranoto, Pranoto; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8756

Abstract

Abstractof the Community Compliance of Paying Taxes. Taxes, based on Act no. 28 Year 2007 are compulsory contributions to the State which are indebted by individual or organization body, obliged based on Act, without any direct compensation, and spent by the state for the most prosperity of the community. There are a lot of the tax functions, such as infrastructure maintenance and education management. Thus, the augmentation of awareness in paying taxes can be done through the formal education. This research was an empirical research, using the primary and secondary data. The result showed that the State revenue can be increased from the taxes as one of it means. To be more effective, a bureaucratic reform on and contact center are made available. There is also a need to improve the awareness and willingness to pay taxes from the very beginning. It is proposed to elaborate the material of taxation in formal education curriculum to inculcate the awareness of paying taxes from the early stage. AbstrakPerhatian utama dari artikel ini adalah , Pertama , menggambarkan modernisasi pajak ; dan Kedua, membangun model Kepatuhan Komunitas Membayar Pajak . Pajak , berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pungutan wajib kepada negara yang terhutang oleh individu atau organisasi badan hukum , wajib berdasarkan Undang-Undang , tanpa kompensasi langsung , dan menghabiskan oleh negara untuk sebagian besar kesejahteraan masyarakat . Ada banyak fungsi pajak , seperti pemeliharaan infrastruktur dan operasi pendidikan . Dengan demikian , augmentasi kesadaran dalam membayar pajak dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris , dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa praktik modernisasi dan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini didukung dengan pembangunan kurikulum yang meliputi soal perpajakan untuk pendidikan dasar dan menengah . Realisasi kesadaran untuk membayar pajak adalah tugas kolektif dari pemerintah , masyarakat , serta pemangku kepentingan terkait. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Konteks Daya Dukung Lingkungan Saidah, Ifah Nur; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series Vol 8, No 2 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/shes.v8i2.105221

Abstract

Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan dalam pengelolaan sektor pariwisata yang bertujuan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memastikan aktivitas wisata dapat terus berlangsung tanpa merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa pariwisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan budaya lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi regulasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dan pelestaria daya dukung lingkungan, terutama dalam aspek regulasi, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah penerapan kebijakan konservasi berbasis ekowisata. Pengelolaan limbah dan energi berbasis zero waste. Mengurangi produksi limbah dan menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam ekonomi pariwisata.