Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

ANALYSIS OF THE QUALITY OF BULOG RICE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW:A STUDY IN ACEH BESAR DISTRICT, INDONESIA Azka Amalia Jihad; Al-Ayyubi Fikramullah; Shabarullah Shabarullah
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2022): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v6i1.2

Abstract

The sale and purchase of rice carried out by BULOG Aceh Besar Regency has problems related to the quality of rice traded due to the storage of rice for too long by BULOG, causing moisture and water content of rice to damage the quality of rice, and consumers feel disadvantaged when consuming it. This research aims to find out how the policy of Bulog Aceh Besar in maintaining the stability of price of rice products marketed by farmers, and how the policy of Bulog Aceh Besar in maintaining and controlling the quality of rice in the process of stocking rice in the warehouse. The methods used are field research and library research. This type of research is a case study that is empirical law. Data collection techniques through interviews, observation, documentation and literature review. The research findings show the following: First, the policy of Perum BULOG Aceh Besar in maintaining the stability of rice product prices is carried out by purchasing grain based on HPP provisions, maintaining prices at the farm level and maintaining adequate stocks and overcoming emergencies, disasters and food insecurity. Second, BULOG Aceh Besar's policy of maintaining and controlling the quality of rice in the process of storing rice in the warehouse is carried out through integrated warehouse pest management (PHGU), promoting warehouse cleanliness, monitoring the implementation of commodity and warehouse maintenance, conducting preventive activities and curative pest control activities such as fumigation in case of pest infestation. Thirdly, the review of mabi' in Fiqh Muamalah on the system of controlling the quality and quantity of rice at BULOG Aceh Besar is in line with Islamic economic principles, where BULOG, in maintaining the quality and quantity of rice, truly considers the benefits of many ummah in times of rice scarcity by not including elements of ihtikar in the form of one group's profit only.
ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT Jarmanisa; Siti Mawar; Chairul Fahmi; Azka Amalia Jihad
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2021): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v5i2.11

Abstract

The risk coverage agreement by PT JNT has been regulated in the Standard Operating Procedure which already has provisions and liability for the loss of consumer goods delivery. The responsibility of compensation can be given by means of guarantees submitted to users of transport services in the form of material and immaterial guarantees. Risk coverage provided by PT JNT to consumers can be in the form of compensation with different counts, seen from the insured goods. Compensated goods can be in the form of delay, damage, or loss. Based on these facts, the problems in this thesis are: How is the risk coverage agreement made by PT JNT with an insurance company to protect consumer shipping goods? How is the fulfilment of the agreed agreement clause in the claim process carried out by PT. JNT? and how is the perspective of the kafalah contract on the risk coverage agreement at PT. JNT with insurance companies in consumer shipments. In this research, the author uses an empirical juridical research approach and qualitative research type. Data collection in this case was obtained by interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the consumer protection system implemented by PT JNT is not as effective as the one implemented by the insurance company sometimes not in accordance with the agreement and the Consumer Protection Law contained in Law Number 8 Year 1999. Risk coverage for the safety of goods is in accordance with the review of the concept of kafalah in fiqh muamalah where coverage for the safety of goods rests on the concept of helping.
ISTEM PENYITAAN OBJEK PROPERTI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH Azka Amalia Jihad; Maulidar M. Jakfar
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.822

Abstract

PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH Jamhuri; Azka Amalia Jihad; Amalia Safitri
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1294

Abstract

SIAPKAH LEMBAGA KEUANGAN DI PROVINSI ACEH MENYONGSONG PERMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH? Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh, peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, dan kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah. hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun LKS. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).
ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOTOR PADA PT FIF SYARIAH CABANG BANDA ACEH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS NOMOR 11 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF AKAD BA’I MURABAHAH Muhammad Kalkausar; Husni Mubarrak; Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad ba’i murabahah merupakan salah satu akad transaksi dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk hutang piutang seperti contoh pada pembiayaan. PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang memberi pelayanan pembiayaan kepada masyarakat khusus pada produk AHM. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu peraturan yang menetapkan bagaimana praktik dalam transaksi muamalah yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Penerapan Diktum-diktum perjanjian pembiyaan pembelian motor secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018? Dan Bagaimana tinjauan akad ba’i murabahah terhadap klausula dan diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi kontrak. Hasil penelitian dari analisa kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan diktum perjanjian yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Qanun LKS, pada penerapannya pihak manajemen PT FIF Syariah mengutamakan kesepakatan dari pada pihak konsumen sebelum melanjutkan kontrak. Klausula dan diktum perjanjian yang telah dimuat dalam kontrak perjanjian pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ini juga telah memenuhi syarat sah jual beli dalam bentuk akad ba’i murabahah, didalamnya meliputi subyek hukum, keterangan objek yang jelas, transparansi harga dan perolehan margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pemberi kuasa atas jaminan fidusia.
SISTEM PENGEMBALIAN OBJEK TANAH SITAAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH: SUATU KAJIAN HAK AL-MILKIYAH DALAM FIQH MUAMALAH Cut Yustianiansyah; Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4591

Abstract

This article aims to examine the system of returning confiscated objects at the Banda Aceh city district court according to the perspective of Al-Milkiyah Rights in Muamalah Jurisprudence. The approach taken by the author is juridical-empirical research. The main data is obtained from interviews with the parties, and a number of applicable laws and regulations, while secondary data is obtained from the results of research related to this research. The results showed that the system for returning confiscated objects was carried out based on the provisions of the SOP. In the decision of the Banda Aceh District Court No.64/Pdt.G/2020/PN Bna, the decision of the Banda Aceh High Court No. 72/PDT/2021/PT BNA, the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4173 K/Pdt/2022 regarding unlawful acts, namely the Defendant occupying and obstructing the plaintiff to take control of the disputed land that he had obtained from the winning auction No. 533/01/2020, and the execution respondent did not voluntarily vacate the land, then the granting of the request for execution will be executed by force with the execution agency. The judge ordered the Registrar of the Banda Aceh District Court and bailiffs accompanied by two witnesses to carry out execution against the land in order to ensure law enforcement by handing over the object of the land plot to the applicant for execution by order of the judge. From this decision, it was decided to carry out the execution of the land to fulfill the decision that has permanent legal force. The land object in dispute must be returned based on an inkrah court decision for certainty of law enforcement.
PERKONGSIAN USAHA PEMBUATAN REUNCONG DI KALANGAN MASYARAKAT GAMPONG BAET MESJID DAN BAET LAMPEOT DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH ABDAN Roza Phonna, Ade; Yusran Hadi, , Muhammad; Jihad, Azka Amalia
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v2i1.1377

Abstract

The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law Jihad, Azka Amalia; Azmy, Khairul; A Wahab, Nazaruddin; Fauzan, Faisal; Sayuti, Azman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.19610

Abstract

Aceh is a region that applies Islamic law to all lines of government, including worship and mu'amalah. The Qanun on Sharia Financial Institutions (LKS) has been in effect since January 2019 and includes Sharia Financial Institutions. As of January 2022, there are still many cooperatives in Aceh that have not converted to sharia principles. Considering this situation, this study aims to examine the existence of the Sharia Supervisory Board (DPS) by analyzing its role and influence on sharia cooperatives in Aceh. This study employed a qualitative method, utilizing Islamic economics theory. Data were collected by means of interviews, questionnaires, and document studies. Interviews and questionnaires were carried out with respondents from the Aceh Sharia Council, the Aceh Cooperatives and SMEs Office, and the Cooperative Supervisory Board. Qanun, journal articles, and other documents relevant to the discussion were analyzed. The findings indicate that cooperatives in Aceh consist of Savings and Loans Cooperatives, Savings and Loans Units, Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives, and Sharia Savings and Loans and Financing Units. The number of DPS in Aceh as of 2023 is 214. The DPS has played a role in accelerating the conversion of sharia cooperatives by making several efforts while also facing various challenges and obstacles. From an Islamic economics perspective, the existence of the DPS also has an influence on increasing the conversion of sharia cooperatives in Aceh. However, the number of sharia cooperatives is still very low, only 6% of the total number of cooperatives operating in Aceh. Nevertheless, DPS still has an economic impact on the development of the sharia economy, which is an implementation of the Qanun LKS.
Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to the International Legal Framework on Indigenous People’s Rights Fahmi, Chairul; Jihad, Azka Amalia; Matsuno, Akihisa; Fauzan, Faisal; Stoll, Peter-Tobias
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.68419

Abstract

This paper aims to analyse the concept of indigenous peoples in Indonesia and examines whether the concept is appropriate with an international legal framework. Analysing the concept is essential to legitimising indigenous rights under the international law regime. The discourse on indigenous in Indonesia emerged after the government rejected an international treaty on indigenous rights and was reluctant to adopt the UNDRIP into their national law. The government opposes this by arguing that the concept of indigenous peoples under the international legal framework is inappropriate for the Indonesian context. Consequently, indigenous peoples in Indonesia do not benefit from international norms that have recognised and protected their rights globally. This paper found that the concept of indigenous peoples in Indonesia has similarities and is appropriate to the international instrument (ILO169 and UNDRIP). Thus, ratifying the ILO treaty or adopting the UNDRIP into national law will benefit the indigenous in protecting their fundamental rights, including their collective rights to traditional lands under international norms.